PPP Kembali Tegaskan Akan Setia Sampai Mati pada Prabowo

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diberhentikan dalam rapat pimpinan partai pada 9 September 2014, Suryadharma Ali menyatakan jika ada nama-nama kader yang masuk dalam kabinet presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK), adalah ilegal, bukan merupakan representasi partai.
"Kami mempersilakan mereka yang disebut-sebut akan masuk kabinet untuk mengambil sikap sendiri. Termasuk jika memang benar mau bergabung dalam kabinet Jokowi-JK," kata Suryadharma Ali di Sleman, Minggu (14/9/2014).
Menurut dia, bergabungnya mereka ke kabinet Jokowi-JK bukan merupakan representasi partai. Menurutnya hal itu atas nama pribadi, sampai saat ini PPP tetap setia sampai mati kepada Prabowo Subianto dalam Koalisi Merah Putih seperti aspirasi di akar rumput pada Pilpres lalu.
Suryadharma Ali melakukan konsolidasi dengan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah PPP Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman. Konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan jajaran kader PPP di daerah tetap mendukung dilakukannya Muktamar pada 22 Oktober 2014.
Konsolidasi ini diikuti pengurus DPW PPP DIY dan DPW Kabupaten Kota di wilayah setempat. Konsolidasi ini juga untuk menyikapi Rapat Pengurus Harian DPP PPP pada 9 September yang berujung pada pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. Menurut Suryadharma, keputusan pemecatan tersebut ilegal dan bertentangan dengan konstitusi partai.
"Ketua umum diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme muktamar. Sehingga yang bisa memberhentikan Ketua Umum adalah muktamar, bukan dengan mekanisme rapat pengurus harian DPP," katanya.
Ia mengatakan, langkah sejumlah pengurus harian tersebut telah membuat partai menjadi kacau, karena tidak lagi berdasar AD/ART. "Dukungan sejumlah wilayah dan cabang dalam rapat pengurus harian tersebut tidak merepresentasikan wilayah dan cabang-cabang. Karena masih ada perbedaan pendapat antar pengurus cabang terkait rapat tersebut," katanya.
Suryadharma mengatakan, pemecatan dirinya merupakan kepentingan kelompok orang yang ingin mengalihkan dukungan dari Koalisi Merah Putih ke koalisi lain sebelum pembentukan kabinet dari presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.