DPRD Tagih Amdal MRT ke Jokowi

Panitia Khusus (Pansus) MRT DPRD DKI Jakarta akan memanggil kembali Pemprov DKI Jakarta dan Dirut MRT minggu depan untuk mempertanyakan persoalan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan analisa kelayakan MRT.
"Minggu depan akan kita panggil untuk bahas soal Amdal, Analisa atas tambahan kelayakan, resiko, portofolio," ujar Ketua Pansus MRT Triwisaksana (Sani) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan laporan Amdal yang dikemukakan oleh Dirut PT MRT Dono Boestami setiap 3 bulan sekali seharusnya dilakukan saat proyek berjalan. Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum berjalan tetapi hanya seremonial di bundaran HI oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei lalu.
"Laporan soal Amdal itu dalam aturan dilaksanakan kalau proyek sudah jalan. Ini mana, saya denger cuma di HI waktu itu pukul-pukul gong segala," sindirnya.
Sedangkan, analisa kelayakan, risiko, portofolio perlu dibahas karena harus meminta persetujuan DPRD. Hal ini terkait tambahan pinjaman Rp 7,5 triliun ke Jepang.
"DPRD minta analisis mutakhir yang terkait dengan itu karena sifatnya utang karena dibayar dengan APBD juga," jelasnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan total biaya pembangunan MRT sebesar 135 miliar yen atau Rp 13 Triliun untuk tahap 1 yakni Lebak Bulus hingga HI. Kesepakatan melalui loan agreement dengan JICA sebesar Rp50 miliar yen atau Rp 5 Triliun. Sehingga, dalam Loan agreement baru sebesar Rp 75 miliar yen atau Rp 7,5 triliun.
"Gubernur berdasarkan Bappenas minta persetujuan DPRD untuk tambahan karena utang yang 51 persennya dibayar DKI. Sedangkan, Dana pendamping 10 persen diambil dari APBD," ungkapnya.
Sementara itu, Dirut PT MRT Dono Boestami mengaku Amdal sudah ada hanya tinggal disampaikan ke DPRD. Ia menyatakan seharusnya tidak ada perubahan Amdal.
"Seharusnya sih enggak ada. Karena itu sudah sampai bundaran HI. Yang mengurus amdal juga kan pemprov jadi seharusnya enggak ada masalah," ucap Dono.

Sumber :
merdeka.com

Asosiasi PKL: Jokowi Jangan Beda Setelah Jadi Gubernur

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tidak menganaktirikan pedagang kaki lima (PKL). APKLI berharap Jokowi komitmen dengan janjinya saat mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di DKI.
"Jangan berbeda ketika kampanye dan setelah jadi. Pak Jokowi jangan jadikan PKL ini prioritas nomer 10," kata Ketua APKLI Hoiza Siregar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2013).
"Dulu saya yang bawa Jokowi. Sekarang saya dicegat terus sama anggota-anggota, mana janji Jokowi," ujarnya lagi.
APKLI khawatir rencana relokasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal berdampak besar pada penurunan omzet pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang. APKLI khawatir para pedagang akan kehilangan pelanggan mereka.
Hal itu berkaca dari pengalaman relokasi 2005, pedagang mengalami penurunan omzet secara tajam. Menurut Hoiza, di Blok G sangat sepi pembeli. Sehingga pada saat itu pedagang memilih kembali melantai memadati badan jalan Pasar Tanah Abang.
Hoiza menegaskan pihaknya sepakat dan mendukung rencana Jokowi-Basuki menata kota. Hanya saja, dia meminta solusi yang ditawarkan harus solutif. Artinya, tempat baru PKL kelak harus mudah dijangkau pembeli.
"Apa mereka (pedagang) harus nunggu pembeli? Jadi maksudnya, kita mengharapkan mereka (Pemprov) memfasilitasi tempat yang ada pembeli," jelas Hoiza.
APKLI khawatir lagu lama bakal diputar kembali. Setiap kali ada relokasi, pedagang selalu kembali berjualan di lokasi lama.
"Berarti di sana tidak ada pembeli. Pembeli kita sukanya belanja di jalan. Enam puluh persen masyarakat kita ini senangnya membeli di kaki lima, mereka ini yang penghasilannya Rp 3 juta ke bawah," lanjut Hoiza.
Selain lokasi yang mudah diakses pembeli, APKLI berharap Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pendampingan. Hoiza melihat pedagang perlu diberi pengetahuan bagaimana berjualan yang baik.
"Harus ada pendampingan. Bagaimana menjaga kebersihan dan keamanan. Supaya dia tidak kembali (ke jalan) lagi. Kenapa? Karena tempat (baru) ini berbeda dari yang sebelumnya (di jalanan)," tutur Hoiza.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tarik PNS di Dinas Jaga PTSP di Tiap Pemkot

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di DKI Jakarta yakni dengan menempatkan pegawai negeri sipil dinas tertentu di setiap PTSP pemerintah kota.
"Ada beberapa dinas yang petugasnya ditarik ke sini. Ada P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan), Dinas UKMKMP (Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan), Dinas Sosial Jakarta, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata," ujar Jokowi saat menyidak PTSP di Pemkot Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013).
Saat ini, ia mengaku belum menerapkan PTSP di pemerintahannya. Pasalnya, pihaknya masih merancang peraturan daerah untuk menaungi PTSP. Namun, Jokowi telah menunjuk Jakarta Timur sebagai pilot proyek PTSP untuk mengurus izin terkait usaha sekaligus izin terkait pembangunan.
Berdasarkan sidaknya, Selasa menjelang sore ini, Jokowi mengaku puas dengan infrastruktur dan pelayanannya. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi administrasi.
"Namanya satu atap, satu pintu, izin-izin yang ada di dinas diserahkan ke sini kewenangannya supaya prosesnya jadi cepat," tuturnya.
Jokowi mengaku hanya kurang puas sedikit soal teknologi informasi PTSP di sana. Menurutnya, harus ada alat yang bisa digunakan masyarakat untuk mengakses syarat dan mekanisme PTSP.
"Berapa biaya yang dikeluarkan, syaratnya apa saja, berapa hari selesainya semua harus tercantum secara terbuka sehingga semua orang bisa komplain kalau melebihi itu, alatnya harus jelas," ujar politisi PDI- Perjuangan tersebut.
Sekadar gambaran, pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya bukan barang baru di dunia investasi di Indonesia. DKI menjadi pencetus pembuatan lembaga ini tahun 2007 lalu sebagai tindak lanjut UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan kebijakan Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang RPJMD, Perpres 27/2009, dan ditindaklanjuti Perka BKPM No 12 Tahun 2009.
Keunggulan proses satu pintu itu ialah cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, ada kepastian hukum, dan pelayanan profesional. Pemprov DKI menjadikan Jakarta Timur sebagai pemerintah kota yang menerapkan PTSP itu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sidak di Kantor Pelayanan Wali Kota Jakarta Timur

Menjelang sore hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Wali Kota Jakarta Timur. Jokowi ingin melihat langsung kinerja pegawai di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Mantan Wali Kota Solo ini tiba di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jl DR Sumarno, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013) tepat pukul 15.00 WIB.
Kantor Wali Kota tersebut mulai sepi. Bahkan tulisan 'buka', tanda beroperasinya tempat pelayanan tersebut dalam posisi keadaan dibalik alias 'tutup'.
Beberapa pegawai yang mengenakan seragam berwarna ungu tersebut terkejut dengan kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu.
Jokowi yang didampingi Kepala PTSP Jakarta Timur Khusnul Khatimah dan Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto langsung meminta pegawai di ruang PTSP tersebut untuk menunjukkan berkas-berkas pelayanan.
"Ini coba lihat dokumennya. Ini dokumen apa?" kata Jokowi.
"Siap Pak. Ini dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)," ujar salah seorang pegawai.
Jokowi membawa berkas tersebut untuk dilihat-lihat. Jokowi juga menyempatkan diri untuk masuk ke dalam ruang lewat pintu belakang.
Khusnul Khatimah semangat menjelaskan tentang kinerja pelayanan satu pintu yang khusus menangani masalah perizinan usaha dan bangunan.
Jokowi lantas menuju ke alat penilaian kepuasan pelayanan satu pintu. Sarjana Kehutanan UGM ini kemudian memencet tombol 'Tidak Baik' pada kolom Persyaratan Pelayanan dan 'Kurang Baik' pada kolom Kedisiplinan Petugas Pelayanan.
Sekitar 10 menit berkeliling, Jokowi kemudian mengajak Khusnul Khatimah dan Krisdianto masuk ke dalam ruang Kepala PTSP dan Tata Usaha Wali Kota Jakarta Timur. Mereka bertiga melakukan pertemuan secara tertutup.

Sumber :
detik.com

Menanti Janji Jokowi di Petogogan

Warga RW 05 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masih menunggu realisasi pembangunan kampung deret di kawasan tersebut. Warga tak mendapatkan informasi jelas tentang rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Kapan mulainya ya, kayak digantungin, nih. Jokowi belum ada kasih kabar lagi, katanya. Soalnya kemarin awalnya mau dibangun bulan kemarin," kata salah satu warga, Netty, saat dijumpai Kompas.com, Selasa (16/7/2013).
Ibu dua anak itu merasa sangat gembira apabila nantinya kampung deret jadi dibangun di tempat tinggalnya. Hal itu karena dia bisa memperoleh rumah yang layak huni, apalagi pembangunan kampung deret dibiayai oleh pemerintah daerah.
Alsadad Rudi Pemukiman warga di RW 05, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2013). Di kawasan ini, nantinya akan dibangun Kampung Deret sesuai rencana Jokowi.
Jika proses pembangunan telah dimulai, Netty dan keluarganya berencana tinggal sementara waktu di rumah sanak saudaranya di Kebagusan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Kita kan kurang mampu, senang pastinya kalau dibikinin rumah," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua RW 05 Zen Bisri mengakui bahwa sampai sekarang pembangunan kampung deret di Petogogan baru sebatas rencana. Ia mengatakan, baik Jokowi maupun para konsultan pembangunan baru memberikan sosialisasi mengenai konsep kampung deret di lokasi tersebut.
"Gambar-gambar dari konsultan sudah dilihatkan dan setiap pemilik rumah sudah didatangi. Masyarakat menyambut baik," katanya.
Seperti warga lain, sampai saat ini Zen juga belum mengetahui kabar pasti tentang dimulainya pembangunan kampung deret Petogogan. Dia telah dua kali mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan bertemu dengan Asisten Wali Kota Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tri Wahyuning Diah.
"Sekitar 10 Juni ke sana, saya nanya ke Wali Kota, masih nunggu Pergub (Peraturan Gubernur). Katanya waktu itu dua minggu lagi (akan keluar). Sampai sekarang belum ada informasi lagi. Berita burung habis Lebaran, berita burung awal November," ujarnya.
Sejauh ini, kata Zen, yang diketahui oleh warga baru sebatas fisik bangunan. Bangunan rumah nantinya akan dibangun berderet dengan ukuran 3x6 meter hingga 3x8 meter. Namun, mengenai relokasi warga selama pembangunan, Zen sama sekali belum tahu. Dia hanya menduga kemungkinan relokasi diserahkan ke tiap warga.
"Pas ditanya relokasinya, sampai saat ini belum ada informasi. Makanya mungkin akan tanggung jawab masing-masing," kata Zen.
Pembangunan kampung deret di Kelurahan Petogogan akan dilakukan di dua RW, yaitu RW 03 dan RW 05. Dua RW tersebut merupakan kawasan kumuh yang memang telah didata untuk dijadikan kampung hijau dengan infrastruktur tertata.
Kampung deret di Petogogan menjadi salah satu dari 36 wilayah yang akan ditata di seluruh DKI Jakarta tahun ini. Pada awal Mei lalu, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan kampung deret di Petogogan itu telah disetujui oleh 262 kepala keluarga atau sekitar 900 warga. Pembangunannya dimulai Juni 2013.

Sumber :
kompas.com

Lagi, Gerindra Akan Usung Jokowi Jadi Capres 2019

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, orang yang paling bangga dan bahagia ketika berbagai hasil survei menempatkan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu dalam posisi teratas adalah Prabowo Subianto.
"Yang paling bangga Jokowi tinggi di survei, ya pak Prabowo," kata Martin Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Martin mengatakan, kebanggaan Prabowo beralasan. Karena dia yang membuat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan memiliki popularitas tak tertandingi.
"Karena kemarin (pada pencalonan gubernur Jakarta 2012) kan Pak Prabowo yang meminta Bu Mega (Megawati) untuk mengusung Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
Martin mengungkapkan agenda lain yang dipersiapkan untuk Jokowi adalah menggantikan Prabowo sebagai presiden periode 2019-2024. "Jokowi disiapkan oleh kami (Gerindra) untuk jadi calon presiden. Tapi bukan 2014, melainkan 2019," kata Martin.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi Pertanyakan Keberhasilan Operasi Yustisi Selama Ini

Operasi yustisi telah menjadi agenda rutin yang dilakukan Pemprov DKI setelah Lebaran. Namun, di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) operasi yustisi tak akan digelar.
Sebab, Jokowi menilai operasi yustisi tak efektif untuk mencegah urbanisasi ke Ibu Kota. "Saya tanya, operasi yustisi sudah diadakan beberapa puluh tahun? Penduduk tambah atau tidak? Karena memang belum ketemu jurus yang lain. Kalau ketemu jurus lain, nanti akan kita sampaikan," ucap Jokowi di Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Lantas apa yang akan dilakukan Jokowi untuk mengerem kedatangan penduduk daerah ke Jakarta pasca-Lebaran? Jokowi mengaku akan mengajak para pemudik agar saat kembali ke Jakarta tidak membawa saudara dan kerabatnya.
"Nyatanya kan juga tambah-tambah. Ini baru dalam proses. Jurus imbauannya seperti apa nanti akan kita umumkan," jelasnya.
Alternatif lain yang akan dicoba Jokowi yakni kampanye besar-besaran. Selain itu ada juga kemungkinan sistem kependudukan akan diatur untuk menghambat penambahan pendatang ke Jakarta.
"Kalau operasi yustisi saat Lebaran kembali dari mudik. Tapi pas kembalinya saat itu, apa bedanya? Hanya seminggu dua minggu saja. Yang setahun? Ya kan?," ungkapnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Imbau Pemudik Tidak Bawa Sanak Saudara ke Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjuang keras menekan lonjakan pendatang baru ke Ibukota setelah Lebaran. Salah satunya, Jokowi bakal mensosialisasikan agar pemudik tidak membawa serta sanak saudara ke Jakarta.
"Kita akan ajak (sosialisasi) secara besar-besaran kepada seluruh pemudik. Kita mengajak agar mereka tidak membawa saudara-saudaranya, nambahin penduduk Jakarta," ujar Jokowi usai menghadiri acara 'Silaturrahmi dengan Zakat' di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Jokowi juga tetap akan melakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK). Namun operasi tersebut dianggap belum maksimal. Dia pun berencana akan menerapkan cara lain untuk menekan lonjakan jumlah penduduk di Jakarta.
"Operasi yustisi itu sudah diadakan berapa puluh tahun. Nah, jumlah penduduk tetap nambah atau ndak? Ada alternatif yang lain akan kita coba. Entah kampanye atau imabauan besar-besaran atau sistem kependudukannya kita ubah agar tidak menghambat kependudukan Jakarta," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Capres Terunggul Di Internal PDIP

Lembaga Survei Nasional (LSN) melakukan survei terkait dukungan pencapresan di internal PDIP. Hasilnya, 68,1% responden lebih mengunggulkan pencapresan Joko Widodo (Jokowi) ketimbang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi lebih diunggulkan publik untuk menjadi capres PDI Perjuangan pada Pilpres 2014 nanti dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri. Sebanyak 68,1% responden menghendaki Jokowi menjadi capres PDI Perjuangan, sementara yang menghendaki Megawati hanya 14,9%," kata Peneliti LSN Dipa Pradipta dalam Pemaparan hasil survei di Hotel Grand Menteng, Jalan Pramuka, Jaktim, Selasa (16/7/2013).
Survei LSN itu dilakukan tanggal 1-10 Mei 2013 di 33 propinsi seluruh Indonesia. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia minimal telah berusia 17 tahun.
Jumlah sampel 1.230 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laku dan 50 persen perempuan.

Berikut hasil survei tingkat dukungan pengusungan capres dari internal PDIP berdasarkan survei LSN:

1. Joko Widodo: 68,1%.
2. Megawati Soekarnoputri: 14,9%.
3. Puan Maharani: 1,5%.
4. Rano Karno: 1,4%.
5. Rieke Diah Pitaloka: 1,4%.
6. Ganjar Pranowo: 1,1%.
7. Pramono Anung: 1,1%.
8. Budiman Sudjatmiko: 0,9%.
9. Maruarar Sirait: 0,4%.
10. Tjahjo Kumolo: 0,2%.

Sumber :
detik.com

Hapus OYK, Jokowi Cari Cara Menekan Urbanisasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) seusai hari raya Idul Fitri tidak akan efektif menekan jumlah pendatang baru di Ibu Kota. Jokowi masih mencari cara untuk mendapatkan langkah efektif agar tidak terjadi ledakan penduduk di Jakarta.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun ini, tidak akan ada lagi OYK seusai Lebaran. Ia menilai, OYK tidak efektif membendung laju urbanisasi. Menurutnya, OYK hanya dapat menekan jumlah pendatang pada saat Lebaran, tetapi tidak sepanjang tahun.
"Kita hitung memang tidak efektif. Nyatanya kan (pendatang) tambah-tambah juga," kata Jokowi di acara penyerahan zakat yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) di Istora Senayan, Selasa (16/7/2013).
Jokowi mengatakan, sampai sekarang, ia belum mendapat jurus jitu untuk menekan jumlah warga pendatang tersebut. Namun, ia telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk mencari langkah-langkah yang efektif guna menekan warga pendatang.
"Kita akan ajak besar-besaran kepada seluruh pemudik agar mereka tidak membawa saudara-saudaranya untuk nambahin penduduk Jakarta, atau mungkin nanti sistem kependudukannya yang kita atur untuk memberikan hambatan agar tak ke Jakarta," katanya.
Berdasarkan Disdukcapil, sejak 2003, pendatang baru ke Jakarta seusai Lebaran terus menurun. Pada 2003, jumlah pendatang di Jakarta mencapai 204.830 orang. Pada 2004, jumlahnya turun menjadi 190.356 orang dan turun lagi menjadi 180.767 orang pada tahun berikutnya.
Pada 2006, jumlah kaum urban setelah Lebaran melorot lagi menjadi 124.427 orang, lalu 109.617 orang, dan 88.473 orang pada tahun-tahun selanjutnya. Jumlahnya kembali menurun pada 2009, yakni 69.554 orang dan merosot lagi menjadi sekitar 60.000 pada 2010. Pada 2011, jumlah pendatang baru hanya 51.875 orang.

Sumber :
kompas.com 

Agar Menang Pilpres 2014, Wajib Hukumnya Gandeng Jokowi

Siapapun calon presiden akan maju pada pemilihan tahun depan masih kalah pamor ketimbang pendatang baru, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hukumnya wajib gandeng Jokowi untuk menang piulpres 2014 yang akan datang. Elektabilitas Jokowi selalu di posisi teratas dalam pelbagai hasil jajak pendapat. Jika Aburizal Bakrie ingin mulus menghuni Istana Negara, dia mesti menggandeng Jokowi sebagai wakil presiden.
Bahkan diprediksi, duet Ical-Jokowi bisa meraup sokongan 36 persen. Jika ARB dan Joko Widodo bersanding, dua pasangan baru itu mengalahkan alumni pilpres 2009, kata Adjie Alfaraby, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) saat berbincang dengan merdeka.com di kantornya, bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat dua pekan lalu.
Dari hasil risetnya selama dua tahun belakangan, kata dia, Ical menang tipis bersaing dengan calon presiden dari PDIP Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subianto dari Partai Gerinda akan memiliki kemenangan yang tipis. Dia menambahkan masyarakat cenderung bosan dengan Megawati dan Prabowo karena sudah pernah menjadi kandidat.
Kalau ingin menang, Ical harus punya pendamping memiliki basis suara di Pulau Jawa, ujar Alfaraby. Seperti Muhammad Jusuf Kalla, menurut dia, Ical memiliki dukungan kuat di Pulau Sumatera.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan Rapat Pimpinan Nasional ketiga Golkar Juni tahun lalu juga memberi kewenangan kepada Ical buat menunjuk calon wakilnya. Namun kader juga berhak memberi pandangan soal siapa yang pantas.
Dari beberapa nama telah masuk, Jokowi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi sasaran. Yang jelas cawapres nanti bisa mengangkat elektabilitas calon ini," ujar Tantowi. "Artinya cawapres bukan saja sebagai istri tapi juga sebagai penambah suara."
Jika yang dibidik menolak lamaran, Tantowi mengklaim Ical tetap siap bertarung.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Cari 'Jurus' Lain Cegah Lonjakan Penduduk Jakarta Pasca Lebaran

Pasca arus balik mudik lebaran mendatang Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK). Namun karena tak efektif menekan masuknya pendatang baru ke Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu ada jurus-jurus selain yustisi.
"Operasi yustisi itu sudah diadakan beberapa puluh tahun, jumlah penduduk tetap nambah atau ndak?" ujar Jokowi usai menghadiri 'Silaturrahmi dengan Zakat' di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Namun bukan karena kurang efektif lantas OYK akan ditiadakannya. Hanya akan dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya agar lebih bisa menekan lonjakan jumlah penduduk Jakarta usai lebaran.
"Ini yang mau kita cari jurus lainnya. Kalau itu terbukti efektif, akan kita pakai," katanya.
Beberapa alternatifnya, terang Jokowi, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada warga untuk tidak membawa sanak saudara bermukim di Jakarta, dan merubah sistem kependudukan DKI Jakarta.
"Ada alternatif yang lain akan kita coba. Entah kampanye atau imabauan besar-besaran atau sistem kependudukannya kita ubah agar tidak menghambat kependudukan Jakarta," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Makna di Balik Statement Prabowo Tentang Jokowi

Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang Joko Widodo (Jokowi) dapat dimaknai sebagai sebuah pesan khusus yang ditujukan kepada mantan Wali Kota Surakarta itu serta publik pada umumnya.
Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya memiliki hubungan baik dan berjasa besar bagi Jokowi hingga sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Pernyataan Prabowo bahwa dirinya yang membawa Jokowi ke Jakarta dan meminta Ibu Mega mencalonkan dalam Pilkada DKI dapat dimaknai bahwa Prabowo memiliki hubungan baik dan berjasa untuk Jokowi. Saya kira pesan politik yang disampaikan Prabowo mengarah ke sana,” ujar Direktur  Political Communication Institute Dr. Heri Budianto di Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Menurut Heri, hal ini merupakan bagian dari strategi komunikasi politik Prabowo yang ingin publik tahu bahwa Jokowi bisa sukses seperti sekarang tak lepas dari jasanya juga. Selain disampaikan kepada publik, pesan juga disampaikan kepada Jokowi. “Ini cara jitu yang dilakukan Prabowo untuk meraih simpati publik,” imbuhnya.
Pesan di atas diduga kuat sengaja dikirim oleh Prabowo lantaran popularitas Gubernur DKI itu meroket dalam sejumlah survei calon presiden. Secara tidak langsung, sinyal ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk ketertarikan Gerindra untuk menyandingkan Jokowi dengan Prabowo pada Pemilu 2014.
“Ditengah popularitas Jokowi yang selalu teratas dalam semua survei juga memikat Gerindra untuk mengajak Jokowi berpasangan dengan Prabowo,” ulas dosen Universitas Mencu Buana Jakarta tersebut.
Dalam sebuah kesempatan di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (15/7/2013), Prabowo mengemukakan kisah dirinya dan Jokowi. "Saya yang membawa Jokowi dari Surakarta, saya yang minta ke PDI Perjuangan dan Ibu Mega, tentunya yang terbaik. Dia orang baik," kata Prabowo.
Kendati demikian, hingga kini Prabowo yang dapat dipastikan akan menjadi kontestan Pemilu 2014 belum secara gamblang memilih pendampingnya. Bagi dia, yang terpenting saat ini berusaha sekuat mungkin untuk memenangkan Gerindra, sehingga bisa mengusung capres sendiri. "Kalau tidak, maka kita koalisi dengan partai lain," tegasnya.

Sumber :
okezone.com

Buang Jokowi, Survei LSN Memastikan Kemenangan Prabowo

Lembaga Suvei Nasional (LSN) menggelar survei mengenai elektabilitas calon presiden dari stuktur partai. Hasilnya Prabowo Subianto unggul di urutan capres pertama di atas Aburizal Bakrie, Wiranto dan capres lainnya.
"Prabowo Subianto merupakan capres struktural dengan elektabilitas tertinggi (27%) disusul ARB (16,3%) dan Wiranto (13,2%)," kata peneliti LSN Dipa Pradipta dalam pemaparan hasil survei di Hotel Grand Menteng, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013).
Survei itu dilakukan pada tanggal 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia minimal telah berusia 17 tahun. Tak seperti survei-survei capres lain, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak dimasukkan di survei, alasannya karena Jokowi tak masuk struktur partai.
Jumlah sampel 1.230 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laku dan 50 persen perempuan.
"Hasil survei ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif berupa media analisis dari sejumlah surat kabar nasional dan daerah," ucapnya.

Berikut hasil survei elektabilitas capres berdasarkan Lembaga Survei Nasional:

1. Prabowo Subianto (22,7%).
2. Aburizal Bakrie (16,3%).
3. Wiranto (13,2%).
4. Megawati (13%).
5. Hatta Rajasa (5,2%).
6. Yusril Ihza Mahendra (5,1%).
7. Surya Paloh (4,6%).
8. Sutiyoso (1,9%).
9. Anis Matta (1,7%).
10. Marzuki Alie (1,7%).
11. Suryadarma Ali (1,5%).
12. Muhaimin Iskandar (1,2%).
13. Undecided (11,9%)

Sumber :
detik.com

Bukan Sukowi Tapi Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara pembagian zakat dalam rangka peduli pada bulan Ramadhan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013). Acara tersebut diwarnai kejadian lucu yang membuat ratusan pengunjung yang hadir tertawa terbahak-bahak.
Kejadian itu bermula ketika Jokowi hendak memberikan sambutan dalam acara yang diselenggarakan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (Bazis). Alih-alih memberikan sambutan, Jokowi justru mengadakan kuis bagi seluruh orang yang hadir di acara tersebut.
"Siang ini saya tidak ingin beri sambutan, tapi saya ingin memberi hadiah, yang bisa menjawab pertanyaan saya, besok siang ditukar sepeda di Balaikota," ujar Jokowi di awal sambutannya.
Kuis yang dipandu komedian Cak Lontong dan Ustazah Lulu itu semula berjalan tertib. Tujuh orang yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, serta siswa SMA tampak bergantian naik ke atas panggung. Seluruhnya berhasil menjawab pertanyaan dari Jokowi.
Jokowi kemudian membuka sesi kuis kedua. Ia meminta agar kuis tersebut diikuti oleh anak-anak saja. Tanpa diduga, belasan anak-anak pun berlarian ke atas panggung acara. Orang se-Istora pun tertawa terbahak-bahak melihat situasi itu.
"Loh, loh, saya kan sudah bilang, Pak. Ini jadi banyak loh, tolong pertimbangkan lagi," ujar Cak Lontong kepada Jokowi yang hanya tertawa.
Begitu antusiasnya, ada dua anak kecil yang masih mengenakan seragam SD tiba-tiba berlari ke atas panggung meski sesi telah ditutup. Situasi tersebut membuat suasana di Istora Senayan, layaknya pertunjukan komedi.
Setelah memberikan pertanyaan ke beberapa anak kecil, Jokowi kemudian menunjuk satu anak yang paling kecil umurnya untuk menjawab pertanyaannya. Jokowi sempat kebingungan, apa pertanyaan yang tepat untuk anak kecil itu.
"Gini saja deh, siapa nama saya," tanya Jokowi. Setelah sempat berpikir beberapa waktu, spontan anak tersebut menyebut, "Sukowi."
Untuk kesekian kalinya, ratusan orang di dalam Istora Senayan tersebut tertawa terbahak-bahak, termasuk Jokowi sendiri. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi.
Hingga pukul 11.50 WIB, acara tersebut masih berlangsung. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah. Dalam acara tersebut juga diumumkan besaran zakat tahun 2012 yang akan disalurkan pada tahun ini sebesar Rp 81.453.310.876. Jumlah ini naik sekitar 20,46 persen dibanding tahun lalu.

Sumber :
kompas.com

Gerindra Coba Ingatkan Jokowi Tentang Jasa Prabowo

Partai Gerindra mengaku cukup senang dengan sering disebutnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu berada dalam posisi teratas dalam survei calon presiden (capres).
Pasalnya, meskipun Jokowi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, namun Partai Gerindra mengklaim bahwa Prabowo Subianto lah yang dulunya paling getol mengusung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta.
"Yang paling bangga Jokowi tinggi di survei ya Pak Prabowo. Karena kemarin kan Pak Prabowo bilang beliau yang meminta Bu Mega untuk mengusung Jokowi," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Martin Hutabarat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Bahkan, Martin menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti. "Dan Jokowi disiapkan oleh kami untuk jadi capres. Tapi bukan di 2014, tapi di 2019," tegas Anggota Komisi III DPR ini.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Bagi-bagi Sepeda di Istora

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara dari Badan Amil Zakat (Bazis) di Istora Senayan Jakarta, Senin (16/7/2013). Joko Widodo yang mengenakan kemeja putih langsung disambut oleh tepuk tangan riuh dari peserta yang kebanyakan adalah siswa.
Jokowi kemudian duduk di sebelah Kepala Bazis, Ali Abdullah. Kedatangan Jokowi ke acara ini adalah untuk menerima Zakat Infaq dan Shodaqoh dari pejabat lingkungan pemprov DKI untuk kemudian diserahkan kepada Bazis.
Pada acara yang berjudul "Peduli Ramadhan 1434 H" ini, Jokowi juga akan memberikan penghargaan kepada Petugas Operasional (PO) Bazis yang berprestasi meliputi Bazis Kota Administratif, Bazis Kecamatan, Bazis Kelurahan, Bazis Unit Satuan Kerja dan Bank Mitra yaitu Bank BCA, Bank Niaga dan Bank Syariah Mandiri.
''Saya ada sebuah kartu nama. Nanti atau besok bisa ditukar sepeda ,'' kata Jokowi di panggung.
Dalam acara ini, ada beberapa pertanyaan yang dibacakan langsung oleh Jokowi. Acara bagi-bagi hadiah tersebut disambut meriah oleh para pengunjung. Tidak hanya anak-anak kecil dan remaja, ibu-ibu pun tak mau kalah ikut menjawab pertanyaan.
Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Bazis) Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan acara Peduli Ramadhan 1434 H, dengan tema ''Jalin Silaturrahmi dengan Zakat'' di Istora Senayan. Acara ini merupakan kegiatan kegiatan tahunan selama bulan puasa.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Mantap Jadi Capres, Pas Jadi Cawapres

Fenomena Joko Widodo (Jokowi) belum juga pudar. Pasca kemenangan di Pilgub DKI Jakarta, elektabilitas Jokowi terus naik, kini Jokowi masuk tangga capres dan cawapres paling potensial.
Setidaknya berdasarkan telesurvei yang digelar oleh Indonesia Research Centre (IRC), elektabilitas Jokowi di atas angin. Sebagai capres Jokowi meraih elektabilitas 32% dukungan responden jauh di atas capres lain seperti Prabowo Subianto, Wiranto, bahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sebagian besar publik memilih Jokowi (32 persen) sebagai presiden," kata peneliti IRC Agus Sudibyo dalam pernyataanya, Senin (15/7/2013) malam.
Populasi survei adalah pemilik telepon di 11 kota besar di Indonesia (Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang, Lampung, Semarang, Samarinda dan Tangerang). Survei dilaksanakan pada tanggal 8 - 11 Juli 2013 dengan jumlah sampel sejumlah 794 responden yang dipilih secara acak dari buku telepon residensial terbaru terbitan Telkom. Margin of error survei tersebut diperkirakan 3,48% pada tingkat kepercayaan 95%.
Namun sampai saat ini umumnya masyarakat belum bisa menentukan pasangan mana yang potensial untuk mendampingi Jokowi. Wajar saja, karena sampai saat ini PDIP belum memutuskan akan mencapreskan Jokowi, meskipun elektabilitasnya terus naik.
"Pada umumnya masyarakat belum bisa menentukan pasangan mana yang potensial untuk mendampingi Jokowi, Prabowo Wiranto, atau pun Aburizal Bakrie," katanya.
Namun demikian ada sebagian masyarakat yang menyebutkan Jokowi cocok disandingkan dengan Dahlan Iskan (13,9%), Ahok (11,9%), Hary Tanoe (5,7%) dan Mahfud MD (2,6%).
Jokowi pun dianggap sebagai tokoh yang paling pas menjadi cawapres bagi para capres potensial yang sudah muncul ke permukaan. Mungkin bisa dikatakan bak iklan minuman botol, siapapun capresnya, Jokowi cawapresnya.
Jokowi dianggap cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo oleh 20,4% responden, cawapres pendamping Wiranto (6%), dan cawapres pendamping Aburizal Bakrie (14,7%).
Memang rumor santer juga Prabowo Subianto sedang meminang Jokowi menjadi cawapresnya. Demikian juga dengan elite Golkar yang terus mewacanakan duet Ical-Jokowi di Pilpres 2014. Lalu apakah fenomena Jokowi akan berlanjut sampai Pilpres 2014? Dalam hal ini masa depan politik Jokowi di 2014 sangat terkait dengan restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber :
detik.com

Jokowi Makin Jauh Ungguli Prabowo, Gerindra: Itu Baru Wacana

Elektabilitas capres Gerindra Prabowo Subianto kalah lagi melawan Joko Widodo (Jokowi). Partai Gerindra tak risau, melihat dinamika survei hanya sekadar wacana belaka.
"Ya seperti biasa, kami melihat survei sebagai indikator saja. Kalau sekarang ini semua masih wacana," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (16/7/2013).
Setidaknya dalam telesurvei yang digelar oleh Indonesia Research Centre (IRC), elektabilitas Jokowi kembali mengungguli Prabowo. Jokowi semakin jauh mengungguli Prabowo dengan raihan 32% suara.
Populasi survei adalah pemilik telepon di 11 kota besar di Indonesia (Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang, Lampung, Semarang, Samarinda dan Tangerang). Survei dilaksanakan pada tanggal 8 - 11 Juli 2013 dengan jumlah sampel sejumlah 794 responden yang dipilih secara acak dari buku telepon residensial terbaru terbitan Telkom. Margin of error survei tersebut diperkirakan 3,48% pada tingkat kepercayaan 95%.
Fadli menuturkan, situasi politik masih sangat dinamis. Pada akhirnya kekuatan capres akan diuji di Pilpres yang sesungguhnya.
"Pada ujungnya setelah pemilu legislatif menentukan konfigurasi sesungguhnya," tegasnya.
Jokowi terus menduduki puncak survei capres 2014. Jokowi yang sampai saat ini selalu mengelak jika ditanya peluang nyapres di 2014 malah semakin tenar dan membabat habis sebuat capres lain yang tersedia.
"Sebagian besar publik memilih Jokowi (32%) sebagai presiden. Setelah Jokowi ada Prabowo (8,2%), Wiranto (6,8%), Megawati (6,1%) yang dipilih sebagai presiden. Sementara Aburizal Bakrie yang secara resmi didaulat oleh Partai Golkar hanya dipilih oleh 3,3%," kata peneliti IRC Agus Sudibyo dalam pernyataanya, Senin (15/7/2013) malam.

Sumber :
detik.com

Jawaban Karet Ala Jokowi

Pada berbagai survei yang diadakan untuk menentukan siapa kandidat yang diminati atau setidaknya cukup dikenal publik untuk Pemilu Presiden 2014, terus saja menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai penghuni Top Hit Survei Capres 2014 memupuskan harapan semua tokoh politik nasional, bahkan yang jauh lebih senior.
Apakah Jokowi menanggapi hasil-hasil survei  ini? Berdasarkan rekaman file pada Jokowi Diary, Jokowi tak pernah sekali pun menyatakan ingin maju menjadi calon Presiden 2014. Sebaliknya, Jokowi pun tak pernah mengatakan tidak ingin maju menjadi calon Presiden 2014.

15 Juli 2013 :
"Tanyakan (pada) yang nyurvei. Saya itu bukan orang ndeso, tapi wajah ndeso. (Saya ini) orang kota. Beda lho, wajah ndeso sama orang ndeso," elak Jokowi menaggapi hasil survei di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

8 Juli 2013 :
"Sudahlah, jangan goda-godain saya, jangan manas-manasi," kata Jokowi usai menghadiri pelantikan Ketua MPR Sidarto Danusubroto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

27 Juni 2013 :
"Hasil survei itu cerminan dari keinginan masyarakat. Tapi kewenangan dan yang memutuskan dari PDIP di ibu ketua umum," kata Jokowi usai makan siang di Rumah Makan Ampera, Jakarta Selatan.
"Saya tidak mau digosok-gosok, digoda-goda, dikompor-kompori masalah itu. Konsentrasi saya masih banjir, rusun, macet, waduk," tegas Jokowi . 

11 Juni 2013 :
"Tolong ditanyakan ke Ibu Ketua Umum, karena beliau yang ada di kongres maupun di rakernas," kata Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

29 Mei 2013 :
"Paling enak sih ya dipasangkan sama istri saya." kata Jokori di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

28 Mei 2013 :
Dari gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jokowi mengatakan :
"Jadi capres? Wong dari dulu nggak pernah mikir lah (soal itu)"
"Deg degan, deg degan, gitu aja dibilang dari dulu nggak pernah mikir kok"
"Kalau saya itu (Pilpres, red) nggak mikir ngurusin KJS aja pusing. Mau di interpelasi, rusun mau di impeachment. Nggak ngurusin polling"

27 Mei 2013 :
Di Bandara Halim Perdanakusuma, Jokowi mengatakan :
"Memang di survei siapa pun ya (tinggi elektabilitas), hahaha. Sombong dikit"
"Ndak lah. Sampai detik ini, enggak mikir ke sana, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh dong saya enggak mikir"

17 Maret 2013 :
"Saya mau fokus nggak mau mikir survei, polling, nggak mau mikir konvensi, nggak mikir capres mencapres. Saya mau kerja urus taman, rusun, MRT dan lain-lain," kata Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

15 Maret 2013 :
"Ya jelas nomor 1," kata Jokowi di sela-sela kunjungan ke Rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

9 Maret 2013 :
“Saya nggak mikir jadi capres, gimana mau jawab tawaran itu, ha-ha-ha’’
Ketika ditanya apakah Jokowi menolak pencapresan, Jokowi menjawab :
"Ah, kan saya sudah bilang tadi nggak mikirin, kok ditolak. Dipikirin saja tidak, jangan dipolitisir lah"
"Sekarang ini lebih penting saya memikirkan DKI Jakarta, seperti mengurus kampung deret, kampung kumuh, penataan sungai Ciliwung, penataan kampung macet, banjir, nomor genap ganjil, monorel, MRT, gitu-gitu saja"

Soal Duet dengan Jokowi, Prabowo Masih "Wait and See"

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah tokoh yang baik dan memiliki elektabilitas tinggi. Namun, dia belum memastikan apakah akan menggandeng Jokowi untuk berduet dengannya dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang.
"Saya tahu Jokowi adalah tokoh yang baik. Siapa yang bawa (mengusung) Jokowi ke Jakarta? Itu atas usul saya. Tapi kita harus lihat hasil Pemilu Legislatif untuk menentukan itu (calon wakil presiden)," kata Prabowo seusai Deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra 2014-2019, Senin (15/7/2013) di Jakarta.
Dia mengatakan, Gerindra akan menentukan mitra koalisinya untuk menentukan calon wakil presiden setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014.
"Kami harus mendapat suara 20 persen dulu baru bisa menentukan sikap kami," Prabowo menegaskan.
Partai Gerindra beberapa kali mendengungkan pengusungan Prabowo sebagai capresnya jika partai itu menang. Namun, hingga sekarang Prabowo belum mendeklarasikan pencalonannya sebagai RI-1. Dia juga belum menetapkan siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Jadi Juru Kampanye Supomo Guntur-Kadir Halid

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulsel bersama DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Makassar berencana akan menghadirkan Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masuk sebagai juru kampanye (jurkam) nasional pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid (SuKa) pada tahapan pelaksanaan kampanye pilkada Makassar 18 September 2013. "Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan dua tokoh nasional itu," kata Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDIP Makassar Harrie Sabrang, Senin (15/7/2013) malam.
Tidak hanya dua tokoh nasional tersebut yang diagendakan menjadi Jurkam SuKa nantinya, Sekjend DPP PDIP Tjahjo Kumolo, anggota DPR RI Rieke Pitaloka juga direncanakan hadir nantinya.
Namun, sebelum kedatangan mereka di masa kampanye nantinya, PDIP ingin menunjukkan kekuatannya jelang pilwali Makassar dengan mendatangkan para politisi pusat tersebut.
Kehadiran mereka untuk menghadiri apel akbar yang digelar di lapangan Hertasning Makassar. Mereka yang bakal hadir 500 pengurus, DPC, DPD dan unsur pengurus teras DPP.
Apel akbar ini kata Harrie rencananya akan dilakukan pekan ketiga Juli. Rombongan para elit PDIP tersebut punya agenda lain di luar apel akbar di Makassar.
"Rombongan DPP ini juga akan ke Parepare mengkampanyekan kader kami yang maju di Pilwali Parepare yakni Syamsul Alam-Darmawangsah," ujarnya.
Menurutnya, dalam kegiatan apel akbar tersebut para tokoh nasional ini akan membakar semangat seluruh kader untuk maksimal bekerja untuk memenangkan usungan PDIP di tiap pilkada yang berlangsung di Sulsel.
"Akan ada kejutan dari PDIP untuk pasangan SuKa," jelas caleg PDIP dapil III, Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea ini.

Sumber :
tribunnews.com

Bambang DH: Nomor 3 adalah Nomor Sakti seperti Jokowi dan Ganjar

Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) yang diusung PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono, mengaku sangat senang dengan nomor urut 3 yang diperolehnya di pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub Jatim oleh KPU, Senin (15/7/2013). Bagi mantan wakil walikota Surabaya ini, nomor urut 3 adalah nomor sakti bagi PDI-P.
"Jokowi (Joko Widodo,  red) dan Ganjar Pranowo berhasil menang dengan nomor urut 3, semoga di Jatim PDI-P juga sukses," katanya, Senin (15/7/2013). Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta, sementara Ganjar adalah gubernur terpilih Jawa Tengah. Keduanya juga diusung PDI Perjuangan.
Bambang berharap, dengan nomor urut 3, dia dan Said Abdullah berhasil melakukan perubahan mendasar di Jatim, khususnya dalam konteks pembangunan demokrasi. "Pilgub Jatim 2008 lalu, Mahkamah Konstitusi mencium adanya kecurangan terstruktur, semoga pilgub tahun ini menjadi bersih dan bebas kecurangan," terangnya.
Dalam pengundian nomor urut kemarin, pasangan petahana yang didukung mayoritas partai parlemen dan non-parlemen Soekarwo-Saifullah Yusuf mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan jalur independen, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat, mendapatkan nomor urut 2.
Sebelumnya, Minggu (14/7/2013), pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman Suryadi Sumawiredja dinyatakan gagal menjadi pasangan kontestan Pilgub Jatim tahun ini. Keputusan itu diambil KPU Jatim dalam pleno yang berakhir voting, Minggu menjelang tengah malam. Pasangan ini gagal berlaga menyusul polemik dukungan ganda dari dua partai non-parlemen, yakni PPNUI dan Partai Kedaulatan.

Sumber :
kompas.com

Lagi-lagi Jokowi Babat Habis Capres Lain

Lagi-lagi Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) babat habis capres lain dengan hasil yang jauh lebih fantastik lagi. Kali ini giliran Indonesia Research Centre (IRC) yang menasbihkan mantan Walikota Solo itu sebagai kandidat terkuat, jauh mengungguli lawan-lawannya.
Survei yang dilakukan IRC dilakukan terhadap pemilik telepon di 11 kota besar di Indonesia (Bandung, DKI Jakarta, Lampung, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang, Samarinda, Semarang, Surabaya dan Tangerang) pada 8-11 Juli 2013. Responden mendapatkan pertanyaan, jika Pemilu dilakukan pada hari ini, siapa kandidat capres yang akan mereka pilih.
"Sebagian besar publik memilih Jokowi (32 persen) sebagai presiden. Setelah Jokowi ada Prabowo (8,2 persen), Wiranto (6,8 persen), Megawati (6,1 persen) yang dipilih sebagai presiden. Sementara Aburizal Bakrie yang secara resmi dikandidatkan oleh Golkar hanya dipilih oleh 3,3 persen masyarakat," kata peneliti IRC Agus Sudibyo dalam pernyataanya, Senin (15/7/2013) malam.
Lantas, IRC juga menanyakan hal lain kepada responden. Jika elektabilitas kandidat presiden dilihat berdasarkan konsitituen masing-masing partai politik, siapa yang mereka pilih?
"Mayoritas konstituen PDIP lebih memilih Jokowi (54,9 persen) daripada Megawati (14,3 persen). Kemudian Gerindra, mayoritas konstituen konsisten akan memilih Prabowo (58 persen). Sementara itu Hanura, sebagian besar konstituen akan memilih Wiranto (44,4 persen) sebagai presiden. Yang menarik adalah konstituten Golkar, suaranya terbelah, dengan kecenderungan lebih memilih Jokowi (26,4 persen) daripada Aburizal Bakrie (20,8 persen)," kata Agus.
Jokowi mampu menyerap konstituen yang lebih luas. Terbukti Jokowi mendapatkan dukungan dengan prosentase yang relatif signifikan, yakni antara 17 persen hingga 37 persen, dari konstituen partai politik lain di luar PDIP.
Sementara itu, IRC juga menemukan fenomena menarik lain yakni terkait naiknya elektabilitas Wiranto pasca deklarasi yang dilakukan. Jika pada survei-survei sebelumnya elektabilitas Wiranto berkisar pada angka 3-4 persen, pada survei yang diselenggarakan IRC kali ini elektabilitas Wiranto mencapai angka 6,8 persen.
"Kenaikan yang cukup signifikan kemungkinan merupakan merupakan efek dari deklarasi capres-cawapres Wiranto-Hary Tanoesoedibjo, 2 Juli 2013. Deklarasi ini merupakan deklarasi capres-cawapres pertama menuju pemilihan presiden tahun 2014 yang sudah tentu mendapatkan perhatian besar dari pers dan publik nasional," kata Agus.
Jumlah responden dalam survei ini adalah 794 orang yang dipilih secara acak dari buku telepon residensial terbaru terbitan Telkom. Dengan jumlah sampel di atas maka margin of error (MoE) lebih dari 3,48 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan pandangan seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber :
detik.com