Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin menguat.
Untuk memuluskan langkah tersebut, PPP akan menjadwalkan pelaksanaan Mukernas pasca-penetapan hasil Pilpres oleh KPU.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa
mengatakan, langkah untuk mendukung pemerintahan mendatang tersebut
bukan diambil dengan cara gegabah tetapi sudah melalui pertimbangan
mendalam.
Bahkan, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair juga
menyarankan agar parpol berlambang kakbah tersebut ikut mendukung
pemerintah demi kemaslahatan umat.
“Akhir pekan lalu kami sowan ke KH Maimun Zubair, beliau meminta PPP
menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Selain itu,
mayoritas DPW di Indonesia menginginkan hal yang sama,” kata Suharso
Senin (21/7/2014).
Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut mengungkapkan,
perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai
bukan oleh individu-individu. Dirinya juga mengaku sudah mendapat
informasi kalau Hatta Rajasa sudah legawa terhadap apapun hasil KPU.
“Bahkan, putra Pak Amien Rais pun sudah memberikan selamat. Makanya
tidak heran ketika konfrensi pers Prabowo tidak didampingi Hatta
Rajasa,” urainya.
Ketika ditanya kemungkinan adanya ganjalan dari Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Suharso enggan bersepkulasi lebih jauh.
Menurut dia, keputusan organisasi mengikat semua anggotanya. Dia juga
menegaskan, DPW PPP juga mengajukan permintaan agar Suryadharma Ali
nonaktif dari ketua umum untuk berkonsentrasi ke masalah hukum.
“Tapi Mukernas tidak dimaksudkan untuk mengganti ketua umum. Cuma
memang ada permintaan dari DPW-DPW agar ketua umum nonaktif agar
konsentrasi ke masalah hukum,” kata Suharso. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar