Relawan Jokowi Kecewa pada PDIP, Aktivis Minta Jokowi Kawal KPK

Penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Markas Besar Kepolisian Jumat, 23 Januari 2015, dikecam aktivis anti korupsi di tanah air, termasuk barisan relawan pendukung Joko Widodo saat kampanye pemilu presiden lalu.
Relawan Jokowi dari Arsitek Komunitas (Arkom) Yogyakarta menilai, penangkapan Bambang Widjojanto diyakini sebagai upaya kriminalisasi KPK yang dilakukan secara massif baik oleh Mabes Polri dengan dukungan partai politik terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal itu tak lepas dari tindakan KPK menetapkan calon kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.
"PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dan menang pilpres jangan sombong, lihat kepentingan masyarakat luas," kata Koordinator Relawan Jokowi dari Arsitek Komunitas (Arkom) Yogyakarta, Lilik Rohmad Ahmadi, kepada Tempo Jumat (23/1/2015).
Lilik mengatakan, sampai saat ini tak ada bukti soal campur tangan PDIP dalam kriminilisasi KPK. Namun relawan melihat PDIP sebagai partai yang paling punya peran strategis dalam mendorong Budi Gunawan sebagai kapolri. Budi sendiri merupakan bekas ajudan presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri yang tak lain Ketua Umum PDIP.
Dia berpendapat seharusnya PDIP dan koalisi menjaga Jokowi. "Jangan malah ikut berusaha menggagalkan cita-cita Jokowi dengan cara ikut menyerang KPK," kata Lilik.
PDIP melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto sehari sebelum penangkapan Bambang Kamis (22/1/2015) ikut berusaha menyerang Ketua KPK Abraham Samad. Dengan menyebut Samad memendam kekecewaan karena gagal melobi PDIP untuk menjadi calon wakilpresiden Jokowi.
Relawan Jokowi, ujar Lilik, kian gerah dengan manuver PDIP dan koalisi pengusung Jokowi yang terus menerus bertentangan dengan langkah Jokowi dalam mewujudkan upaya penegakan hukum.
Di tempat terpisah, Masyarakat Sipil menyatakan Presiden Jokowi mesti mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kerja lembaga ini dalam menegakkan hukum berjalan baik.
"Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).
Ade menganggap Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
"Ini bermula dari pengangkatan BG (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang kemudian di-pending, sampai kemudian KPK lakukan proses penegakkan hukum. Artinya kan Jokowi sudah melempar ini kepada KPK," kata Ade Irawan.
Di gedung KPK hari ini, Ade dan para pegiat antikorupsi sudah berkumpul.  Mereka antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, budayawan Butet Kertarejasa, Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, peneliti ICW Emerson Yuntho, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dan anggota antikorupsi lainnya.
Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain menyatakan bahwa selain ICW, Kontras dan YLBHI juga akan datang pegiat antikorupsi dari LBH se-Indonesia, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan aktivis antikorupsi lain yang diperkirakan sekitar 100 orang.
"Agenda kita nanti mau jemput BW di Bareskrim. Persoalan ditahan atau tidak itu kan mencoreng. Di suasana ada kegaduhan, muncul di opini publik kegaduhan sosial, kalau presisden mendiamkan ini, lihatlah presiden bermain di tataran ini. Ironis sekali kalau mau melemahkan KPK, padahal Mega(wati Soekarnoputri)-lah yang mengesahkan KPK," kata Bahrain.
Sekitar 100-an pegiat antikorupsi yang menunggu kedatangan Bambang Widjojanto di KPK meneriakkan "Save KPK", "Save Indonesia" dan "Hidup Polisi Bersih".  [tempo]