"Sekarang ini, kita butuh lahan yang sangat banyak sekali untuk menampung rusun yang dibutuhkan masyarakat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta bertekad mengejar perusahaan pengembang properti yang memiliki tanggungan membangun rusun untuk umum. Tanggungan itu diperkirakan setara dengan 680 rusun.
Mengenai rencana mengubah rumah dinas camat dan lurah serta bangunan lain menjadi taman pedagang kaki lima, Jokowi mengatakan masih akan mengecek keberadaan rumah dinas tersebut. Menurutnya, bangunan milik Pemprov DKI yang sudah tidak berfungsi lagi pada akhirnya harus dibongkar. Penggunaan atas aset pemerintah itu harus diarahkan ke hal yang lebih produktif, seperti rusun atau taman PKL.
Jokowi mengatakan, ia belum mengecek apakah rumah dinas lurah dan camat tersebut sudah tidak produktif. "Saya terus terang ngomong apa adanya dan saya belum mengeceknya," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Pemprov DKI Jakarta akan membongkar rumah dinas camat dan lurah untuk kemudian diganti menjadi taman PKL. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, camat dan lurah di Jakarta sudah cukup mampu sehingga tidak membutuhkan rumah dinas. Untuk itu, rumah-rumah yang sudah jelek akan dicabut izinnya dan diubah menjadi taman PKL supaya PKL tidak berjualan di tempat-tempat umum.
"Dia punya rumah sendiri. Ini DKI, camat lurahnya punya duit itu," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, taman PKL ini nantinya akan bisa dibuat sebagai tempat berjualan pedagang-pedagang kaki lima. Hal ini tidak menyalahi aturan karena gaji pegawai tingkat camat dan lurah di Jakarta sudah cukup besar. Setiap bulan, paling sedikit mereka dapat menerima upah sebesar Rp 7 juta.
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar