"Bisa saja menilai bahwa program kerja tertentu belum mendesak untuk dilaksanakan," kata Patrice saat dihubungi Tempo pada Minggu (31/8/2014).
Meskipun demikian, menurut dia, tidak masalah jika ide ini ditolak parlemen, tetapi harus diberikan alasan logis dan dasar penolakan itu.
Selain soal tol laut, Patrice juga angkat bicara soal program Jokowi yang dianggap pro-rakyat, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. "Program seperti ini harus didahulukan. Bila parlemen tetap menghambat realisasinya, maka bisa jadi rasa simpati pada parlemen akan hilang dan berganti pada amarah," tuturnya.
Oleh karena itu, Patrice menyarankan Jokowi membeberkan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun kepemimpinannya. "Program kerja apa yang dilaksanakan atau pun tidak, harus diberitahukan seluas-luasnya agar rakyat paham," ujarnya.
Keterbukaan ini, kata Patrice, juga berguna untuk mengantisipasi kekuatan parlemen yang mayoritas dikuasai partai dari Koalisi Merah Putih. Bila formasi koalisi tidak berubah, maka gabungan dari partai pengusung Prabowo-Hatta pada pemilu presiden lalu menempatkan 292 anggota parlemen. Jumlah ini kalah jauh dibandingkan partai pendukung Jokowi-JK yang memiliki 207 anggota parlemen pada periode 2014-2019.
"Urgensi dibukanya program kerja pada masyarakat juga menjadi kontrol apabila program pro-rakyat tidak berjalan, bisa jadi parlemen yang menghambat. Ini pentingnya keterbukaan," ia menjelaskan. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar