Jokowi Dengarkan Keluhan Para TKI di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan komunikasi dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tengah berada di luar negeri. Lewat E-Blusukan, Jokowi menyapa para pahlawan devisa tersebut.

"Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, saya sebagian sudah banyak mendengar permasalahan-permaslahan TKI kita yang berada di luar negeri tetapi saya ingin mendengar langsung dari saudara-saudara semua dari TKI yang ada.
Tapi saya tahu sebagian masalah yang diketahui seperi gaji yang tidak dibayar, kerja yang tidak sesuai, pelecehan seksual," kata Jokowi menyapa para TKI dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Dalam sapaannya, Jokowi menjanjikan akan menuntaskan setiap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh TKI. Di antaranya dengan proses rekrutmen yang akan diperbaiki.
"Kita harus memulai sesuatu yang tegas bahwa kalau ada permasalahan yang terus ada harus kita stop. Ini memang harus kita proses rekrutmen dimulai dari sebagian tanah air sehingga betul-betul sebagai negara tahu terlindungi sehingga tidak ada masalah yang berat dihadapi oleh TKI kita," kata Jokowi.
Komunikasi lewat E-Blusukan ini merupakan kerjasama dengan para relawan selama pemilu baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut salah satu relawan, alasan E-Blusukan ke-5 ini dilakukan bukan hari kerja karena disesuaikan dengan para TKI yang berada di luar negeri.
"Teman-teman kita hanya bisa liburnya di hari minggu jadi itu kenapa bapak presiden dan ibu melakukan E-Blusukan hari ini," kata juru bicara relawan dari dalam negeri.

Keluhan dari TKI di Mesir
Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Mesir mengaku menjadi korban perdagangan oknum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Mereka dikirim ke Mesir namun tidak diberikan perlindungan hukum.
"Ada lebih dari 2.000 TKI ilegal di Mesir, kami ini adalah korban dari PJTKI, korban perdagangan manusia ll, kami dikirim ke Mesir di jual di Mesir dengan harga USD 4 ribu sampai 5 ribu dolar," kata salah satu perwakilan TKI kepada Presiden Jokowi lewat perbincangan E Blusukan, Minggu (30/11/2014).
Perwakilan yang belum sempat menyebutkan namanya itu mengaku, sebagian TKI yang bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga. Akan tetapi karena tidak mempunyai dokumen lengkap mereka diperlakukan semena-mena.
"Di sektor rumah tangga. Keberadaan kami tidak ada perlindungan hukum karena kami tidak ada kontrak asuransi dan lain-lain. KBRI Kairo sangat sulit membantu kami jika berhadapan dengan hukum," kata dia.
Mereka pun meminta agar Jokowi menindak tegas pelaku penjual TKI secara ilegal itu. Dan memberikan paspor supaya mereka dapat kembali pulang.
"Menindak tegas human trafficking yang telah memberangkatkan kami baik PJTKI, imigrasi, oknum staf KBRI. Kedua, mencari jalan keluar penerbitan paspor baru, ketiga tingkatkan sosialisasi di Indonesia ke luar negeri agar tidak ada lagi korban human trafficking," katanya.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, Mesir ini bukan negara penempatan untuk TKI sehingga untuk perlindungan hukum akan kesulitan. Sementara untuk soal oknum Human Trafficking, Jokowi mengaku akan segera bertindak tegas.
"Kita akan cari untuk menindak tegas-tegas oknum-oknum baik imigrasi, PJTKI karena menyangkut keselamatan WNI kita. Keberadaan TKI di Mesir akan menjadi perhatian kita, mengenai paspor biar dijawab bu menteri langsung tapi kali saya lihat data jumlah TKI di Mesir itu benar tidak?," kata Jokowi.
"Salah pak? Yang terdaftar 860, jumlah aslinya lebih dari 2.000 pak," jawab perwakilan TKI itu.
Di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, masalah paspor memang masalah klasik. Namun senada dengan Presiden Jokowi, dia juga berjanji menyelesaikannya.
"Terima kasih pak presiden mengenai masalah paspor saya ingat masalah ini sudah mulai sejak lama, dalam peraturan pemerintah bahwa penggantian paspor harus ada izin tinggal, setelah koordinasi dengan dirjen imigrasi, sudah ada kebijaksanaan pemerintah yang menyatakan saat paspor sudah habis maka KBRI diperkenankan mengganti paspor buruh untuk buruh migran. Itu sudah kami berlakukan di Belanda. Dengan adanya surat ditjen imigrasi saya kira hal ini bisa dilaksanakan," kata Retno.
"Tadi sudah didengar Bu Menlu agar masalah ini bisa dihilangkan, dikurangi. Saya titip yang di Mesir hati-hati karena memang perlindungan hukum yang ada itu tidak bisa kita berikan satu per satu karena memang ada masalah dan kita berharap nantinya apabila ada masalah-masalah satu dua tiga segera disampaikan kepada kita. Sekali lagi di Mesir itu memang tanpa perlindungan hukum. Saya titip hati-hati semuanya hati-hati," kata Jokowi.