Ini Kenapa Jokowi Hentikan Megaproyek Tomy Winata

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dedy Priatna mengungkap alasan di balik pembatalan dilanjutkannya megaproyek Jembatan Selat Sunda yang diprakarsai PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS). GBLS merupakan konsorsium gabungan anak perusahaan Artha Graha dan BUMN Lampung dan Banten.
Alasan utama Presiden Joko Widodo menolak kehadiran jembatan raksasa itu karena tidak ingin ketimpangan ekonomi semakin besar. Sekaligus menjaga harga rumah di sekitar kawasan jembatan selat sunda tidak melambung tinggi.
"Pemerintah Pak Jokowi ini sangat memperhatikan rakyat, dengan dibangunnya itu maka harga rumah di situ akan naik berlipat-lipat," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Selain itu, lanjutnya, jembatan sepanjang 27 kilometer itu diakui bukan solusi mengurai kemacetan karena panjangnya antrean di Pelabuhan Merak. Solusi dari kemacetan wilayah Merak adalah peremajaan kapal dan penambahan dermaga di Pelabuhan Merak. "Kalau perlu tambah PMN di ASDP," tuturnya.
Di tempat terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU dan Pera) Basuki Hadimuljono menambahkan, kawasan selat sunda adalah ikon maritim Indonesia. Lalu lintas penyeberangan di kawasan itu sangat tinggi. Jika jembatan selat sunda dibangun maka akan memberhangus visi Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim.
"Visi pemerintah sekarang membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkecil ketimpangan antar wilayah," jelasnya saat ditemui di Hotel Four Season.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku tak keberatan jika megaproyek Jembatan Selat Sunda batal terlaksana. Sebagai menteri kabinet kerja, Jonan mengikuti kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jonan mengatakan, sejauh ini proyek tersebut minim kemajuan. Karena itu Jonan sependapat dengan yang disampaikan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bahwa JSS tidak akan menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo.
"Kan Menteri Bappenas sudah ngomong. Kalau kabinet kan suaranya satu," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan di sektor maritim seperti proyek tol laut atau pendulum nusantara. "Saya kira saya belum lihat ada atau tidak pengaruhnya," jelas dia.
Jonan menuturkan, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan laut. Infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi yang utama, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
"Pelabuhan itu salah satu penunjang kegiatan ekonomi. Kalau pelabuhannya tidak berkembang, dalam jangka panjang ekonominya juga terganggu," ungkapnya.  [merdeka]