Jokowi, BMM dan PNS

Wasekjen PDIP, yang juga Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto angkat bicara mengenai kebijakan pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah. Kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter (KL) disebut tidak akan cukup hingga akhir tahun jika hanya dengan pembatasan.
Dari hitungan Hasto, konsumsi BBM subsidi tahun ini, justru akan melewati kuota yang ditentukan. Kelebihan kuota tahun ini diprediksi mencapai 1 juta KL.
"Over kuota 1 juta kilo liter kalau dari hitungan kami," ucap Hasto di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Kelebihan kuota ini tentu saja akan melanggar Undang Undang. Padahal, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengunci kuota BBM subsidi dan tidak boleh menambah lagi. Menurut Hasto, salah satu cara agar kuota terjaga adalah menaikkan harga BBM subsidi.
"Kalau engga boleh melebihi kuota yah harus naik," tegasnya.
Namun, ketika ditanya apakah Jokowi akan menaikkan harga BBM subsidi 2014 usai pucuk pimpinan beralih pada Oktober nanti? Hasto tidak menjawab dengan tegas. Padahal, kenaikan BBM subsidi 2014 disebut juga akan mengamankan anggaran negara untuk 2015.
"Kalau Pak Jokowi berbeda pendekatannya. Kita kaji harga naik. Tapi nanti ada cara lain dan caranya berbeda. Yang penting kita perkuat dulu basis produksi rakyat," tutupnya.
Pangkas Gaji PNS dan Dana Perjalanan Dinas
Lebih Jauh Hasto mengatakan dalam pandangan Jokowi beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini banyak daerah menggelontorkan belanja PNS lebih besar dari belanja publik. Hal ini dinilai tidak sehat dalam sebuah anggaran negara.
"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan, bukan kita menyusahkan PNS. Tapi bagaimana menambah nilai untuk rakyat. Politik anggaran harus membalikan itu," ucap Hasto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Selain gaji PNS, penataan selanjutnya adalah pada pos perjalanan dinas PNS. Banyak anggaran terbuang untuk perjalanan dinas PNS di mana banyak menggunakan kelas premium atau first class.
"Belanja perjalanan dinas, pelatihan, IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros. Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar, pemborosan luar biasa," tegasnya.
Hasto menegaskan, jika menjabat sebagai presiden nanti, Jokowi akan melakukan perombakan politik anggaran. Namun, anggaran pendidikan dan kesehatan akan aman dari pemangkasan.
"Reformasi anggaran dilakukan. Belanja publik lebih besar. Ini akan kami lakukan. Pendekatan sistem, dilakukan perombakan alokasi politik distribusi," tutupnya.  [merdeka]