Caleg dan Partai Disarankan Mencontoh Kampanye Jokowi

Partai-partai politik selama ini lazim menggunakan panggung pertunjukan dangdut dalam kampanye. Pola kampanye terbuka yang masih konvensional ini dinilai hanyalah bersifat mobilisasi.
Aktivitas ini dianggap tidak menumbuhkan partisipasi politik dalam diri masyarakat luas. Meski begitu, masih banyak politikus dan partai yang menggunakan dangdut sebagai stimulan kampanyenya.
Padahal, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mencermati ada banyak cara kreatif yang bisa dilakukan di era teknologi seperti saat ini.

Jokowi Akan Ikut Membekali Putri Indonesia 2014

Ajang Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) kembali digelar. Yayasan Puteri Indonesia yang digawangi oleh Mustika Ratu akan kembali menggelar ajang tahunan pemilihan Puteri Indonesia 2014.
Tahun ini, YPI memberi tema tahunannya dengan ‘Tingkatkan Karakter dan Martabat Bangsa agar Karya Produk dan Budaya Indonesia Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri’.

Kata Guruh, Jokowi Tak Pantas Jadi Presiden

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guruh Soekarnoputra menganggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum pantas menjadi calon presiden. Guruh menganggap tak ada satu pun tokoh PDI Perjuangan yang layak ditetapkan sebagai calon presiden.
"Bagi saya pribadi, belum saatnya sekarang," kata Guruh saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (20/1/2014). Jika hendak maju sebagai calon presiden, Guruh menyarankan Jokowi maju pada Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Kata Ara, Wajar Jika Jokowi Disuruh Minta Maaf Karena Banjir

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait (Ara) menilai wajar jika ada keinginan dari sebagian politisi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) minta maaf ke warga jika tak mampu menangani banjir ibukota.
"Minta maaf itu kita anggap sebagai masukan positif. Sebagai catatan positif untuk mengingatkan Jokowi dan Pak Ahok. Sebatas saran itu wajar saja," kata Ara ketika dikonfirmasi, Senin (20/1/2014).

Elektabilitas Jokowi Bakal Runtuh

Bencana banjir yang melanda Jakarta terus menjadi sorotan.  Jika ditarik ke ranah politik, bencana itu menjadi faktor runtuhnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, mantan Walikota Solo yang disebut-sebut  bakal menjadi capres PDI Perjuangan ini  harus fokus menangani masalah ibu kota dibanding meladeni desakan deklarasi pencapresannya.
"Bukan tidak mungkin elektabilitas Jokowi runtuh. Apalagi lawan politik Jokowi tidak akan tinggal diam. Di sini ujian pertama Jokowi dalam menghadapi tahun politik," ujar pengamat politik Point Indonesia Karel Harto Susetyo, Senin (20/1/2014).

Jokowi: Jangan Urus-urus Masalah yang Begitu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin ambil pusing terkait inisiatifnya memberikan bantuan hibah untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bogor yang sebetulnya adalah kewenangan dari Pemkab Bogor sendiri.
"Jangan urus-urus yang masalah gitu, ini kan NKRI, kita NKRI Jangan terkotak-kotak," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1/2014).
Jokowi mengatakan, upayanya memberikan hibah untuk pembebasan lahan di kawasan Sukamahi dan Ciawi yang rencananya untuk dibangun waduk ini juga untuk kepentingan DKI terkait masalah banjir.

Jokowi: Pakai Dana Mana Saja, Pokoknya Perbaiki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kali Sekretaris di perbatasan Kebon Jeruk dan Grogol, Jakarta Barat, Senin (20/1/2014) sore. Salah satu sisi sheet pile atau tanggul kali itu patah sehingga air meluap ke jalan. Jokowi meminta tanggul itu segera diperbaiki.
"Saya sudah instruksikan Dinas PU untuk perbaiki. Anggarannya enggak ngertilah. Pakai dana mana saja, pokoknya perbaiki," ujar Jokowi di sela-sela blusukan di kali tersebut.

Modifikasi Cuaca Terlambat Karena Tak Ada Dana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menawarkan modifikasi cuaca sejak sebulan lalu ke Gubernur Jokowi. Tapi saat itu, Jokowi belum memberikan respons apa-apa.
Hingga akhirnya, hujan yang mengguyur Minggu (12/1/2014) lalu membuat Jakarta teredam banjir.
Menanggapi kondisi ini, Jokowi membantah dirinya sengaja mengulur waktu modifikasi cuaca. Sebab menurut Jokowi, semua kebijakan itu butuh dana.

Jokowi-Ahok Belum Optimal Selesaikan Banjir

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Fraksi Golkar, Priya Ramadhani mengatakan, Pemprov DKI belum optimal menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
"Masih belum optimal, ya hujan itu kan sudah diprediksi dari tahun lalu," ujar Priya saat dihubungi, Senin (20/1/2014).
Priya mengungkapkan, Pemprov DKI terlambat dalam mengantisipasi bencana banjir tahun ini. Selain itu, masalah pengerukan waduk dan sungai juga belum semuanya rampung dikerjakan.

Jokowi Tak Menyangka Kalau Ditolak Walikota Tanggerang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran penolakan yang dilakukan Walikota Tangerang yang menolak rencana sodetan Kali Ciliwung Bogor ke Kali Cisadane Tangerang. Apalagi, rencana itu telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait.
Jokowi mengaku belum menemui Walikota Tangerang atas rencana itu. Sebab, rapat koordinasi di Katulampa hanya dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan instansi terkait lainnya.
"Belum, ketemu aja belum. Memang tadi beliau enggak dateng, bukan berarti menolak, kita kan belum ketemu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2014).

Tanggul Waduk Setiabudi Longsor, Jokowi akan Minta Kostrad Perbaiki

Tanggul Waduk Setiabudi, di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat longsor. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek kondisi tanggul itu dan akan meminta bantuan Kostrad untuk memperbaikinya.
Pantauan wartawan, Jokowi terlihat tiba di Waduk Setiabudi pada Senin (20/1/2014) pukul 17.35 WIB. Jokowi meninjau tanggul waduk yang longsor. Ada 2 titik longsor, titik pertama longsor sepanjang 45 meter dan titik kedua longsor sepanjang 20 meter. Menurut Warsito, petugas Dinas PU DKI, tanggul waduk itu longsor dari Minggu (19/1/2014) kemarin tapi parahnya hari ini.

Wali Kota Tangerang Menolak Tegas Sodetan Ciliwung-Cisadane

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menolak tegas rencana sodetan Sungai Ciliwung-Cisadane yang diprakarsai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Saya menolak dengan kebijakan sodetan Ciliwung ke Cisadane Tangerang. Karena ini tidak layak dilakukan," kata Arief saat ditemui di Pintu Air 10 saat melakukan pantauan debit air Sungai Cisadane, Senin (20/1/2014).

Kata Fahri, SBY Kekanak-kanakan Tinggalkan Jokowi Sendiri Urus Banjir

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaitkan banjir di Jakarta selama seminggu terakhir dengan ambisi politik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Fahri menduga, elektabilitas Jokowi yang terus meroket membuat lawan-lawan politiknya enggan mengulurkan bantuan saat banjir datang. Bahkan, pemerintah pusat pun dianggap tidak sepenuh hati dalam membantu Jokowi.
"Ini saya khawatir, sebagian juga dari provokasi Jokowi karena mau jadi capres. Akibatnya sebagian pesaing Jokowi mengatakan, kerjain aja sendiri, rasain lo, saya khawatir itu di mindset lawan Jokowi," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Ratusan Orang Deklarasikan Pro Jokowi di Solo, Senior PDIP Hadir

Sekitar 400 orang, sebagian besar pendukung PDIP, berkumpul di Hotel Taman Sari, Karanganyar, Senin (20/1/2014). Mereka mendeklarasikan Relawan Pro Jokowi Capres 2014. Mereka menegaskan jika PDIP tidak mencapreskannya dan Jokowi menjadi capres partai lain, mereka akan memilih setia mendukung Jokowi keluar dari PDIP.
400-an orang itu mengaku berasal dari berbagai ormas nasionalis di wilayah Surakarta dan berbagai kabupaten lain di Jawa Tengah. Dalam deklarasi itu mereka mendesak Megawati sebagai penentu tunggal capres dari PDIP untuk memilih Jokowi sebagai capres 2014. Mereka juga akan mendirikan posko Pro Jokowi di seluruh kecamatan dan kabupaten se-Jateng.

Tanggapan Jokowi Atas Pernyataan Amien Rais

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari pernyataan Ketua Dewan Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyarankan Jokowi meminta maaf atas banjir di Jakarta.
"Saya yang penting kerja. Ndak ngurusi begitu-begituan," kata Jokowi di sela konferensi pers rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dengan sejumlah pimpinan daerah di posko pemantauan Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2014).

Jokowi Mengaku Pusing Bahas Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melontarkan guyonan sesaat sebelum pembahasan soal banjir digelar di pos mercu bendung Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Senin (20/1/2014) pagi.
"Pusing saya ngebahas ini (banjir-red), " kata Jokowi kepada Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan pejabat lainnya sesaat sebelum pertemuan dimulai.
Ucapan Jokowi langsung disambut tawa pejabat lainnya yang hadir dalam pertemuan itu.

Tentara Siap Bantu Jokowi Bangun Rusun

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman mengatakan siap membantu pemerintahan provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun untuk korban banjir. Menurut dia, anggaran akan lebih murah bila menggunakan personil tenaga angkatan darat. 
"Pada dasarnya, kami siap bila dimintai bantuan," ujar Budiman ketika ditemui seusai teleconference dengan sejumlah panglima daerah militer, Senin, (20/1/2014).

Atasi Banjir Jakarta, 400 Vila di Puncak Dibongkar Tahun Ini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Bupati Bogor Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2014).

Bang Yos Minta Maaf Kepada Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode , Sutiyoso, meminta maaf kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi),  karena dianggap tidak bekerja selama memimpin Jakarta.
Sutiyoso pun mendoakan agar Jokowi selalu mendapatkan petunjuk Allah SWT dan sukses memimpin Ibukota Negara. “Saya atas nama pendahulu minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam memimpin DKI Jakarta.Semoga beliau selalu mendapatkan petunjuk Allah SWT dan sukses memimpin Ibukota Negara,” ujar Sutiyoso dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (20/1/2014).

Jokowi Bukan Bandung Bondowoso Atau Tukang Sulap

Masalah banjir di Jakarta, sepertinya dijadikan ajang politik untuk menjatuhkan Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon kuat calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
Padahal untuk mengatasi banjir di Jakarta, tidak bisa ditangani oleh Pemprov DKI saja, tetapi juga harus melibatkan daerah lain. Bahkan, pemerintah pusat juga harus turun tangan.
"Jokowi bukan Bandung Bondowoso, yang bisa menyelesaikan masalah dengan sekejap," kata Supriyanto ST MM salah satu pengurus dan penggagas berdirinya Seknas Jokowi, Senin (20/1/2014).
Hal ini perlu disampaikan karena Seknas Jokowi merupakan elemen masyarakat yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
Sepertinya, lanjut Supriyanto, bencana banjir di DKI Jakarta telah dijadikan komoditas untuk menjatuhkan nama mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi Terbitkan Pergub Cairkan Anggaran Rp 24,3 Triliun

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang meleset dari jadwal yang telah ditentukan 27 Desember 2013, membuat pembangunan di Kota Jakarta, khususnya untuk menangani banjir dan kemacetan terhambat.
Daripada menunggu terlalu lama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan untuk program-program prioritas dan tidak dapat menunggu hingga pengesahaan APBD DKI 2014, dapat dikeluarkan atau dicairkan anggaran untuk melaksanakannya.

Jokowi Tak Mau Lagi Ada Ropat-repet Lagi Setelah Pertemuan Katulampa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menekankan tidak akan ada rapat lagi setelah pertemuan lintas sektoral di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 20 Januari 2014 ini. Menurut dia, semua pihak harus langsung turun ke lapangan.
"Jangan ada ropat-repet, ropat-repet lagi setelah ini, masing-masing sepakat untuk langsung kerja," kata Jokowi seusai pertemuan pada Senin, 20 Januari 2014. "Yang terpenting itu aksi."
Adapun frasa "ropet-repet" berasal dari kata "rapat". Jokowi sering melontarkan kata pengulangan yang sudah dimodifikasi ini untuk menegaskan bahwa lebih baik bekerja dari pada terlalu banyak rapat.

Hasil Pertemuan Katulampa

Setelah melakukan rapat selama kurang lebih dua jam, akhirnya muncul kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai langkah antisipasi bencana banjir yang kerap menerjang Jakarta.
"Kami menyepakati pengendalian banjir. Ada tiga pendekatan," ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan usai rapat yang digelar di Kantor Pemantauan Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2014).

Update Penanganan Bencana di 3 Provinsi, SBY Telepon Jokowi, Gatot dan Sinyo

Presiden SBY terus memantau perkembangan penanganan bencana yang terjadi di tiga provinsi di Indonesia. Presiden telah memberikan instruksi langsung melalui telepon kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.
"Minggu lalu, Presiden juga berbicara langsung melalui telepon dengan gubernur di tiga wilayah bencana, Sumut, DKI, dan Sulut," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa kepada detikcom, Senin (20/1/2014).
Daniel mengatakan Presiden SBY selalu memantau dan memperoleh informasi paling mutakhir terkait dengan bencana yang terjadi di Tanah Air.

Kerjasama Jokowi-Aher Akan Kurangi Banjir Jakarta 40%

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melakukan rapat koordinasi banjir di Katulampa, Bogor. Keduanya sepakat melahirkan solusi penanganan banjir Jakarta yang tak sebatas wacana.
"Kita menyepakati pengendalian banjir. Ada 3 pendekatan, struktural yaitu membangun Sukamahi dan Ciawi, lalu membuat sodetan Ciliwung ke BKT dan ke Cisadane. Revitalisasi di situ sebelum ke Jakarta, normalisasi Ciliwung dan Cisadane," kata Aher di lokasi, Senin (20/1/2014).

Jokowi tak Serius Urus Banjir, Pemindahan Ibu Kota Mendesak

Patah arang karena harapan untuk menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur abadi di DKI Jakarta, anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat menyarankan agar wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta perlu segera dibahas realisasinya. Hal ini mengingat kondisi banjir yang terus menyerang Jakarta setiap tahunnya.
"Pemindahan ibu kota ini sudah harus serius diwacanakan tidak boleh lagi dianggap tidak serius. Ini sudah harus serius, karena tiap tahun mengatasi (banjir)," kata Martin kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Wakil Ketua DPRD DKI: Jokowi Harus Relokasi Warga di Bantaran Kali

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus berjibaku mengatasi peliknya masalah ibukota, salah satunya banjir. Wakil Ketua DPR DKI Priya Ramadhani menilai, untuk urusan banjir Pemprov DKI belum optimal.
"Masih belum optimal, ya hujan itu kan sudah diproduksi dari tahun lalu tapi kurang antisipasi dari Pemda," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani kepada wartawan, Senin (20/1/2014).

Di Bogor Jokowi Lebih Dikenal daripada Aher

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Wali Kota Bogor Diani Budiarto melakukan rapat koordinasi soal banjir di Bendung Katulampa, Bogor. Usai rapat, Jokowi menyempatkan diri untuk menyambangi warga di sekitar Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.
Di lokasi itu, Jokowi membagikan buku tulis ke anak-anak kawasan itu. "Biar lebih rajin ya sekolahnya," kata Jokowi kepada anak-anak saat membagikan buku tulis, Senin (20/1/2014).

Jokowi-Aher Gelar Rapat Tertutup di Katulampa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan bersama kepala daerah penyangga Jakarta duduk bersama membahas penanggulangan banjir. Mereka melakukan rapat koordinasi di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat.
Jokowi tiba di Pos Pemantauan Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (20/1/2014). Begitu tiba, Jokowi langsung masuk ke salah satu ruang pertemuan di pos tersebut.
Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih lengan panjang ini langsung disambut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

DPRD DKI Sengaja Sandera APBD 2014 Agar Jokowi Tak Nyapres

PDIP melihat ada gelagat DPRD DKI menyandera pengesahan APBD 2014 di tengah banjir yang melanda Jakarta. PDIP berharap DPRD segera mengesahkan APBD 2014, tak mencari jalan untuk mendiskreditkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tujuan utamanya secara gamblang untuk menahan pencapresan Jokowi pada Pilpres 2014.
"Seringkali persoalan anggaran tersandera karena tarik menarik kepentingan politik, apalagi menjelang Pemilu.

Gara-gara Rakor di Katulampa, Jokowi-Aher Panen Protes

Rapat koordinasi (rakor) membahas banjir yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di Bendung Katulampa, Kota Bogor, dikeluhkan warga setempat. Rapat tersebut dinilai hanya sebagai pencitraan saja.
Rakor yang membahas penanganan masalah banjir Jakarta itu banyak menyusahkan warga sekitar. Hal ini lantaran gara-gara rakor tersebut, jalan Katulampa ditutup sehingga aktivitas warga setempat menjadi terganggu. Berikut keluhan yang secara khusus dihimpun oleh merdeka.com :

Relawan Pro-Jokowi Jawa Tengah Diluncurkan

Relawan pro-Jokowi Calon Presiden 2014 untuk daerah Jawa Tengah akan dideklarasikan siang ini sekitar pukul 13.00 WIB di Karanganyar, Jawa Tengah. Rencananya, deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ini dihadiri sekitar 500-800 orang perwakilan dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.
"Relawan pro Jokowi Calon Presiden 2014 ini dibentuk dari beberapa elemen, yaitu masyarakat, aktivis, nasionalis hingga Pro-Meg 96," kata pemrakarsa Relawan pro Jokowi Calon Presiden 2014, Gunawan Wirosaroyo, ketika dihubungi Tempo pada Senin, 20 Januari 2014.

LKB Desak Jokowi Segera Tunjuk Sekda

Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengisi sejumlah posisi kosong di lingkungan Pemprov DKI.
Menurut Ketua Umum LKB, Tatang Hidayat, jabatan yang lowong tersebut memilki tugas dan peranan yang sangat strategis dalam memproses hingga penetapan APBD tahun 2014 oleh pihak legislatif. Antara lain jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Sekda yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt), semestinya menjadi komunikator yang efektif bagi pihak eksekutif kepada pihak legislatif. Jika terjadi kebuntuan dalam soal persepsi, hal ini bisa ditangani olehnya secara kooperatif tanpa harus menggangu penjadwalan yang telah direncanakan," kata Tatang di Jakarta, Senin (20/1/2014).

PDIP: Jakarta Siaga Banjir, Segera Sahkan APBD 2014!

Jakarta dilanda banjir, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kewalahan mengatasi bencana ini karena dana APBD 2014 masih tertahan di DPRD DKI. PDIP mendesak DPRD DKI segera mengesahkan APBD 2014 agar pemerintah DKI bisa segera mengeksekusi langkah strategis penanganan banjir.
"Fraksi PDIP mendukung percepatan pengesahan APBD tersebut. Bagaimanapun ini tahun anggaran sudah berjalan di 2014. Kita juga mendorong semuanya berkonsentrasi pada kepentingan rakyat," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto kepada detikcom, Senin (20/1/2014).

Heri Budianto Minta Jokowi Tak Nyapres dan Tetap Menjadi Gubernur DKI

Mirip dengan pendapat Partai Gerindra, direktur Eksekutif Political Communication Institute, Heri Budianto menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) agar fokus menangani permasalahan di Jakarta. Salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan adalah persoalan banjir.
"Menurut saya, Jokowi harus membuktikan diri membenahi persoalan Jakarta. Jakarta semingguan ini kan dikepung banjir," kata Heri kepada JPNN, Senin (20/1/2014).
Heri tidak memungkiri masalah banjir bukan hanya menjadi tanggungjawab Jokowi. Sebab, pemerintah pusat juga menjadi pihak yang bertanggungjawab.

Jokowi Klaim Titik Genangan Air Turun 50 Persen

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, pihaknya berhasil menurunkan titik genangan air di ruas jalan di Jakarta sebanyak 50 persen.
"Angka yang ada di kita itu kira-kira 75 titik, tinggal 34 titik yang belum," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1/2014).
Jokowi memberi contoh, seperti di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Sebelumnya apabila hujan datang, ruas jalan tersebut langsung dipenuhi genangan air.

Ikuti Jejak Amien Rais, PPP Desak Jokowi Minta Maaf pada Warga DKI

Mengikuti jejak dedongkot Partai Amanat Nasional, Amien Rais, sekjen Partai Persatuan Pembanguinan (PPP), M. Romahurmuziy, juga menegaskan tidak ada gunanya menyalahkan kanan-kiri atau gubernur pendahulu Jokowi soal banjir yang melanda Jakarta.
"Yang terbaik adalah menerima seluruh masukan dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk mengambil langkah mengatasi secepat mungkin, sebelum korban berjatuhan lagi," kata Romi, panggilan akrab M. Romahurmuziy, Senin (20/1/2014).

Jokowi Didamprat Warga

Banjir yang berkepanjangan melanda, membuat warga Ibukota mulai frustasi. Di Waduk Pluit bahkan warga mulai berani mendamprat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) karena kesal dengan penutupan pintu air.

Ditemani Istri, Jokowi Pantau Banjir di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi terakhir banjir yang masih menggenangi beberapa wilayah di Jakarta, Senin (20/1/2014). Langkah itu ditempuh Jokowi untuk memetakan prioritas penanganan dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota.
Ditemani sang istri, Iriana, Jokowi memantau kondisi banjir di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan.  Kedatangan Jokowi itu disambut antusias oleh sejumlah warga dan pengungsi yang tengah terlelap.