Jokowi Ingin Tinggalkan Cara Lama Menangani Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa bencana banjir masih akan menghantui Jakarta apabila penanganan banjir masih menggunakan cara lama. Untuk itu, Jokowi meminta agar program-program penanggulangan banjir dapat dilakukan sesegera mungkin.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com