Jumat, 07 November 2014

Hadiri CEO Kompas (Lengkap)

Sepulangnya blusukan di tiga provinsi, pagi ini Presiden Jokowi kembali dipadatkan dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya dengan menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta.
Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang warna coklat sudah tiba di lokasi sejak pukul 08.30 WIB, Jumat (7/11/2014).
Sebelum masuk ke dalam ballroom, Jokowi singgah terlebih dulu di ruang VVIP.
Jokowi nantinya dijadwalkan akan memberi kata sambutan dalam acara rutin ini.
Jokowi juga tidak sendirian. Dia didampingi sejumlah menterinya dari Kabinet Kerja. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.
Para 100 CEO Perusahaan meminta arahan kepada Jokowi untuk menjalankan arah kebijakan ekonomi nasional selama lima tahun ke depan. Apalagi, kebijakan rencana kenaikan harga BBM subsidi dan tol laut jadi sorotan para CEO ini.
Direktur Utama BNI Gatot Suwondo menjelaskan, event tersebut menjadi ajang para pemimpin perusahaan untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden guna semakin meyakinkan mereka akan kebijakan pemerintah 2014-2019.
Sebut saja kebijakan tol laut yang bertujuan mengurangi hambatan angkutan laut sebagai penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia. Menurut Gatot, konsep tol laut sangat menarik untuk diketahui para pelaku bisnis.
"Biaya logistik di negeri ini mencapai 26 persen dari produk domestik bruto. Biaya yang sangat besar dan sulit untuk bisa bersaing dengan sesama anggota negara ASEAN dengan biaya logistik hanya belasan persen," ungkap Gatot di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Menurut Gatot, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi juga menjadi perhatian publik. Pasalnya, beban subsidi BBM di Indonesia hampir mendekati angka Rp300 triliun sehingga membuat pemerintah tidak punya daya dalam keuangan.
"Kami siap dengan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera," cetus Gatot.

Indonesia Terjebak Subsidi BBM
Permasalahan subsidi Bahan Bakar Minyak sudah menjadi akar masalah bangsa ini. Karena dengan pemberian ini subsidi BBM secara besar, membuat tidak adanya pembangunan infrastruktur dalam negeri.
Jokowi mengatakan, bangsa Indonesia selama lima tahun ini sudah terjebak dengan besarnya subsidi BBM. Apalagi harga BBM subsidi cukup murah dibandingkan negara lain.
"Berkaitan dengan rencana ke depan, saya berikan gambaran dengan keborosan kita, yang pertama perlu disampaikan, saya ingin berikan gambaran, dalam lima tahun belakangan ini kita boros karena terjebak subsidi BBM," kata Jokowi di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Kekuatan Kita di Laut
Kepada 100 CEO perusahaan, presiden Jokowi memperlihatkan peta Indonesia. Menurut Jokowi, dua per tiga wilayah Indonesia adalah air atau laut. Namun, pembangunan infrastruktur di sektor kemaritiman selama ini kurang diperhatikan.
"Ini saya tunjukkan peta Indonesia. Kita lupa konsentrasi ke sana bahwa dua per tiga wilayah Indonesia itu laut. Dan sebetulnya kekuatan kita ada di sini, ada di laut samudera," tegas Jokowi, Jumat (7/11/2014).
Jokowi pun menceritakan ketika dirinya berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Pada saat itu nelayan melakukan aktivitas menurunkan ikan setelah melaut, lalu masukan ke cold storage, kemudian di packing dan di ekspor yang memiliki kualitas bagus.
"Yang jelek-jelek untuk dalam negeri. Kan itu ada potensi besar dilaut kita," cetusnya.
Namun, hal ini menjadi boomerang bangsa Indonesia karena dengan tidak diperhatikan sektor maritim dan laut, potensi sumber daya laut Indonesia yang besar tidak dapat dinikmati oleh bangsa sendiri, malah dinikmati oleh pihak asing.
Konektivitas yang masih minim membuat harga-harga barang di berbagai daerah di Indonesia menjadi beragam. Di kawasan timur Indonesia, harga-harga barang melambung akibat sulitnya konektivitas. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki kurang lebih 17 ribu pulau. Oleh karenanya, tanpa transportasi yang memadai, maka disparitas harga akan semakin tinggi.
"Contohnya semen di Jawa itu Rp67 ribu, tapi di Papua itu Rp1,5 juta per sak," kata dia di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
"Itu juga saya masih di protes sama Gubernurnya, dia bilang 'bapak salah bukan Rp1,5 juta. Saya jadi mikir, jangan-jamgan saya salah info, harganya cuma Rp200-Rp300 ribu, tapi dia bilang harganya Rp2,5 juta per sak, itu per sak loh," tambah dia.
Menurutnya, hal tersebut karena konektivitas yang kurang memadai, sehingga pertumbuhan kawasan ekonomi di daerah Timur tidak sebesar di Barat.
Dia menambahkan, tidak mungkin, kapal dari Barat berangkat ke Timur tanpa hasil yang sama.
"Kan tidak mungkin pulangnya tidak bawa apa-apa. Dan kapal yang ada di lapangan itu sudah dari tahun 75, enggak ada pembaharuan sama sekali. Ini yang kita tawarkan pada dunia investasi," tutur dia.

Ikan-ikan Dicuri
Jokowi mengatakan bahwa dia melihat sendiri banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri oleh negara lain. Dia melihat itu ketika berkunjung ke Sulawesi Tenggara kemarin.
"Saya lihat dari laut turunkan ikan, di-packing untuk ekspor. Yang bagus diekspor, yang tidak untuk dalam negeri. Ini siapa yang nikmati?" kata Jokowi.
Selain itu, Presiden melihat sendiri di Maluku, banyak sekali kapal asing tanpa izin yang menjarah ikan di perairan Indonesia. "Sekali-kali bapak dan ibu naik kapal ke Maluku malam-malam itu kayak pasar malam," ujarnya.
Di sana, kata Jokowi, ada sekitar 5.400 kapal yang mengambil ikan tanpa izin. "Saya yakin 90 persen tidak izin. Saya cek hampir 10 persen saja kapal kita. Habis menguras sumber daya alam kita, nggak jelas dibawa ke mana," jelasnya.
Jokowi menegaskan, praktik buruk itulah yang perlu diatasi. Sebab, saat ini adalah kesempatan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, sehingga tak boleh lepas lagi.
"Sekarang kita punya kesempatan minerba dan laut. Jangan sampai kesempatan ini hilang lagi, dan harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.


Aturan Yang Ruwet
Jokowi menilai aturan di Indonesia sangat membingungkan para investor. Akibatnya, banyak yang memilih jalan pintas atau menunda investasinya.
"Aturan kita meruwetkan diri kita sendiri, pagarnya tinggi-tinggi. Saya baca saja sudah pusing," ungkap Jokowi.
"Padahal pagar kita tinggi, tapi yang loncat juga banyak. Jadi sudah ruwet, pagar tinggi, tapi tetap banyak yang lompat. Jadi buat apa, lebih baik kita sederhanakan. Karena sekarang kan zaman yang maju, jadi orang lebih suka yang praktis," tambah dia.
Padahal, ucap Jokowi, izin-izin yang menghambat tersebut dapat diselesaikan hanya lewat telepon, dan tidak perlu datang ke berbagai kementerian. Dia mencntohkan, pembebasan lahan yang terhambat karena lewat hutan.
"Jadi itu harus urus ke Kementerian Kehutanan. Padahal, saya telepon tiga hari jadi izinnya. Jadi kerja saya hanya telepon, itu masalah izin lewat hutan sudah terhambat," katanya.
Oleh karenanya, dia berniat untuk menerapkan izin satu pintu, sehingga tidak lagi perlu bolak-balik ke kementerian. "Dan itu semua masuknya ke Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)," tukas dia.

Presiden Jokowi mengemukakan kegeramannya karena aturan terkait pembebasan lahan di berbagai daerah kerap menghambat proses pembangunan infrastruktur penting untuk memperlancar perekonomian.
"Pembebasan lahan juga sama, aturannya betul-betul ruwet dan berdampak kepada ribuan orang," kata Jokowi dalam acara CEO Kompas, Jumat (7/11/2014).
Presiden memaparkan proses pembangunan infrastruktur jalan tol kerap berhenti, demikian pula terkait dengan pengembangan pelabuhan serta terdapat pula proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berhenti karena terkendala pembebasan lahan.
Ia mencontohkan proses pengembangan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang berhenti tujuh tahun lalu karena terdapat sebanyak 143 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mau menerima kompensasi.
"Hanya karena sepanjang 1,5 kilometer, investasi JORR langsung berhenti," katanya.
Namun, ujar dia, pada tahun 2013 dirinya sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI telah mendatangi warga yang menolak kompensasi untuk pembangunan JORR tersebut.
Ia mengajak para warga itu makan siang hingga empat kali dan menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan telah besar dan pembangunan infrastruktur itu sangat penting sehingga persoalan tersebut dapat dirampungkan.
"Kalau diterima lebih baik, tapi kalo tidak diterima, saya tetap akan gusur karena saya lebih mempedulikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa aturan yang sangat meruwetkan seperti dalam perizinan dan proses pembebasan lahan itu dapat membuat negara tertinggal. "Prosedur itu seharusnya yang simpel karena dunia global berubah cepat sekali," kata Jokowi.

Menteri Memble Langsung Diganti
Jokowi memberi target kepada menterinya untuk melakukan banyak perubahan. Jika target tak bisa tercapai, Jokowi tidak segan untuk mencopot menteri itu.
Sebagai con‎toh target yang harus dipenuhi oleh Menteri Pertanian. Dalam 3 tahun Indonesia harus mampu swasembada pangan.
"Menteri itu harus diberi target. Yang ingin jadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan kepada yang antre," tegas Jokowi.
Pasca pelantikan Kabinet Kerja, para menteri Jokowi tancap gas dengan melakukan blusukan. Blusukan dilakukan untuk memetakan kondisi yang ada di lapangan agar kementerian bisa menyusun program yang tepat sasaran.

Yakin Bisa Kuasai Parlemen
Jokowi mengatakan kesulitan dia dalam membuat regulasi. Misalnya, dia tidak bisa mengubah berbagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menjadi undang-undang jika tak disetujui oleh parlemen.
"Perppu harus diubah UU, kalau mau ubah UU harus di parlemen, dan harus kuasai parlemen. Sekarang ini kita masih belum (kuasai parlemen), kalau voting pasti kalah," kata Jokowi di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat 7 November 2014.
Jokowi juga mengatakan bahwa dia selalu ditanya oleh para pemimpin negara mengenai kondisi politik di Indonesia. Dia selalu mengatakan bahwa politik tak ada masalah.
"Lah terus kan pemerintah tidak menguasai parlemen. Ya saya bilang kan hari ini, masih ada bulan depan," kata dia.
Menurut dia, politik saat ini masih bisa terus berubah. Sehingga dia mewanti-wanti agar dunia bisnis tak perlu khawatir untuk investasi.
"SBY juga pernah dia butuh 6 bulan untuk kuasai parlemen. Saya juga dikasih kesempatan dong," kata dia.
Kemudian, dia bertanya kepada para CEO itu, apakah yakin bahwa pemerintah tak akan terkendala parlemen.
"Bapak Ibu yakin nggak?" tanya Jokowi.
"Yakin," ujar para CEO itu.
"Makannya jangan ragu-ragu melakukan investasi. Dorong dunia kita untuk mengeluarkan investasinya saat ini," kata Jokowi lagi.


Industri Kreatif
Jokowi melihat prospek perkembangan industri kreatif di bidang IT. Namun, para programmer Indonesia tampaknya selalu bermasalah dengan dukungan pendanaan dari perbankan.
Oleh karena itu, Jokowi menantang perbankan untuk menyalurkan kredit pada industri seperti itu. "Bank memang mau memberikan pinjaman? Ditanya, (oleh bank) agunanmu apa? Prospek mu apa? Balik badan mereka," tutur Jokowi.
Dirinya juga memaksa dari 100 CEO yang hadir terutama dari perbankan untuk menjawab pertanyaannya.
“Bank coba jawab, ada yang mau pinjami? Padahal ini prospek banget, tapi enggak ada yang mau bantu. Padahal saya yakin enggak kalah mereka dengan Mark (Zuckerberg CEO Facebook) itu," tambah Jokowi.
Karena itu, dia masih memikirkan cara untuk membantu industri tersebut. "Ya memang bank harus berani masuk sana," tukas dia.

Bantuan Sosial Via Perbankan
Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial masyarakat akan memanfaatkan sistem perbankan. Sistem ini dianggap bisa lebih tepat sasaran dibandingkan dengan sistem cash atau tunai.
"Kalau packing sistem sudah kita pegang mau menyalurkan apapun pada rakyat sudah gampang," tegas Jokowi, Jumat (07/11/2014).
Jokowi juga menambahkan dengan memakai sistem perbankan, maka rakyat akan diberi pegangan kartu sehingga bisa langsung diberikan bantuan. Dengan demikian angka kemiskinan dapat dipotong dengan cepat karena adanya perputaran uang.
"Bantuan sosial kita berceceran di kementerian. Totalnya Rp90 triliun hampir Rp100 triliun. Kemana bansos itu? Dicari? Sulit," lanjut Jokowi.
Namun demikian, sistem ini diakui Jokowi belum dibangun. Hanya saja sudah disiapkan pos pada setiap bantuan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Tiru Korea
Jokowi akan membuat badan atau lembaga khusus untuk industri kreatif. Pembuatan ini akan menyontek negara Korea Selatan yang sudah memiliki badan/lembaga sendiri.
"Industri kreatif memang belum dimunculkan, tapi akan disiapkan badan sendiri. Karena kita lihat seperti negara Korea Selatan atau negara lain bentuk badan dan itu dibawah presiden langsung," jawab Jokowi. Jokowi menjelaskan, pelaku industri kreatif pun memang ingin adanya badan/lembaga sendiri, karena akan fokus dalam hal pengembangan. Ditambah potensi ini sangat besar.
"Yang namanya animasi, game, video film, fashion, industri kreatif berbasis budaya, tari, musik semuanya kita punya kekuatannya besar sekali, belum manajemen yang betul, kalau ini digarap dengan serius akan sangat besar," tegasnya.
Dirinya pun pernah bertanya dengan Menlu dan dubes Korsel mengenai majunya industri kreatif di negara sana yang sudah memiliki K-Pop, bahkan sudah mendunia.
"Kaya K-Pop. Saya tanya berapa yang disiapkan negara? Itu katanya 13 tahun disiapkan. Yang muncul sekarang K-Pop seperti super junior. Sudah menjamur," tukasnya.
Saking majunya industri kreatif di Korsel, dirinya bela-belain menonton K-Pop sampai dua kali. Jokowi mengaku, cara ini ditempuh bukan karena ingin melihat panggung dan lightingnya, tapi manajamennya.
"Saya sampai nonton konser Super Junior dua kali. Saya ingin tahu, kenapa bisa disiapkan seperti itu, karena itu disiapkan detail, sekian ribu orang dipilih-pilih, ditraining seperti militer, yang tidak sesuai sangat banyak. Sehingga produk ini muncul. Itu disiapkan selama 13 tahun," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, kalau ingin memajukan industri kreatif khususnya musik dan tari tetapi panggungnya kecil, hal tersebut tidak akan cukup memajukan industri ini.
"Panggung itu dibuat 200-300 meter itu mungkin, orang lihat akan kaget dulu. Pas tarian dan musik tampil akan kaget lagi. Industri ini akan maju, tapi ini lighting dan panggung-panggung. Itu produknya harus disiapkan," paparnya.
Di sisi lain, untuk produk animasi lanjut Jokowi mengatakan, sudah banyak dijual asal Bandung. Selain itu, game Indonesia terbesar pun yang buat itu orang Yogyakarta, namun dimiliki oleh asing.
"Itu yang dimiliki oleh negara Austria, itu Gameloft. Padahal yang buat kita. Kita harus menarik semua itu, yang buat kita, milik kita, uang buat kita. Tapi Ini butuh dukungan semua," tegasnya.
Jokowi menyatakan anak muda Indonesia tidak kalah pintar dengan bos Facebook, Mark Zuckerberg. Kemampuan dan kreativitas anak Indonesia dipercaya mampu mengalahkan orang muda paling kaya saat ini.
Menurutnya, potensi ini dapat dimaksimalkan jika mendapat dukungan pendanaan dari investor. "Anak-anak kita pintar-pintar banget. Cuma karena tidak ada yang mau bantu, makanya tumbuhnya pelan-pelan," kata Jokowi.

Akan Hapus Biaya Promosi Kementerian
Jokowi akan menghapus anggaran promosi untuk kementerian. Menurut Jokowi, selama ini anggaran promosi tidak memberikan hasil memuaskan untuk produk/jasa dan industri kreatif asal Indonesia.
Jokowi menjelaskan, hal ini juga bertujuan untuk mempromosikan dalam satu tempat saja, karena selama ini setiap kementerian ini hanya mempromosikan produk/jasa sendiri-sendiri saja.
"Contohnya kaya Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan Koperasi, itu hanya sendiri-sendiri promosinya," kata Jokowi.
Jokowi menyebut, promosi-promosi sendiri ini tidak membuat brand Indonesia menguat di mata dunia. Hal ini hanya sebuah orientasi proyek semata.
"Karena dia ingin orientasi proyek, foto-foto terus dapat uang dinas/jalan, sudah. Gitu kan? Bukan orientasi pemanfaatan. Makanya ini kita akan gabungkan. Ini akan ada Indotrade. Nah itu akan masuk ke situ, enggak ada lagi anggaran promosi di kementerian," tegasnya.
Dengan menyatunya promosi Indonesia, akan membuat brand bangsa ini sangat kuat. Jokowi menyebut, kalau anggaran-anggaran promosi kementerian ini dikumpulkan akan banyak.
"Ini Indonesia kita punya kekuatan, duit kita berceceran, anggaran kementerian berceceran, rezim anggaran ini harus diubah, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau dilakukan akan berkembang, namun butuh waktu. Ini karena ada UU yang harus diubah. Kalau hanya Perpres bisa langsung saya ubah," tukasnya.

Junjung Martabat Bangsa
Jokowi menyatakan, martabat bangsa Indonesia ini harus dijunjung tinggi. Untuk itu, jika ada pameran internasional, stand pameran Indonesia harus paling depan.
"Bangsa Indonesia itu harus punya martabat tinggi. Kalau ikut pameran jangan dekat toliet. Pameran itu harus di depan, nah ini kita Indonesia," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, hal ini juga untuk menguatkan brand Indonesia kuat di mata dunia. Jokowi pun meminta, jika ingin pameran internasional harus fokus.
"Kalau bangun brand, harus ikut pameran, kalau enggak ya enggak. Jangan cuma ikut-ikut karena orientasi dapat uang dinas," tegasnya.
Jokowi pun menceritakan ketika dirinya datang ke pameran internasional pada 15 tahun lalu. Pada masa itu, stand Indonesia paling banyak yakni sebesar 14 stand, sedangkan negara lain seperti Malayasia hanya tiga stand, Thailand lima stand dan China hanya 7 stand.
"Namun pas 15 tahun kemudian, stand pameran untuk negara China sudah 300 stand, negara lain pun sudah berkembang. Kalau kita? Coba tebak berapa? Kita masih 14 stand. Ini karena tidak terkonsolidasi dengan baik," tukasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar