Pencitraan Bentuk Kabinet "Bersih dari Parpol" Adalah Peti Mati Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya melibatkan partai yang mendukungnya saat Pilpres pada 9 Juli 2014 dalam Tim Transisi. Pasalnya, pembentukan Tim Transisi yang hanya diisi oleh orang-orang tertentu menjadi kontroversi. Tujuan agar mendapat citra acungan jempol bahwa kabinet bentukannya benar-benar bukan campur tangan parpol pengusung Jokowi-JK dipastikan hanya akan membuat Jokowi "senin-kemis" menghadapi gempuran parpol di parlemen, jeuawa demi pencitraan tidak seharusnya dilakukan Jokowi.
Jokowi boleh sajaberlindung di bawah ketiak para relawan, tetapi harus benar-benar berfikir matang. Apakah relawan bisa melindungi Jokowi di parlemen? Tentuk saja mustahil!
Hal diutarakan Pengamat Politik dari Polcom Institute, Heri Budianto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/8/2014). Menurut Heri, Kepala Transisi dan keempat Deputi tidak mewakili kelompok partai pendukung Jokowi-JK saat Pilpres lalu itu.
"Kontroversi yang dibuat Jokowi adalah dengan tidak mengakomodir kekuatan politik yang mendukung Jokowi-JK. Jadi, kelima Deputi dan Kepala Transisi, tidak mewakili kelompok partai yang menurut saya penting. Bagaimanapun juga partai yang mendukung Jokowi-JK harus dilibatkan," ungkap Heri.
Rumah Transisi diketahui digawangi oleh Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong Rini Mariani Soemarno. Dibawah kepemimpinan Rini, ada empat Deputi yakni Andi Widjajanto, Anis Baswedan, Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan) dan Akbar Faisal (Nasdem). Sementara itu, selain PDIP dan Nasem, dalam Pilpres sejumlah Partai yang mendukung Jokowi - JK yakni, Hanura, PKB, dan PKPI.
Menurut Heru, dalam pembentukan tim transisi mestinya Jokowi tetap mengajak berembug beberapa partai-partai pendukung. "Harusnya partai pendukung harus tetap di akomodir, bahkan jauh lebih besar dari itu," imbuhnya.
Heri tak memungkiri komposisi tim transisi yang dipilih Jokowi membuat partai politik yang mendukungnya meradang. Sebab itu, Heri menilai wajar jika ada ketidakpuasan dari partai pendukung tersebut. "Kalau terjadi gejolak yang terjadi di tubuh koalisi pendukung Jokowi itu konsekuensi," ucapnya.
Heri menenggarai Partai Hanura, PKB, dan PKPI kecewa dengan sikap politik Jokowi dalam membentuk tim transisi yang tidak mengakomodir partai pendukung walaupun tidak dibuka di publik. "Walaupun tidak di buka di publik, mereka pasti merasa ditinggalkan," ujarnya.
Dikhawatirkan kondisi ini pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Apalagi jika terus berlanjut hingga pembentukan kabinet. Sebab, bisa saja beberapa partai pendukung Jokowi kecewa dan membelot untuk melawan Jokowi-JK di parlemen. "Sangat berbahaya, kalau sekarang kita lihat koalisi merah putih solid di parlemen. Kalau Jokowi tidak mengakomodir partai pendukung, bisa jadi menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Jokowi di parlemen nantinya," pungkasnya.

Akhirtnya PKB pun Protes
Pencitraan dalam penyusunan kabinet Jokowi adalah ketentuan yang menyudutkan parpol pendukung, salah satunya, elite politik yang terpilih menjadi menteri harus melepas jabatan di partai.
Wacana Jokowi ini langsung mendapat respons dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai pengusung Jokowi. Mereka menolak wacana itu dengan alasan tidak relevan dengan situasi kekinian.
"PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan," terang Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid, dalam rilis yang diterima beberapa kantor berita online, Minggu (10/8/2014).
Jazil menjelaskan, jabatan selevel menteri itu seperti leader, manajer, direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Karena itulah, dalam pribadi seorang pimpinan parpol dan kader parpol yang sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.
Dia juga menepis anggapan yang menyebut kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus mengurus rakyat. Jazil yakin, dengan jam terbang mengelola organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional. Dia yakin kader partai yang ditugaskan baik di eksekutif maupun legislatif akan fokus di pos masing-masing.
"Masih ada ketua, sekjen, wasekjen, dan pengurus lain yang bisa fokus membantu tugas-tugas kepartaian," paparnya.
Atas dasar itulah, dia meminta wacana yang belum punya aturan mengikat itu tak diwujudkan. "Saya berharap ide-ide yang tidak diatur dalam konstitusi tak dikembangkan karena menjadi kontraproduktif. Kami mendukung jajaran menteri Jokowi harus fokus pada tugasnya. Tapi, kami menolak ide tersebut, walaupun itu semua hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya," harap Jazil.
Wacana ini tentu saja membuat gusar PKB. Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar, yang saat ini menjadi Menakertrans juga merangkap jabatan sebagai ketua umum. Bila ke depan dia ingin dicalonkan kembali sebagai menteri, otomatis dia harus melepaskan jabatannya di internal partai.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan siapapun kader partai politik yang nantinya terpilih sebagai menteri harus menanggalkan atribut partainya.
"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai melakukan rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).