Bambang mengungkapkan, sampai saat ini Jusuf Kalla tercatat sebagai kader, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada periode 2004-2009.
"Pastinya. Kalau kemenangan Jokowi diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di sana ada tokoh Partai Golkar, Jusuf Kalla. Suka atau tidak suka, JK mewakili dan merepresentasi Partai Golkar," kata Bambang kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (30/7/2014).
Ia menambahkan, Partai Golkar tidak pernah mengambil posisi sebagai pihak oposisi di pemerintahan. "Dan juga merunut sejarah Golkar, belum pernah Golkar di luar pemerintahan. Kalau sampai Golkar di luar pemerintahan, jelas sejarah baru. Namun kecil kemungkinan Golkar di luar pemerintahan. Kalaupun terjadi itu akan sementara saja sambil menunggu musyawarah nasional (munas)," imbuhnya.
Ia menegaskan, kepastian Partai Golkar akan berada dalam atau di luar pemerintahan terletak di munas. Hal itu disebabkan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal 'Ical' Bakrie sudah memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di dalam koalisi merah putih.
"Karena enggak mungin Pak Ical sebagai pimpinan partai menjilat ludah sendiri. Kalau tiba-tiba Pak Ical berpindah haluan, sulit (terjadi)," tegasnya.
Lalu, apakah Golkar bersedia bergabung tanpa syarat dengan pengusung Jokowi-JK? Termasuk tidak ada keharusan mendapat kursi di kabinet.
Menurut Bambang, jatah kursi menteri atau jabatan politik lainnya didasari oleh kemampuan kader dan elite, bukan karena posisi tawar partai. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar