Politikus PDIP: Luhut Layak Jadi Cawapres Jokowi

Meski sudah mengerucut ke beberapa nama, PDI Perjuangan (PDIP) belum memutuskan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo alias Jokowi di pilpres nanti.
Politikus PDIP Ian Siagian menilai, Jenderal TNI (Purn) Luhut B Panjaitan cocok untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 9 Juli nanti. Ia meminta agar PDIP dapat mempertimbangkan figur wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu.
"Saya kira Luhut Panjaitan layak dipertimbangkan jadi Cawapres Jokowi. Saya pikir yang perlu dipertimbangkan dari militer itu Pak Luhut," kata Ian, di Jakarta, Senin (12/5/2014).

Yudhoyono Main Dua Kaki, Dicurigai Korbankan Peserta Konvensi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Prof Dr Muhammad Budyatna menilai Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono bermain ‘dua kaki’ untuk mengamankan diri dan keluarganya dalam Pilpres 2014  ini. SBY di saat yang sama akan mendukung capres Prabowo Subianto dan capres Joko Widodo.
”SBY akan bermain dua kaki, dia akan ke Prabowo dan juga ke Jokowi. Dia akan  menggunakan partai-partai anggota koalisi yang selama ini loyal kepadanya untuk menyebar di dua kubu tersebut, yakni PAN dan PPP ke Prabowo, sedangkan PKB untuk merapat ke Jokowi.

Demokrat Lelah, Semua Tunggu Sinyal SBY

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai Partai Demokrat (PD) menjelang pemilu presiden (pilpres) 9 Juli mendatang justru terlihat kelelahan. Menurutnya, hal itu sebagai dampak peran sentral Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya lihat, Demokrat dalam kondisi kelelahan. Ini akibat one man show Ketua Umum SBY yang terbiasa memutuskan semua hal di internal partai," kata Syamsuddin di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (12/5/2014).

Jokowi ke Rumah Mega, Makan Gulai Ikan dari Ahok

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, makan malam bersama Megawati Soekarnoputri. Menu yang disajikan adalah gulai kepala ikan yang dikirim oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Tadi ketemu, lalu makan malam. Makan gulai ikan," katanya saat keluar dari rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Senin (12/5/2014).
Jokowi mengaku tidak membahas soal calon pendampingnya dan koalisi dalam pertemuan. "Hanya ngobrol soal gulai kepala ikan itu," katanya sambil tertawa. Selain Jokowi, tampak Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan anggota tim pemenangannya, Andi Widjajanto.

Jokowi: JK Baik, Samad Sangat Baik

Tebak-tebak buah manggis. Publik masih menantikan pendamping Joko Widodo dalam bursa pencapresan.

Mengapa Puan Jarang Dampingi Jokowi Safari Politik

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, jarang terlihat mendampingi calon presiden PDIP, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi, dalam safari politiknya.
Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014), mengatakan bahwa keduanya sama-sama bekerja keras untuk memenangkan Jokowi di pemilu presiden (pilpres), sesuai perannya masing-masing.

Nekad: Jokowi Janji Tuntaskan Kasus Trisakti 12 Mei Jika Jadi Presiden

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo berjanji akan menuntaskan kasus tragedi Trisakti yang menewaskan tujuh mahasiswa Trisakti, diantaranya Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie yang hingga kini belum terungkap.
"Ya mestinya semua dituntaskan. Artinya, di selesaikan dong semuanya," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Tugu Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).

Jadi Tersangka, Jokowi Belum Copot Pristono

Kejaksaan Agung menetapkan Udar Pristono sebagai tersangka kasus pengadaan transjakarta dan bus peremajaan angkutan reguler. Namun, hingga sekarang, dia belum dinonaktifkan dari tugasnya sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Gubnernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku belum akan mencopotnya. Apalagi untuk memecat yang bersangkutan.
"Biarkan wilayah hukum dulu berjalan. Belum diputuskan toh ya. Belum diputuskan di vonis toh ya," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Dubes Negara Asia Penasaran Siapa Cawapres Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menggelar pertemuan dengan duta-duta besar negara Asia dan Afrika dalam acara 'Corps Diplomatic Gathering' yang digelar di Restoran Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi yang mengenakan batik berwarna coklat langsung menggelar pertemuan tertutup dengan para dubes tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat mendapatkan keluhan dari para dubes tersebut mengenai kemacetan yang melanda Ibu Kota Jakarta.

Jadi Cawapres Jokowi, Samad Segera Tinggalkan KPK?

Nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad belakangan santer dikabarkan menjadi calon wakil presiden untuk pendamping Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 9 Juli 2014 nanti.
Meski demikian, pria kelahiran Makassar ini belum juga menanggapi kebenaran kabar itu. Padahal, Jokowi secara terang-terangan menyebut bila cawapres-nya berasal dari Makassar.
Samad dikonfirmasi kebenaran tersebut dia belum mau memberikan kepastiannya. Namun, Samad mengisyaratkan lembaga yang dipimpinnya saat ini tidak tergantung pada dirinya.

Jokowi Bantah PPP Tolak Koalisi karena Tidak Cawapreskan JK

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo membantah batalnya koalisi antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan PDI Perjuangan lantaran pihaknya tidak jadi mengusung Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.
"Siapa bilang? Kita belum putuskan siapa, kok yang lain sudah bisa sampaikan," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Tugu Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).
Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sampai saat ini pihaknya belum juga memutuskan nama calon wakil presiden, meski sudah mengerucut ke dua nama, yaitu Jusuf Kalla dan Abraham Samad.

Anggota Koalisi Mungkin Bertambah

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan koalisi yang dibangun partainya masih mungkin bertambah gemuk. Hanya saja, kemungkinan tersebut belum bisa dipastikan dalam waktu dekat lantaran belum ada kesepakatan baru dengan partai lain.
"Belum ada keputusan soal partai koalisi yang baru," katanya seusai bertemu duta besar negara sahabat, di Cafe Tugu Kunsktring, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Menurut Jokowi, PDI Perjuangan masih terus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan partai lain. Pertemuan penjajakan koalisi tersebut, ujarnya, dilakukan melalui pendekatan ke dirinya atau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jalur pendekatan lain, katanya, melalui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani.

Ditanya Soal Kabinet Trisakti, Jokowi Acungkan Jempol

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo tidak banyak berkomentar mengenai beredarnya susunan kabinet Joko Widodo yang dinaman Kabinet Trisakti.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini justru bertanya balik kepada awak media mengenai munculnya susunan Kabinet Trisakti yang kabarnya disusun di Bali itu.
"Kabinet apa? Kabinet Trisakti?" ujar Jokowi usai melakukan pertemuan dengan para duta besar dari negara-negara di Asia Pasifik di Tugu Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).

Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup Dengan Beberapa Dubes

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan tertutup dengan beberapa Duta Besar (Dubes) negara-negara sahabat. Pertemuan tersebut digelar di Galeri Tugu Kunskring, Menteng, Jakarta Pusat.
Seusai pertemuan tersebut, Jokowi mengungkapkan Dubes yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Dubes dari Asia, Eropa dan Afrika. Namun, Jokowi enggan menyebutkan negara mana saja secara detail yang hadir dalam jamuan makan siang tersebut.

Kasus Transjakarta, Kejagung Belum Akan Periksa Jokowi-Ahok

Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus Widyo Pramono belum bisa memastikan keterkaitan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam kasus korupsi Transjakarta. Hal ini mencuat, menyusul ditetapkannya mantan Kadis Perhubungan Udar Pristono sebagai tersangka pada korupsi tersebut.
"Pokoknya kita melakukan pemeriksaan yang baik itu yang saya monitor, sepanjang ini belum ada," kata Widyo di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Jokowi Desak Dalang Kasus Tragedi Trisakti Ditangkap

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meminta kasus 12 Mei 1998 segera dituntaskan. Kasus tersebut merupakan kasus tewasnya mahasiswa Universitas Trisakti saat tragedi Mei 1998.
"Ya mestinya semua dituntaskan, artinya diselesaikan dong," ujar Jokowi, sapaan Joko Widodo, usai bertemu para duta besar di Restoran Kunstkring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).
Menurut Jokowi, para pelaku penembakan tersebut dapat dicari sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan. Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus 12 Mei 1998.
"Ya diselesaikan, kalau orangnya bisa dicari diselesaikan. Ya diselesaikan," kata Jokowi.

Prabowo Merusak Demokrasi, Jokowi Belum Pernah

Istri almarhum Munir , Suciwati meminta kepada masyarakat untuk berpikir cerdas dalam memilih calon presiden dan wakil presiden mendatang. Secara pribadi, Suciwati dengan tegas menolak jika pemimpi mendatang adalah pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saya tetap menolak capres dan cawapres pelanggar HAM. Saya minta (masyarakat) sih harus kritis pilihnya. Karena banyak yang mendesak orang pelanggar HAM untuk bertanggung jawab," kata Suciwati di Galeri Cemara 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).

Rabu Bahas Cawapres, Penetapan Ditangan Jokowi

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan partainya akan membahas nama calon wakil presiden pada Rabu mendatang. Pertemuan tersebut akan menghadirkan anggota koalisi lainnya. "Rabu memang ada pertemuan antara PKB, Nasdem dan PDIP," katanya seusai bertemu duta besar negara sahabat, di Cafe Tugu Kunsktring, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Menurut Jokowi, dalam pertemuan tersebut akan disodorkan nama-nama yang layak mendampinginya pada pemilihan presiden mendatang. Partai anggota koalisi diberi kesempatan menyodorkan nama-nama itu. Setelah itu, katanya, akan ditarik satu nama yang bakal menjadi calon wakil presiden.

Takut Prabowo Kalah, Gerindra Gulirkan Hak Angket Untuk Pencapresan Jokowi

Rencana partai Gerindra DKI menggalang hak angket mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai capres di pilpres Juli mendatang mendapat respon politisi PDI Perjuangan.
Wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan bahwa Jokowi diijinkan atau tidak mencapres oleh warga Jakarta dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, berdasarkan survei Golden Institute, Maret lalu dimana 65,3 persen warga Jakarta menginginkan Jokowi jadi Presiden.

Ketika Si Samad Merendah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah telah bertemu bakal capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) di Makassar. Abraham mengaku selama seminggu ini berada di Jakarta.
"Dari kemarin-kemarin saya tidak pernah ke Makassar. Saya selama satu minggu ini, sampai hari ini terus ada di Jakarta, ndak pernah kemana-mana," kata Abraham melalui pesan singkat, Senin (12/5/2014).

PDIP Matangkan Persiapan Deklarasi Capres dan "Panglima Perang"

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Capres Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk sama-sama menghadiri pleno partai sekaligus deklarasi dukungan semua parpol kepada Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014.
Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo memimpin rapat di kantor DPP partai itu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini, persiapkan diri menuju agenda rapat pleno partai pada Rabu (14/5/2014) siang.
"Yang dilanjutkan pernyataan resmi PKB untuk bergabung dengan PDI-P untuk Joko Widodo. Besok Pak Jokowi juga hadir termasuk ibu ketua umum, termasuk Ketum Nasdem," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (12/4/2014).

Ada Kemungkinan Cawapres Jokowi Diumumkan Rabu Lusa

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengatakan pada hari Rabu lusa (14/5), PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan mendeklarasikan dukungan bersama untuk pencapresan Joko Widodo atau Jokowi.
Tjahjo kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014), mengatakan deklarasi tersebut juga akan dihadiri oleh Jokowi, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
"Terkait apa besok (Rabu) temasuk pengumuman cawapres, saya belum tahu, bisa iya bisa tidak," katanya.

Ketika Jokowi Mencari Sang Dharmaputra

Tidak sengaja menemukan satu buku karya mantan Dubes Kanada Peter E.D di Indonesia yang bertajuk 'Gayatri Rajapadni'. Dalam buku itu disebutkan bahwa Gayatri adalah seorang 'King Maker' di balik kejayaan Majapahit. Dia putri Kertanegara yang merupakan salah seorang konsolidator nusantara dan menjadi permaisuri dari Raden Wijaya.
Gayatri hidup dalam keprihatinan batin senantiasa sepeninggal ayahandanya yang diperlakukan semena-mena, teguh menegakkan ajaran dan mewujudkan cita-cita ayahandanya.
Gayatri lalu menikah dengan Raden Wijaya yang merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Pada saat pemerintahan Raden Wijaya dibentuklah Dharmaputra. Dharmaputra adalah sebuah jabatan yang bertugas untuk menjaga raja dan mengabdi kepada negara sebagai penjaga negara.

Partai NasDem Sebut Seluruh DPC Solid Dukung Pencapresan Jokowi

Ketua DPC Partai NasDem Belitung Isyak Meirobie mengatakan bahwa seluruh DPC NasDem di Indonesia menyatakan solid mendukung pencapresan Joko Widodo (Jokowi).
"Kami dan teman-teman DPC lain solid mendukung pencapresan Jokowi," kata Isyak dalam pernyataannya, Senin(12/5/2014).

Simbolon Ngotot Ajukan Puan Sebagai Cawapres Jokowi

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, yang dikenal sebagai anggota "geng Tancho",  menilai Puan Maharani layak untuk mendampingi capres Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat cawapres. Effendi menilai cucu Bung Karno itu memiliki kapabilitas untuk disandingkan dengan Jokowi.
"Sepanjang belum ada keputusan ya wajar saja. Puan juga politisi punya karier bagus dan komitmen bagus, tapi belum ada keputusannya (cawapres)," kata Simbolon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Setelah Bertemu, Mega-Ical Pikirkan Garap Koalisi

Pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Goolkar Aburizal Bakrie alias Ical di Bali, Minggu (11/5/2014) benar adanya.
Menurut Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, pertemuan itu dilakukan sebelum Mega berangkat ke Singapura. Dia tidak menepis bahwa pembicaraan tersebut terkait lobi-lobi koalisi jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
"Di Bali ada acara pribadi dan lobi-lobi. Kalau di Singapura urusan pribadi. Iya (sama Pak Ical), di Balinya doang," kata Eva di Gedung DPR RI, Senin (12/5/2014).

Jokowi Akan Umumkan Cawapres Pada Jumat Suci 16 Mei 2014

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah kembali mengungkapkan kandidat capres Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan bakal cawapresnya pada 'Jumat Suci'.
Karena sebelum masa pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres 18 Mei hanya bersisa satu Jumat, yakni 16 Mei 2014, kemungkinan pada hari itu pendamping Jokowi akan diumumkan.
"Nanti kita umumkan. Untuk kapannya? Itu pada saat Jumat suci. Berati tinggal satu Jumat yang akan datang (16 Mei 2014).

Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi, PKB Hanya Usulkan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Untuk itu, partai ini akan mengajukan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding memastikan, terdapat tiga bakal calon yang diajukan kepada Jokowi. Selain Mahfud MD dan Rhoma Irama, PKB ternyata mengajukan Ketua Umum DPP Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

Jokowi Hargai Keputusan PPP Dukung Prabowo

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menghargai keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memilih untuk mendukung calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang dirinya dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Keputusan PPP tersebut resmi diumumkan pada Rapimnas II PPP dini hari tadi.
"Kita menghormati, kita menghargai keputusan politik apapun yang sudah diputuskan PPP," ujar Jokowi di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014).
Jokowi menegaskan PDI Perjuangan dan PPP sempat melakukan penjajakan untuk berkoalisi.

PKB Minta Diajak Bahas Cawapres Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin pembahasan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo dilakukan bersama-sama dengan seluruh mitra koalisi.
Ini penting agar cawapres yang nanti diusung sebagai pendamping Jokowi bisa merepresentasikan aspirasi partai-partai koalisi. "Kita bicarakan dulu. Kita cari yang terbaik," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding ketika dihubungi RoL, Senin (12/5/2014).
PKB tidak mempersoalkan berapa jumlah kursi menteri yang akan mereka dapatkan di kabinet Jokowi nanti. Yang terpenting bagi PKB ada kebersamaan di antara partai koalisi dalam menentukan komposisi kabinet.

Jokowi Serahkan kepada Proses Hukum atas Penetapan Pristono Sebagai Tersangka

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan banyak berkomentar terkait penetapan status tersangka kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono oleh Kejaksaan Agung.

Sitompul: SBY "Restui" Jokowi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menghalangi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon presiden (capres). Sebab, SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) sangat menghargai hak politik setiap warga negara sesuai konstitusi.
SBY pun bakal menerima izin yang nantinya disampaikan Jokowi. Hal itu dikemukakan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Jakarta, Senin (12/5/2014).
"Selama semua ketentuan dipenuhi (Jokowi), maka Pak SBY sebagai seorang negarawan tidak akan mempermasalahkannya. Pak SBY tidak akan mengganjal Jokowi," kata Ruhut.

KPK Tak Setuju Abraham Samad Nyawapres

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain tidak merestui ketuanya, Abraham Samad, maju sebagai calon wakil presiden. Sebab, lembaganya masih memerlukan Samad untuk memberantas korupsi.
"Ya jelas dong. Korupsi kan masih banyak. Masih banyak kerjaan kok," tandas Zulkarnain saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/4/2014).
Belum lagi, kata pria yang akrab disapa Zul, sebentar lagi pimpinan KPK ada yang menyelesaikan jabatannya. Sebab itu, Samad masih sangat diperlukan untuk melakukan pemberantasan korupsi. "Apalagi Pak Busyro (Moqqodas) mau berakhir tahun ini," tegasnya.

"Revolusi Mental" Jokowi Keren Dijudul, Miskin Ide

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo telah mengeluarkan visi misi Jokowi dalam gagasan berupa Revolusi Mental. Revolusi tersebut ditulis sendiri oleh mantan wali kota Solo ini.

Demo Tuduh Jokowi Otak Korupsi TransJakarta

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jakarta, menggelar unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 12 Mei 2014. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, karena dianggap bertanggung jawab dalam kasus pengadaan bus TransJakarta berkarat.
Faris Badar, koordinator lapangan demonstran, berpendapat, seharusnya yang ditangkap itu bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja.

Jika Maju Cawapres, Abraham Samad Rugikan KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mendampingi calon presiden (capres) PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. Beberapa pihak menilai jika Samad mundur demi menjadi calon wakil presiden (cawapres) maka akan membawa preseden buruk.
Menurut Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, hal tersebut akan merugikan KPK.

Jokowi Sepakat Ada Badan Khusus yang Tangani Sengketa Lingkungan

Gubernur DKI Jokowi menyambangi kantor pusat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Jokowi berdiskusi dengan pengurus Walhi, yang mengeluhkan tak adanya badan khusus yang menangani sengketa lingkungan dan agraria.
Jokowi mendatangi kantor Walhi pada Senin (12/5/2014) sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi terlibat diskusi dengan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abet Nego Tarigan seputar kondisi dan isu lingkungan terkini baik secara global maupun nasional.

Kunjungi Walhi, Jokowi Diminta Perkuat Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mendatangi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Kedatangan Jokowi ke kantor organisasi non-pemerintah Senin (12/5/2014) ini, untuk mendiskusikan beberapa masalah lingkungan di Ibu Kota.
Joko Widodo berangkat dari kantornya di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.30 WIB. Pria yang menggunakan baju kemeja putih panjang ini tiba di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 25 menit kemudian.

Bisa Saingi Jokowi, Dahlan & Gita Dinilai Punya 'Setrum Tinggi'

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengklaim peserta konvensi Capres Demokrat mampu bersaing dengan capres partai lain seperti Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (Ical). Menurut dia, nama peserta konvensi seperti Anis Baswedan, Gita Wirjawan dan Dahlan Iskan mampu bersaing dengan capres lain tersebut.
"Anis Baswedan, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, itu punya 'setrum tinggi'," kata Ramadhan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Jokowi atau Prabowo, Kasus Mei 1998 Akan Tetap Telantar

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengaku pesimistis pengusutan kasus HAM pada Mei 1998 akan berjalan pasca-Pemilu Presiden Juli nanti. "Pengusutan pelanggaran HAM akan cuti panjang," ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin (12/5/2014).
Menurut Haris saat ini tidak ada calon presiden yang bisa dipercaya mampu pengusutan pelanggaran HAM di Indonesia. Ada sejumlah tokoh yang sudah dicalonkan sebagai presiden seperti Joko Widodo dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Gerindra.
Haris berkata, secara langsung atau tidak langsung, para calon presiden itu memiliki kaitan dengan kasus pelangaran HAM.

Seknas Jokowi: Revolusi Mental Sama dengan Membangun Jiwa Bangsa

Capres PDIP Jokowi memandang bahwa masalah-masalah bangsa yang kini hadir adalah penghalang utama bagi bangsa Indonesia dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan.
"Masalah-masalah yang ada telah demikian kompleks, berakar jauh ke belakang dan dalam. Tidak ada cara lain dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut kecuali dengan membangun kekuatan nasional yang kuat, yang berarti dukungan serta keterlibatan rakyat yang penuh," kata Dadang Juliantara, Presidium Seknas Jokowi kepada Tribunnews.com, Senin (12/5/2014). 

PDIP: Chemistry Jokowi dan Abraham Samad Nyambung

Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) telah mengungkap dua nama yang menjadi cawapresnya di pilpres 9 Juli nanti. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua KPK Abraham Samad menjadi dua nama yang di bidik Jokowi.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari mengapresiasi nama Abraham yang masuk dan digadang menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, Abraham sosok muda yang punya chemistry dengan Jokowi.

Megawati Belum Restui Abraham Samad Dampingi Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem di DPP PDIP, Rabu 14 Mei 2014. Pertemuan itu untuk menggodok calon wakil presiden Joko Widodo sekaligus deklarasi resmi PKB dalam koalisi.
"Calonnya (cawapres) belum direstui (oleh Megawati). Abraham Samad masih perlu diteliti dulu," ungkap Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR-RI Jakarta, Senin (12/5/2014).

PKB Tetap Sodorkan Rhoma Dampingi Jokowi

Raja dangdut Rhoma Irama mempersilahkan kepada para pendukungnya di level bawah untuk mencabut dukungannya terhadap sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Padahal, PKB tetap menyodorkan nama Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jokowi.
“Kami tetap menyodorkan nama Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar untuk mendampingi Jokowi di Pilpres nanti.  Tapi itu semua kan tergantung dari keputusan Bu Mega dan Jokowi," tegas Politisi senior PKB Ali Maschan Moesa kepada Harian Terbit, kemarin.

Rabu, Tiga Parpol akan Deklarasi di Kantor DPP PDI Perjuangan

Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu presiden, Rabu lusa (14/5/2014).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, selain deklarasi dukungan, ketiga partai tersebut juga akan membahas figur yang akan diusung menjadi bakal calon wakil presiden untuk Jokowi. Sampai hari ini, nama bakal cawapres Jokowi telah mengerucut, tetapi belum diputuskan.
 "Rabu  akan memberikan deklarasi di Kantor PDI Perjuangan," kata Tjahjo di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Merugi, Pedagang Pasar Senen Minta Jokowi Bikin Bangunan Baru

Pasca-kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu membuat para pedagang rugi besar. Pasalnya, pasar darurat yang dibuat oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepi pelanggan.
Hal ini lantaran para pelanggan enggan mendatangi pasar darurat tersebut. Dengan demikian, para pedagang pun mendapat keuntungan sekedarnya.
Salah satunya pedagang darurat bernama Cakur (45), menyatakan, setelah kebakaran di tempat lapaknya di lantai dasar Blok III Pasar Senen, dia mesti membuat usahanya dari awal.

