Janji Jokowi Soal Kabinet: Tidak Asal Comot Saja

Pertanyaan besar terkait wajah kabinet menteri mendatang mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf "JK" Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.
Sesaat setelah penetapan, Jokowi sempat mengatakan, kabinetnya akan berisi kalangan profesional.
Tetapi, publik masih penasaran tokoh profesional yang mana yang akan dipilih menjadi menteri.
Tanggap atas rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya.
"Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih," katanya.
Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. "Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.
Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan. "Hal itu baru akan diputuskan setelah melakukan identifikasi masalah dan pemetaan. Nanti dilihat kebutuhannya, baru kita cari siapa yang duduk di pos-pos itu. Bukan asal comat-comot saja," katanya.
Saat ini, kubunya tengah membentuk tim "head hunter" yang bertujuan mencari orang-orang yang cocok menjabat sebagai menteri di pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Tim itu bertugas memverifikasi rekam jejak serta latar belakang sosok yang direkomendasikan.
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapatkan masukan dari banyak pihak baik dari masyarakat, kelompok relawan, maupun partai pendukung soal siapa saja sosok yang bakal mengisi jabatan menteri di kabinet.
Sementara itu pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek berpendapat, kabinet Jokowi-JK harus diisi orang-orang profesional yang memiliki kemampuan politik yang tinggi. Kalangan profesional yang layak dijadikan menteri tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai.
Namun demikian, kata Hamdi, ada baiknya beberapa menteri berasal dari kalangan partai politik karena dianggap memiliki kemampuan politik yang teruji. Kemampuan berpolitik dinilai penting karena para menteri nantinya akan berinteraksi dengan para anggota dewan.
"Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," ujarnya.
Sedangkan orang yang profesional di kabinet, menurut Hamdi, harus mengerti betul bidang yang didalaminya. Jika ada calon independen yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan berpolitik yang baik, maka akan menjadi penyegaran dalam kabinet di Indonesia.
Banyak susunan kabinet yang diusulkan publik di antaranya dari www.kabinetrakyat.org yang berisi nama-nama calon menteri yang dianggap oleh rakyat layak untuk menjadi pembantu presiden dalam pemerintahan.
Dalam lamannya, www.kabinetrakyat.org memunculkan nama-nama yang menurut pengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi dan dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyat di manapun mereka berada, apapun profesi, agama dan sukunya.
Disampaikan pula nama- nama menteri sebagai masukan untuk kabinet Jokowi yang diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria: tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi-JK, dan bukan perusak lingkungan hidup.
Kriteria lainnya, menghargai ke-Bhinekaan, memiliki leadership (kepemimpinan) yang kuat, memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, mengerti manajemen administrasi pemerintahan, mempunyai catatan (rekam jejak) yang baik dan bersedia melayani rakyat.
Soal kabinet terserah Jokowi-JK
Sejumlah kalangan ingin agar menteri-menteri yang dipilih lebih banyak dari kalangan profesional yang ahli di bidangnya. Misalnya Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Destry Damayanti mengingatkan, yang harus dipikirkan pak Jokowi adalah janji dalam pembentukan kabinet.
Dia menyebutkan, posisi menteri boleh saja diduduki oleh perwakilan partai politik, namun harus memiliki keahlian. "Profesional artinya adalah ahli di bidangnya. Tidak semua orang partai tak punya keahlian, ada juga yang bagus. Pak Jokowi bisa melihat dari kualitas dan integritas personal yang akan bergabung dengannya di pemerintahan.
Walaupun susunan kabinet jadi perbincangan hangat di media dan beberapa nama bermunculan, tapi disanggah para petinggi partai koalisi pendukung presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK.
"Belum ada pembahasan soal kabinet," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, sambil menambahkan bahwa urusan pembentukan kabinet belum mendesak karena masih menunggu pelantikan. Namun ia tak menyanggah sedang ada perburuan untuk menggodok orang-orang yang tepat masuk dalam kabinet baru nanti.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto menyatakan, tak berambisi untuk menempatkan kadernya. "Orientasi pembentukan kabinet adalah menempatkan orang-orang yang kuat, kredibel, dan profesional," katanya.
Saat ditanya apakah ada kader Hanura yang sesuai dengan syarat tersebut, ia menjawab ada, tapi harus dengan persetujuan Jokowi-JK.
Mengenai kemungkinan Golkar merapat ke Jokowi-JK, Wiranto juga tak membantah. Ia menyebutkan dinamika politik ke depan tak bisa diprediksi. Lihat perkembangan ke depan kalau sudah selesai semua.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga mengaku tak mengajukan nama untuk menduduki posisi tertentu dalam kabinet. Koalisi tanpa syarat adalah hal terbaik untuk pemerintahan ke depan, katanya.
Dia juga menyatakan tidak ada masalah dengan partai yang masih di luar pengusung Jokowi-JK -- yang akhir-akhir ini dikabarkan mulai merapat-- selama sesuai dengan visi dan misi koalisi pengusung.
Juru bicara wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah menegaskan, kabinet yang akan disusun pasangan Jokowi-JK tidak akan bermasalah karena syarat yang digariskan Jokowi-JK dalam menyusun jajaran menterinya sangat jelas dan tegas.
"Juga tidak ada tekanan dari partai koalisi, karena koalisi yang dibentuk tanpa syarat. Selain itu, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa orang yang membantunya harus bersih dari catatan hukum," ujar Poempida.
Menurut dia, dalam menyusun kabinet Jokowi-JK belajar dari pemerintahan sebelumnya. Komposisi menteri nanti tidak akan diisi oleh orang-orang yang tersangkut dan terindikasi masalah hukum.karena akan menjadi beban pemerintah dan menghambat laju roda pemerintahan.
Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan menyebut beberapa kriteria untuk menduduki posisi dalam kabinet khususnya bagi menteri keuangan, menko bidang perekonomian sebagai ujung tombak pemerintahan. Salah satu kriteria bagi menkeu adalah sosok teknokrat yang handal dan pernah menghadapi krisis ekonomi besar.
"Figurnya harus yang berpengalaman, dan pernah menghadapi krisis besar di 1998, 2005 dan 2008 sebagai pengambil keputusan dan regulator, bukan dari luar," katanya.
Ia menambahkan, kriteria ini sangat diperlukan mengingat kompleksitas kementerian keuangan yang luar biasa besar karena mengurusi persoalan fiskal dan penerimaan Negara.
Untuk jabatan menko perekonomian, dia berharap pada sosok mantan menteri ekonomi yang disegani oleh menteri ekonomi lain, karena menko perekonomian nggak memiliki wewenang legal, dan eksekutif. Hanya wewenang moril saja.
Tim relawan Jokowi-JK melalui laman Facebook juga mencoba menjaring sejumlah kandidat yang dinilai cocok untuk membantu Jokowi-JK. Ada sejumlah nama yang digadang-gadang akan jadi personel kabinet 2014-2019.
Meski sudah banyak susunan "kabinet bayangan" dan siapa saja mereka? Keputusannya tentu saja ada di tangan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK. Kita tunggu saja.  [tribun]