Berandai-andai Jokowi Dimakzulkan DPRD, Ahok: Bagus Dong, Bisa Nyapres

Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan akan menggunakan hak interpelasi (hak tanya) terkait polemik Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit swasta DKI merasa kesulitan. Lalu apa tanggapan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jika interpelasi tersebut berujung pada impeachment (pemakzulan) ?
"Diimpeachment bagus dong, langsung capres Pak Gubernur," ujar Ahok sambil tertawa di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).
Ahok mengaku dirinya terinspirasi mengatakan Jokowi nyapres jika dimakzulkan dari komentar para pembaca di media online. "Aku baca online-online jawaban orang-orang katanya kalau Jokowi-Ahok diturunin dari DKI 1-2 langsung saja nyalonin jadi RI 1-RI 2, itu kata di online," terang Ahok.
Jika misalnya Jokowi nyapres, anda siap maju (sebagai Gubernur DKI)?
"Undang-undnag mengaturnya begitu," jawab Ahok.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa anggota DPRD menyatakan akan menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi-Ahok. Anggota DPRD tersebut menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5).

Sumber :
detik.com

PDIP Kerahkan Ribuan Kader Jika DPRD DKI Jakarta Ngotot Copot Jokowi

Kisruh program Kartu Jakarta sehat (KJS) mencuatkan wacana interpelasi DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai wacana interpelasi yang diusung sejumlah anggota DPRD terlalu lebay.
"Ketika dalam perjalanan program ini terjadi masalah, itu harusnya diperbaiki lagi sistemnya bukan malah interpelasi," kata Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (24/5/2013).
Jika anggota DPRD tetap ngotot untuk menggelar interpelasi, dirinya tak segan-segan menurunkan ribuan pasukan kotak-kotak yang sejak awal mendukung pemenangan Jokowi melenggang menjadi orang nomor satu Jakarta.
"Kita tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," katanya dengan nada mengancam.
Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Prasetyo menegaskan bahwa program unggulan Jokowi itu sangat dinanti dan diminati warga Jakarta. Hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah pasien pengguna KJS.
"Hal ini disebabkan masyarakat antusias dengan layanan kesehatan gratis tersebut. Yang paling penting menurut saya, KJS sangat dibutuhkan masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat, karena memang dibutuhkan terbukti melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu. Jadi jangan ada yang coba-coba menghambat," jelas Prasetyo.
Menurutnya, seharusnya rumah sakit mendialogkan permasalahan layanan KJS sebelum memutuskan untuk mundur.
"Karena rumah sakit selain bertujuan profit juga mempunyai fungsi sosial," pungkasnya.

Sumber :
merdeka.com

Usai Gertak Gulingkan Jokowi, Politikus Golkar Temui Ahok

Sore tadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Asraf Ali mendatangi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal kemarin dia yang mengatakan akan menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melalui hak impeachment. Namun, ketika ditanya terkait hal itu, Asraf enggan berkomentar dan langsung pergi begitu saja meninggalkan ruangan Ahok.
Sementara itu, Ahok saat dikonfirmasi mengatakan tidak ada persoalan khusus pertemuan tersebut. "Enggak ada apa-apa, main saja," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur ini malah tak merasa Asraf menyatakan akan menggulingkan pemerintahan Jokowi-Ahok. Sebab, saat bertemu tadi sore terlihat baik-baik saja bahkan keduanya cipika-cipiki.
"Tadi baik-baik saja sama aku tadi. Enggak tau, baik-baik saja, teman-teman masih cium pipi kanan kiri," ucapnya sembari tertawa.
Tetapi sembari bercanda, Ahok mengaku langkah bagus jika DPRD sampai melakukan impeachment. Sebab, secara tidak langsung akan menguntungkan Jokowi yang digadang ideal sebagai capres.
"Di impeachment bagus dong, langsung capres Pak Gubernur," katanya sembari tertawa.
"Aku baca online jawaban-jawaban orang, katanya kalau Jokowi-Ahok diturunin jadi DKI 1 dan 2 langsung saja nyalonin jadi RI 1 dan RI 2, itu kata komentar orang-orang di online," tegasnya.
Namun, dia mengaku hak angket tidak akan sampai terjadi. Sebab Pemprov berbeda dengan negara. Di mana pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan eksekutif, sedangkan negara itu presiden dan DPR berbeda lembaga.
"Ya ga sampai segitu, bukan urusan DPRD gitu," katanya.
Menurutnya, tugas hak interpelasi kan tugas DPRD. Kalau soal anggaran belum selesai adalah urusan eksekutif.
"Mau nyampurin teknis, mau INA CBGs, tarif segala macam ya jadi eksekutif jangan juga legislatif, salah," katanya.

Sumber :
merdeka.com

Wakil Ketua DPRD DKI: Interpelasi Bukan Berarti Pencopotan Jokowi

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana atau Sani melihat reaksi atas rencana interpelasi terhadap Jokowi berlebihan. Interpelasi bukan berarti pemakzulan posisi Gubernur DKI Joko Widodo.
"Terlampau berlebihan, saya kira Pak Jokowi juga ngerti, itu hak biasa. Kalau hak interpelasi itu untuk mempertanyakan, bukan impeachment," kata Sani di acara PKS di Hotel Bidakara, Jl Jend Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta, Jumat (23/5/2013).
Politisi PKS mengungkapkan, wacana interpelasi belum menguat sehingga bisa memunculkan kegentingan posisi Jokowi. Dirinya berujar, interpelasi belum tentu terealisasi.
"Tapi itu baru beberapa orang saja, belum sampai ke pimpinan. Belum tentu jadi juga. Waktu zaman Foke (Fauzi Bowo), interpelasi pernah digunakan waktu kasus Mbah Priok, setelah kisruh di Mbah priok, " kata Sani.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi. Para legislator Kebon Sirih tersebut menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sumber :
detik.com

Pengamat: Jokowi Korupsi atau Makar, Baru Bisa Dicopot

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai tidak masuk akal bila DPRD DKI Jakarta mewacanakan pelengseran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui jalur pengajuan hak interpelasi. Ia berpendapat, wacana tersebut tidak memiliki landasan hukum.
Siti mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelengseran seorang pimpinan daerah harus memenuhi syarat-syarat khusus. Beberapa hal di antaranya ialah pelanggaran tindak pidana oleh Gubernur DKI, salah satunya korupsi.
"Apa yang dilanggar oleh dia (Jokowi)? Skandal besar, korupsi, Jokowi menciptakan stabilitas keamanan yang terganggu sehingga masyarakat resah, perbuatan makar, itu baru bisa," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2013) siang.
Menurut Siti, anggota DPRD yang menggagas upaya impeachment terhadap Gubernur DKI Jakarta tidak mengerti aturan yang ada. Menurut Siti, jika permasalahannya ada pada kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dianggap gagal oleh DPRD, seharusnya upaya pertama kali ditempuh adalah berkomunikasi di antara dua lembaga itu. Jika memang Jokowi dianggap melanggar, kata Siti, proses pelengseran Gubernur DKI Jakarta pun membutuhkan waktu lama. DPRD harus bisa membuktikan bahwa Jokowi benar melanggar peraturan, melakukan verifikasi, menyerahkan berkas ke Mahkamah Agung (MA), hingga akhirnya diputuskan oleh Presiden RI.
"Contohnya Bupati Garut Aceng Fikri. Proses itu sangat rumit dan lama sekali. Itu saja yang sudah jelas kasusnya butuh waktu lama, apalagi Jokowi yang hanya persoalan komunikasi," kata Siti.
Siti berharap DPRD berpikir ulang dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan sampai manuver politis DPRD tersebut malah menjadi preseden buruk dari rakyat kepada para anggota dewan karena mereka dianggap tidak mengerti permasalahan.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, Kamis (23/5/2013). Rapat itu, antara lain, membahas 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.

Sumber :
kompas.com

Bela Jokowi, PDIP: Interpelasi DPRD DKI Berlebihan

Anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi FPDIP DPRD DKI, hal tersebut sangat mengada-ada dan berlebihan.
"Survei IndoPolink menunjukkan kepuasan harapan masyarakat terhadap KJS sebesar 85%, artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," kata Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD Fraksi PDIP kepada detikcom, Jumat (24/5/2013).
Dwi memahami interpelasi adalah hak politik anggota DPRD. Namun seharusnya tidak digunakan menjegal program pro rakyat Jokowi.
"Karena akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis, artinya bersifat subyektif alias tidak objektif," sesalnya.
Anggota FPDIP DPRD DKI sendiri sudah pasti tak akan mendukung interpelasi tersebut. Interpelasi tersebut dianggap tidak berdasar.
"Itu jelas mengada-ada dan berlebihan," tegasnya.
Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali, mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi terkait masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Jokowi dan Ahok tidak gentar terhadap hak interpelasi itu. Bahkan Ahok menyebut selama ini DPRD telah sering meminta penjelasan. Pengajuan hak interpelasi itu hanya 'gaya-gayaan.'

Sumber :
detik.com

KJS Diperlukan Masyarakat, Jokowi: Jangan Ada yang Ganggu!

Sejumlah politisi DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Joko Widodo terkait persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi bersikap tegas soal hal itu. Orang nomor satu di Ibukota ini menyatakan jangan ada pihak yang berupaya menggoyang program unggulannya.
"Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu, entah dengan cara politis, entah dengan cara-cara non politis," ujar Jokowi saat meninjau di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (24/5/2013).
Jokowi mengatakan jika memang ada yang dianggap salah dengan program KJS tersebut, sebaiknya dikomunikasikan. Bahkan jika harus dilakukan penghitungan ulang untuk pembayaran KJS tersebut, dirinya siap berdialog.
"Artinya, memang kalau ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Kalau masalah tarif memang perlu re-kalkulasi, ya re-kalkulasi," kata Jokowi.
Terkait dengan program KJS dan kesiapan rumah sakit, sejauh ini Jokowi menilainya sudah semakin baik. Dia pun menegaskan KJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Jadi, saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang namanya KJS itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyaakat. Ini untuk kepentingan masyarakat bawah. Jadi jangan ada yang ganggu-ganggu. Jangan sampai apa yang sudah dinikmati oleh masyarakat kecil ini, apa yang sudah sekarang ini digunakan jangan sampai mencoba untuk menggangu, membuat seolah-seolah mempersepsikan seolah-seolah KJS itu gagal. Tidak. Saya sampaikan sekali lagi tidak. Buktinya di sini masyarakat butuh, perlu. Sehingga ini perlu kita tunjukkan bahwa masyarakat perlu," jelas Jokowi.

Sumber :
detik.com

PDIP: Interpelasi juga pernah diajukan pada zaman Foke

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta menyesalkan langkah lima fraksi; Demokrat, Golkar, PAN-PKB, PPP, Hanura-Damai Sejahtera mengajukan hak bertanya atau interpelasi kepada Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi terkait dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Hal itu dikatakan Anggota fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo kepada wartawan, Jumat (24/5/2013). "Berdasar lembaga survei Indopolling ada 85 persen masyarakat Ibu Kota menyatakan kepuasan menggunakan KJS," kata dia.
Artinya, kata dia, sebanyak 32 anggota DPRD yang berhasrat mengajukan hak interpelasi itu harus berhadapan dengan 85 persen masyarakat tersebut.
"Dari forum itu nantinya kita semua bisa menilai apakah benar dapat memecahkan masalah atau justru memang ada kepentingan politis dan tidak objektif," ujarnya.
Sebelumnya, 32 anggota DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interpelasi atau hak tanya kepada Jokowi terkait karut marut sistem KJS ini. Rencana itu juga sudah masuk ke meja pimpinan DPRD.
Menurut Rio, seper tiga dari jumlah anggota dewan sudah dapat mengajukan ke pimpinan untuk kemudian dibahas di rapim. Namun, anggota dewan yang mengajukan interpelasi itu beranggapan KJS gagal dengan adanya 16 RS mundur.
"Tapi toh akhirnya 14 batal mundur dan 2 lainnya mau melanjutkan tapi dengan syarat atau di 'pause' dulu," ucapnya.
Lagipula, dia mengimbuhkan, dalam Undang-undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 pasal 29 yang berbunyi; dimana RS harus sosial dan lain-lain, berarti kalau ada apa-apa yang salah rumah sakit bukan pemerintah provinsi.
"Sebelumnya hak interpelasi ini juga pernah terjadi zaman Fauzi Bowo, pas waktu makam Mbah Priok di Koja. Jadi salah besar buat mereka yang bilang kalau interpelasi pas Pak Jokowi ini pertama kali di Pemprov," ungkapnya.
Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan, Kemenkes, PT Askes dan 16 rumah sakit, saat ini sedang berlangsung proses evaluasi pembenahan KJS bersama Komisi E, Dinkes, rumah sakit, Kemenkes, dan askes. Dalam proses ini, Rumah sakit belum menerima tarif klaim INA CBGs.
"yang pasti pokok permasalahannya telah ditangani komisi E, tiga minggu ini kami targetkan sudah selesai dan sudah tidak ada masalah. Kami terus memantau lapangan dan masyarakat tidak ada problem dengan KJS," terangnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, ke-32 anggota yang mengajukan hak interpelasi terdiri dari 20 anggota fraksi Demokrat, 4 anggota fraksi PPP, 1 anggota fraksi Golkar, 5 anggota fraksi Hanura-Damai Sejahtera dan 2 anggota fraksi PAN-PKB.

Sumber :
merdeka.com

PKS: Rencana gulingkan Jokowi itu berlebihan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana tidak sepakat dengan wacana menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia hanya ingin pelaksanaan KJS dievaluasi.
"KJS harus dievaluasi, keluhan dari rumah sakit perlu didengar, tanpa dukungan rumah sakit maka program KJS enggak bisa berjalan," ujar Triwisaksana di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Politikus PKS ini menegaskan, sosialisasi dan komunikasi soal pelaksanaan KJS dari pihak Jokowi kepada DPRD dinilai kurang. "Masalah komunikasi enggak ada, cuma masalah ini perlu dijelaskan sehingga DPRD bisa tahu duduk persoalannya," jelas Sani, panggilan akrabnya.
Sedangkan terkait mencuatnya sejumlah anggota DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi, Sani menilai hal itu adalah berlebihan. Menurutnya, baru beberapa anggota dewan saja yang mengusulkan agar menggelar interpelasi dan ini belum sampai pimpinan DPRD.
"Kalau hak interpelasi itu untuk mempertanyakan, bukan impeachment. Terlampau berlebihan, saya kira Pak Jokowi juga ngerti, itu hak biasa," jelas Sani.
"Itu baru beberapa orang saja, belum sampai ke pimpinan. Belum tentu jadi juga. Syaratnya ada satu jumlah tertentu, harus memenuhi jumlah tertentu," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Jangan ganggu KJS!

Usai mengunjungi RSUD Cengkareng, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kepada jajaran direksi rumah sakit tersebut soal program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dia menyatakan KJS diperlukan oleh warga kelas bawah ibu kota. Jokowi meminta program KJS tidak diganggu.
"Kalau ada yang masih perlu diperbaiki kita perbaiki. Kalau ada yang kecil-kecil perlu dibenahi kita benahi. Tapi jangan sampai apa yang sudah dinikmati oleh masyarakat kecil ini, apa yang sudah sekarang ini digunakan jangan sampai mencoba untuk mengganggu, membuat seolah-olah, mempersepsikan seolah-olah KJS itu gagal. Tidak," tegas Jokowi di RSUD Cengkareng, Jumat (24/5/2013).
Mantan wali kota Solo ini mengatakan, pembuktian KJS tidak gagal dari kunjungannya di RSUD Cengkareng. Sebab, terbukti masyarakat masih membutuhkan KJS.
"Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu entah dengan cara politis, entah dengan cara-cara non politis," tegasnya.
Sementara itu, perihal tarif pengobatan secara paketan dalam aturan INA CBGs untuk diperbaiki, Jokowi mempersilakan untuk disesuaikan. Perbaikan regulasi kembali dalam hal profit oriented.
"Ini memang dunia medis. Selain itu kejar-kejaran dengan kedua masalah tarif menyangkut ke situ lagi. Jangan dibesar-besarkan karena kita juga sudah lebih besar dari tarif nasional, ya kan. Kalau ada sistem laporan yang kecil-kecil yang perlu diperbaiki kita perbaiki," ungkapnya.
Politikus PDIP ini mengatakan mengatakan INA CBGs merupakan perhitungan yang menggabungkan antara sistem Kemenkes dengan Pemprov. Sehingga, sistem tersebut dapat diterapkan dalam skala nasional.
"Supaya ini jadi sistem yang baik dan bisa diterapkan di nasional," ucapnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Cek Kesiapan KJS di RSUD Cengkareng, Bangku Tunggu Pasien Patah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kesiapan penerimaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan orang di RS itu menyambut hangat Jokowi.
"Iya ini mau ke RSUD Cengkareng, mau pantau pelaksanaan KJS di sana," ujar Jokowi sebelum berangkat di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).
Pantauan detikcom, Jokowi tiba di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, pukul 15.00 WIB. Begitu tiba, Jokowi pun langsung diserbu ratusan warga, yang didominasi kaum ibu dan anak untuk sekedar bersalaman dan foto bersama.
"Pak Jokowi, foto Pak, salaman Pak," kata warga.
Akibat kerumunan warga, Jokowi pun kesulitan untuk masuk ke dalam rumah sakit.
"Tolong dikasih jalan, Pak Jokowi mau lewat," ujar pihak kemanan rumah sakit sambil mendorong warga.
Tak pelak, kehadiran Jokowi ini sempat membuat pelayanan rumah sakit berhenti sementara waktu. Bahkan warga sempat berkerumun di lobi rumah sakit. Akibatnya, salah satu bangku panjang di lobi tersebut patah akibat ramai dinaiki warga yang ingin melihat Jokowi.
Setelah itu, Jokowi langsung beranjak ke lantai 7 untuk bertemu dengan Direktur RS tersebut. Jokowi berbincang kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, Jokowi pun kemudian berkeliling meninjau rumah sakit.
"Persiapan di sini bagus. Nggak ada masalah," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Gerindra Bela Jokowi, Tolak Interpelasi DPRD DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Fraksi Gerindra DPRD DKI menolak dan menganggap wacana tersebut ngawur!
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, memastikan tak ada anggota Fraksi Gerindra yang meneken dukungan interpelasi (hak meminta penjelasan). "Iya nggak ada dong, itu sudah pasti," tegas Sanusi kepada wartawan di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Menurutnya interpelasi yang digalang sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sebenarnya tidak diperlukan. Perjalanan interpelasi sampai disetujui sebagai sikap DPRD DKI juga cukup sulit.
"Hak interpelasi ini kan hanya keinginan teman-teman saja untuk minta penjelasan dari mulut gubernur sendiri. Kan kemarin sebenarnya Komisi E sudah rapat bersama Dinkes dan 16 rumah sakit," katanya.
Terlalu jauh, menurut Sanusi, kalau anggota DPRD DKI berpikiran sampai menggulingkan Jokowi melalui impeachment. "Ya menurut saya itu terlalu ngawur. Dalam UU kita itu nggak ada aturan impeachment," katanya.
Para legislator Kebon Sirih yang mengajukan usulan interpelasi menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali, mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.
Jokowi dan Ahok tidak gentar terhadap hak interpelasi itu. Bahkan Ahok menyebut selama ini DPRD telah sering meminta penjelasan. Pengajuan hak interpelasi itu hanya 'gaya-gayaan.'

Sumber :
detik.com

"Enak Saja Jokowi Mau Dicopot"

Penggalangan suara untuk melakukan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampaknya hanya ramai di Gedung DPRD DKI. Sementara itu, di luar gedung anggota Dewan tersebut, warga Jakarta memberikan suara berbeda.
Contohnya warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka mempunyai pendapat lain soal rencana pemakzulan Jokowi oleh anggota DPRD DKI.
Misalnya saja Muhammad Ali, warga RT 19 RW 17. Dia mengaku tidak setuju apabila Jokowi dicopot dari kursi kepemimpinannya sekarang. Menurutnya, masih banyak hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Jokowi.
"Enak aja mau dicopot, nasib kita gimana? Ini (permasalahan Waduk Pluit) aja belum selesai, mau main kabur-kabur aja," kata Ali di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2013).
Sementara itu, Agung Sulistiyo, juga warga bantaran Waduk Pluit, mengaku tidak peduli jika DPRD DKI mau memakzulkan Jokowi. Sebab, dia masih pusing dengan urusan tempat tinggalnya yang terancam digusur.
"Terserah mereka sajalah mau dicopot, mau diterusin. Saya enggak mikirin. Saya saja sudah pusing ini (pembongkaran rumah di bantaran Waduk Pluit)," kata Agung.
Meski begitu, Agung mengaku sangat menghormati mantan Wali Kota Surakarta itu. Menurutnya, Jokowi masih mau mendengarkan keluhan-keluhan warganya.
Walaupun timbul permasalahan Waduk Pluit, ia tetap menghormati Gubernur DKI Jakarta ini. Hanya, ia enggan membicarakan masalah-masalah yang berada di internal pemerintahan.
"Ngapain dipikirin, saya saja tidak tahu masalahnya. Memang pendapat saya bisa didengar di sana?" kata Agung.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Terlebih lagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Masih Inventarisasi Rumah Dinas yang Tak Terpakai

Sejumlah rumah dinas camat dan lurah di DKI Jakarta yang tak terpakai, menurut rencana, akan dialihfungsikan jadi lokasi pedagang kaki lima atau taman. Hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tengah menginventarisasi sejumlah rumah dinas tersebut.
"Sekarang masih proses inventarisasi dulu. Kita akan tingkatkan produktivitasnya, bisa kantor camat, rumah camat, rumah lurah," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota, Jumat (24/5/2013) pagi.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, tidak hanya melakukan inventarisasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun juga akan melakukan kalkulasi. Jokowi mengaku ingin melihat prospek terlebih dahulu terkait jika rumah dinas camat dan lurah yang tidak terpakai itu dialihfungsikan.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung mengaku belum mengetahui berapa dan di mana saja rumah dinas lurah dan camat yang tidak terpakai tersebut. Pasalnya, sejumlah rumah dinas itu dikelola oleh pemerintah kota wilayah masing-masing.
"Pengelolaannya ada di tata pemerintah kota masing-masing, yaitu wali kota. Kalau konsep membuat taman, itu tupoksi Dinas Pertamanan dan Pemakaman," tambah Jonathan.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar sejumlah rumah dinas camat dan lurah di DKI Jakarta dan akan dibuat menjadi taman pedagang kaki lima. Kebijakan itu dilakukan karena melihat camat dan lurah telah memiliki rumah masing-masing sehingga rumah dinas yang diberi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbengkalai.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tak Gentar Dengan Ancaman Interpelasi DPRD DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi pun menanggapi santai atas rencana tersebut dan bersedia menjelaskan persoalan yang diributkan para legislator DKI.
"Santai saja, biasa saja. Kalau pingin ada yang dijelasin, ya kita jelaskan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).
Jokowi mengatakan wacana tersebut timbul karena kurangnya komunikasi antar dua lembaga. Dia menilai, sikap yang diambil sejumlah anggota DPRD tersebut wajar, sebab tugas DPRD memang untuk menilai kinerja dari Pemprov DKI Jakarta.
"DPR mau impeachment ya silakan, saya siap saja kok. Karena DPRD ada hak budgeting, hak interpelasi dan banyak lagi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi. Para legislator Kebon Sirih tersebut menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tinjau Pengumuman Kelulusan di SMA 8 Jakarta

Usai melantik pejabat eselon II DKI, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung menuju SMA 8 Jakarta. Jokowi ingin melihat 'euforia' kelulusan UN 2013 di sekolah unggulan tersebut.
Pantauan detikcom, Jumat (24/5/2013), Jokowi tiba di SMA Negeri 8 Jl Taman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pukul 11.15 WIB. Begitu tiba, ratusan siswa yang tampak mengenakan baju seragam serba putih tersebut menyambut meriah.
"Pak Jokowi. Pak Jokowi, ke sini Pak," teriak para siswa.
Jokowi pun menyempatkan diri untuk berkeliling dan menyapa para murid. Para murid pun tak ingin membuang kesempatan, mereka langsung berebut bersalaman dan berfoto bersama Jokowi.
Terkait dengan kelulusan UN 2013 di Jakarta, Jokowi mengaku gembira. Sebab sebanyak 99,98 % pelajar SMA dan setingkatnya di Jakarta lulus.
"Hasilnya bagus di Jakarta. Tingkat kelulusannya 99,98%," kata Jokowi.
Jokowi pun memuji sikap pelajar yang tidak melakukan aksi coret-coret seragam untuk merayakan kelulusan. Termasuk dengan sekolah yang mewajibkan muridnya untuk mengenakan pakaian adat nusantara.
"Saya lihat di SMA 4 Jakarta bagus. Kemudian di sini juga bagus. Tertib, tidak ada coret-coret. Pengumumannya juga lewat website, lebih bagus lagi. Mereka yang mau coret-coret disediakan spanduk besar untuk ucapan selamat. Ada yang pakai baju adat daerah, itu bagus sekali," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Lantik 14 Pejabat Eselon II Tanpa Titip Pesan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melantik 14 pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta. Ia yakin anak buahnya bertanggung jawab dalam mengemban tugas.
Pelantikan digelar di ruang Balai Agung, Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

Berikut list 14 pejabat yang dilantik Jokowi:

1. Masrokhan sebagai Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta.
2. Irvan Amtha sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana Kota Pemprov DKI Jakarta.
3. Larso Marbun Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemprov DKI Jakarta.
4. Agus Priyono sebagai Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta.
5. Noor Syamsu Hidayat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.
6. Rustam Effendi sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.
7. Bambang Musyawardana sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat.
8. Djoko Sri Margianto sebagai Sekretaris Kota Jakarta Selatan.
9. Wahyu Haryadi sebagai Sekretaris Kota Jakarta Pusat.
10. Syamsudin Lolongau sebagai Sekretaris Kota Jakarta Barat.
11. Arifin MAP sebagai Sekretaris Kota Jakarta Timur.
12. Marzuki sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang.
13. Usmayadi sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.
14. Sugeng Irianto sebagai Sekretaris Dewan Korpri Pemprov DKI Jakarta.

Jokowi yang mengenakan setelan jas warna hitam menanyakan kesiapan anak buahnya sebelum melantik mereka.
"Sebelum diangkat sumpah sebagai pejabat eselon II, saya ingin tanya apakah Anda bersedia diangkat sumpah?" kata Jokowi.
"Bersedia," jawab pejabat-pejabat itu kompak.
"Perlu diketahui selain disaksikan hadirin, sumpah ini juga disaksikan Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha Mengetahui," lanjut Jokowi.
Jokowi kemudian melantik para pejabat eselon II tersebut. "Pada hari ini, Jumat 24 Mei 2013, saya Gubernur DKI Jakarta dengan ini resmi melantik Saudara-Saudara sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Jokowi.
Usai melantik, Jokowi mengaku tidak memiliki pesan apa pun kepada bawahannya itu. "Nggak...nggak ada," kata Jokowi saat ditanya wartawan.

Sumber :
detik.com

Ini Deretan 14 Pejabat Yang Dirotasi Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melantik pejabat eselon II. Ada sekitar 14 pejabat eselon II yang akan dirotasi jabatannya untuk mengisi posisi Kepala Biro, Sekretaris Kota dan Wakil Walikota yang kosong.
"Dengan ini resmi melantik saudara-saudara tanggal 24 Mei 2013 di lingkungan pemerintah DKI jakarta, saudara-saudara tidak boleh menerima dan menjanjikan hadiah," ujar Jokowi saat melantik di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Rotasi tersebut, menggeser wakil kepala dinas, asisten deputi gubernur, dan sekretaris kota serta wakil wali kota.
Sebagai dasar hukum pengambilan sumpah jabatan hari surat Pemprov DKI no 798-819 tahun 2013, ditetapkan 23 Mei 2013 Berikut ke-14 nama tersebut:

1. Agus Priyono dulu menjabat kepala bidang jembatan dinas pekerjaan umum (PU) menjadi wakil kepala dinas PU.
2. Tarjuki dulu menjabat wakil kepala dinas PU menjadi asisten deputi gubernur bidang tata ruang.
3. Masrokhan dulu menjabat asisten deputi gubernur bidang pariwisata menjadi kepala biro umum Sekda.
4. Irvan Amtha dulu menjabat kepala sudin air PU Jakarta Selatan menjadi kepala biro sarana dan prasarana.
5. Lasro Marbun sebagai kepala biro organisasi dan tata laksana.
6. Noor Syamsu Hidayat sebagai wakil wali kota Jakarta Pusat
7. Tri Djoko Sri Margianto sebagai sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan.
8. Wahyu Hariyadi sekretaris kota administrasi Jakarta Pusat.
9. Syamsudin Lologau sekretaris administrasi Jakarta Barat.
10. Arifin sekretaris kota administrasi Jakarta Timur.
11. Rustam Effendi dulu menjabat Sekretaris Kota Jakarta Barat menjadi Wakil Wali kota Jakarta Selatan.
12. Bambang Musyawardana dulu menjabat Sekretaris Kotamadya Jakarta Pusat menjadi wakil walikota Jakarta Barat.
13. Usmayadi sebagai Asisten Deputi bidang pengendalian kependudukan.
14. Sugeng irianto sebagai sekretaris pengurus KOPRI.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Terima Tantangan DPRD DKI Jakarta

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai rencana pemakzulan dirinya oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jokowi menilai manuver itu merupakan cermin dari kurangnya komunikasi di antara mereka.
"Santai saja, biasa saja. Kalau pengin ada yang dijelasin, ya kita jelaskan," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jumat (24/5/2013).
Jokowi mengungkapkan, manuver para anggota Dewan tersebut adalah hal yang wajar. Sebab, DPRD memiliki banyak hak, misalnya hak budget, termasuk hak interpelasi menanggapi kebijakan.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi kurang bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.
Anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali, mengklaim ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi pelengseran gubernur DKI tersebut.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Siap Digulingkan DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak impeachment dalam kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab, ia tidak merasa KJS selama ini bermasalah. Impeachment adalah sebuah proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.
"DPRD mau impeachment silakan. Saya siap saja kok kalau mau di-impeachment," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Mantan wali kota Solo ini menjelaskan, DPRD mempunyai banyak hak untuk mengkritisi. "Ada hak budgeting, hak interpelasi dan banyak lagi," ucapnya.
Ia mengatakan, semua sistem punya fungsi dan kebijakan. Di mana salah satu fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan.
Sebelum melakukan impeachment, tahap awal para anggota DPRD ini menggalang dukungan untuk menggunakan hak interpelasi. Penggalangan hak interpelasi ini digulirkan oleh Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, sudah ada 32 anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi.
Menurut Asraf, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Rombak Pejabat Eselon II DKI Jakarta

Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan melantik pejabat eselon II. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ada sekitar 10 lebih pejabat PNS yang dilantik.
"Ya lebih dari itu (10) pokoknya, saya enggak hafal siapa-siapa saja," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Chaidir mengatakan lebih dari 10 pejabat PNS yang dilantik. Pejabat tersebut ada yang dirotasi untuk mengisi kekosongan jabatan.
"Ya lebih dari 10, ada yang sebelumnya Kadis jadi Karo, atau ngisi wakil wali kota kan yang dilantik jadi wali kota, ada kekosongan di wakilnya," jelas Chaidir.
Chaidir memastikan pelantikan akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Agung.

Sumber :
merdeka.com

Pengamat: Musuhi Jokowi karena DPRD ketinggalan

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta tengah bersemangat menggalang hak interpelasi bagi Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Penggalangan ini dilakukan lantaran para anggota DPRD merasa program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijalankan Jokowi tidak jelas hingga akhirnya menimbulkan masalah berupa mundurnya beberapa rumah sakit dari pelaksanaan program itu.
Terkait hal ini, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, hak interpelasi ini digulirkan karena DPRD merasa tertinggal dengan kinerja Jokowi. Sehingga, tidak ada jalan lain selain menghambat kinerja Jokowi dengan hak interpelasi itu.
"DPRD itu sebenarnya merasa ditinggal. Kinerja Jokowi ini kan terbilang sangat cepat dan gesit," ujar Yayat kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013).
Yayat menjelaskan, jika hak interpelasi ini benar-benar dilakukan, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia justru menilai hal itu akan membawa masalah baru.
"Itu harusnya ditanya tujuannya apa. Kalau hanya untuk menambah masalah baru, berarti itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Justru masalah intinya tidak pernah selesai," terang Yayat.
Lebih lanjut, Yayat menyarankan agar DPRD berusaha untuk menyeimbangkan ritme dengan Jokowi daripada harus menggunakan hak interpelasi. "Coba mereka blusukan seperti Jokowi. Kalau hanya di kantor, itu bukan wakil rakyat, tapi hanya wakil partai," pungkas dia.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Kajian dan Sistem Pembayaran KJS Sudah Baik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai, sistem pembayaran yang diterapkan dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum siap. Namun hal tersebut dibantah oleh Jokowi.
"Kajiannya sebetulnya sudah bagus, sudah baik. Sistem bagus dan besok kita mau bagi lagi KJS-nya 1,7 juta. Jadi sudah bagus," kata Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).
Untuk diketahui, pembayaran tagihan KJS dari Pemprov DKI Jakarta ke pihak rumah sakit saat ini menggunakan sistem pengelompokkan berdasarkan daftar grup penyakit dalam Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).
Menurut Jokowi, yang seharusnya dibenahi itu adalah sistem biaya operasional yang diterapkan oleh rumah sakit. Bukan sistem pembayaran KJS-nya. Biaya tersebut harus sama di setiap rumah sakit.
"Begini loh, ada tarif sebuah penyakit misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta, di rumah sakit lain ada yang Rp 1 juta, rumah sakit lain ada yang Rp 600 ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama harganya. Kemudian tindakan medis misalnya sakit perut, ada yang diputusin dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS-nya," jelas Jokowi.
Lalu bagaimana menentukan biayanya?
"Oleh sebab itu, dicek. Karena memang tarif-tarif itu berbeda-beda. Yang benar yang mana? Nanti ditaruh rendah, yang gede menolak. Ini yang baru dicari solusinya. Tapi kita harus punya realitas, apakah cuci darah harus Rp2 juta? Jebol kita," jawab Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Hari Ini Lantik Pejabat Eselon II DKI Jakarta Baru, Siapa Tergusur ?

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tampaknya masih belum puas dengan jajaran kabinet Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pejabat eselon II yang ada. Jokowi akan kembali melakukan pergantian pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta.
Informasi dari Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Jokowi akan melantik pejabat eselon II yang baru, Jumat (24/5/2013) pukul 10.00 WIB di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kabarnya ada 19 pejabat eselon dua yang akan dirombak.
Untuk diketahui, pejabat eselon dua termasuk di antaranya kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala biro dan asisten deputi gubernur. Namun belum ada keterangan resmi jabatan apa saja yang akan diganti.
Sebelumnya, Jokowi pertama kali melakukan perombakan pejabat eselon II pada 30 November 2012. Ada 4 pejabat eselon II baru yang dilantik Jokowi saat itu.
Kemudian, pelantikan berikutnya pada 14 Februari 2013. Ada 20 pejabat eselon dua yang dilantik saat ini dan ini merupakan pergantian terbesar semasa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Terakhir pada Rabu 3 April 2013. Saat itu Jokowi melantik dua pejabat eselon dua yang baru untuk jabatan Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Pertamanan.
Lalu, siapa lagi yang akan diganti jabatannya oleh Jokow? Kita tunggu saja nanti.

Sumber :
detik.com

Pengumuman UN, Jokowi Imbau Pelajar Pakai Baju Adat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada siswa siswi sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat untuk tidak rusuh saat menghadapi pengumuman kelulusan ujian nasional (UN) hari ini, Jumat (24/5/2013). Ia juga mengimbau kepada siswa untuk mengenakan pakaian adat untuk menghindari aksi corat-coret seragam dan fasilitas publik Ibu Kota.
"Sudah diimbau dari Dinas Pendidikan DKI ke sekolah-sekolah, besok dilihat semua," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Ia menyebutkan, langkah ini sengaja ditempuh untuk menekan perilaku negatif yang kemungkinan terjadi selepas pengumuman hasil UN. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan akan menjalankan arahan Jokowi untuk mengimbau kepada seluruh siswa SMA sederajat di Ibu Kota agar menggunakan baju adat saat pengumuman kelulusan.
"Sejalan dengan arahan Pak Gubernur, mulai tahun ini siswa siswi akan menggunakan pakaian adat mulai dari pengumuman kelulusan esok hari," kata Taufik.
Siswa siswi SMA, SMK, dan sederajat di Jakarta telah mengikuti UN pada 15 April 2013, sementara pelaksanaan UN pada 11 provinsi lain ditunda beberapa hari kemudian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, meski ada penundaan pelaksanaan bukan berarti pengumuman hasil UN ikut tertunda. Hal ini mementahkan asumsi dari banyak pihak bahwa kacaunya pelaksanaan UN akan berpengaruh pada pengumuman hasil UN.

Sumber :
kompas.com

Ini sistem Jokowi Ahok yang buat RS pusing ikut KJS

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Gubernur Joko Widodo untuk melayani kesehatan 4,7 juta jiwa penduduk DKI, pada 10 November 2012 lalu mulai dikeluhkan rumah sakit swasta. Keluhan itu berujung pada mundurnya dua rumah sakit swasta, yakni RS Thamrin dan RS Admira resmi dari peserta pelayan KJS.
Ini adalah persoalan yang kesekian dari program KJS. Sebelumnya, KJS Jokowi juga pernah diterpa masalah penyalahgunaan oleh warga mampu.
Lantas apa penyebab mundurnya rumah sakit dari KJS Jokowi?
Pihak rumah sakit menilai program ini belum matang. Mereka merasa model klaim asuransi yang diterapkan DKI Jakarta malah membebani.
Saat baru diluncurkan, rumah sakit bebas mengajukan klaim berdasarkan biaya yang dihabiskan seorang pasien. Tapi per 1 April kemarin, sesuai arahan Kementerian Kesehatan, sistem berobat harus menerapkan pola perpaket atau yang disebut dengan Indonesian Case Based Groups (INA CBG's). Tapi untuk tahap awal sistem ini masih bersifat uji coba dan akan dievaluasi kembali.
Dengan sistem ini, pola pembayaran klaim kesehatan tidak 100 persen terlunasi. Misalnya, dari 75 persen klaim berobat pasien yang mereka lakukan, DKI hanya mampu mengcover biaya 30 persen. Padahal biaya klaim yang dikeluarkan lebih angka itu. Rata-rata, biaya klaim yang dikeluarkan pihak rumah sakit mencapai 43 persen.
Seperti yang dikeluhkan RS MH Thamrin. Mereka menilai pembayaran klaim kesehatan yang ter-cover hanya 30 persen dari biaya yang dikeluarkan. Dan itu jelas merugikan mereka sebagai penyedia layanan kesehatan.
"Prinsip tidak menolak tapi tetap dukung program KJS. Tapi berlakunya INA CBG's awal April, kami kirim surat ke Kadis kami nggak sanggup. Dari hasil simulasi yang kami lakukan, yang di cover 30 persen dari biaya yang kami keluarkan," jelas juru bicara RS MH Thamrin, Abdul Barry.
Senada dengan RS MH Thamrin, RS Admira juga membantah jika alasannya mundur sebagai sikap tidak mendukung program KJS. Sebab yang mereka permasalahkan adalah proses klaim jutaan warga tak menguntungkan.
"Sama dengan rumah sakit lainnya, kami dukung KJS," tegas Direktur Utama Rumah Sakit Admira, Chairulsjah.
Sistem INA CBGs merupakan pola pengobatan paket untuk setiap jenis penyakit yang di derita oleh pasien KJS. Paket tersebut terdiri dari tarif kamar inap, jasa dokter, tindakan, obat, barang habis pakai dan lama perawatan.
Adapun yang menghitung tarif paket tersebut adalah Tim Case Mix dari Kemenkes. Sistem INA CBGs sudah berlaku secara nasional di 1.200 rumah sakit swasta dan pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Lalu seperti apa sistem berobat paket tersebut? Menurut Wakil Ketua Nasional Center for CaseMix (NCC) Achmad Soebagyo, jika pasien menderita sakit usus buntu tanpa komplikasi maka rumah sakit sudah punya paket yang tepat untuk pembiayaan seperti keluhan itu. Dengan sistem ini, lanjut Achmad, justru rumah sakit hanya mengendalikan satu biaya dan tidak mengurangi mutu pelayanan.
Perhitungan paket tersebut sesuai dengan biaya yang dikumpulkan dari beberapa rumah sakit di Indonesia. Karena untuk program Jamkesmas saat itu, kecukupan dananya tertentu, sehingga klaim yang diberlakukan baru 75 persen dari hitungan NCC.
"Dan pada prinsipnya selama ini tarif itu di kelas III itu masih subsidi," ucapnya.
Seiring dengan diterapkannya KJS, sistem ini pun diujicobakan di Jakarta. Rupanya, penerapan tarif dari rumah sakit di Jakarta malah merugi dengan sistem ini. Padahal, 500 rumah sakit swasta di berbagai kota dapat menjalankan sistem.
"Itu yang harus diteliti, apakah standarnya. Nah nanti bisa kita kumpulkan rumah sakit yang keberatan itu kita tanya. Unit costnya berapa. Jangan tarif, itu beda. Karena tarif kan mungkin ada tambahan biaya lain," ungkapnya.
Selain soal unit cost, masalah lain dari sistem INA CBG's adalah kurangnya jasa dokter. Kekurangan dokter terjadi karena sistem INA CBG's masih disubsidi pemerintah sehingga dananya terbatas.
"Nah di sini memang jasa ini juga harus diatur standar-nya," jelas Achmad.
Jadi, lanjut Achmad, inti dari permasalahan ini adalah kecukupan dana dan yang terbentur dengan kewajiban menjalankan standar.
"Nah biasanya rumah sakit melakukan cross subsidi. Misal dana dari kelas A dan B menutupi kelas III," ucapnya.

Sumber :
merdeka.com

Anggota DPRD yang ajukan interpelasi Jokowi jadi 32

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta tengah menggalang hak interpelasi. Langkah ini ditempuh lantaran mereka tidak mendapat jawaban memuaskan dari Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait permasalahan yang terdapat dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Menurut anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali, semula hak ini disepakati oleh 30 anggota. Menurut dia, angka itu kemudian bertambah menjadi 32 orang.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013).
Meski masih sehari digulirkan, Asraf menerangkan, anggota DPRD yang juga menyetujui hak interpelasi semakin bertambah. Menurut dia, jika dirasa cukup, berkas yang berisi tanda tangan para anggota dewan akan diserahkan ke pimpinan.
"Saat ini masih kami usulkan ke pimpinan agar disetujui untuk dibahas dalam paripurna," kata Asraf.
Terkait kapan Rapat Paripurna itu akan digelar, Asraf belum dapat memastikan. "Jadwalnya saya belum tahu, karena masih akan dibicarakan dulu rapat pleno pimpinan," pungkas dia.

Sumber :
merdeka.com

Ini alasan anggota DPRD Asraf Ali galang interpelasi Jokowi

Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta ini menggalang hak interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya, pria yang akrab Jokowi itu tak bisa menjelaskan persoalan yang terkandung dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit memilih mengundurkan diri.
Jika ketidakjelasan ini terus dipelihara Jokowi, dia yakin hak interpelasi ini bisa berujung pada pemakzulan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5).
Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.
"Nanti gubernur akan banyak ditanya dalam forum. Gubernur harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.

Sumber :
merdeka.com