Jokowi Tutup Rapat-rapat Jakar Kursi PKB

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) membantah jika ada perbincangan pembagian kursi menteri dengan PKB sebelum berkoalisi. Saat bertemu, Jokowi mengaku hanya membicarakan agenda jika terpilih sebagai presiden.
"Saya kan udah bilang, di depan tidak ada bicara masalah itu (bagi-bagi kursi) karena kita ingin mengajak. Kita berpikir langkah-langkah agenda ke depan seperti apa," jelasnya di Hotel Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/5/2014).

Pasar Saham Lebih Bergairah Jika Jokowi Berduet dengan JK

Pasar saham lebih bisa ramah jika calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo alias Jokowi disandingkan dengan figur Jusuf Kalla.
“Reaksi pasar menunjukkan seperti itu pada minggu lalu,” kata Satrio Utomo, Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia, Minggu (11/5/2014).
Satrio menambahkan, pasar menganggap jika pasangan Jokowi dengan JK sebagai pasangan ideal, karena Jokowi hanya populer untuk kalangan menengah ke atas. Jusuf Kalla meski berasal dari Partai Golkar, namun dia dianggap mempunyai akar yang kuat karena berasal dari Nahdlatul Ulama.

Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup dengan Walhi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, siang ini, (12/5/2014) menyambangi kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang berada di Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Pantauan Tribunnews.com, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini tiba di kantor Walhi pada pukul 11.00 menjelang siang. Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini langsung disambut oleh anggota Walhi yang mengenakan batik merah.
Jokowi tidak sendirian, ia ditemani dua stafnya dari Pemprov DKI yang mengenakan seragam Linmas berwarna hijau tua. Ketiganya pun diantar masuk dan menuju ke lantai dua kantor Walhi.

JK Dikhawatirkan Lebih Dominan Ketimbang Jokowi

Cawapres yang bakal dipilih Jokowi mengerucut pada dua nama. Dua orang itu adalah Jusuf Kalla (JK) dan Abraham Samad. Keduanya kebetulan berasal dari Makassar, kota yang dikunjungi gubernur DKI Jakarta tersebut pada Sabtu (10/5). Di antara kedua figur itu, JK disebut-sebut paling berpeluang mendampingi Jokowi.
Pengamat politik Boni Hargens mengingatkan, Jokowi agar cermat dalam memilih pasangan. Keserasian dalam memimpin pemerintahan juga mesti diperhatikan. "Jika Jokowi memilih JK, nantinya yang dominan itu justru JK dibanding Jokowi dalam mengelola pemerintahan," kata Boni di Jakarta, Senin (11/5/2014).

Dahlan Iskan: Jokowi Harus Pikirkan Kenaikan Harga BBM

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta pemimpin negara selanjutnya harus memikirkan anggaran negara yang ludes untuk belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Dahlan, jika menjadi Presiden, Jokowi harus berani menaikkan harga BBM bersubsidi. "Termasuk Jokowi sekalipun harus memikirkan kenaikan harga BBM subsidi," ujar Dahlan di peluncuran Mandiri Institute di Hotel Four Season, Senin (12/5/2014).

Arbi Sanit: Jokowi Pilih JK, Prabowo-Hatta Pasti Kalah

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan bahwa popularitas calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia menilai Jokowi akan sulit dilawan jika ia berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.
"Jika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), maka Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dipastikan akan kalah," kata Arbi sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Senin (12/5/2014).

SK Gubernur Pembatalan CPNS Diteken Sebelum Jokowi Nonaktif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan pembatalan ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Mengingat keterbatasan waktu yang ada, lanjut dia, SK Gubernur itu dapat diteken oleh Joko Widodo sebelum menjadi gubernur nonaktif.
Sekadar informasi, Jokowi nonaktif gubernur menyusul pencapresannya di Pilpres 2014, mulai pendaftarannya di KPU hingga penetapan presiden-wapres terpilih.