Sepulangnya blusukan di tiga provinsi, pagi ini Presiden Jokowi kembali
dipadatkan dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya dengan menghadiri
acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta.
Jokowi
yang mengenakan batik lengan panjang warna coklat sudah tiba di lokasi
sejak pukul 08.30 WIB, Jumat (7/11/2014).
Sebelum masuk ke dalam
ballroom, Jokowi singgah terlebih dulu di ruang VVIP.
Jokowi nantinya dijadwalkan akan memberi kata sambutan dalam acara rutin ini.
Jokowi
juga tidak sendirian. Dia didampingi sejumlah menterinya dari Kabinet
Kerja. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.
Para 100 CEO Perusahaan meminta arahan kepada Jokowi untuk menjalankan arah kebijakan ekonomi nasional selama lima
tahun ke depan. Apalagi, kebijakan rencana kenaikan harga BBM subsidi
dan tol laut jadi sorotan para CEO ini.
Direktur Utama BNI Gatot Suwondo menjelaskan, event tersebut menjadi
ajang para pemimpin perusahaan untuk bertemu dan berdialog dengan
Presiden guna semakin meyakinkan mereka akan kebijakan pemerintah
2014-2019.
Sebut saja kebijakan tol laut yang bertujuan mengurangi hambatan
angkutan laut sebagai penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia.
Menurut Gatot, konsep tol laut sangat menarik untuk diketahui para
pelaku bisnis.
"Biaya logistik di negeri ini mencapai 26 persen dari produk domestik
bruto. Biaya yang sangat besar dan sulit untuk bisa bersaing dengan
sesama anggota negara ASEAN dengan biaya logistik hanya belasan persen,"
ungkap Gatot di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Menurut Gatot, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi
juga menjadi perhatian publik. Pasalnya, beban subsidi BBM di Indonesia
hampir mendekati angka Rp300 triliun sehingga membuat pemerintah tidak
punya daya dalam keuangan.
"Kami siap dengan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera," cetus Gatot.
Indonesia Terjebak Subsidi BBM
Permasalahan subsidi Bahan Bakar Minyak sudah menjadi akar masalah bangsa ini. Karena dengan pemberian ini
subsidi BBM secara besar, membuat tidak adanya pembangunan infrastruktur
dalam negeri.
Jokowi mengatakan, bangsa Indonesia selama
lima tahun ini sudah terjebak dengan besarnya subsidi BBM. Apalagi harga
BBM subsidi cukup murah dibandingkan negara lain.
"Berkaitan dengan rencana ke depan, saya berikan gambaran dengan
keborosan kita, yang pertama perlu disampaikan, saya ingin berikan
gambaran, dalam lima tahun belakangan ini kita boros karena terjebak
subsidi BBM," kata Jokowi di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Kekuatan Kita di Laut
Kepada 100
CEO perusahaan, presiden Jokowi memperlihatkan peta Indonesia. Menurut Jokowi, dua per tiga wilayah Indonesia adalah
air atau laut. Namun, pembangunan infrastruktur di sektor kemaritiman
selama ini kurang diperhatikan.
"Ini saya tunjukkan peta Indonesia. Kita lupa konsentrasi ke sana
bahwa dua per tiga wilayah Indonesia itu laut. Dan sebetulnya kekuatan
kita ada di sini, ada di laut samudera," tegas Jokowi, Jumat (7/11/2014).
Jokowi pun menceritakan ketika dirinya berkunjung ke Sulawesi
Tenggara. Pada saat itu nelayan melakukan aktivitas menurunkan ikan
setelah melaut, lalu masukan ke cold storage, kemudian di packing dan di
ekspor yang memiliki kualitas bagus.
"Yang jelek-jelek untuk dalam negeri. Kan itu ada potensi besar dilaut kita," cetusnya.
Namun, hal ini menjadi boomerang bangsa Indonesia karena dengan tidak
diperhatikan sektor maritim dan laut, potensi sumber daya laut
Indonesia yang besar tidak dapat dinikmati oleh bangsa sendiri, malah
dinikmati oleh pihak asing.
Konektivitas yang masih minim membuat harga-harga barang di berbagai
daerah di Indonesia menjadi beragam. Di kawasan timur Indonesia,
harga-harga barang melambung akibat sulitnya konektivitas.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki kurang
lebih 17 ribu pulau. Oleh karenanya, tanpa transportasi yang memadai,
maka disparitas harga akan semakin tinggi.
"Contohnya semen di Jawa itu Rp67 ribu, tapi di Papua itu Rp1,5 juta
per sak," kata dia di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
"Itu juga saya masih di protes sama Gubernurnya, dia bilang 'bapak
salah bukan Rp1,5 juta. Saya jadi mikir, jangan-jamgan saya salah info,
harganya cuma Rp200-Rp300 ribu, tapi dia bilang harganya Rp2,5 juta per
sak, itu per sak loh," tambah dia.
Menurutnya, hal tersebut karena konektivitas yang kurang memadai,
sehingga pertumbuhan kawasan ekonomi di daerah Timur tidak sebesar di
Barat.
Dia menambahkan, tidak mungkin, kapal dari Barat berangkat ke Timur tanpa hasil yang sama.
"Kan tidak mungkin pulangnya tidak bawa apa-apa. Dan kapal yang ada
di lapangan itu sudah dari tahun 75, enggak ada pembaharuan sama sekali.
Ini yang kita tawarkan pada dunia investasi," tutur dia.
Ikan-ikan Dicuri
Jokowi mengatakan bahwa dia melihat
sendiri banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri oleh negara lain.
Dia melihat itu ketika berkunjung ke Sulawesi Tenggara kemarin.
"Saya lihat dari laut turunkan ikan, di-packing
untuk ekspor. Yang bagus diekspor, yang tidak untuk dalam negeri. Ini
siapa yang nikmati?" kata Jokowi.
Selain itu, Presiden melihat sendiri di
Maluku, banyak sekali kapal asing tanpa izin yang menjarah ikan di
perairan Indonesia. "Sekali-kali bapak dan ibu naik kapal ke Maluku
malam-malam itu kayak pasar malam," ujarnya.
Di sana, kata
Jokowi, ada sekitar 5.400 kapal yang mengambil ikan tanpa izin. "Saya
yakin 90 persen tidak izin. Saya cek hampir 10 persen saja kapal kita.
Habis menguras sumber daya alam kita, nggak jelas dibawa ke mana," jelasnya.
Jokowi
menegaskan, praktik buruk itulah yang perlu diatasi. Sebab, saat ini
adalah kesempatan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, sehingga
tak boleh lepas lagi.
"Sekarang kita punya kesempatan minerba dan
laut. Jangan sampai kesempatan ini hilang lagi, dan harus dilakukan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.
Aturan Yang Ruwet
Jokowi menilai aturan di Indonesia sangat membingungkan para
investor. Akibatnya, banyak yang memilih jalan pintas atau menunda
investasinya.
"Aturan kita meruwetkan diri kita sendiri, pagarnya tinggi-tinggi.
Saya baca saja sudah pusing," ungkap Jokowi.
"Padahal pagar kita tinggi, tapi yang loncat juga banyak. Jadi sudah
ruwet, pagar tinggi, tapi tetap banyak yang lompat. Jadi buat apa, lebih
baik kita sederhanakan. Karena sekarang kan zaman yang maju, jadi orang
lebih suka yang praktis," tambah dia.
Padahal, ucap Jokowi, izin-izin yang menghambat tersebut dapat
diselesaikan hanya lewat telepon, dan tidak perlu datang ke berbagai
kementerian. Dia mencntohkan, pembebasan lahan yang terhambat karena
lewat hutan.
"Jadi itu harus urus ke Kementerian Kehutanan. Padahal, saya telepon
tiga hari jadi izinnya. Jadi kerja saya hanya telepon, itu masalah izin
lewat hutan sudah terhambat," katanya.
Oleh karenanya, dia berniat untuk menerapkan izin satu pintu,
sehingga tidak lagi perlu bolak-balik ke kementerian. "Dan itu semua
masuknya ke Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)," tukas dia.
Presiden Jokowi mengemukakan kegeramannya karena aturan terkait
pembebasan lahan di berbagai daerah kerap menghambat proses pembangunan
infrastruktur penting untuk memperlancar perekonomian.
"Pembebasan
lahan juga sama, aturannya betul-betul ruwet dan berdampak kepada
ribuan orang," kata Jokowi dalam acara CEO Kompas, Jumat (7/11/2014).
Presiden memaparkan proses pembangunan
infrastruktur jalan tol kerap berhenti, demikian pula terkait dengan
pengembangan pelabuhan serta terdapat pula proyek pembangunan pembangkit
tenaga listrik yang berhenti karena terkendala pembebasan lahan.
Ia
mencontohkan proses pengembangan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang
berhenti tujuh tahun lalu karena terdapat sebanyak 143 Kepala Keluarga
(KK) yang tidak mau menerima kompensasi.
"Hanya karena sepanjang 1,5 kilometer, investasi JORR langsung berhenti," katanya.
Namun,
ujar dia, pada tahun 2013 dirinya sewaktu masih menjabat sebagai
Gubernur DKI telah mendatangi warga yang menolak kompensasi untuk
pembangunan JORR tersebut.
Ia mengajak para warga itu makan siang
hingga empat kali dan menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan telah
besar dan pembangunan infrastruktur itu sangat penting sehingga
persoalan tersebut dapat dirampungkan.
"Kalau diterima lebih baik,
tapi kalo tidak diterima, saya tetap akan gusur karena saya lebih
mempedulikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak," kata Presiden.
Presiden
Jokowi juga mengingatkan bahwa aturan yang sangat meruwetkan seperti
dalam perizinan dan proses pembebasan lahan itu dapat membuat negara
tertinggal. "Prosedur itu seharusnya yang simpel karena dunia global
berubah cepat sekali," kata Jokowi.
Menteri Memble Langsung Diganti
Jokowi memberi target kepada menterinya untuk melakukan
banyak perubahan. Jika target tak bisa tercapai, Jokowi tidak segan
untuk mencopot menteri itu.
Sebagai contoh target yang harus dipenuhi oleh Menteri Pertanian. Dalam 3 tahun Indonesia harus mampu swasembada pangan.
"Menteri
itu harus diberi target. Yang ingin jadi menteri itu ribuan, jadi kalau
target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan kepada yang antre," tegas
Jokowi.
Pasca pelantikan Kabinet Kerja, para menteri Jokowi
tancap gas dengan melakukan blusukan. Blusukan dilakukan untuk memetakan
kondisi yang ada di lapangan agar kementerian bisa menyusun program
yang tepat sasaran.
Yakin Bisa Kuasai Parlemen
Jokowi mengatakan kesulitan
dia dalam membuat regulasi. Misalnya, dia tidak bisa mengubah berbagai
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menjadi
undang-undang jika tak disetujui oleh parlemen.
"Perppu harus
diubah UU, kalau mau ubah UU harus di parlemen, dan harus kuasai
parlemen. Sekarang ini kita masih belum (kuasai parlemen), kalau voting
pasti kalah," kata Jokowi di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat 7
November 2014.
Jokowi juga mengatakan bahwa dia selalu ditanya
oleh para pemimpin negara mengenai kondisi politik di Indonesia. Dia
selalu mengatakan bahwa politik tak ada masalah.
"Lah terus kan pemerintah tidak menguasai parlemen. Ya saya bilang kan hari ini, masih ada bulan depan," kata dia.
Menurut
dia, politik saat ini masih bisa terus berubah. Sehingga dia
mewanti-wanti agar dunia bisnis tak perlu khawatir untuk investasi.
"SBY juga pernah dia butuh 6 bulan untuk kuasai parlemen. Saya juga dikasih kesempatan dong," kata dia.
Kemudian, dia bertanya kepada para CEO itu, apakah yakin bahwa pemerintah tak akan terkendala parlemen.
"Bapak Ibu yakin nggak?" tanya Jokowi.
"Yakin," ujar para CEO itu.
"Makannya jangan ragu-ragu melakukan investasi. Dorong dunia kita untuk mengeluarkan investasinya saat ini," kata Jokowi lagi.
Industri Kreatif
Jokowi melihat prospek perkembangan industri
kreatif di bidang IT. Namun, para programmer Indonesia tampaknya selalu
bermasalah dengan dukungan pendanaan dari perbankan.
Oleh karena itu, Jokowi menantang perbankan untuk menyalurkan kredit
pada industri seperti itu. "Bank memang mau memberikan pinjaman?
Ditanya, (oleh bank) agunanmu apa? Prospek mu apa? Balik badan mereka,"
tutur Jokowi.
Dirinya juga memaksa dari 100 CEO yang hadir terutama dari perbankan untuk menjawab pertanyaannya.
“Bank coba jawab, ada yang mau pinjami? Padahal ini prospek banget,
tapi enggak ada yang mau bantu. Padahal saya yakin enggak kalah mereka
dengan Mark (Zuckerberg CEO Facebook) itu," tambah Jokowi.
Karena itu, dia masih memikirkan cara untuk membantu industri tersebut. "Ya memang bank harus berani masuk sana," tukas dia.
Bantuan Sosial Via Perbankan
Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial
masyarakat akan memanfaatkan sistem perbankan. Sistem ini dianggap bisa
lebih tepat sasaran dibandingkan dengan sistem cash atau tunai.
"Kalau packing sistem sudah kita pegang mau menyalurkan apapun pada
rakyat sudah gampang," tegas Jokowi, Jumat (07/11/2014).
Jokowi juga menambahkan dengan memakai sistem perbankan, maka rakyat
akan diberi pegangan kartu sehingga bisa langsung diberikan bantuan.
Dengan demikian angka kemiskinan dapat dipotong dengan cepat karena
adanya perputaran uang.
"Bantuan sosial kita berceceran di kementerian. Totalnya Rp90 triliun
hampir Rp100 triliun. Kemana bansos itu? Dicari? Sulit," lanjut Jokowi.
Namun demikian, sistem ini diakui Jokowi belum dibangun. Hanya saja
sudah disiapkan pos pada setiap bantuan sosial seperti kesehatan dan
pendidikan.
Tiru Korea
Jokowi akan membuat badan atau lembaga khusus untuk industri
kreatif. Pembuatan ini akan menyontek negara Korea Selatan yang sudah
memiliki badan/lembaga sendiri.
"Industri kreatif memang belum dimunculkan, tapi akan disiapkan badan
sendiri. Karena kita lihat seperti negara Korea Selatan atau negara
lain bentuk badan dan itu dibawah presiden langsung," jawab Jokowi.
Jokowi menjelaskan, pelaku industri kreatif pun memang ingin adanya
badan/lembaga sendiri, karena akan fokus dalam hal pengembangan.
Ditambah potensi ini sangat besar.
"Yang namanya animasi, game, video film, fashion, industri kreatif
berbasis budaya, tari, musik semuanya kita punya kekuatannya besar
sekali, belum manajemen yang betul, kalau ini digarap dengan serius akan
sangat besar," tegasnya.
Dirinya pun pernah bertanya dengan Menlu dan dubes Korsel mengenai
majunya industri kreatif di negara sana yang sudah memiliki K-Pop,
bahkan sudah mendunia.
"Kaya K-Pop. Saya tanya berapa yang disiapkan negara? Itu katanya 13
tahun disiapkan. Yang muncul sekarang K-Pop seperti super junior. Sudah
menjamur," tukasnya.
Saking majunya industri kreatif di Korsel, dirinya bela-belain
menonton K-Pop sampai dua kali. Jokowi mengaku, cara ini ditempuh bukan
karena ingin melihat panggung dan lightingnya, tapi manajamennya.
"Saya sampai nonton konser Super Junior dua kali. Saya ingin tahu,
kenapa bisa disiapkan seperti itu, karena itu disiapkan detail, sekian
ribu orang dipilih-pilih, ditraining seperti militer, yang tidak sesuai
sangat banyak. Sehingga produk ini muncul. Itu disiapkan selama 13
tahun," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, kalau ingin memajukan industri kreatif khususnya
musik dan tari tetapi panggungnya kecil, hal tersebut tidak akan cukup
memajukan industri ini.
"Panggung itu dibuat 200-300 meter itu mungkin, orang lihat akan
kaget dulu. Pas tarian dan musik tampil akan kaget lagi. Industri ini
akan maju, tapi ini lighting dan panggung-panggung. Itu produknya harus
disiapkan," paparnya.
Di sisi lain, untuk produk animasi lanjut Jokowi mengatakan, sudah
banyak dijual asal Bandung. Selain itu, game Indonesia terbesar pun yang
buat itu orang Yogyakarta, namun dimiliki oleh asing.
"Itu yang dimiliki oleh negara Austria, itu Gameloft. Padahal yang
buat kita. Kita harus menarik semua itu, yang buat kita, milik kita,
uang buat kita. Tapi Ini butuh dukungan semua," tegasnya.
Jokowi menyatakan anak muda Indonesia tidak kalah pintar dengan bos Facebook, Mark Zuckerberg. Kemampuan dan kreativitas anak Indonesia dipercaya mampu mengalahkan orang muda paling kaya saat ini.
Menurutnya, potensi ini dapat dimaksimalkan jika mendapat dukungan pendanaan dari investor. "Anak-anak kita pintar-pintar banget. Cuma karena tidak ada yang mau bantu, makanya tumbuhnya pelan-pelan," kata Jokowi.
Akan Hapus Biaya Promosi Kementerian
Jokowi akan menghapus anggaran promosi untuk kementerian. Menurut
Jokowi, selama ini anggaran promosi tidak memberikan hasil memuaskan
untuk produk/jasa dan industri kreatif asal Indonesia.
Jokowi menjelaskan, hal ini juga bertujuan untuk mempromosikan dalam
satu tempat saja, karena selama ini setiap kementerian ini hanya
mempromosikan produk/jasa sendiri-sendiri saja.
"Contohnya kaya Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM
dan Koperasi, itu hanya sendiri-sendiri promosinya," kata Jokowi.
Jokowi menyebut, promosi-promosi sendiri ini tidak membuat brand
Indonesia menguat di mata dunia. Hal ini hanya sebuah orientasi proyek
semata.
"Karena dia ingin orientasi proyek, foto-foto terus dapat uang
dinas/jalan, sudah. Gitu kan? Bukan orientasi pemanfaatan. Makanya ini
kita akan gabungkan. Ini akan ada Indotrade. Nah itu akan masuk ke situ,
enggak ada lagi anggaran promosi di kementerian," tegasnya.
Dengan menyatunya promosi Indonesia, akan membuat brand bangsa ini
sangat kuat. Jokowi menyebut, kalau anggaran-anggaran promosi
kementerian ini dikumpulkan akan banyak.
"Ini Indonesia kita punya kekuatan, duit kita berceceran, anggaran
kementerian berceceran, rezim anggaran ini harus diubah, untuk
kesejahteraan masyarakat. Kalau dilakukan akan berkembang, namun butuh
waktu. Ini karena ada UU yang harus diubah. Kalau hanya Perpres bisa
langsung saya ubah," tukasnya.
Junjung Martabat Bangsa
Jokowi menyatakan, martabat bangsa Indonesia
ini harus dijunjung tinggi. Untuk itu, jika ada pameran internasional,
stand pameran Indonesia harus paling depan.
"Bangsa Indonesia itu harus punya martabat tinggi. Kalau ikut pameran
jangan dekat toliet. Pameran itu harus di depan, nah ini kita
Indonesia," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, hal ini juga untuk menguatkan brand Indonesia kuat di
mata dunia. Jokowi pun meminta, jika ingin pameran internasional harus
fokus.
"Kalau bangun brand, harus ikut pameran, kalau enggak ya enggak.
Jangan cuma ikut-ikut karena orientasi dapat uang dinas," tegasnya.
Jokowi pun menceritakan ketika dirinya datang ke pameran
internasional pada 15 tahun lalu. Pada masa itu, stand Indonesia paling
banyak yakni sebesar 14 stand, sedangkan negara lain seperti Malayasia
hanya tiga stand, Thailand lima stand dan China hanya 7 stand.
"Namun pas 15 tahun kemudian, stand pameran untuk negara China sudah
300 stand, negara lain pun sudah berkembang. Kalau kita? Coba tebak
berapa? Kita masih 14 stand. Ini karena tidak terkonsolidasi dengan
baik," tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar