Setelah itu, JK masuk ruang acara di Masjid Al-Hikam dan memaparkan pentingnya para ulama dan organisasi keislaman bagi negara.
"Kita bersyukur pemilu kita aman dan berjalan lancar," ujarnya di pesantren Al-Hikam, Sabtu (30/8/2014). Hal itu, tutur dia, tidak sama dengan demokrasi di negara muslim lainnya, yang pemilihan umumnya kerap dilanda rusuh. "Karena itu, NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya harus mempertahankan kedamaian negara."
Setelah mengisi acara, JK kembali mengobrol dengan Hasyim Muzadi secara tertutup. JK tidak berkomentar banyak soal kenaikan harga BBM yang diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - partai yang mengusungnya bersama Jokowi.
"Ini belum dibicarakan. Kami kan belum di pemerintahan. Kalau sudah, nanti kita putuskan," ujarnya.
Menurut JK, kenaikan harga BBM pada pemerintahannya nanti sangat mungkin. Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk membangun Indonesia, membantu rakyat kecil, dan membangun infrastruktur. "Kalau uangnya enggak ada, bagaimana?" tuturnya.
Soal pembicaraan kenaikan harga BBM antara pemerintahan presiden terpilih dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK mengaku telah pasrah. Dia menilai permasalahan tidak akan selesai dengan berbicara terus. "Capek dibicarakan terus, debat terus, sudahlah," kata Wakil Presiden RI periode 2004/2009 itu.
Jawaban JK tersebut tidak seterbuka pernyataan Jokowi saat menghadiri acara yang sama. Selain memastikan harga BBM akan naik pada pemerintahannya, Jokowi juga menyebut formasi kenaikan harga tersebut, yaitu antara Rp 500 hingga Rp 3.000.
Jangan Sampai Gunakan Negara untuk Partai
Hasyim Muzadi memberikan beberapa pesan untuk Jokowi-JK. Mereka meminta pemerintahan baru ini selektif memilih menteri.
"Kemarin kita membuat rekomendasi. Pertama orang yang diangkat tak punya masa lalu yang bermasalah, kemudian punya integritas, dan terakhir punya visi,". Kata Hasyim.
Dia juga mengatakan, bahwa nantinya setiap departemen harus dipimpin oleh menteri yang visioner. Selanjutnya, menteri juga harus punya kompetensi yang tinggi.
Hasyim juga menambahkan, harus ada pembagian yang bijak antara politisi dan profesional dalam kabinet. Dia menuturkan apabila politisi dihabisi, akan menimbulkan permasalahan di dalam pemerintahan.
"Kalau politisi dihabisi sama sekali nanti menimbulkan perselisihan. Tapi kalau ketua partai mengkavling kekuasan kementerian, nanti negara tidak akan utuh lagi. Contohnya ya seperti sekarang ini," tambahnya.
Dia mengatakan, kekuasaan partai sangat dominan mengkavling masing masing kementrian. Sehingga pada akhirnya terjadi penggunaan negara untuk partai, bukan partai untuk negara.
Dia juga menambahkan, bahwa tidak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai. "Saya lebih condong partai itu sebagai kekuasaan pengontrol yang ada di parlemen," katanya.
Jokowi-JK Tidak Tutupi Kejelekan Negara
Selain hal di atas, Hasyim Muzadi ingin agar di awal pemerintahan, Jokowi-JK bisa membeberkan segala hal yang vital di negara ini kepada rakyat secara langsung dan terbuka.
"Pemerintah hendaknya memberitahukan semua hal yang vital di negara ini. Seperti utang, minyak, BBM, dan tambang kita bagaimana. Jadi masyarakat tahu, dan tidak ditutupi jeleknya, kata Hasyim kepada wartawan usai Pra Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2014 di pesantren Al Hikam Jl Haji Amat, Kukusan, Beji, Depok, Minggu (31/8/2014).
Menurut Hasyim, pembeberan kondisi bangsa tersebut agar masyarakat bisa menilai pemerintahan ini akan dimulai dari titik permasalahan tersebut. "Agar tidak menimbulkan salah paham bagi rakyat," ujarnya.
Hasyim mencemaskan apabila kesalahpahaman itu terjadi akan ada kelompok lain yang mencari keuntungan sehingga akan menimbulkan polemik baru di ranah politik.
Jadi saya berharap dengan pemerintah sekarang, memulai dengan memberitahukan keadaan yang sesungguhnya dari negara ini, terutama dalam objek vital. Supaya bisa didengar langsung, dan rakyat bisa ikut prihatin pada keadaan ini katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar