Dipo menegaskan sejak awal pemerintahan SBY, aksi tersebut sudah sering dilakukan. “Dari dulu juga begitu. Sekarang saja lebih sering pakai protokoler karena Kemeterian Dalam Negeri menyebutkan agar gubernur dan bupati menyambut presiden. Itu yang membuat waktu presiden menjadi kurang untuk melakukan inspeksi,” katanya, Ahad (6/1).
Aksi Presiden SBY, ujar Dipo, dilakukan secara sistemik dan berdasarkan evaluasi dan pelaporan yang terhimpun di UKP4. Secara fisik, hasil program pemerintah memang dilaporkan tetapi dianggap perlu pula untuk melihat secara langsung apa saja program yang terhambat dan titik penyumbatnya.
Contohnya, terang Dipo, belum tersosialisasinya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) padahal ada dana untuk program ini digelontorkan triliunan rupiah setiap tahunnya. “Kenapa nelayan dan warga tidak tahu caranya memanfaatkan program KUR. Kita juga pergi dalam kaitan dengan rencana-rencana pembangunan di Indonesia yang perlu perhatian,” terangnya.
Tak hanya itu, blusukan Presiden SBY, ujar Dipo, juga untuk melihat kinerja para pemerintah daerah. Dengan inspeksi mendadak itu, jajaran pemerintahan tingkat bawah seperti bupati ataupun walikota bisa terpantau kinerjanya apakah memberikan perhatian pada masyarakatnya atau tidak.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar