Inilah Negarawan Hebat Yang Bernama Prabowo, Murka dan Tarik Saksi dari KPU

Inilah bukti tak terbantahkan bahwa Prabowo Subianto tidak layak menjadi presiden RI. Karena telah mengetahui bakal kalah dalam Pilpres 2014, Prabowo menyatakan akan menggunakan hak konstitusinya dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Prabowo Subianto menarik diri dari Pilpres.
"Kami menarik diri dari proses yang berlangsung," ujar Prabowo Subianto dalam jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Prabowo menyatakan tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan disewengkan. "Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis dan terhormat," tegasnya.
Dia juga meminta seluruh rakyat yang memilih pasangan Prabowo-Hatta tetap tenang. "Yakinlah kami tidak akan biarkan dan hak demokrasi  kita dicederai," kata dia.
Prabowo juga menginstruksikan kepada saksi-saksi dari tim Prabowo-Hatta yang mengikuti rekapitulasi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
"Jakarta 22 Juli 2014, atas nama pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto," katanya tanpa menyertakan nama cawapres Hatta Rajasa.

Perintahkan Saksi dari Walk Out dari KPU
Prabowo Subianto, memerintahkan saksinya yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu presiden 2014, untuk menarik diri dan menolak apapun yang akan diputuskan KPU dalam rapat pleno tersebut.
Perintah tersebut dikeluarkan secara tertulis dan dibacakan langsung oleh saksi pasangan calon presiden Prabowo-Hatta, Rambe Kamarulzaman dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014) siang.
"Kami yang ditugaskan sebagai saksi, maka kesempatan ini akan bacakan surat yang dirumuskan yang ditandatangani oleh calon presiden kami,” kata Rambe.
Berikut sebagian petikan pernyataan sikap Prabowo-Hatta yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan Rambe Kamarulzaman:
Saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya sampaikan apa yang menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo-Hatta. Mencermati proses pelaksanaan pemilihan presiden yang diselenggarakan oleh KPU, kami menemukan beberapa hal yang memerlihatkan cacatnya proses pilpres 2014, sehingga hilangnya hak demokrasi rakyat Indonesia.
Antara lain, proses pelaksanaan pemilihan presiden yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokrasi dan bertentangan dengan UUD1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka, banyak aturan main yang dibuat, dilanggar sendiri oleh KPU.
Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah di tanah air, diabaikan oleh KPU.
Ditemukannya sejumlah tindakan pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing, dengan tujuan tertentu sehingga pemilih menjadi tidak jujur dan tidak adil.
KPU selalu mengaitkan masalah ke makalah konstutusi. Seolah-olah setiap keberatan Prabowo-Hatta merupakan bagian sengketa yang harus diselesaikan di MK. Padahal sumber masalahnya ada di internal KPU.
Terjadi kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematis pada pelaksanaan rapat pleno. Karena itu atas pertimbangan tersebut di atas, kami capres dan cawapres sebagai pemegang mandat, kami akan gunakan hak konstitusional kami, menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang berlangsung sekarang ini.
Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang. Karena kami tidak akan biarkan hak demokrasi kita dicerderai dan dirampas.
Saya instruksikan saksi Prabowo-Hatta, untuk tidak lagi melanjutkan proses rapat pleno. Dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, dengan menarik diri dari proses rekapitulasi. Kami berharap ada proses yang adil.

Tanggapan Jokowi
Calon presiden Prabowo Subianto memutuskan menolak proses pemilihan umum presiden yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menilai terjadi berbagai kecurangan yang mencederai pelaksanaan pemilu ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menanggapi sikap Prabowo.
"Saya yakin, Prabowo negarawan yang akan tempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," ujar Jokowi di sela kunjungannya ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014).
Jokowi mengungkapkan, sampai saat ini dirinya masih menyerahkan seluruh proses pemilu kepada KPU. Jokowi memastikan, dia dan pasangannya JK tetap tunduk kepada konstitusi.
"Soal di KPU saya tunduk dengan pada konstitusi dan kehendak rakyat," tutupnya.

Tanggapan Kubu Jokowi
Anggota tim advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari menyayangkan sikap calon presiden Prabowo Subianto menolak hasil pelaksanaan pilpres. Menurutnya, sikap ini menunjukan jika kubu nomor urut satu tidak legowo.
"Sikap mundur dari pilpres ini adalah sikap yg paling tidak dewasa yg pernah ditunjukkan oleh seorang "tokoh"," kata Taufik dalam akun twitternya, Selasa (22/7/2014).
Menurut Tobas sapaan Taufik, cacatnya demokrasi justru terlihat dari sikap tidak menerima dari peserta pemilu. Kondisi ini, lanjutnya, justru membuat capres tak mendapat simpati dari rakyat.
"Cacat demokrasi, bukan oleh penyelenggara, bukan oleh pemilih tapi oleh peserta pemilu. Kasihan bangsa ini," tuturnya.
Penolakan ini, kata Tobas, secara hukum tidak memiliki pengaruh. Namun secara politik akan terus mengganggu jalannya roda pemerintahan.
"tapi secara politik, akan ada delegitimasi terus menerus, merongrong jalannya pemerintahan," tandasnya.