"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya harus muncul," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika ditanya mengenai wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.
Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang diberi peluang itu usaha-usaha mikro," imbuhnya.
Mengenai pelaksanaan PRJ sekarang, Jokowi menilai masih didominasi pengusaha besar.
"Yaa dilihat sendiri. Ya banyak yang didominasi usaha besar. Banyak nggak apa-apa, ya dikombinasilah (dengan usaha mikro)," tutup Jokowi.
Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.
Sebelumnya, masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.
Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.
"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar