Kamis, 31 Januari 2013

Banjir Bikin Jokowi Berubah Pikiran Soal Proyek MRT

Realisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT) tampaknya bakal molor lagi. Hal ini menyusul perubahan sikap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, perihal komposisi pendanaan proyek yang diperkirakan akan memakan dana Rp15 triliun tersebut.

Pada awalnya, porsi pendanaan investasinya adalah 60 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun, Jokowi kemudian berusaha melobi Pemerintah, yang akhirnya menghasilkan komposisi baru, yakni sebesar 49 persen oleh Pemerintah Pusat dan 51 persen oleh Pemprov.

Keputusan yang diambil oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tersebut, sempat diterima oleh Jokowi. Namun, ternyata kemudian ia berubah pikiran. Jokowi kembali ke usulan semula, yakni 60 persen pendanaan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah oke dengan 41 persen : 59 persen. Tapi  ternyata dengan perkembangan keadaan seperti sekarang, ada banjir yang membuat Pemprov DKI mengeluarkan banyak dana. Belum lagi subsidi untuk busway yang banyak, maka kapasitas anggarannya jadi turun," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan perubahan sikap Jokowi, ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian hari ini, Kamis (31/1).

APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 50 triliun. Namun oleh karena adanya pengeluaran akibat bencana banjir, APBN itu dipastikan tidak cukup kuat untuk dapat mendukung pendanaan proyek MRT bila porsi pembiayaannya seperti yang diputuskan Pemerintah Pusat.

Disebutkan Dedy, dengan adanya kebutuhan anggaran mendadak ini, maka kapasitas APBD DKI dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendanai proyek MRT. Itulah sebabnya, Jokowi, menurut Dedy, meminta agar 60 persen beban investasi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Dedy, Pemerintah sendiri berencana membantu APBD DKI Jakarta sehingga mempunyai kapasitas untuk mendanai proyek MRT tersebut. Sampai saat ini, ia menambahkan, Pemerintah masih menunggu jawaban Jokowi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menantikan perhitungan kembali total nilai proyek yang diharapkan dikerjakan oleh konsultan yang kredibel. Dengan demikian dapat dipastikan berapa persisnya dana yang dibutuhkan.

Sumber :
http://jaringnews.com

1 komentar:

  1. Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.

    Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.

    Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.

    Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.

    Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut

    BalasHapus