Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Ade Armando meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur stasiun televisi TV One dalam hal pemberitaan mengenai pemilihan presiden.
"Saya senantiasa percaya pada kebebasan pers. Tapi saya percaya
stasiun televisi harus bersikap objektif, berimbang, adil, netral dalam
pemberitaan. Terutama, tentang hal yang menyangkut kepentingan publik.
Setiap lembaga penyiaran harus sadar, majikan tertinggi mereka adalah
masyarakat luas, bukan pemilik stasiun televisi," ujar Ade dalam
pernyataannya kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2014).
Dia melihat, dalam beberapa waktu terakhir, TV One sudah jauh
meninggalkan objektivitas pemberitaan. Stasiun televisi itu, kata Ade,
memberitakan kepentingan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa secara berlebihan.
Tak hanya itu, imbuh Ade, TV One juga memojokkan secara sepihak pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla tanpa memberi ruang hak jawab pasangan itu secara proporsional.
"Misalnya, hari-hari ini stasiun TV One terus menerus mengulang dalam
durasi singkat pernyataan Jusuf Kalla bahwa Jokowi belum pantas menjadi
presiden. Tidak ada penjelasan pernyataan Jusuf Kalla itu disampaikan
empat bulan setelah Jokowi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta,"
katanya.
"Tidak disiarkan pula tanggapan Jusuf Kalla atas pernyataan itu,
padahal sudah ada penjelasan Jusuf Kalla mengenai pernyataannya itu
yaitu Jokowi saat ini sangat layak menjadi calon Presiden," ungkapnya
lagi.
Stasiun TV One, lanjut Ade lagi, juga terus menerus menyiarkan dugaan
keterlibatan Jokowi dalam kasus pembelian bus TransJakarta. Padahal,
Jaksa Agung sudah menegaskan Jokowi tidak terlibat. Alhasil, tidak ada
alasan memanggil Jokowi.
"Menurut saya penggalan siaran-siaran singkat yang terus menerus
diulang tanpa cover both sides itu secara sengaja hendak memberikan
kesan negatif mengenai Jusuf Kalla. Demikian juga soal bus TransJakarta,
walau Jaksa Agung sudah mengatakan Jokowi tidak terlibat. Pernyataan
Jaksa Agung itu tidak disiarkan TV One," paparnya.
Dirinya kemudian meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur TV
One mengenai siaran-siaran yang sarat dengan kepentingan pasangan
capres-cawapres tertentu.
Mendiskreditkan pasangan capres-cawapres lainnya karena frekuensi
siaran adalah milik publik, bukan milik partai politik, pengusaha, atau
komunitas tertentu.
"Saya juga meminta Dewan Pers dan PWI untuk mengingatkan TV One agar
bekerja dalam koridor UU Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik dengan
menegakkan asas jurnalistik yang berimbang dan adil (cover both sides).
Tidak tunduk pada salah satu pihak, serta tidak bersifat menghakimi
(trial by press)," tegasnya.
Frekuensi siaran, lanjutnya lagi, adalah milik publik. Merupakan
pelanggaran hak publik jika dilakukan sebagai alat propaganda pasangan
capres-cawapres tertentu. Hingga berita ini diturunkan belum ada
tanggapan dari pihak TV One. [tribun]
Saya aja masyarakat awam ngerti hal ini. Gimamana anda Karni Ilyas, anda kan pemred? Katanya pakar hukum pula.
BalasHapusSetuju dgn Pak Ade Armando,sy pun muak meliat berita di tv one yg hanya memojokan Pak Jokowi,sepertinya tv one ingin membodohi rakyat dgn tdk menampilkan lengkap beritanya atau tanggapan atas tuduhan nya. Semoga rakyat sdh pintar memilih capres dgn hati nurani nya,dan tdk memilih dr berita di tv,terutama tdk dr TV ONE.
BalasHapusnamanya juga tv nya aburuzal bakrie. yg punya stasiun tv itu juga perlu dikritik.
BalasHapusdasar TV Ooon , ngak bisa serang secara visi misi maka panik di pilih blackcampain
BalasHapusDari pada ribut dengan berita di tv, mending baca artikel "Menjadi Pemilih Cerdas", bisa menjadi bahan renungan kita semua sebelum menentukan pilihan. Baca di https://sebuahopini.wordpress.com/2014/06/03/menjadi-pemilih-yang-cerdas/
BalasHapusyg pasti TV ONE g pernah sekalipun menayangkan berita yg ada kaitannya dg Lapindo
BalasHapusliat METRO JUGA BODOH!!!
BalasHapussaya pikir blog ini juga gak cerdas,,kalo masih klenik, kampungan, jangan buat blog mas,,,sama aja,,karna anda dukung jokowi makanya anda buat gini kan??hahah,,,anda paparkan aja benernya megawati disini,,,ada gak???
BalasHapusDi tu2p aja tv one selalu memojokan jokowi aja padahal jokowi ga ada nya bermasalah.
BalasHapusKayak metro tv dong netral walaupun pak jokowi di dukung surya paloh,tp mereka bisa profesional.
Tv ooon gelo.....muak gw ga pernah nonton tv one...paling nonton bola doang..itu pun masih di politisasi sialan ...tv oon
BalasHapus