Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai, tanpa adanya upaya kerja sama, program dari Pemprov DKI akan berjalan lambat. Saat ini, lanjutnya, adanya kerja sama seperti pembangunan rumah susun antara Kementerian Perumahan dan Pemprov DKI menjadi upaya penting memuluskan beberapa program dari Pemprov DKI.
"Ini hal yang bagus dan positif. Artinya ini menjadi program percepatan mengatasi problem yang sangat tinggi di Jakarta," kata Yayat, saat dihubungi pada Rabu (10/7/2013).
Menurutnya, pembangunan rumah susun bagi warga Jakarta menjadi hal utama karena berkaitan dengan banyak program dari Pemprov DKI Jakarta. Kendala akan ditemui tanpa adanya percepatan seperti kerja sama dengan pemerintah pusat.
"Jadi kalau ada program penanggulangan banjir, untuk relokasi warga di bantaran sungai, tetapi tidak didukung dengan penyediaan rusun, ya percuma," ujar Yayat.
Yayat mengatakan, program lain yang berkaitan dengan hal itu yakni kerja sama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan juga Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan dapat membantu Pemprov DKI mengatasi masalah transportasinya. Pembangunan rumah susun tanpa didukung transportasi yang dibenahi secara baik juga akan menjadi masalah baru.
"Kita tidak ingin mengulang kasus di Rusun Marunda. Warganya yang kerja di Muara Angke harus mengeluarkan (biaya) transpor lagi dengan harga tinggi. Jadi, kalau bangun rumah susun, tidak didukung transportasi, maka orang (yang direlokasi) juga enggan mau pindah," ujar Yayat.
Adapun kerja sama dengan PLN, menurutnya, untuk melengkapi fasilitas listrik atau pemasangan instalasi listrik agar lebih mudah. Selain itu, Pemprov DKI juga bisa mendapatkan tarif khusus untuk pemasangan instalasi listrik di rusun dengan kerja sama tersebut.
"Jangan sampai rumah susunya ada, tapi listriknya tidak ada karena belum ada instalasinya," ujarnya.
Yayat juga memandang perlunya penyediaan rusun bagi nelayan di wilayah utara Jakarta, atau pembangunan rusun bagi warga yang masih tinggal di kampung-kampung dan permukiman kumuh. Pemprov DKI Jakarta juga hendaknya membangun rusun di wilayah strategis yang sudah didukung dengan transportasi memadai.
"Apalagi, kalau bisa, di sepanjang MRT itu dibangun rumah susun atau di sepanjang jalur kereta api. Dengan begitu, kalau bisa, orang turun dari MRT bisa jalan ke rumah susunnya. Percuma kalau harus keluar biaya lagi," ujarnya.
Sementara itu, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU adalah pembangunan sodetan dari Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB). Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan kementerian pusat dan sudah disetujui Wakil Presiden RI Boediono pada rapat koordinasi tentang penanganan banjir pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2010 silam.
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran penanggulangan bencana sepanjang 2013 sebesar Rp 1,64 triliun. Sebanyak Rp 645 miliar akan digunakan untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur untuk mengurangi beban kapasitas di sungai tersebut. Sodetan sepanjang 2,15 kilometer tersebut direncanakan berbentuk gorong-gorong bawah tanah. Ada dua alternatif ukuran, yaitu empat pipa yang masih-masing berdiameter 2,5 meter dan dipasang berjejer atau dua pipa 4 meter dipasang berjejer.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar