"Saya harap Jokowi-JK bisa beri pencerahan. Kami tidak ingin punya pemimpin yang tangannya di dada atau yang hanya bisa prihatin. Kami ingin punya pemimpin yang menunjuk ke depan untuk memerintah," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam acara diskusi dan sekaligus peluncuran buku karyanya berjudul "Indonesia Gawat Darurat" di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Ditambahkan Bambang, Jokowi-JK mesti belajar dari sejarah dan tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya. "Buku ini melulu isinya kritik, tidak ada pujian. Saya berharap berbagai persoalan kegawatan bangsa ini yang disebabkan kepemimpinan tidak tegas bisa menjadi pelajaran," ujar Bambang.
Dia mengemukakan, buku ini merupakan bentuk pertanggungjawabannya sebagai anggota DPR selama 2009-2014. "Saya tulis kritikan kepada pemerintah hampir setiap minggu dan dipublikasikan di berbagai media. Ini merupakan kumpulanya. Sekali lagi, buku ini bukan memuji pemerintahan, tetapi mengritik pemerintahan yang sedang berjalan," ujarnya.
Menurut dia, pemerintahan presiden dan wakil presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono selama lima tahun terakhir, belum memecahkan persoalan kebangsaan. "Bangsa ini justru dikepung dengan berbagai kegawatan. Gawat darurat korupsi, gawat darurat narkoba, gawat darurat pangan serta yang paling penting gawat darurat energi," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.
Dalam buku berjumlah 1000 halaman tersebut, menurut dia konsentrasi permasalahan ialah mengenai perjalanan penegakan hukum. Sebab, dia merupakan anggota Komisi III DPR sejak dilantik sebagai wakil rakyat pada 2009.
Pikirkan Kembali Wahai Jokowi
Lebih lanjut, Jokowi diminta untuk berpikir kembali jika menginginkan melakukan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jokowi seharusnya dapat melakukan kreatifitas meningkatkan penerimaan negara.
"Kalau Jokowi hanya berpikir ingin menaikkan harga BBM, sebaiknya dipikir ulang. Kita harapkan ada pemikiran kreatif dari Jokowi, tidak dengan lakukan penaikan harga BBM," kata Bambang Soesatyo.
"Jokowi harus kreatif dengan berbagai terobosan peningkatan penerimaan negara. Misalnya, kurangi anggaran yang tidak efisien, tutup kebocoran sehingga defisit anggaran beberapa triliun bisa menopang penaikan harga BBM," ujar Bambang. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu menyatakan bahwa subsidi BBM merupakan hak rakyat. "Jokowi tidak boleh kurangi subsidi BBM. Kalau sekarang Jokowi dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dukung penaikan harga BBM, berarti mereka mengkhianati pendukungnya. Masyarakat dan buruh sangat tergantung akan murahnya harga BBM," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana berpendapat, Jokowi dan JK bakal dipusingkan dengan wacana penaikan harga BBM. "Jokowi-JK lagi pusing soal harga BBM. Karena PDIP sebagai partai pengusung dulu paling keras menolak penaikan harga BBM," kata Tjipta. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar