Harapan Pengusaha di Tahun Kedua Jokowi-Ahok

Tepat tanggal 15 Oktober 2013 kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) genap satu tahun di DKI Jakarta. Tanggapan dan harapan ke depan kembali disuarakan dari kalangan para pelaku usaha.
Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 1 tahun kepemimpinan dua sosok ini sudah mulai terasa, khususnya di bidang ekonomi dan infrastruktur. Ditandai dengan mulai dibangunnnya transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) beberapa hari lalu.
"Sebagai pelaku usaha di DKI Jakarta kami menilai bahwa prinsip prinsip dasar menuju Jakarta Baru yang dijanjikan khususnya menyangkut dibidang ekonomi memang sudah bisa kita rasakan. MRT juga Penertiban PKL seperti yang telah dilakukan di Tanah Abang perlu di lanjutkan di pasar pasar yang lain sehingga penataan PKL di DKI Jakarta dapat lebih tertib menuju Jakarta yang rapih, ramah dan indah," papar Sarman dalam keterangannya, Minggu (13/10/2013).
Sarman berharap, perubahan yang terasa pun mulai terjadi di dunia usaha. Dia meminta Pelayanan Perizinan dunia usaha di Jakarta dipercepat untuk di laksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dunia usaha memiliki kepastian waktu dan besaran biaya yang dibutuhkan.
"Kita berharap tahun ini Perda tentang PTSP dapat selesai akhir tahun ini sehingga efektif tahun 2014 sudah dapat berfungsi," harap Sarman.
Dalam menghadapi perdagangan bebas tahun 2015 nanti, Sarman berharap 3 hal kepada pasangan Jokowi-Ahok. Terkait upaya meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pemprov DKI diharap bisa memberikan pembinaan lebih lanjut kepada UKM menyangkut manajemen usaha, akses modal, pemasaran, teknologi, kualitas produk dan lainnya.
"Selain itu keberadaan BLK dan SMK agar dimaksimalkan fungsi dan tugasnya sehingga siswa/i lulusan BLK/SMK benar benar memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri," kata Sarman.
"Dan yang ketiga adalah agar kebijakan-kebijakan pemprov DKI Jakarta merupakan regulasi yang pro terhadap pengembangan dunia usaha dan bisnis. Seperti kenaikan UMP agar benar benar memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, produktivitas serta kemampuan dunia usaha.Jangan sampai kenaikan UMP dipengaruhi karena adanya desakan dan demo dari serikat pekerja," lanjutnya.
Kemudian dia pun mengharapkan Pemprov DKI Jakarta segera merevitalisasi BUMD yang selama ini tidak memiliki kinerja yang kurang baik namun memiliki potensi untuk dikembangkan.
"Selamat bekerja kepada Jokowi-Ahok memasuki tahun kedua, kita dari pelaku usaha akan mendukung senantiasa," tutupnya.

Sumber :
detik.com