Pawang Monyet Tolak Ganti Rugi dari Jokowi

Pawang monyet menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang berniat memberikan uang pengganti 1J. Hal itu dilakukan Jokowi untuk menghapus topeng monyet di Jakarta.
Sejumlah pengusaha topeng monyet yang berada di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, atau yang sering disebut kampung Monyet, menganggap nilai tersebut tak wajar.
"Kami belum tahu berapa ganti ruginya? Katanya 1J. Itu tidak bakal cukup. Modal kami lebih. Saya beli monyet 700R, beli alat musik sama peralatan 800R. Kalau buka tambal ban saja modalnya 3J," kata Gofur seorang pawang monyet, Kamis (24/10/2013) malam.

Soal Anggaran Siluman 15T, Jokowi Diminta Lapor ke KPK

Anggaran siluman sekitar 15T tertuang dalam APBD 2013 menyedot banyak perhatian. Penyusup anggaran dianggap sebagai perbuatan kriminal terorganisir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) didesak agar melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru, Sugiyanto menegaskan, alokasi dana sebanyak itu tak jelas tujuannya. Mencantumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak itu sama dengan pemalsuan dokumen negara. “Pelaporan bisa saja oleh pimpinan daerah atau masyarakat Jakarta,” ujarnya, Kamis (24/10/2013).

Pemerantasan Korupsi Cuma Pencitraan

Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melewati satu tahun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengatakan, pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih seperti dijanjikan Jokowi dalam mengatasi kasus korupsi belum terlihat nyata.
"Kemampuan dia (Jokowi) mengatasi korupsi belum terlihat nyata. Salah satu contohnya kelurahan ada yang kena. Memberantas korupsi tak semudah itu," ujar Iberamsjah saat dihubungi, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Pajak Rokok Untuk Ongkos Obat Rakyat

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok. Potensi pajak setahun diperkirakan mencapai 400J/tahun.
Triwitjaksana (Bang Sani), Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10/2013), mengatakan penetapan Perda Pajak Rokok ini merupakan penerapan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, dalam Perda Pajak Rokok mengatur wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, mekanisme pemungutan, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak 10 persen dari cukai rokok.

Logika Jokowi dan Ahok

Bersih-bersih ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang terendus atau tertangkap tangan suka nilep duit rakyat mencetuskan logika bahwa yang bisa diadili atau dinilai atau dianalisis bukanlah kata-kata melainkan fakta.
Ya fakta, bukan rentetan kata-kata. Dan logika Jokowi-Ahok bersandar dan bersumber kepada ungkapan Latin klasik bahwa "facta non verba" (karya nyata bukan hanya kata-kata semata).

Menkes: Jangan Marahi Jokowi Jika Sakit

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta agar warga Jakarta tidak marah kepada Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) jika banyak yang menderita sakit. Sebab, fasilitas kesehatan Jakarta sudah baik.
Menurutnya, fasilitas rumah sakit hingga tempat tidur di DKI saat ini sudah luar biasa. Fasilitas tempat tidur rumah sakit saja hingga puluhan ribu yang tercatat.
"Kebutuhan tempat tidur di DKI Jakarta itu 10 ribu. Sedangkan saat ini, dari catatan Kementerian Kesehatan sudah ada 21.601 tempat tidur," ujarnya saat meresmikan RS Mayapada Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Hadiri Peresmian RS Mayapada, Jokowi Tanyakan Layanan untuk Pemegang KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peresmian RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dengan misi tertentu. Misi yaitu memastikan bahwa warga tidak mampu pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) dapat berobat di rumah sakit baru tersebut.
"Saya tadi di dalam tanya apakah KJS bisa dipakai di sini, ternyata bisa. Kelas tiganya ada banyak," ujar Jokowi sambil menunjukkan KJS yang tadinya disimpan di kantong baju batiknya.

Puan: Belum Ada Keputusan Bu Mega Soal Jokowi Capres

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani membantah rumor pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Prananda Prabowo sebagai format capres-cawapres PDI-P di Pemilu 2014. Menurutnya rumor itu bukan berasal dari sikap resmi partai.
"Itu bukan sikap resmi partai. Belum ada keputusan PDI-P dari Bu Mega," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/10/2013).

Kelompok Pecinta Hewan Puji Langkah Jokowi

Kelompok masyarakat yang peduli dengan hewan liar memuji tindakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini untuk menertibkan pertunjukan topeng monyet.
Benvika, Ketua Jakarta Animal Aid Network (JAAN) mengapresiasi langkah Jokowi dan mengatakan bahwa sudah sepatutnya hewan tersebut dikembalikan ke habitatnya.
Irma Hermawati dari Profauna juga mengucapkan terima kasih atas langkah yang dilakukan Jokowi.

Dijamin, Megawati Tak Akan Pakai Hasil Survei LSI Untuk Menentukan Capres PDI-P

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri diyakini tidak akan menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam menentukan Calon Presiden (Capres).
"Pengalaman panjang Bu Mega yang saat ini bisa saya nilai sebagai salah satu politisi negarawan yang matang, pasti tidak akan menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam menentukan Capres," kata Pengamat Politik, Asep Warlan Yusuf, Kamis (24/10/2013).

Hanura Waspadai Capres Alternatif Seperti Jokowi

Partai Hanura telah mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo jadi pasangan capres 2014. Rupanya Partai Hanura mewaspadai sejumlah tokoh capres alternatif yang mulai muncul ke permukaan.
Hal ini dikemukakan oleh politikus Hanura, Yuddy Chrisnandi yang dimasa lalu bergabung dengan Golkar.
"Orang-orang yang memiliki sosio-nasionalis-religius," kata Yuddy mengungkapkan kriteria capres alternatif yang bakal kompeten di Pilpres 2014 mendatang.

Jokowi Diminta Razia Hewan Langka Milik Orang Kaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Prya Ramadhani meminta Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tak hanya memberantas topeng monyet namun juga membebaskan hewan-hewan langka yang dipelihara para orang kaya maupun pengusaha.
"Harus dilakukan penertiban hewan-hewan langka yang ditahan oleh orang-orang kaya. Kan ada peraturan larangan memelihara satwa yang dilindungi. Harusnya itu juga dikejar," kata pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kamis (24/10/2013).

Guruh: Jokowi Belum Pantas Jadi Presiden

Putra bungsu Proklamator Sukarno, Guruh Soekarnoputra, memiliki pandangan terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang dalam banyak survei memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi Presiden dalam Pilpres 2014.
Guruh menilai, meski elektabilitas Jokowi tertinggi di beberapa survei, mantan Walikota Solo itu belum pantas menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk Pilpres 2014.
"Menurut saya, Pak Jokowi tidak untuk tahun inilah. Jadi untuk pilpres mendatang saja," kata Guruh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Jokowi: Pembangunan Stadion BMW Dimulai November 2013

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun stadion bertaraf internasional di area seluas 66,6 hektar yang berlokasi di Taman BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara akan segera dimulai.
Alasannya, proses pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan selesai. Bahkan, Jokowi mengaku akan segera melakukan peletakan batu pertama pada bulan November 2013 yang akan datang.

Banyak Pejabat Korupsi, Tak Pengaruhi Kinerja Jokowi

Beberapa pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang berbeda. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku masalah korupsi ini sama sekali tidak mempengaruhi kinerja jajarannya.
Jokowi optimistis hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja, karena yang terjadi saat ini merupakan kasus lama yang baru terungkap sekarang. Seperti diketahui dalam waktu yang hampir bersamaan, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Negeri telah menetapkan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Ruang Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kominfomas Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus korupsi.

Fadli Zon: Lebih Banyak Kebakaran di Zaman Foke

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai serangan Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) salah sasaran. Apalagi bahan kritiknya soal kebakaran, yang menurut data Gerindra justru banyak terjadi di zaman Gubernur DKI dari PD, Fauzi Bowo (Foke).
"Saya yakin data Ibu Nurhayati salah, banyak kebakaran di zaman Foke," kata Fadli saat berbincang dengan wartawan, Kamis (24/10/2013).

Jokowi Sidak Puskesma Menteng

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali blusukan ke sejumlah wilayah di Ibukota. Kali ini, Jokowi mengunjungi puskesmas di Menteng, Jakarta Pusat., Kamis (24/10/2013).
Tujuan sidak Jokowi kali ini untuk memastikan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah berjalan dengan baik.

Jokowi Tegaskan Kasus Korupsi CCTV Monas Terjadi Era Foke

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penetapan tersangka dua Kepala Suku Dinas (Kasudin) Komunikasi dan Informasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tidak akan menghambat kinerja jajarannya. Alasannya, kasus tersebut telah terjadi pada masa gubernur sebelumnya.
"Ya ini kan kasus lama, ndak akan mengganggu, kejadiannya sudah lama pada tahun 2010, sebelum saya (era Foke)," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Jokowi menegaskan Kasudin Kominfo Jakarta Selatan Yuswil Iswantara yang saat kasus ini terungkap menjabat sebagai Kasudin Kominfo Jakarta Pusat dan Kasudin Kominfo Jakarta Pusat saat ini Ridha Bahar telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan dua pejabat eselon III itu dilakukan untuk mempermudah proses penyelidikan kasus tersebut. Di semua kasus korupsi, Jokowi Jokowi membalikkan logika "Azas Praduga Tak Bersalah", Jokowi menganggap bersalah dulu, baru jika nanti tak terbukti Jokowi akan mengembalikan ke posisi semula.

Jokowi Jawab Ejekan Qomar

Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan penertiban topeng monyet, mendapat kritik dari politikus Partai Demokrat Nurul Qomar. Dikatakan Qomar, dengan kebijakan tersebut, Jokowi dinilai sebagai tukang pengepul monyet.
"Sekarang, kita itu tidak beli monyet. Kita cuma memberikan kompensasi untuk mereka bisa alih usaha," bantah Jokowi di Balai Kota Jakarta, kamis (24/10/2013).
Seperti apa yang dilakukannya kemarin, Jokowi memberikan uang kompensasi Rp 1 juta kepada para pawang topeng monyet.

Jokowi Berbahasa Jawa dengan Dubes Suriname

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berbincang menggunakan Bahasa Jawa dengan Duta Besar (Dubes) Suriname untuk Indonesia Amina Pardi.

Juara Umum Popnas, Atlet DKI Diberi Penghargaan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan kepada para atlet pelajar dan pelatih di kontingen DKI Jakarta dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XII. Pekan olahraga itu sebelumnya digelar di DKI Jakarta.
Dalam kejuaraan itu, DKI Jakarta keluar sebagai juara umum. Jokowi mengaku bersyukur atas prestasi para pelajar di Jakarta. Bahkan, Jokowi berencana untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih dengan menguatkan pembinaan dini.

Impian Jokowi yang Ingin Bikin Kota Tua Jadi Terkenal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sangat bernafsu ingin membenahi Kota Tua dari segala aspek. Jokowi ingin Kota Tua nantinya akan menjadi brand dari Jakarta.
Salah satu cara agar impian itu bisa terealisasi, Pemprov DKI tengah memperbaiki penampilan fisik Kota Tua. Seperti rekonstruksi gedung hingga pengecatan.
"Kemudian yang paling penting mengisi aktivitas kegiatan yang di sana, baik di museum, baik dengan seni budaya, baik dengan kegiatan-kegiatan yang lain," ujar Jokowi di Stadion Veledrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (24/10/2013).

Jokowi Perintahkan Petugas Dishub 24 jam Jaga di Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan yang masih terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasalnya, angkot-angkot masih menjadi penyebab kemacetan di daerah tersebut.
"Urusannya Dishub. Sekarang setiap hari di Tanah Abang ada 12 petugas selama tiga shift. Itu terus 24 jam," ujar dia di Stadion Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (24/10/2013).

Nurhayati Assegaf: Saya Tidak Serang Jokowi

Setelah ramai-ramai dibully, ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Nurhayati Assegaf, menegaskan tidak ada niat sama sekali menyerang secara pribadi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo(Jokowi).
"Saya sama sekali tidak ada niat serang Jokowi. Saya orangnya suka lebih banyak teman," kata Nurhayati di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Giliran Qomar Demokrat Kembali Ejek Jokowi

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menertibkan pengamen topeng monyet terus dikritik. Bahkan, kritik bernada ejekan muncul setelah Jokowi memberikan sejumlah uang kepada pawang topeng monyet sebagai kompensasi atas kebijakannya.
"Jangan dibeli monyetnya. Dampaknya nanti banyak orang ternak monyet terus jual monyetnya ke Jokowi. Nanti Jokowi jadi tukang tampung monyet," kritik politikus Partai Demokrat, Nurul Qomar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Serangan Amien Rais dan Nurhayati ke Jokowi Mental

Selain Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR Nurhayati Ali Assegaf, sebenarnya ada tokoh lain yang pernah mencoba mengusik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Orang itu adalah mantan Ketua MPR Amien Rais. Namun sama seperti yang dilakukan Nurhayati, usaha Amien mental.
"Itu kan pernah dilakukan Amien Rais, juga mental," kata pengamat politik Hamdi Muluk, Kamis (24/10/2013).
Kalau Nurhayati cemooh Jokowi soal maraknya kebakaran di DKI Jakarta, Amien Rais berbeda. Ketua MPP PAN tersebut mengkritisi rencana pencapresan Jokowi.

Jokowi Ingin Atlet DKI Dibina Sejak Dini

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembinaan terhadap atlet-atlet di DKI harus dilakukan sejak dini. Sehingga, bidang olahraga di DKI dapat terus berprestasi, seperti pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2013, di mana DKI berhasil keluar sebagai juara umum.
"Mau pembinaan sejak dini, seperti sekarang dilakukan ini mulai dari pelajar akan kelihatan nanti pada level di atasnya. DKI tahun ini mendapat juara umum yang sebelum-sebelumnya tidak," ujar Jokowi di Rawamangun, Kamis (24/10/2013).

Ramadhan Pohan: Jokowi: Jokowi Lebay!

Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merelokasikan para monyet milik pengamen topeng monyet di seluruh Jakarta untuk dirawat di Taman Margasatwa Ragunan, mendapat tanggapan keras dari para politisi di Senayan DPR.
Adalah Politisi Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan berpendapat bahwa apa yang sudah dilakukan Jokowi itu sudah salah langkah jika ingin membeli seluruh monyet milik pengamen topeng monyet.

Jokowi Minta Nurhayati Hitung Ulang Jumlah Kebakaran

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meminta Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR, Nurhayati Assegaf, lebih teliti saat melontarkan data kebakaran di DKI Jakarta.
"Coba dihitung lagi, memang ada 1.000 rumah terbakar dalam setahun? Dan selama lima tahun berapa kebakaran terjadi di Jakarta? Jadi benar-benar kelihatan bandingannya," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Jokowi Langsung Copot Kasudin Kominfo Jaksel dan Jakpus

Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan telah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV di kawasan Monas. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keduanya langsung dicopot dari jabatannya.
"Langsung kita copot, langsung diganti, kalau sudah ada indikasi ke sana, langsung diganti," ujar Jokowi kepada wartawan di stadion Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis(24/10/2013).

Ramai Dikritik, Jokowi: Saya Tak Berpikir Negatif

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya menuai dukungan, belakangan seiring namanya yang kian melambung, kritik juga banyak disematkan. Terakhir, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf, juga mengkritik kinerja setahun Jokowi.
Menanggapi kritikan itu, Jokowi menjawab santai. "Akan kita pakai sebagai evaluasi, apapun lah, saya nggak pernah berpikiran negatif," kata Jokowi di GOR Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (24/10/2013).

Kampanye Hitam Akan Segera Gempur Jokowi

Berbagai pihak dinilai tengah berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014.
Ke depan, upaya tersebut diyakini akan semakin keras di tengah ketidakpastian pengusungan Jokowi dalam pilpres.
"Mulai ada skenario untuk jegal Jokowi. Sekarang masih permulaan. Nanti akan semakin keras perlawanan dengan kampanye negatif. Bahkan, kampanye hitam akan diarahkan ke Jokowi," kata peneliti senior Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

PDI-P: Diusik Nurhayati, Jokowi Makin Semangat

Kritik yang menerpa Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi positif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kritik yang disuarakan Ketua FPD DPR Nurhayati Ali Assegaf itu dijadikan pelecut untuk membuktikan diri.
"Menurut saya semua hal baik saja, ini harus disikapi dengan arif. Pak Jokowi juga menjawabnya dengan terus bekerja, artinya beliau tidak mempermasalahkan, malah makin bersemangat," kata Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Jokowi-Ahok Tunjukkan Strong Team of Leadership

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pucuk pimpinan DKI Jakarta diusik oleh sejumlah elite Partai Demokrat (PD). Bagi pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jokowi telah membangun tim yang kuat dengan Ahok untuk mengatasi berbagai persoalan di Jakarta.
"Setahun ini mereka menunjukkan kelasnya sebagai a strong team of leadership di tugas yang maha berat yakni membenahi Jakarta sebagai etalase Indonesia," kata politikus PDI-P, Eva Kusuma Sundari, Kamis (24/10/2013).