Jokowi Kalahkan Capres Berlatar Belakang Milliter

Beberapa kandidat capres 2014 memiliki latar belakang militer. Namun hanya Joko Widodo (Jokowi) yang mampu mengalahkan elektabilitas para kandidat tersebut.
"Kalau dalam survei yang kami lakukan terhadap tiga nama, di antaranya Prabowo, Megawati dan Aburizal Bakrie, dilakukan tanpa nama Jokowi, Prabowo menempati urutan yang paling tinggi. Tapi jika nama Jokowi dimasukkan, Prabowo kalah jauh," kata Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2013).
Tingginya elektabilitas Jokowi seharusnya dijadikan perhatian khusus oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bodoh sekali kalau Mega mencalonkan diri kembali. Padahal mereka punya kandidat PDIP yang lebih kuat. Hanya jokowi yang bisa mengalahkan calon-calon presiden militer," kata Ikrar tegas.
Namun bukan berarti Prabowo adalah capres yang biasa saja. Dari seluruh capres berlatar belakang militer, hanya Prabowo yang dinilai mampu mengartikulasikan visi dan misinya dengan sangat baik.
"Ada perubahan besar antara tahun 2004 dan saat ini. Bahasa Prabowo lebih bagus di even internasional," terangnya.
"Bahkan beberapa diplomat yang telah bertemu dengan Prabowo mengatakan kepada saya bahwa Prabowo tidak seperti yang digambarkan. Orangnya charming," imbuhnya.
Sementara itu, pengamat politik dari InTrans menyebut melejitnya nama Jokowi dikarenakan orang nomor satu di DKI Jakarta itu lebih dekat dengan rakyat.
"Kalau calon wakil presiden lebih pada hal-hal bidang keahlian. Kalau capres, kriteria yang berhubungan pada kedekatan dengan konstituen," ucapnya.

Sumber :
detik.com

Peneliti LIPI: Tak Capreskan Jokowi, PDIP Lakukan Kebodohan Politik

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu diurut pertama di berbagai survei capres 2014. PDIP, partai tempat Jokowi, bernaung dianggap melakukan kebodohan politik jika tidak mencapreskan pria 52 tahun itu di Pemilu 2014.
"Akan menjadi kebodohan politik dan tidak akan dilupakan," ujar pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti di Imparsial, Jalan Slamet Riyadi, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2013).
Bahkan survei internal setiap partai juga menempatkan Jokowi diurut pertama untuk urusan elektabilitas. Salah satu penantang terdekat Jokowi adalah Prabowo Subianto.
"Jika Jokowi tidak ikut, maka Prabowo adalah kandidat terkuat," ucapnya.
Mengenai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ikrar menyatakan akan susah bagi pemimpin PDIP itu untuk dipasangkan dengan tokoh manapun.
"Berdasarkan survei LIPI, laki-laki masih diharapkan untuk jadi presiden dan tertutuplah Megawati," terangnya.
Pengamat politik Instrans, Syaiful Haq, juga menyatakan hal serupa. Jokowi yang berasal dari sipil mengalahkan elektabilitas Prabowo yang berasal dari militer.
"Kecenderungan sipil mengambil perhatian pemilih. Ke depan diharapkan kepemimpin sipil akan mengambil alih," ujarnya.

Sumber :
detik.com

PDI-P Tak Gegabah Capreskan Jokowi

PDI Perjuangan menyatakan tidak akan terburu-buru mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden atau wakil presiden dari partai itu. Hal ini terlepas dari beberapa hasil survei yang mengatakan elektabilitas Jokowi tinggi.
Politisi PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya harus memperhitungkan perasaan rakyat. "Saya kira semua survei mengatakan begitu. Tapi kami tidak ingin terburu-buru. Kami harus berhitung. Rakernas di Bandung menyatakan, keputusan akan diambil dewan pengurus di internal," ujar Ganjar di sela-sela peringatan 40 hari meninggalnya Taufik Kiemas di Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Dia mengatakan, partainya harus berhati-hati dalam mengusung calon presiden. Apalagi, Undang-Undang Pemilu Presiden pun belum disahkan. "PDI-P harus berhati-hati. Saat UU Pilpres belum jadi, terlalu cepat bicara capres," kata Gubernur Jawa Tengah terpilih itu.
Ia menyatakan, pihaknya tidak khawatir, meski banyak parpol lain sudah menggadang-gadang capresnya. Ia juga tidak khawatir bila Jokowi dilamar jadi capres oleh partai lain. "Mereka (partai lain) belum tentu lolos (presidential threshold)," pungkas Ganjar.
Dia mengungkapkan, salah satu pertimbangan yang diperhitungkan PDI-P adalah, Jokowi belum sampai setahun memerintah di Jakarta. "Itu yang kami pikirkan. Kalau kami mencalonkan Jokowi, apakah akan menyenangkan rakyat atau malah menyakiti rakyat," katanya.
Dia menilai, Jokowi cukup bijak dalam menanggapi permintaan rakyat atau lamaran partai lain yang menginginkannya jadi presiden.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Corak Batik Betawi Perlu Diperkaya

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menilai batik khas Betawi kurang bisa menyaingi produk-produk batik daerah lain. Menurutnya, daya saing batik Betawi bisa ditingkatkan dengan memperkaya corak.
"Saya kira coraknya perlu dikembangkan, ada corak lain yang bisa diangkat, enggak cuma Monas dan ondel-ondel saja," ujar Jokowi, seusai menghadiri Gelar Batik Nusantara di Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Menurut Jokowi, usulan itu telah disampaikan kepada perajin batik Betawi, yang tergabung dalam Keluarga Batik Betawi (KBB). KBB, lanjutnya, menerima usulan itu dan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung dengan mendirikan koperasi perajin batik Betawi dan menyediakan galeri yang akan digunakan sebagai ruang pameran sekaligus ruang kerja perajin batik Betawi.
Jokowi menyatakan Pemprov DKI akan mendukung pengembangan batik Betawi dan tengah berusaha memenuhi permintaan perajin batik Betawi tersebut.
"Sudah diminta kepada kita, tapi itu belum, baru dalam proses semuanya," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua KBB, Shanda Candradini, mengatakan, tanggapan masyarakat internasional terhadap batik Betawi sangat baik dalam setiap pameran. Ia pun menilai batik Betawi berprospek cerah dan berharap Pemprov DKI lebih memperhatikan para perajin batik Betawi.

Sumber :
kompas.com

Ganjar: Dari Kemarin Jokowi Unggul Terus

Hampir semua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bangga dengan melesatnya nama Joko Widodo (Jokowi) ke puncak tertinggi capres, meskipun hanya menurut versi survei yang mungkin juga misi titipan dari "seseorang". Hal serupa juga dirasakan oleh Ganjar Pranowo, yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah, berikut komentar Ganjar seputar misteri "pencapresan Jokowi" oleh  (PDIP),
"Yah nggak apa-apa survei, kemarin unggul terus kok," kata Ganjar, di Hotel Novotel Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
Namun, menurut Ganjar, PDIP tak akan buru-buru memutuskan capres yang akan diusung di 2014. Akan ada mekanisme yang ditempuh, dan pada akhirnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menentukan.
"Kita akan tentukan nanti di Rakernas yah," kata Ganjar sambil tersenyum.

Hasil Survei PDB

Dari Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013), PDB memberikan konferensi pers tentang hasil survei yang digelar pada 11 Juni s/d 18 Juni 2013.
Berikut hasil survei PDB selengkapnya:

Jokowi Cawapres Paling Top
"Jokowi berada di urutan atas sebagai tokoh cawapres diikuti oleh Jusuf Kalla di urutan kedua," kata Chairman PDB, Didik J. Rachbini.
Jokowi memuncaki survei sebagai cawapres paling potensial dengan dukungan 30,68% responden. Jokowi unggul atas sejumlah kandidat cawapres potensial seperti Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan Chairul Tanjung.
Survei ini dilakukan dari tanggal 11 Juni s/d 18 Juni 2013. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah menikah. Penelitian ini memiliki margin of error 2,8 persen.

Duet Prabowo-Jokowi Paling Top
"Pasangan Prabowo-Jokowi menjadi pasangan yang paling diinginkan oleh publik, diikuti oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla," kata Didik J. Rachbini.

Jika Jokowi Tak Nyapres, Prabowo MenangJika Jokowi tidak nyapres, menurut hitungan survei PDB, Prabowo akan mendapatkan limpahan sekitar 5,7% suara dari pemilih Jokowi. Sementara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mendapatkan limpahan suara 3,42%, Aburizal Bakrie mendapatkan limpahan suara 2,31% suara. Capres lain juga mendapatkan sedikit limpahan suara dari pemilih Jokowi.

Di Internal PDIP, Pendukung Jokowi dan Mega Sama kuat
Menurut hitungan survei PDB, pendukung pencapresan Mega dan Jokowi di internal PDIP relatif sama kuat. "Di internal PDIP, suara Jokowi vs Mega relatif seimbang," kata Didik J. Rachbini.

Head to head Jokowi-Prabowo 
Akan Terjadi Head to head Jokowi-Prabowo,  Prabowo hanya akan muncul sebagai pemenang jika Jokowi tak nyapres.

Hadiri Peringatan 40 Hari Taufiq Kiemas, Jokowi Diserbu Ibu-ibu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Teuku Umar Jakarta, Rabu (17/07/2013). Saat tiba, Jokowi langsung diserbu oleh warga yang datang yang didominasi oleh ibu-ibu.
Sebelumnya, Jokowi sempat dihampiri oleh para wartawan. Namun, Jokowi hanya meladeni seperlunya dan kemudian memilih untuk meladeni warga.
"Sebentar ya, satu menit satu menit, saya mau salaman sama warga dulu," ujar Jokowi saat diserbu para wartawan.
Setelah lolos dari kerumunan wartawan itulah Jokowi diserbu oleh sekelompok ibu-ibu yang ingin bercengkerama dan berfoto bersama dengannya. Jokowi pun meluangkan waktunya sejenak.
"Halo Pak Jokowi, saya dari Tanah Abang," ujar salah satu ibu-ibu yang menghampiri Jokowi.
"Wah jauh sekali dari Tanah Abang kesini," sambut Jokowi ramah.
Menurut jadwal, acara peringatan 40 hari meninggalnya Taufiq Kiemas dimulai pukul 16.00. Jokowi yang mengenakan baju muslim berwarna putih dan celana dasar berwarna hitam datang sendirian sekitar pukul 16.40 WIB.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Hadiri Acara 40 Hari Meninggalnya Taufiq Kiemas

Kediaman Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, ramai untuk memperingati acara 40 hari meninggalnya Taufiq Kiemas. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR yang baru, Sidarto Danusbroto, juga datang ke acara ini.
Jokowi yang mengenakan baju koko putih celana panjang hitam tiba di rumah Mega sekitar pukul 16.40 WIB, Rabu (17/7/2013). 10 Menit kemudian, giliran Sidarto yang memakai baju batik warna coklat tiba di lokasi.
Menjelang sore, kediaman Mega semakin ramai. Sebuah tenda besar sudah dipasang tepat di depan rumah Presiden RI-1 ke-5. Jalur lalu lintas yang mengarah ke Taman Suropati praktis dialihkan. Pasalnya puluhan kursi-kursi sudah dirapikan untuk tempat duduk tamu.
Menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo acara ini murni spontanitas dari para kader PDIP. Meski begitu, beberapa pejabat penting dari negara sahabat dipastikan akan hadir.
"Dubes AS dan Dubes China konfirmasi akan hadir," kata Tjahjo di lokasi.
Taufiq Kiemas meninggal di usia 70 tahun di Singapore General Hospital, Sabtu (8/6/2013) lalu. Jenazah Taufiq dimakamkan keesokan harinya di TMP Kalibata, di samping makam kedua orangtuanya.

Sumber :
detik.com

Kisruh Penataan PKL Tanah Abang, Jokowi: Pelan-pelan Pasti Selesai

Program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang mendapat 'perlawanan' dari para pedagang yang berkeras membuka lapak di trotoar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yakin pada akhirnya masalah ini dapat diselesaikan.
"Semuanya masih diproses. Kalau nggak rampung sekarang dilanjut besok. Kalau nggak dilanjut besok lagi lah, pelan-pelan pasti selesai," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
Pemprov DKI saat ini tengah berusaha untuk memindahkan PKL liar yang berjualkan di trotoar dan badan jalan di Tanah Abang karena menyebabkan kemacetan parah.
Para PKL rencananya direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang, namun hingga saat ini para pedagang masih 'ngeyel' untuk pindah. Mereka menganggap lokasi baru di Blok G sepi pembeli dan justru membuat mereka rugi.

Sumber :
detik.com

Giliran Survei PDB: Jokowi Juga Cawapres Paling Potensial

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya memuncaki survei capres versi survei Pusat Data Bersatu (PDB). Jokowi juta muncul sebagai cawapres paling potensial saat ini.
"Jokowi berada di urutan atas sebagai tokoh cawapres diikuti oleh Jusuf Kalla di urutan kedua," kata Chairman PDB, Didik J. Rachbini, dalam paparan survei di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
Jokowi memuncaki survei sebagai cawapres paling potensial dengan dukungan 30,68% responden. Jokowi unggul atas sejumlah kandidat cawapres potensial seperti Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan Chairul Tanjung.
Survei ini dilakukan dari tanggal 11 Juni s/d 18 Juni 2013. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah menikah. Penelitian ini memiliki margin of error 2,8 persen.

Berikut tingkat elektabilitsa cawapres potensial versi survei PDB:

1. Joko Widodo: 30,68%.
2. Jusuf Kalla: 18,29%.
3. Hatta Rajasa: 8,46%.
4. Dahlan Iskan: 6,32%.
5. Mahfud MD: 3,93%.
6. Chairul Tanjung: 2,65%.
7. Hary Tanoesoedibjo: 1,98%.
8. Puan Maharani: 1,79%.
9. Marzuki Alie: 1,2%.
10. Joko Suyanto: 1,11%.
11. Pramono Edhie: 1,03%.
12. Anis Matta: 0,94%.
13. Gita Wirjawn: 0,6%.
14. Irman Gusman: 0,34%.
15. Lalon lain: 20,34%.

Sumber :
detik.com

Wakil DPRD DKI: Usulan Tarif Parkir Jokowi Memberatkan

Usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan tarif parkir on-street tidak didukung Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. Menurutnya, kebijakan itu akan memberatkan masyarakat di tengah melambungnya berbagai harga kebutuhan dan tarif angkutan sebagai kompensasi penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM).
"Kebijakan ini jelas memberatkan warga. Ini kan merupakan bagian upaya Pemprov DKI dalam membatasi penggunaan kendaraan pribadi," kata pria yang akrab disapa Sani itu di Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Politisi PKS ini menuturkan, saat ini bukan momen tepat bagi Pemprov DKI untuk menaikkan tarif parkir. Selain memberatkan, Pemprov DKI juga dianggap belum memiliki alternatif transportasi massal yang nyaman bagi masyarakat Ibu Kota.
Selain itu, kata dia, kebijakan kenaikan tarif parkir on-street juga harus diiringi dengan ketersediaan ruang parkir di dalam gedung yang memadai. Hal lain yang harus dipersiapkan Pemprov DKI adalah pelayanan asuransi. Jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan masyarakat, kata dia, maka Pemprov DKI harus bertanggung jawab.
"Iya dong. Kenaikan tarif parkir, ya harus disertai dengan kompensasi-kompensasinya," kata Sani.
Pihaknya juga menyoroti manajemen juru parkir yang tersedia. Menurut Sani, Pemprov DKI harus merekrut juru parkir profesional sehingga DKI akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang maksimal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, DPRD DKI tak akan membahas usulan Jokowi terkait kenaikan tarif parkir ini dalam waktu dekat. "Nantilah. Setelah Lebaran mungkin baru akan kami bahas lebih detail," kata Sani.
Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif parkir di badan jalan di Ibu Kota atau on-street naik hingga empat kali lipat. Hal itu tertuang dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yang dituju ke Ketua DPRD DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Pamer Kampung Deret Tanah Tinggi, Jokowi: Keren Kan?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampak sumringah ketika memasuki Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pasalnya, rumah-rumah warga di jalan tersebut yang direnovasi untuk percontohan program Kampung Deret, kini mulai rampung.
Jokowi tiba sekitar pukul 14.15 WIB di Jl Tanah Tinggi, RT 14 RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013). Begitu memasuki jalan itu, tampak warga tengah sibuk mengerjakan pembangunan rumah. Jokowi pun tampak senang.
"Gimana Bu? Bagus Ndak?" ujar Jokowi ke salah satu warga.
"Bagus Pak. Bagus banget," jawab warga.
"Keren kan? Ya kerenlah," kata Jokowi yang mengenakan batik coklat itu.
Tak hanya dari luar, Jokowi juga melihat-lihat bagian interior rumah yang dibangun permanen tersebut. Jokowi tampak puas. Jokowi pun mempersilakan wartawan untuk ikut melihat-lihat ke dalam rumah.
"Ayo kalau mau lihat di dalamnya, di atasnya juga. Ini baru contoh, yang simpel-simpel saja," tutur Jokowi.
Daerah Tanah Tinggi ini dijadikan sebagai percontohan utama pembangunan Kampung Deret. Ada 38 rumah yang dibangun secara permanen saat ini. Rumah-rumah tersebut merupakan bekas lokasi kebakaran.
Tak hanya rumah, jalannya juga diperhatikan. Rumah-rumah itu diharuskan mundur satu meter dari pinggir jalan agar menjadi lapang dan untuk jalur drainase.
Jokowi menargetkan sebelum Lebaran nanti warga sudah bisa menempati rumah tersebut.
"Saya perkirakan sebelum Lebaran sudah bisa ditempati. Ini baru contoh, nanti harus dikoreksi kalau masih ada yang kurang," ucap mantan Walikota Solo itu.

Sumber :
detik.com

Jokowi Berharap Pansus DPRD DKI Dukung Proyek MRT

Pembentukan Pansus MRT serta Monorel oleh DPRD DKI Jakarta tak membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) khawatir. Dia malah berharap pansus mendukung kedua proyek tersebut.
"Itu kan haknya dewan, sah-sah saja," ujar Joko di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back up. Dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," tuturnya.
Jokowi mengaku bingung dengan sejumlah poin yang diajukan DPRD DKI dalam pansus tersebut. Misalnya, pengajuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang harus direvisi. Menurutnya, seluruh dokumen, tak hanya Amdal, telah lengkap serta sesuai dengan prosedur pembuatan.
"Amdal (khusus untuk MRT) kan sudah dari tahun 2010, sudah komplet semua, dokumen yang saya terima itu enggak ada masalah kok," yakinnya.
Meski demikian, Jokowi mengaku tak keberatan jika pansus memanggilnya untuk memberikan penjelasan terkait proyek MRT atau pun monorel. Jika sesuai dengan urgensi, Jokowi akan datang.
DPRD DKI membentuk pansus untuk program Pemprov DKI Jakarta, yakni transportasi massal berbasis rel MRT dan monorel. Pansus Monorel menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan, dan operasional.
Aspek legalitas hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Sementara jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya, belum masuk ke RTRW.
Aspek pembiayaan, DPRD DKI merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.

Sumber :
kompas.com

Jika Dipanggil Pansus MRT, Jokowi Enggak Mau Datang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan datang jika dipanggil Pansus MRT atau Monorel DPRD DKI Jakarta. Dia memilih memutus perwakilan yang lebih mengetahui proyek terkait.
"Direktur Utama MRT-lah yang datang. Kan dia yang tahu semua penjelasannya," ujar Jokowi ditemui di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/7/2013)
Menurut Jokowi, dia mengetahui dua proyek tersebut hanya secara makro saja. Sementara, untuk hal yang di permasalahkan Pansus, Jokowi telah menyerahkan kepada pelaksana megaproyek tersebut.
"Atau kalau enggak, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI saja. Mereka yang tahu detilnya, saya kan makronya aja," kata Jokowi.
Jokowi mengaku tak khawatir soal pembentukan Panitia Khusus MRT (Mass Rapid Transit) serta Monorel oleh DPRD DKI Jakarta. Ia malah berharap, Pansus mendukung dua proyek itu. Sebab, pihaknya telah pontang-panting memulai kedua proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back-up. Dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," lanjutnya.
DPRD DKI membentuk pansus untuk program Pemprov DKI Jakarta, yakni transportasi massal berbasis rel MRT dan Monorail, karena masih memiliki ganjalan terkait legalitas, pembiayaan, dan operasional. Aspek legalitas, hingga saat ini, jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Sedangkan jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya, belum masuk ke RTRW.
Aspek pembiayaan, DPRD DKI merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD, apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari Cina, bukan produk dalam negeri.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Amdal MRT Sudah Tidak Ada Masalah

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah tidak ada masalah terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terhadap proyek MRT. Sebab, Amdal yang dipakai sudah dibuat sejak 2010 lalu.
"Amdal itu MRT 2010 sudah, ditanya Amdal apalagi?" ujar Jokowi usai menghadiri Pembukaan Gelar Batik Nusantara 2013 di JCC Senayan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (17/7).
Dirinya kembali bertanya, jika Amdal MRT kembali dipermasalahkan, maka ada baiknya DPR memeriksa kembali pembuatan Amdal pada 20120 lalu. Pasalnya, secara administratif, seluruh ketentuan sudah dipenuhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ya tanyakan amdal dulu gimana, ya kan sudah secara administratif apalagi," ucapnya singkat.
Terkait rencana pemanggilan oleh DPRD DKI Jakarta terkait masalah Amdal, Jokowi menyatakan akan memenuhi panggilan tersebut. Jokowi juga mengaku heran dengan sikap dewan yang terus dipertanyakan.
"Ya datang donk, dipanggil aja kok enggak datang. Ya enggak tahu (kalau dibilang amdal tidak lengkap), kalau dari dokumen yang saya tahu sudah tidak ada masalah," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) MRT DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) akan memanggil kembali Pemprov DKI Jakarta dan Dirut MRT minggu depan. Pemanggilan itu untuk mempertanyakan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan analisa kelayakan MRT.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan laporan Amdal yang dikemukakan oleh Dirut PT MRT Dono Boestami setiap 3 bulan sekali seharusnya dilakukan saat proyek berjalan. Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum berjalan tetapi hanya seremonial di bundaran HI oleh Jokowi pada 30 Mei lalu.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Pembentukan Pansus Monorel dan MRT Itu Haknya DPRD

DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) moda transportasi Monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak keberatan dengan langkah legislator Kebon Sirih tersebut.
"Itu kan haknya DPRD," ujar Jokowi usai meninjau pameran Gelar Batik Nusantara di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
Jokowi mengatakan, saat ini persiapan untuk memulai pembangunan Monorel dan MRT sudah siap. Namun jika Pansus tersebut nantinya ingin menanyakan lebih jauh mengenai kesiapan pembangunan moda transportasi berbasis rel tersebut, dirinya siap.
"Kalau mau mengganjal, yang diganjal apanya? Ya sudahlah, Pansus ya Pansus, kalau ada yang ditanyakan ya dijawab. Tapi dilihat urgensinya dulu," kata Jokowi.
DPRD DKI telah membentuk Pansus MRT dan kini tengah berencana untuk membentuk Pansus Monorel. Wakil Ketua DPRD DKI yang juga sebagai Ketua Pansus MRT, Triwisaksana mengatakan, pembentukan Pansus Monorel sebagai jaminan ke warga agar pembangunan moda transportasi berbasis rel tersebut tidak mangkrak di tengah jalan lagi.
Selain itu juga agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Dari aspek pembiayaan, kami perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD bila pengerjaan proyek ini gagal dilakukan pihak swasta. Proyek ini kan tidak ditender, dan sama sekali tidak meminta persetujuan dari DPRD DKI," ujar Triwisaksana Selasa (16/7/2013).

Sumber :
detik.com

Bukan Minta Foto Bareng SBY, Malah Minta Foto Bareng Jokowi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka Gelar Batik Nusantara di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2013) pagi. Seusai acara, Presiden beserta rombongan berkeliling untuk melihat stan-stan dalam acara tersebut. Tampak dalam rombongan itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Jokowi tampak mengikuti di barisan belakang rombongan Presiden. Pengamanan protokoler terhadap Presiden Yudhoyono sangat ketat sehingga tak ada satu pengunjung pun yang berani mendekati Kepala Negara.
"Jangan dekat-dekat, Nak," ujar salah seorang ibu kepada anaknya yang penasaran dengan aktivitas Presiden.
Setelah melihat-lihat pameran, Presiden meninggalkan acara itu. Jokowi memisahkan diri dari rombongan. Ia memilih berkeliling ke setiap stan, sendirian dan tanpa kawalan ketat dari ajudannya.
Tak seperti Presiden Yudhoyono, Jokowi menjadi "sasaran" para pengunjung dan petugas stan batik, terutama ibu-ibu yang ingin berfoto bersamanya. Mereka secara bergiliran mendekati Jokowi untuk jeprat-jepret.
Jokowi seakan menjadi magnet tersendiri dalam acara tersebut. Dari satu orang ke orang lain, Jokowi hanya bisa tersenyum sambil melayani satu per satu permintaan foto bersama.
"Pak, saya juga dong foto," ujar salah seorang ibu. "Nanti gantian ya, Pak," timpal ibu lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat mengunjungi stan batik dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surakarta. Jokowi seakan memberikan perhatian khusus di stan tersebut. Jokowi juga memborong beberapa potong kain batik dari sana, masing-masing seharga Rp 600.000, Rp 700.000, dan Rp 800.000.
"Saya suka yang warnanya soft," ujar Jokowi.
Seusai acara tersebut, Jokowi akan berkunjung ke Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Jokowi hendak meninjau kelanjutan program kampung deret di kawasan itu.

Sumber :
kompas.com

Usai Dampingi SBY, Jokowi Borong Batik di Gelar Batik Nusantara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pameran Gelar Batik Nusantara (GBN) di JCC Senayan. Usai mendampingi Presiden SBY berkeliling pameran, Jokowi memborong batik di salah satu stan pameran.
Jokowi tampak mengenakan batik warna cokelat, seragam dengan batik yang digunakan oleh SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Mereka berkeliling di area assembly hall 3 gedung JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013) dengan pengawalan ketat dari Paspampres yang juga berseragam batik.
Jokowi terlihat 'mengekor' pergerakan Presiden SBY dan Ibu Ani mampir ke beberapa stan pameran. Sekitar 10 menit berkeliling, akhirnya mereka berpisah.
Jokowi kemudian berjalan sendiri, melihat-lihat suasana pameran dan sesekali mampir ke stan. Langkah Jokowi kemudian terhenti di stan Batik Padma Kencana, asal Kota Solo.
"Sini Pak, mampir. Kita dari Solo," ujar Titi penjaga stan.
Di situ Jokowi tampak antusia melihat-lihat kain batik. Kemudian dia memborong 3 kain batik motif klasik berwarna soft. Dia pun memanggil ajudannya untuk membayar kain senilai total Rp 1,5 juta.
"Saya itu senang warna yang soft. Mau klasik atau nggak klasik yang penting warna soft," kata Jokowi.
Usai membeli batik, Jokowi masih tetap berkeliling. Suami Iriana ini pun kemudian diserbu para pengunjung pameran yang didominasi ibu-ibu untuk berfoto.
"Pak mau foto bareng," ujar salah seorang pengunjung.
"Yuk, mari sini," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi dan Pepen Janji Keroyokan Bereskan Masalah Jakarta-Bekasi

Untuk meningkatkan kerja sama dan sinergisitas antara kedua wilayah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya, sejumlah yang akan dirembuk bersama di antara kedua pimpinan wilayah tersebut.
"Kalau saya garis bawahi itu ada tujuh bidang. Tata ruang, kebersihan, kebinamargaan, kependudukan, lingkungan hidup dan pendapatan," kata Pepen di Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/6/2013).
Pepen menegaskan, perlu dijalin kerja sama secara intensif antara Jakarta dan Bekasi. Sinergi itu baik untuk kepentingan Kota Bekasi maupun DKI Jakarta.
"Karena dua daerah ini punya karakteristik khusus, baik masyarakatnya yang commuter, baik kepentingan DKI yang terus meningkat," kata Pepen.
Pepen berpendapat ada 7 poin yang bisa diselesaikan bersama, antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Kemudian diharapkan ada bentuk MoU di antara kedua wilayah tersebut.
"Sejauh ini baru bidang kebersihan, TPA Bantar Gebang," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Jakarta Tetap Butuh Bantar Gebang

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengakui Jakarta masih membutuhkan Bantar Gebang sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Namun, jika sistem pengolahan sampah baru atau ITF (Integrated Treatment Facility) telah rampung, sampah di Jakarta dapat dibagi-bagi.
"Bantar Gebang tetap masih kita perlukan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Integrated Treatment Facility merupakan sistem pengolahan smpah terpadu di DKI Jakarta. Rencananya, sistem ITF akan diadakan di lima pemerintah kota. Sampah itu akan diolah untuk menjadi biogas dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.
Jika satu ITF memiliki kapasitas 1.200 ton sampah perharinya, berarti beban sampah di Bantar Gebang, Bekasi, yang semula 6.000 perharinya akan berkurang sebanyak 4.800 ton per harinya. Dengan demikian, TPSP Bantar Gebang tersebut hanya kebagian 1.200 ton sampah perharinya.
"Kalau semuanya dibawa ke Bantar Gebang, problemnya biaya transportasi. Cost membawa ke sana itu sangat tinggi," lanjut Jokowi. Biaya angkut sampah Rp 114.000 per tonnya.
Jokowi menjelaskan, sistem ITF hingga saat ini masih dalam tahap lelang. Namun, Jokowi berjanji untuk segera menerapkan sistem ITF itu. 

Sumber :
kompas.com

Jokowi Diingatkan Jangan Terbuai Godaan Jadi Capres

Yudi Latif, pengamat politik berpendapat, pertaruhan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres) 2014, ditentukan pada reputasinya di ibu kota.
Artinya, kinerja dan reputasi mantan Wali Kota Solo, akan menjadi cerminan bagi publik untuk memilihnya menjadi capres pilihan rakyat Indonesia.
"Kalau performance dan bisa merealisasikan apa yang diharapkan warga DKI, bisa. Kan waktunya masih satu tahun lagi lebih kurang. Tapi, kalau pemilunya hari ini, Jokowi jadi pemenangnya," ujar Yudi usai buka puasa bersama di rumah dinas anggota DPR Poempida Hidayatullah di Jakarta, Selasa (16/7/2013) malam.
Namun, lanjut Yudi, waktu sekitar satu tahun lagi menuju pilpres, relatif panjang bagi Jokowi dan tokoh-tokoh lain untuk menunjukkan kinerjanya demi menarik simpati publik.
Karena itu, tuturnya, jika Jokowi sepanjang waktu satu tahun ini tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dan menjawab harapan-harapan warga di Jakarta, maka bisa saja popularitasnya yang sekarang tertinggi menjadi merosot.
"Karena itu, sikap Jokowi tetap, jangan terlalu terbuai oleh godaan-godaan para pendukungnya. Jokowi konsisten saja, performance saja," imbaunya.
Dalam sejumlah survei, Jokowi menjadi capres terkuat yang mengalahkan calon lain. Elektabilitas dan popularitas Jokowi pun tak terbendung oleh para kandidat lain.
Paling tidak, itu berkaca pada survei terakhir yang disurvei LIPI, yang menunjukkan Jokowi kian moncer di survei capres.
Hasil survei LIPI yang dirilis pada 27 Juni 2013, menunjukkan Jokowi sebagai capres paling populer (24,2 persen responden), jauh di atas Prabowo Subianto (22,6 persen), Aburizal Bakrie (9,4 persen), bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (9,3 persen).

Sumber :
tribunnews.com

PDI-P: Jokowi Tak Pencitraan untuk "Nyapres"

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kadernya yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan pencitraan untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan 2014 mendatang. Pernyataan ini menyikapi hasil dari berbagai lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo di posisi teratas sebagai capres 2014.
Tjahjo menegaskan, kegiatan Jokowi yang terpublikasi media bukan bentuk pencitraan. Hal itu, kata dia, merupakan bukti konkret Jokowi dalam melaksanakan tugas politiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus membuktikan janji selama masa kampanye untuk melakukan reformasi pembangunan di Ibu Kota secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik.
"Mencermati posisi politik melalui lembaga survei, Jokowi sebagai kader partai yang saya pahami tentunya tidak melakukan pencitraan pribadi terkait Pilpres," kata Tjahjo, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (17/7/2013).
Menurut Tjahjo, merupakan hal yang wajar jika Jokowi mendapatkan porsi opini pers berskala nasional. Mengingat Jokowi adalah pemimpin Ibu Kota negara dan diklaim mampu bergerak cepat dalam melakukan reformasi birokrasi dan pembangunan di DKI Jakarta. Terkait pilpres, Tjahjo menegaskan, hingga saat ini, partainya belum membahasnya secara detail. Langkah akan diambil setelah mencermati gelagat dan dinamika politik masing-masing partai, opini lembaga survei, dan menunggu hasil pemilihan umum legislatif (pileg) 2014.
"Keputusan partai melalui Rakernas I di Bandung menyerahkan soal calon pilpres dan momentum kapan deklarasinya diserahkan kepada Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," ujar Tjahjo.
Seperti diketahui, nama Jokowi terus melejit dalam hasil survei capres 2014 yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Dari hasil survei, nama Gubernur DKI Jakarta itu bersaing ketat dengan nama tokoh nasional lainnya, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi, pria yang dikenal tak elitis dan hobi blusukan itu belum menyatakan kesiapannya maju sebagai capres. Jokowi mengaku ingin fokus membenahi segudang permasalahan di Ibu Kota.

Sumber :
kompas.com

Jokowi dan Wali Kota Bekasi Bahas Masalah Perbatasan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013) pagi. Rapat itu membahas sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
Beberapa masalah yang dibicarakan di antaranya terkait rencana pelebaran jalan, drainase untuk mencegah banjir, pengelolaan sampah, dan rencana pembangunan fasilitas transportasi publik. "Kita bicarakan, tidak cuma untuk tahun ini saja, tapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Saya kira Pak Wali Kota terbuka sekali soal itu," ujar Jokowi setelah menggelar rapat, Rabu pagi.
Soal transportasi, Jokowi mengatakan bahwa monorel yang dikerjakan oleh BUMN memiliki rute awal Bekasi-Jakarta-Tangerang. Oleh sebab itu, harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota Bekasi sebelum mulai membangun.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah rute Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang berbatasan dengan Bekasi. "Kan sekarang hanya satu. Itu perlu diperbanyak koridornya supaya daya angkut baik," ujarnya.
Jokowi mengatakan, kerja sama antarpemerintah daerah seperti itu sangat penting guna menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Jokowi mengakui, karena terletak di perbatasan, masalah kerap tak tertangani. Ia berharap itu tak terulang.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Jadi Capres, Kata Kaum Muda: Nanti Dulu...

Joko Widodo (Jokowi) maju jadi calon presiden? Nanti dulu! Paling tidak, Pak Jokowi rampungkan dulu tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ini adalah pendapat sejumlah kaum muda yang ditemui Kompas di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (16/7/2013). Para mahasiswa UI tersebut ingin mantan Wali Kota Solo itu menyelesaikan tugasnya terlebih dulu sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum mencalonkan diri di Pilpres 2014. Terlebih lagi, Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), baru saja terpilih tahun lalu.
"Kalau Jokowi kan baru satu tahun memimpin Jakarta. Harusnya (tugas itu) diselesaiin dulu sebelum dia mau nyapres," ujar Ilham, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum UI.
Pipit, mahasiswi jurusan Manajemen UI, menilai bahwa Jokowi adalah tokoh yang paling pantas menjadi presiden saat ini. Hanya saja, senada dengan Ilham, dia ingin melihat aksi Jokowi dulu di Jakarta lebih banyak lagi.
"Saya rasa Jokowi pemimpin yang baik. Awalnya memang terkesan pencitraan, tapi sampai sekarang saya lihat programnya tegas, jadi bagus. Tapi enggak tau dua tahun ngejabat gimana, mau lihat dulu," ujar Pipit.
Sementara itu, Panji justru mengaku tidak mempunyai tokoh yang dinilai pantas untuk maju sebagai calon presiden dalam perhelatan politik tahun depan. Mahasiswa UI ini mengakui keunggulan kualitas Jokowi dari semua calon yang telah bermunculan di tengah publik. Hanya, menurutnya, Jokowi belum cocok maju di Pilpres 2014.
"Jokowi harus ngabisin bakti dulu di Jakarta. Kalau jadi presiden, otomatis Ahok naek jadi gubernur, terus wakil gubernurnya baru. Nanti program kerjanya berantakan, banyak yang enggak jalan," nilai Panji.
Nama Jokowi selalu muncul dalam banyak survei capres dan cawapres menjelang Pemilu 2014. Bahkan, pada survei yang telah dirilis sejumlah lembaga, keterpilihan Jokowi berada di urutan pertama.

Sumber :
kompas.com

Pansus MRT Harusnya Perlancar Program Jokowi-Basuki

DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) untuk program transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) dan akan membentuk pansus monorel. Keberadaan pansus tersebut diharapkan dapat memperlancar berjalannya program Jokowi-Basuki tersebut, bukan malah menghambat atau memperlambat pembangunan.
"Kalau DPRD, ya memang itu repotnya karena apa pun yang mereka lakukan itu politis. Asal mereka mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," kata pengamat transportasi Ellen Tangkudung kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).
Akademisi Universitas Indonesia ini juga mendorong agar pansus ini dapat membantu penyelesaian segala hambatan dalam pembangunan megaproyek tersebut. Hal pertama yang harus diketahui adalah maksud dan tujuan pembentukan pansus, apakah berperan sebagai pengawas atau sebagainya.
Ellen berharap pansus dapat bekerja profesional dan menghindari kepentingan politis. Terlebih lagi, mulai dari koordinator, ketua, hingga anggota pansus, semua merupakan anggota DPRD.
"Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," tutur Ellen.
Pansus itu, kata dia, harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Orang-orang yang duduk sebagai anggota pansus haruslah seorang yang kompeten dan memiliki keahlian tentang program tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki akses data atau informasi tentang kemajuan-kemajuan apa saja yang mereka awasi selama ini.
Sekadar informasi, pada rapat Pansus MRT yang digelar Selasa (16/7/2013) kemarin, satu hal yang dipermasalahkan adalah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS). Padahal DPRD bukanlah salah satu pemegang saham dari PT MRT Jakarta.
"Makanya ini meragukan. Apakah tugas mereka sampai mengurusi RUPS segala. Semoga dengan pansus ini memperlancar hambatan dalam proses hukum, bukan asal bolak balik memanggil saja," harap Ellen.
Ketua Pansus MRT sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyebutkan pansus itu berguna untuk mengingatkan Pemprov DKI agar tak salah mengambil langkah dalam menjalankan proyek MRT. Dalam rapat yang digelar hari ini, Pansus MRT mempermasalahkan payung hukum ruang bawah tanah, penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta, dan pelaksanaan RUPS tanpa sepengetahuan DPRD.
Sementara itu, pembentukan Pansus Monorel sebagai upaya pemberian jaminan kepada warga Jakarta agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pansus Monorel ini akan menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan, dan operasional.
Dari aspek legalitas, hingga saat ini jalur monorel, kata pria yang akrab disapa Sani itu, belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Sementara itu, jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya belum dimasukkan ke dalam RTRW.
Dari aspek pembiayaan, DPRD merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.

Sumber :
kompas.com

Lagi, Jokowi Kalahkan Megawati di Survei

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kembali menempati posisi pertama dalam elektabilitas pencapresan internal PDIP dalam survey yang diterbitkan Lembaga Survei Nasional (LSN). Pria yang sering dipanggil Jokowi ini mendapatkan suara lebih dari separuh jumlah responden, 68,1%. Dukungan untuk Megawati dari responden sendiri terpaut jauh jumlah dukungan untuk Pria asal Solo itu. Hanya sebesar 14,9% yang memilih Megawati.
Peneliti LSN Dipa Pradipta mengatakan Jokowi lebih berpeluang dari Megawati. "Jokowi lebih unggul dari Megawati," katanya kepada wartawan saat memaparkan hasil survei di Hotel Grand Menteng, Selasa (16/7/2013).
Dalam survey itu Puan Maharani tertinggal jauh di belakang kedua tokoh tersebut. Anak ketiga dari Megawati itu hanya mendapat 1,5%.
Menanggapi elektabilitasnya yang terus melejit dan mengalahkan Megawati, Jokowi mengaku tidak memikirkannya. "Saya sudah tidak mikir mikir mikir, saya mikirnya mikir mikir yang gini aja, perijinan, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan," kata Jokowi sambil tertawa di Kantor Walikota Jakarta Timur.
Ia mengatakan segala hal yang berhubungan dengan pencapresan ataupun digadang-gadang akan mendampingi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dalam pencapresan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. "Saya berkaitan dengan 2014, tolong ditanyakan ke DPP ataupun ketua umum," tukasnya.
Untuk diketahui, survei ini diadakan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) terkait dukungan pencapresan di internal PDIP. Survei dilakukan tanggal 1-10 Mei 2013 di 33 propinsi seluruh Indonesia. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia minimal telah berusia 17 tahun.

Sebelumnya, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) pernah mencatat, Jokowi menempati posisi pertama dengan 28,6% sebagai capres 2014. Ia mengalahkan sejumlah tokoh politik lain seperti Prabowo Subianto sebanyak 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, dan Hatta Rajasa 2,2%.
Dalam survei yang sama, Jokowi juga menempati posisi pertama sebagai pejabat negara yang paling populer dengan popularitas mencapai 85,9%. Ia mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono sebesar 78,5%, Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5%, Dahlan Iskan 42,6%, Mahfud MD 39,6%, Pramono Edhie Wibowo 20,2%, Djoko Suyanto 15,2%, dan Gita Wirjawan 8,4%.

Sumber :
tempo.co

Agenda Jokowi-Ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan menerima perwakilan PT Intiland dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effend pagi ini. Setelah itu Jokowi akan menghadiri pembukaan gelar batik nusantara di Balai Sidang Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Selanjutnya siang ini Jokowi akan blusukan keliling Jakarta. Belum diketahui kemana Jokowi akan blusukan. Sore harinya seperti biasa Jokowi akan buka bersama warga dan dilanjutkan salat tarawih.
Sementara itu agenda Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak kalah padat. Mulai dari menerima tamu, berkunjung ke World Bank hingga rapat mengatasi kemacetan.
Setelah itu pukul 15.00 WIB, Ahok menggelar rapat membahas para PNS yang kuliah ke luar negeri tanpa izin. Ditutup dengan menghadiri Ramadan Fair di Kantor Dinas Pariwisata dan Budaya.

Sumber :
jakarta.go.id

Yang Muda Pilih Jokowi

Bagaimana suara orang muda tentang pesta demokrasi 2014? Diprediksi, jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Umum 2014 cukup signifikan. Walau pun, hingga kini belum diketahui data eksaknya. Kali ini, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia yang dijumpai wartawan Kompas, Selasa (16/7/2013), mengaku menginginkan wajah baru (Jokowi) sebagai calon pemimpin Negeri ini.
Tokoh baru, dalam kacamata mereka, memberikan harapan perubahan.
"Belum ada yang pantas, wajahnya itu-itu lagi," ujar Joshua, mahasiswa Ilmu Hukum UI.
Hal yang sama diungkapkan oleh Pipit, mahasiswi UI jurusan Ilmu Manajemen. Dia memilih Jokowi sebagai tokoh baru yang dinilainya dapat membawa perubahan. Akan tetapi, menurutnya, pencalonan presiden seharusnya tak hanya melalui partai politik, tetapi juga dibuka saluran lewat jalur independen.
"Saya pengen presiden jangan dari partai. Kalau dari partai susah, pasti mentingin partainya dulu. Kalo bisa dari luar partai juga bisa mencalonkan diri," ujar Pipit.
Sementara itu, mahasiswi lainnya, Siti dan Ravita, juga mengharapkan adanya regenerasi kepemimpinan. Menurut mereka, regenerasi dilakukan bukan karena tokoh lama tidak baik, namun karena tokoh baru seperti Jokowi dapat membawa perubahan yang lebih segar dan positif.
"Buat calonnya harus yang lebih baik, harus ada regenerasi. Jadi yang maju itu-itu lagi. Nanti pasti banyak inovasi baru kalau memberikan kesempatan yang lebih muda," kata Siti dan Ravita, mahasiswi UI jurusan Ilmu Sejarah ini.

Sumber :
kompas.com

Ketua Umum Dulu, Baru Presiden

Berbagai hasil survei menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berada di posisi teratas sebagai capres potensial. Sebelum maju menjadi capres, Jokowi sebaiknya menjadi ketua umum PDIP terlebih dahulu.
"Saya kira kalau Jokowi mau serius mencalonkan diri sebagai Presiden, Jokowi harus menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dulu," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, Rabu (17/7/2013).
Arya mengatakan memang saat ini tidak mungkin bagi Jokowi menjadi Ketum PDIP karena Megawati masih sangat kuat di internal partai. Kecuali Megawati mau lengser dan menyerahkan kepemimpinan partai kepada Jokowi.
"Saat yang tepat bagi Jokowi untuk maju sebagai calon presiden bukanlah di Pilpres 2014 tapi di 2019 nanti, yaitu saat Jokowi sudah menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan," ungkapnya.
Menurut Arya, Jokowi harus diuji dulu skill dan kepemimpinannya mengelola ibukota dan mengelola partai. Sebab, sejarah kepemimpinan nasional Indonesia diisi dengan sejarah petinggi partai.
"Hampir semua presiden sejak Soekarno hingga SBY mengisi posisi kunci di partai politik. Jadi Jokowi harus diuji dulu apakah berhasil memimpin partai atau tidak," tuturnya.
Dengan menjadi ketua umum, lanjut Arya, Jokowi bisa dengan mudah mengendalikan partai, memperkuat organisasi partai, memodernisasi partai serta membesarkan partai. Terobosan-terobosan tersebut bisa membuat PDIP menang dalam dua pemilu 2019 dan 2024.
"PDIP pasca Megawati saya kira harus diisi oleh darah-darah segar. Duet Jokowi dan Prananda Prabowo saya kira menarik. Prananda menguasai masalah kebijakan. Sementara Puan bisa diplot sebagai calon Ketua DPR," tandasnya.
Namun seperti diketahui, Jokowi hingga saat ini belum pernah menyatakan ingin maju bertarung di Pilpres 2014. Saat ditanya soal kemungkinan dirinya maju, Jokowi menjawab sekenanya. Mulai dari "nggak mikir" sampai dengan "tanya Bu Mega".

Sumber :
detik.com