“Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014, yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab,” kata SBY, Jumat (5/9/2014).
Kekesalan itu sepertinya berawal dari pembentukan Tim Transisi yang dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan presiden.
Meskipun demikian, mungkin saja ada motif lain SBY dalam mengungkapkan kekesalannya, yaitu memperbaiki citra SBY karena hancurnya citra SBY di akhir masa pemerintahannya. Maklum kabar terakhir yang adalah ditetapkannya salah satu menteri dari partai Demokrat sebagai tersangka korupsi di kementerian ESDM.
Berikut ini hal-hal yang membuat SBY meradang.
Pembentukan Tim Transisi
SBY mengkritik pembentukan Tim Transisi pada 4 Agustus 2014. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pemilihan presiden baru dibacakan pada 21 Agustus 2014. “MK masih bersidang dan belum memberikan putusan. Rasanya tidak tepat dan tidak etis, saya imbau semua pihak bersabar,” ujar SBY dalam video di laman YouTube yang berjudul “Apa Tanggapan Presiden SBY terhadap Proses Transisi Calon Presiden Terpilih”, Kamis, 7 Agustus 2014.
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Setelah dibentuk, Tim Transisi mulai bekerja. Salah satunya, mereka mendesak supaya pemerintah SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Permintaan ini ditolak oleh Presiden.
“Sikap pemerintah SBY demikian karena tahun lalu pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi 33 persen. Itu tentu memberatkan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Jumat, 29 Agustus 2014.
Mendatangi Kementerian
Beberapa menteri mengaku "didatangi" orang-orang yang mengaku dari Tim Transisi. Selain datang sendiri-sendiri, perwakilan Tim Transisi itu tak memegang surat mandat dari Jokowi.
“Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014, yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab,” kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Istana Presiden, Jumat, 5 September 2014.
Bantahan dari Tim Transisi
Tim transisi Pemerintahan Jokowi-JK menegaskan tidak pernah mengintervensi pemerintahan SBY.
"Intervensinya dimana?" ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, Sabtu (6/9/2014).
Hasto justru menganggap pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang kuat.
"Kami tidak pernah intervensi. Lagipula, instrumennya juga tidak ada untuk intervensi," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu.
Hasto mengatakan bahwa pihaknya pun sadar hanya bertugas mempersiapkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Minta informasi, masak disebut intervensi. Kami tidak pernah mengusulkan kebijakan-kebijakan ke pemerintahan Pak SBY," ungkapnya.
Tanggapan JK
Menanggapi hal tersebut, JK dengan santai pernyataan mengatakan,
"Waktu itu belum ada aturan. Sekarang ada aturannya. Sebelumnya nggak ada," ujar JK di sela-sela acara silaturahmi Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa, Jl Brawijaya. Jaksel, Minggu (7/9/2014).
JK mengutarakan, Tim Transisi sendiri tidak memiliki masalah. Dirinya mengutarakan wajar jika tim memiliki banyak pandangan.
"Ndak ada masalah, jika punya pandangan-pandangan tak apa-apa, semua punya pandangan, masyarakat juga punya pandangan," jelasnya.
JK menuturkan, memang sebelumnya dalam Tim Transisi ini tidak ada aturan terkait hal itu. Namun, saat ini sudah dibenahi.
"Memang tidak ada aturannya teman-teman terlalu banyak. Sekarang sudah diatur," ujarnya.
Tak Ada Niat
Tim Transisi Jokowi-JK menegaskan pihaknya sama sekali tidak berniat mengganggu pemerintahan SBY. Pernyataan ini terkait dengan statemen SBY hari Jumat lalu yang menyatakan bahwa ada batasan yang harus dipatuhi oleh Tim Transisi.
"Kami tanggapi kritik SBY tersebut, kami memahami ini adalah masa pemerintahan periode SBY, kami tidak ada niatan sedikit pun untuk mengganggu dan mencampuri urusan (pemerintahan SBY),"kata Deputi Tim Transisi yang juga Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kritik SBY pada Jumat lalu. Hasto ditemui di Hotel The Dharmawangsa, Jl Brawijaya, Jaksel, di sela-sela silaturahmi FPDIP DPR, Minggu (7/9/2014).
Hasto menegaskan pihaknya justru mendukung pemerintahan SBY sekarang ini bahkan Tim Transisi sudah merumuskan rencana selama 3 bulan ke depan yang tertuang dalam RKP.
"Memang kami memahami kritikan yang disampaikan Pak SBY, tapi di sisi lain kami memiliki banyak relawan yang juga ingin terlibat, pada dasarnya semua pihak yang terlibat ingin terjun langsung dan mereka melakukannya secara terbuka," ujarnya.
Hasto menegaskan, pihak yang memiliki otoritas langsung berkomunikasi dengan pemerintahan SBY adalah staf yang ditunjuk Jokowi yang diketuai Rini Soemarno.
"Dalam hal koordinasi, kami kini berencana untuk berkomunikasi dengan Mensesneg maupun Kemenko Polhukam dan Menko Perekonomian. Kami ingin menertibkan mekanisme koordinasi," ujarnya.
Presiden SBY sebelumnya menegaskan dirinya masih bertanggung jawab penuh hingga 20 Oktober mendatang untuk menjalankan pemerintahan. SBY juga menjelaskan batasan apa saja yang harus dipatuhi oleh tim transisi bentukan Jokowi-JK dalam berdiskusi dengan kabinetnya.
"Jadi kalau cara pandang atau mind setnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru," tegas SBY.
"Sampai 20 Oktober, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita, saya yang bertanggungjawab," lanjutnya lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar