Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah 14 Eskavator

Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.
"Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak," kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
"Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga," kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
"Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus," tuturnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Minta Ekskavator Keruk Kali Siang dan Malam

Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk menormalisasi sejumlah kali itu.
"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.
Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.
"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.
Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Pengguna Narkoba Di Jakarta Sudah Lampu Kuning

Ibarat lampu lalu lintas, tingginya pengguna narkoba di Jakarta sudah berwarna kuning alias hati-hati. Maka itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh langkah-langkan Badan Narkotika Nasional membangun tempat-tempat rehabilitasi di Jakarta.
"Bahwa kami mendukung ya karena memang tadi disampaikan soal jumlah yang terkena masalah itu udah pada di lampu kuning. Saya sekarang belum bisa bicara apa-apa tapi sekarang mau pelajari data-data tadi," jelas Jokowi usai bertemu BNN di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Terkait anggaran yang digunakan, Jokowi menegaskan, akan sepenuhnya menggunakan APBD. "Nggak ada masalah. Kalau Jakarta ya APBD lah," terangnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, pihaknya tengah menggodok dan mematangkan konsep yang diusulkan oleh BNN. Bahwa tempat rehabilitasi akan dibangun tempat baru dan ada juga yang menempel di rumah sakit atau puskesmas yang tersebar di wilayah Jakarta.
Namun demikian, Jokowi menilai jika pembangunan tempat rehabilitasi digandengkan dan ditempatkan di rumah sakit atau puskesmas, maka nilai anggarannya tidak akan besar. Dan hal ini bisa menghemat APBD DKI Jakarta.
"Jadi dua-duanya, ada yang bangun tempat rehab dan juga rumah sakit atau puskesmas ditempeli dan saya kira itu dua-duanya bagus. Pertimbangannya kalau ditempel di rumah sakit akan irit," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Tahun Depan, Jokowi Janji Kembalikan Roh Jakarta Fair

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi ulang tentang pelaksanaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Evaluasi PRJ itu akan dilakukan pada tahun mendatang.
"Kalau sekarang itu kan sudah jalan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.
"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi.
Untuk kedepannya, Jokowi bakal mengemas PRJ dengan konsep penonjolan kreatif berbasis budaya. Dirinya amat menyayangkan pelaksanaan PRJ yang hanya lebih cenderung mementingkan pengusaha besar dan mengedepankan komersial serta bisnis semata.
"Kedepankan kreatif budaya lebih ditonjolkan. Karena itu justru yang sekarang gak dapat ruang. Contoh, yang daftar ke saya itu seperti pedagang kerak telor itu gak dapat tempat. Ada 12, kalau dibuka lagi nanti bisa 50. Nah itu harus diberi ruang," tandasnya.

Sumber :
medeka.com

Jokowi Tinjau Proses Pengerukan Kali Semanan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meninjau pengerukan kali Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Kali penghubung ini mengalami pendangkalan sehingga mengakibatkan banjir jika hujan turun.
"Ini ngecek lapangan saja. Pengerukan sudah dua hari. Yang di sini ada satu (eskavator). Kita punya 170," kata Jokowi di lokasi kepada wartawan, Jumat (31/5/2013).
Di tempat yang sama, Kepala Seksi PU Tata Air Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Amir Pangaribuan mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu.
"Targetnya 7 hari lah, nanti dikeruk sampai 2-3 meter. Yang dikeruk sepanjang 300 meter" kata Amir.
Sungai sepanjang 2,5 km dan lebar 8 meter ini airnya tampak pekat. Endapan lumpur yang telah diangkat pun berwarna hitam.
"Saya mau cek kali-kali sedang dan kecil. Yang sedang ada alatnya," ujar Jokowi.
Sambil berjalan menuju mobilnya, pria Solo ini juga menghampiri para pekerja yang membersihkan aliran air di dekitar kali Semanan.
Di tengah kunjungannya ini, melalui asistennya, Jokowi juga membagikan buku kepada anak-anak. Warga sangat antusias mengajak Jokowi bersalaman.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bicara Prospek Koalisi PDIP dan Demokrat

Partai Demokrat membuka kran koalisi dengan PDIP. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo digadang sebagai capres. Jokowi pun angkat bicara.
"Kalau itu, tanya ke Ibu Ketua Umum dan ke DPP," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (31/5/2013).
Jokowi pun bergegas meninggalkan Balai Kota untuk kembali turun lapangan seperti biasa. Jokowi memang rajin turun ke lapangan.
"Saya mau ke Semanan lihat pengerukan kali," kata Jokowi satai.
Seperti diberitakan sebelumnya, PD yang membuka kran koalisi dengan PDIP, bagai gayung bersambut. PDIP pun membuka diri.
"Semua kemungkinan bisa terjadi. Siapa yang mendapatkan kepercayaan lebih," kata Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, saat dihubungi, Rabu (29/5).

Sumber :
detik.com

Jokowi Seleksi Ketat Kunjungan PNS ke Luar Negeri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang rencana kunjungan kerja aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke luar negeri. Namun, ia memberi syarat kunjungan kerja itu harus diseleksi ketat dan harus bermanfaat.
Jokowi mengatakan, sampai saat ini, belum ada pejabat satuan kerja perangkat daerah, termasuk kepala dinas, yang mengajukan izin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kalaupun ada, ia akan menyeleksi rencana kunjungan kerja tersebut supaya dinas luar daerah itu benar-benar memberikan manfaat.
"Kalau sepanjang bermanfaat, itu silakan dan perlu diseleksi, tapi sepanjang itu bermanfaat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dengan nama perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran itu meliputi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kaukus perempuan parlemen DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 100 juta.
Adapun kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan atau dinamakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah ialah sebesar Rp 1,812 miliar. Kota yang dikunjungi meliputi Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China) serta Seoul (Korea Selatan).
Selain DPRD DKI Jakarta, ada juga program pada pejabat DKI Jakarta, yakni kunjungan kerja sama sister city di Sekretariat Daerah (Sekda) atau pejabat DKI Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 1.183.200.000.

Sumber :
kompas.com

Digadang Ikut Konvensi Capres PD, Ketua PDIP: Jokowi Bukan Orang Bodoh

Partai Demokrat memberi sinyalemen tentang peluang Jokowi untuk mengikuti Konvensi Capres PD. Namun Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan tak yakin Jokowi mau mengikuti konvensi partai berlambang mercy tersebut.
"Mas Jokowi kan bukan orang bodoh. Tapi kalau dia bersikap maka dia akan bersikap. Aku yakin dia nggak gampangan. Mas Jokowi punya pikiran panjanglah orangnya," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Ribka menyatakan, prioritas PDIP adalah memenangkan Pemilu Legislatif terlebih dahulu. Setelah itu, PDIP baru akan memikirkan pencapresan.
"Yang penting menang Pileg 20 persen lebih," ujarnya.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensilah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5/2013).
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Taufiqurrahman Ikut Demo Itu Bagus, He .. He .. He ..

Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.
Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.
Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.
Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5/2013). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."
Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.
Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus, he .. he .. he ..," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.
"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi
"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.

 Sumber :
merdeka.com

DPRD ke Belanda, China & Malaysia, Jokowi: Kalau Bermanfaat Silakan

DPRD DKI Jakarta bersiap terbang ke Belanda, China, dan Malaysia dalam rangka mempelajari program Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi tak mempermasalahkan kunjungan seharga Rp 1,8 miliar ini.
"Tanya saja ke DPRD, tapi kalau memang bermanfaat silakan," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sejumlah pejabat Pemprov juga akan ikut. Namun Jokowi akan melakukan pembatasan.
"Pasti akan seleksi dengan seketat-ketatnya," janjinya.
Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Jokowi, DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker. Ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jelas Sanusi.

Sumber :
detik.com

'Catut' Nama Jokowi, Kunjungan DPRD DKI ke 3 Negara Pemborosan

Di tengah dorongan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke 3 negara. Mereka berdalih mempelajari program Jokowi, namun kepergian mereka dianggap pemborosan.
"Itu jelas pemborosan, publik dikelabui dengan nama studi banding program Jokowi, biar ada pembenaran," kata Direktur Investigasi Fitra, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).
Kunker anggota DPRD DKI ke 3 negara yakni Belanda, China dan Malaysia dalam hitungan Fitra menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar. Uang sebanyak itu tentu diambil dari APBD DKI Jakarta.
"Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," protes Uchok.
Para legislator Kebon Sirih ke luar negeri beralasan untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Memang empat proyek itu sudah jelas dan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kalau mau memperjelas tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," pungkas Uchok.

Sumber :
detik.com

Gerindra DKI: Interpelasi Jokowi Lebay!

Rencana penggunaan hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD DKI, tidak disambut baik oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Rencana tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak relevan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, wajar jika dalam pelaksanaan KJS yang baru beberapa bulan terjadi kekurangan. namun, jika kekurangan tersebut ditanggapi dengan menggunakan hak interpelasi, itu terkesan terlalu berlebihan.
"Gerindra bukan hanya menolak, tapi menganggap penggunaan hak interpelasi ini terlalu berlebihan. Kalau ada yang interpelsasi, itu anggota dewannya genit, atau bahasa anak muda sekarang, lebay," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).
Sanusi mengatakan, tampaknya rencana penggunaan hak bertanya oleh beberapa legislator Kebon Sirih tersebut batal terlaksana. Sebab saat ini sudah ada beberapa orang anggota DPRD yang mengundurkan diri dari rencana tersebut. Apalagi rencana beberapa legislator Kebon Sirih tersebut banyak mendapat kritik dari masyarakat.
"Jadi saya meyakini, interpelasi itu tidak jadi. Sekarang hanya tinggal 3 fraksi saja yang ngotot, dan itu jumlahnya juga tidak seberapa. Nanti divoting juga tidak bakal menang. Interpelasi itu kan meminta keterangan gubernur, nggak usah di interpelasi, diundang saja dia datang kok," terang Sanusi.

Sumber :
detik.com

Pelajari Program Jokowi, DPRD DKI Akan Kunker ke Belanda, China & Malaysia

Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker.
"Kunjungan DPRD ini dalam rangka mencari tahu wawasan guna memberikan masukan pada saat pelaksanaan kebijakan program unggulan Pak Gubernur. Setiap fraksi ada perwakilannya," kata Sanusi.
Sanusi mengatakan, akan ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jeas Sanusi.
Namun sayang, Sanusi belum dapat memberikan penjelasan rinci berapa jumlah anggota DPRD yang berangkat dan jumlah anggaran yang dikeluarkan.
"Nilai anggarannya saya belum tahu pasti," katanya.

Sumber :
detik.com

Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Minta Perlindungan Jokowi

Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.
Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi,  Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.

Pro-kontra masuk rusun 

Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.

Sumber :
kompas.com