"Jadi orang kalau mau bikin sesuatu, bisa bikin semua di situ. Semua diintegrasikan dalam satu kantor. Tapi ada pembatasan yang sudah ditentukan," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengaku, sistem pelayanan satu pintu ini bertolak dari cara dia membangun sistem pelayanan di Solo yang memakan waktu empat bulan untuk menerapkan sistem ini. Kata Jokowi, Pemprov memiliki Index Governance Service untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah terhadap pelayanan masyarakat.
"Kita cek, kita survei. Misalnya masih jelek di IMB, ya diperbaiki. Kalau masih terlalu lama, copot organnya dan diganti, gimana biar cepat," terang Jokowi.
Jokowi menambahkan, sistem pelayanan ini juga akan bisa cepat menghilangkan pungutan liar atau pungutan lainnya dalam segala macam pelayanan terhadap masyarakat. "Kalau sehari rampung, buat apa diberi waktu sebulan dua bulan. Perizinan lama buat apa," ungkapnya.
Namun, untuk masalah perizinan, Jokowi mengakui belum bisa menyentuh masalah tersebut dan baru akan dibahas pekan depan.
"Saya tahu apa yang harus dilakukan. Nanti ini (sistem pelayanan satu pintu) akan jadi satu lembaga yang jelas. Ini baru diproses ke dewan untuk jadi sebuah badan, bukan hanya Unit Pelayanan Teknis," jelas dia.
Terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri mendukung langkah Jokowi itu. Chatib menilai sistem itu akan membantu jika orang ingin mengurus sesuatu.
"Ada survei AFC yang menyatakan kota Jakarta kalau dibandingkan dengan Solo, justru lebih baik Solo. Ini bukan soal kenapa daerah lain lebih baik atau enggak, tapi apa yang bisa diperbaiki untuk bisa lebih baik," ungkap Chatib.
Chatib yakin Jokowi mampu menerapkan sistem ini mengingat pengalaman yang dimilikinya. "Ini bukan hal baru bagi Jokowi. Tim kami akan bekerja dengan tim DKI untuk melakukan langkah teknis," ujarnya.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar