PDIP Cuma Menang Tipis, Jokowi Pasti Jadi Presiden-presidenan

Tak Setuju Jokowi 'Nyapres', Indro Warkop Anggap Pemanis

Banyak orang memberikan harapannya untuk Indonesia yang lebih maju di pundak Joko Widodo (Jokowi), namun tidak bagi Indro Warkop. Pelawak yang besar namanya bersama Dono dan Kasino ini justru tak setuju Jokowi ikut dalam pencalonan presiden.
Menurutnya, Jokowi tak beda seperti artis yang dipinang partai politik sebagai pemanis. Pun dengan Jokowi yang bisa dibilang hanya sebagai penarik massa bagi partai berlambang banteng itu.

Said Aqil Bantah NU Berkoalisi dengan PDIP

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah telah berkoalisi dan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rangkaian Pemilu 2014.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menegaskan, pihaknya tetap bersikap netral dan tak pernah mengarahkan pengikutnya untuk mendukung salah satu partai politik dalam Pemilihan Umum 2014.
Hal tersebut, ia ungkapkan kepada wartawan seusai acara "Istighotsah Kebangsaan Untuk Pemilu Damai," di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Berbahaya: Agenda Menangkan Jokowi Tapi Ingin PDIP Kalah

PDI Perjuangan harus tetap waspada dengan potensi kecurangan yang mungkin terjadi di Pileg April 2014. Pasalnya bukan tidak mungkin ada pihak yang ingin menjegal PDI Perjuangan.
Politisi PDI Perjuangan Fahmi Habcy mensinyalir ada upaya sistematis didaerah-daerah untuk mengkerdilkan suara PDI Perjuangan oleh parpol tertentu dengan jalan membangun isu dan pemahaman pulik untuk mendikotomikan kemenangan Jokowi dalam pilpres, dengan kemenangan PDI Perjuangan dalam pileg 9 april nanti.

Tim Entrepeneur dan Profesional Muda Dukung Jokowi

Tim Entrepeneur dan Profesional Muda mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden pada pemilu 2014. Dukungan ini tidak lepas dari gaya kepimpinan Jokowi yang komunikatif terhadap bangsa indonesia.
"Kami mendukung jokowi, dengan gaya kepemimpinanya maka kami harapkan dapat memberikan efek yang baik bagi bangsa dan negara," kata Hasnil Fajri, Kordinator EP for Jokowi, di jakarta, Senin (7/4/2014).

Giliran Tokoh dan Ulama Betawi Goyang Jokowi

Tokoh dan ulama Betawi kompak megambil sikap seperti Partai Gerindra, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan amanat warga Jakarta yang telah memilihnya menjadi kepala daerah Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun. Sehingga janjinya untuk menjadikan Jakarta Baru dapat terpenuhi.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 1984-1987 Mayjen TNI (Purn) Eddie Nalapraya mengatakan tokoh, ulama dan warga Betawi tidak melarang Jokowi menjadi Presiden RI. Melainkan hanya menahan Jokowi selama lima tahun untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi Tanggapi Isu Gibran Rakabuming Terima Aliran Dana Bus Abal-abal

Kejaksaan Agung disebut telah mendapatkan bukti adanya aliran dana milyaran rupiah dari Bimo Putranto ke anak sulung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming.
Saat dikonfirmasi, Jokowi hanya tertawa. Dia menilai, tudingan itu hanyalah sebuah kampanye hitam yang dilontarkan lawan politiknya. Jokowi memastikan, anaknya sama sekali tidak terlibat dalam kasus bus abal-abal.
"Biasa lah namanya isu politik. Diaduk-aduk dalam situasi politik seperti sekarang. Mbah saya dibilang dapat uang lah, anak saya dibilang dapat," ujar dia di Balai Kota, Senin (7/4/2014).

PDIP Minta Polri Tambah Pengawal Buat Jokowi

Isu ancaman soal keamanan jelang Pemilu, 9 April 2014, kian santer terdengar. Terutama bagi mereka yang menjadi juru kampanye, calon presiden dan calon presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menegaskan keamanan merupakan hal terpenting. Bahkan Kapolri Jendral Sutarman harus menambah pengamanan.
"Walau tanpa diminta, Kapolri harus mengamankan pimpinan parpol, jurkam, capres dan cawapres," ujar Tjahjo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/4/2014).

KPUD Jakarta Sebut Jokowi Bolehkan Warga Grey Area Nyoblos

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengakomodasi daerah abu-abu (grey area), wilayah yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, untuk mengikuti pemilu. Harapannya, seluruh warga mampu menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Legislatif 9 April 2014.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya akan membuka tempat pemungutan suara (TPS) di daerah abu-abu yang ada di Jakarta. Sehingga warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya baik untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Soal Korupsi Busway, Jokowi: Yang Lain Ngapain?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui pengawasan pengadaan bus Transjakarta luput dari Inspektorat. "Itu lolos," katanya di Balai Kota, Senin (7/4/2014).
Menurut dia, tugas Inspektorat adalah manajemen kontrol. Namun dia memahami Inspektorat harus mengawasi puluhan ribu mata anggaran. "Inspektorat juga ngawasi 57 ribu, enggak mungkin gini," ujarnya dengan ekspresi melotot. "Meskipun stafnya banyak sekali."

Tanggapan PDIP Pada Permintaan SBY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan soal perjanjian Batu Tulis adalah urusan internal PDIP dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Sehingga menurut dia dibuka atau tidak soal isi perjanjian tersebut adalah urusan kedua partai tersebut. Meski permintaan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu soal internal PDIP dan Gerindra saja, SBY komentari itu sah - sah saja," kata Tjahjo di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Masa Tenang = Masa Perang di Twitter

Kampanye pemilu legislatif telah memasuki massa tenang hingga pencoblosan 9 April nanti. Namun perang saiber antar pendukung capres terus berlanjut di media sosial.
Setelah hashtag #jokowitidaklayak menjadi trending topik dunia di Twitter. Beberapa jam kemudian muncul hashtag #Prabowotidaklayak menjadi trending topik dunia.

Peneliti Amerika Puji Jokowi

Fenomena 'Jokowi effect' tak hanya menggema di Indonesia, tetapi juga sudah mendunia, dengan ulasan beberapa media internasional. Associate Profesor Department of Political Science Chicago University, Amerika Serikat, Dan Slater, menilai sosok Jokowi yang sederhana dan gemar blusukan membuat rakyat mencintainya.
"Saya melihat Jokowi ini sangat dicintai rakyat Indonesia," ujar Dan usai acara Diskusi Publik dengan tema 'Trajektori Politik Indonesia: Oligarki, Populisme atau Memajukan Demokrasi Indonesia' di Century Park Hotel Senayan, Jl Pintu Satu Senayan, Jaksel, Senin (7/4/2014).

Jokowi: Apa Saya Model Orang yang Gampang Didikte?

Presiden SBY bicara soal kekhawatiran sejumlah pihak atas kemampuan capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) menjadi pimpinan nasional, termasuk isu capres boneka. Jokowi, yang menjadi objek, menegaskan dirinya tak mudah didikte oleh orang lain.
"Yang dikte itu siapa? Kenapa mereka mendikte saya? Apa saya model orang yang gampang didikte?" tanya Jokowi retoris dengan mimik serius. Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).

PDIP Sumbat Telinga

Beberapa hari ini beredar pesan singkat berantai (broadcast) maupun muatan penyiaran yang isinya menjelek-jelekkan PDI Perjuangan dan calon presidennya (capres), Joko Widodo alias Jokowi. Meski demikian, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak mau reaktif menanggapi tindakan yang mengarah kampanye hitam itu.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, pihaknya tak akan membuat laporan resmi. “Kami serahkan ke Panwas dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia, red) saja yang menindaklanjutinya,” kata Tjahjo kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Benci Tapi Mau Mau

Gerindra rupanya menyimpan asa untuk bisa kembali bersatu dengan PDIP. Ketum Gerindra Suhardi mengatakan bahwa dua partai ini memiliki banyak kesamaan.
"Bisa jadi (gabung dengan PDIP-red) kan kita sama-sama memperhatikan wong cilik, mengangkat ekonomi kerakyatan, nasionalis," ujar Suhardi di kantor DPP Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Suhardi menilai, jika jadi bersatu, koalisi Gerindra-PDIP akan menjadi kekuatan yang besar.

Opini: PDIP Paling Tepat Koalisi dengan Golkar, Tapi Jangan Jokowi-JK

PDIP sudah harus aktif menjalin komunikasi dengan banyak tokoh bangsa untuk mencari masukan paling ideal bagi pendamping Jokowi. Namun demikian, pilihan paling tepat untuk koalisi dalam pilpres nanti adalah dengan Partai Golkar.
Dua figur yang kini bersaing menjadi cawapres adalah Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, keduanya mantan ketua umum Golkar. Di atas itu semua, Akbar lebih menjanjikan, karena punya basis kuat, pengalaman, dan akan menambah bobot pasangan.

SBY Punya Feeling Kuat Kepada Jokowi

Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif 9 April mendatang, Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono memuji Joko Widodo (Jokowi).
Gubernur DKI Jakarta yang juga calon Presiden dari PDIP ini dianggap SBY santun dan memang sangat disuka masyarakat.
Bahkan secara khusus, SBY pernah berharap agar pengamanan terhadap bekas Wali Kota Solo ini ditingkatkan karena adanya potensi ancaman keselamatan terhadap Jokowi.

Pengusaha Akan Uji Jokowi, Prabowo, JK, Dahlan dan Gita

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto berniat akan mengundang para calon presiden Indonesia untuk berdiskusi dalam sebuah forum. Diskusi ini sekaligus untuk mendengarkan visi dan misi calon presiden tersebut. Terlebih mengenai potensi sektor kelautan Indonesia.
Dalam pandangannya, selama ini belum ada calon presiden maupun partai politik yang mengusung kelautan dan perikanan menjadi isu utama untuk penguatan ekonomi. Padahal potensi kelautan Indonesia disebut-sebut mencapai Rp 255 triliun per tahun.

STAIN: Jokowi Bukan Tandingan Mahfud MD

Center for Survey Research and Data Analysis STAIN Salatiga merilis hasil survei tentang capres dan cawapres pilihan para santri. Mahfud MD menempati urutan pertama dengan elektabilitas 10,9 % mengalahkan Jokowi yang ada diurutan ke dua dengan raihan 10,2%.
Survei dilaksanakan Januari sampai Februari 2014 di pulau Jawa dengan margin error 2.5%. Responden berjumlah 583 orang yang merupakan para santri, kyai dan ustadz di pondok pesantren di Jawa yang dipilih secara acak.

Jokowi Tak Gubris Desakan Mundur dari Gerindra

Joko Widodo (Jokowi) tak menggubris desakan Partai Gerindra agar dirinya mundur dari jabatan Gubernur DKI. Menurutnya, soal mundur atau tidak itu menjadi urusan pribadi.
"Saya mau mundur mau berhenti itu nanti-lah. Semua masih dalam kajian hukum dan tata negara. Enggak usah ikut-ikutan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).
Jokowi juga membantah telah meneken kontrak politik dengan Gerindra saat dicalonkan sebagai gubernur DKI. "Kontrak apa? Gimana sih. Udah saya bilang itu urusan gue," tegasnya.

Gerindra Lengserkan Jokowi Agar Ahok Segera Jadi Gubernur

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI ingin melengserkan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, Jokowi kini maju sebagai calon presiden.
PDI Perjuangan menilai langkah Gerindra ini mengada-ada. Langkah Jokowi maju sebagai presiden telah sesuai dengan aturan UU Pilpres 42 tahun 2008.
"Sekarang ini dengan majunya pak Jokowi jadi presiden. Mereka (Gerindra) juga ingin Wagubnya (Ahok) naik jadi gubernur. Tetapi kan harus dengan mekanisme yang ada dong. Sesuai aturan kan Pak Jokowi juga bisa cuti. Mungkin namanya juga usaha dan politik kan sudah biasa," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).

Popularitas Jokowi Belum Tentu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Direktur Manajemen Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kepopuleran Joko Widodo (Jokowi) belum tentu bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya investor ingin mengetahui visi misi dan program kerjanya jika Gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk jadi presiden.
"Dlihat program Jokowi seperti apa, pasar melihat seperti apa," ungkap Purbaya di Hotel Borobudur, Senin (7/4/2014).
Purbaya menjelaskan pada saat pengumuman Jokowi sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), efeknya hanya mendongkrak Index Harga Saham Gabungan (IHSG) sementara saja.

Jokowi Resmikan Kampung Deret Kali Anyar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sore tadi meresmikan Kampung Deret di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat, Senin (7/4/2014). Kehadiran Jokowi di pemukiman padat penduduk itu disambut meriah oleh warga.

Jokowi Tak Kunjung Datang, Warga Bubar

Warga Kalianyar kesal terlalu lama menunggu kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Ancaman Gerindra Untungkan PDIP

Menanggapi desakan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang berencana menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melalui hak angket, ditanggapi dingin Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai, rencana itu merupakan bentuk keresahan Partai Gerindra.
Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin mengatakan, langkah Partai Gerindra keliru jika ingin menurunkan Jokowi. Karena itu malah memberikan keuntungan kepada PDI Perjuangan.

Gerindra Serang Jokowi, Ahok Yang Meladeni

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD DKI Jakarta tidak dapat melengserkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), hanya karena alasan menjadi calon presiden.
"Mana bisa dilengserkan, Undang-undang mengatur tidak bisa dilengserkan oleh partai," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014).

PDIP Ucapkan Terima Kasih untuk Masukan SBY pada Jokowi

PDI Perjuangan mengapresiasi masukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Joko Widodo. SBY meminta Jokowi menjelaskan visi misi sebagai calon presiden.
"Masukan dari Presiden SBY tentu saja kami apresiasi," kata Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ketika dikonfirmasi, Senin (7/4/2014).
Hasto mengakui Jokowi memang harus menyampaikaan visi misi dan agenda strategis pemerintahannya Kepada rakyat.

Jokowi Jawab Kritik Kampung Deret

Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menata tempat tinggal warga, dikritik karena belum dibarengi dengan pola hidup sehat. Dalam program kampung deret di Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur ditemukan tidak disediakan penampungan kotoran.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk program kampung deret pasti disediakan penampungan kotoran, baik yang hanya penampungan komunal, atau sekadar perbaikan penampungan sebelumnya.

Jokowi Takut Freeport

Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, tak mau berkomentar mengenai renegoisasi kontrak Freeport di Papua. Gubernur DKI Jakarta itu berkilah hal itu baru dibahas setelah pemilu legislatif (pileg).

Ikrar: SBY Manfaatkan Jokowi

Komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai sosok bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dinilai bermakna ganda.
Di satu sisi, SBY dinilai menganggap Jokowi akan menjadi presiden selanjutnya. Namun di sisi lain, SBY juga memanfaatkan momentum itu untuk pembersihan namanya.
"Bisa kelihatannya, dia lagi mengelus-ngelus Jokowi, terkesan SBY yakin Jokowi akan jadi Presiden. Kedua, dia (SBY) sebenarnya juga terlihat melakukan pembersihan diri selama 10 tahun ini," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti, Senin (7/4/2014).

Visa-visi Jokowi: Indonesia Berdaulat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi usul Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar Joko Widodo (Jokowi) segera menyampaikan visi dan misi pada Pemilu 2014. SBY juga mengimbau agar rakyat tak memvonis Jokowi tidak punya kemampuan sebagai presiden.
Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, memang Jokowi sebagai capres harus menyampaikan visi dan misi.

Jasmev Cuekin #jokowitidaklayak

Koordinator Jokowi Advanced Media Social Volunteers (Jasmev), Kartika Djoemadi memilih tidak meladeni serangan udara terhadap Jokowi di media sosial. Bagi Kartika, Jasmev memilih menggunakan kampanye positif tentang sosok dan prestasi Jokowi.
"Serangan itu pasti akan selalu ada. Kami lebih fokus untuk terus berkampanye positif mengenai Jokowi daripada membalas serangan dari Jokowi's Haters," kata Kartika kepada Tribunnews melalui pesan pendek.

Buruh Desak Jokowi Menaikkan UMSP Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali didemo kalangan buruh yang menggelar aksi di depan Balaikota, Gambir, Senin (7/4/2014) siang. Ratusan buruh dari 15 sektoral industri mendesak Jokowi segera mengesahkan kenaikan Upah Minimum Sektoral di kisaran Rp 3 juta/bulan.
“Pak Jokowi ternyata tega menindas buruh dan tidak peduli terhadap  UMSP 2014 yang selama 4 bulan ditunggu-tunggu para pekerja industri,” teriak Firmansyah, koordinator Buruh Kawasan Industri.

Alumni UI Dukung Jokowi Jadi Presiden

Dukungan kembali mengalir untuk bakal Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah Gubernur DKI Jakarta menuju Istana disokong alumni Universitas Indonesia, yang terhimpun dalam Forum Alumni UI For Jokowi.
"Gerakan ini digagas oleh hampir 100 mantan aktivis UI 98. Gerakan ini sepakat mendukung Jokowi dalam Pilpers 2014 mendatang," ujar Inisiator Forum Alumni UI For Jokowi, Arief Suhaemi di Jakarta, Senin (7/4/2014).

Michael Bimo Sembilu untuk Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menduga kasus pengadaan bus TransJakarta yang bermasalah akan dimanfaatkan bagi calon presiden (capres) lain untuk menyerangnya.
"Ya itu biasa dalam situasi seperti ini," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/4/2014).
Jokowi yang juga sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini mengatakan capres-capres lain memanfaatkan kasus yang sudah masuk ke tingkat Penyidikan di Kejaksaan Agung ini untuk menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Tak Pandang Bulu, Baliho Jokowi Juga Dipreteli

Memasuki masa tenang kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, sejumlah baliho caleg di DKI Jakarta dicopot ratusan petugas Satpol PP. Termasuk baliho yang menampilkan foto Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama caleg PDIP.
Menurut pantauan, Senin (7/4/2014), spanduk bergambar Jokowi yang dimuat bersama caleg Dapil DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, yang berada di sudut gedung kosong di bawah jembatan penyeberangan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, dicopot petugas Satpol PP.

Jokowi Enggan Persoalkan KJP yang Dimanfaatkan Parpol Tertentu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mempermasalahkan adanya partai politik (parpol) tertentu yang memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk kepentingan partainya.
"Urusan teknis seperti itu masa semuanya suruh ke saya. Tugas gubernur masa disuruh urusi yang kecil-kecil seperti itu. Tanya saja sama partainya," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/4/2014).
Jokowi mengatakan, siapapun diperbolehkan mengusulkan mana siswa yang memerlukan KJP kepada Pemprov DKI, termasuk parpol. Namun, harus sesuai dengan kriteria siswa yang memerlukan KJP tersebut.

Prediksi Koalisi: Front Banteng vs Kloter Garuda

Sejumlah pihak mulai memprediksi jalinan koalisi capres pasca Pileg 2014. Ketua Pendiri Institut Kepresidenan Indonesia yang juga komite konvensi capres PD, Christianto Wibisono, berharap hanya ada dua kubu yang bertarung secara fair.
"Untuk menyelamatkan sistem presidensial tanpa harus kembali ke otoriter totaliter maka dengan kondisi objektif 2014 ini elite Indonesia harus memimpin bangsa ini dengan memberdayakan sistem kepresidenan dwipartai," kata Christianto Wibisono dalam siaran pers, Senin (7/4/2014).

#jokowitidaklayak

Kendati masa tenang telah tiba, suasana panas justru mewarnai media sosial. Senin pagi (7/4/2014), hashtag Jokowi tidak layak menjadi pembicaraan hangat di media sosial, twitter.
Sejumlah akun mengamini #jokowitidaklayak ini dengan beragam komentar dukungan. Namun, di pihak tertentu, beberapa akun tetap percaya Jokowi layak memimpin Indonesia.

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Terhadap Kasus Bus Rusak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak bertanggungjawab atas kasus bus rusak Transjakarta. Menurut dia, yang seharusnya bertanggungjawab adalah pengguna anggaran, dalam hal ini Dinas Perhubungan.
"Itu pengguna anggaran," kata calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut di Balai Kota, Senin (7/4/2014).
Jokowi lantas memberi contoh, misalnya dia menyuruh anak buahnya, si pengguna anggaran pergi utara. Namun, anak buahnya ini justru malah pergi ke jurang. "Siapa yang salah? Yang menyuruh ke utara atau yang nyemplung jurang?," kata dia lagi.

Jokowi Nyoblos di Menteng dan Sowan Mega di Kebagusan

Pada pemilihan legislatif (Pileg) 9 April nanti, capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) akan menyalurkan hak suaranya di Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu, dia akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan.
"(Nyoblos-red) di Menteng. Pukul 08.00 WIB, setelah itu, dengan Bu Mega ke Kebagusan. Sudah jatahnya gitu," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).

Jokowi Jadi Foto Model Majalah Asing

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menjadi foto model untuk sebuah majalah asing, Monocle. Jokowi menjalani sesi foto itu di sela-sela tugasnya sebagai gubernur.
Jokowi menjalani sesi foto di ruang tamu Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014) sekitar pukul 09.00 WIB.
Sebelumnya, Jokowi menjalani sesi wawancara untuk rubrik di majalah berkonsep Global Affairs and lifestyle itu.
Sesi foto dilakukan di ruang tamu gubernur. Di ruang itu tampak beberapa perlengkapan foto, seperti kamera, light box, tripod, background dan payung reflektor.

Dadakan Disuruh Sesi Foto Majalah, Jokowi Ngaku Grogi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan sesi foto untuk Majalah Monocle. Namun dia mengaku tak mengetahui jika akan ada sesi foto ini sebelumnya.
"Untuk majalah. Foto-foto kaya gitu enggak nanya, tau-tau nongol di majalah atau tau-tau keluar di Monocle kaya gini," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).

Jokowi Anggap Kasus Bus Rusak Telah Jadi Alat Untuk Menjatuhkan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, kasus rusaknya bus Transjakarta telah dijadikan alat kampanye hitam pada dirinya. Jokowi mengatakan, lawan politik memanfaatkan kasus itu untuk menjatuhkan dia.
Meski demikian, calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menganggap hal seperti itu adalah sesuatu yang biasa terjadi jelang pemilihan umum seperti saat ini. Karenanya, ia mengaku tak mau ambil pusing,
"Ya biasa politik seperti itu, apalagi dalam situasi seperti ini. Ya itu dipakai untuk men-downgrade (menjatuhkan)," ujar Jokowi.

Gerindra Ancam Lengserkan Jokowi jika Tak Mundur

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, jika Joko Widodo (Jokowi) kalah dalam pertarungan merebut kursi presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang," ujarnya kepada Kompas, Senin (7/4/2014) pagi.

RRSF: Elektabilitas Prabowo Tiada Banding

Tiga hari menjelang pemilihan legislatif (Pileg), 9 April nanti, perkembangan politik terus bergerak, bahkan semakin dinamis. Berbagai prediksi dan hasil survei menunjukkan siapa yang berpeluang memenangi Pileg dan pemilihan presiden (Pilpres) nanti.
Survei yang dilakukan Rafflesia Research Society Foundation (RRSF) menyebutkan elektabilitas calon presiden (Capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalahkan Capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi).

Terlambat Ngantor

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali datang terlambat ke kantornya, Balai Kota DKI Jakarta. Ia sampai pukul 08.20 WIB. Padahal biasanya Jokowi sampai di kantor pukul 08.00 WIB atau bahkan lebih pagi.
Ketika ditanyai apakah keterlambatannya terkait dengan tugasnya sebagai juru kampanye (Jurkam) PDI Perjuangan, Jokowi tidak menjawab. Malah, ia hanya tersenyum dan menuju ruangannya.
"Hmmm... Hmmm... Hmmm...," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).

Gerindra Minta Jokowi Segera Lengser Dari DKI-1

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meminta Joko Widodo (Jokowi) secepatnya mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah alasan disebut sebagai dasar permintaan itu.
"Selama ini Pak Jokowi sibuk mengurus kampanye legislatif, kebijakan menjadi tersendat. Padahal Jakarta ini Daerah Khusus Ibu Kota, yang tak boleh satu jam pun tertunda kebijakannya," ujar Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi kepada Kompas, Senin (7/4/2014) pagi.