Jokowi usul Harga BBG Dinaikan

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kewalahan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar gas (BBG), karena minimnya pasokan BBG. Ia pun mengusulkan, agar pemerintah pusat menaikan harga BBG.
Menurutnya, dengan harga per liter BBG yang masih berkisar Rp 3.100,- pasokan BBG akan tetap kekurangan. Pasalnya hingga saat ini belum ada pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi.
"Menurut saya kalau tetap pada angka Rp 3.100 dan tidak dirubah, maka swasta tidak mau masuk dan kita akan kesulitan.

Jokowi Unggul di Survei Capres, PDI-P Makin Paham Maunya Rakyat

Dua lembaga riset yakni Political Weather Station (PWS) dan Alvara Research Center menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) tertinggi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyambut baik hasil survei ini.
"Dengan hasil elektabilitas Jokowi tersebut, maka PDI-P semakin memahami terhadap sosok kepemimpinan yang dinilai positif oleh rakyat," kata Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristianto saat dihubungi, Senin (28/10/2013) malam.

Tahun Depan, Jokowi Siapkan 1 T Untuk Pengolahan Air Limbah

Sanitasi atau pengolahan air limbah di DKI Jakarta masih di bawah tiga persen. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun guna membuat zona pengolahan air limbah.
"Ini kan dikejar. Kita nyiapin 1T tahun depan plus APBN gak tahu berapa," ujar Jokowi usai bertemu dengan 14 anggota Komisi VII DPR di Balai Kota Jakarta, Senin (28/10/2013) malam.

Sutan Bhatoegana Puji Jokowi

Para anggota Komisi VII DPR RI, Senin (28/10/2013), melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Pemprov DKI. Program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait lingkungan selama setahun tak luput menjadi sorotan DPR RI.
Meski di sana sini masih ada kekurangan, Ketua komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana memuji kinerja Jokowi selama setahun ini.
"Setahun saya kira kelihatan baik.

Di Hadapan Komisi VII, Jokowi Mengelih Kekurangan Stok BBG

Saat Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan tentang kekurangan gas dalam memasok bahan bakar busway. Sebab, untuk akhir tahun ini akan ada tambahan 450 bus Transjakarta dan 400 bus sedang yang berbahan bakar gas.
"Kita gas punya masalah, kita tahun ini butuh tambahan SPBG. Akhir Desember tambah bus 450 busway dan bus sedang 400 semua gas, tahun depan bus sedang 3.000 pakai gas dan busway 1.000.

Elektabilitas Jokowi Tertinggi Versi Sosial Media

Selain merilis hasil survei lapangan dari sisi off line, Alvara Research Center, juga menggandeng Katapedia untuk merilis survei elektabilitas partai dan capres 2014 dari segi online yang basis datanya dari sosial media. Dua paduan itu, menurut CEO Alvara Hasanuddin Ali untuk mengimbangi suara responden di lapangan dengan pengguna internet (netizen).
Menurut CEO Katapedia Deddy Rahman, ada korelasi positif popularitas kandidat calon di sosial media dengan tingkat elektabilitas sesungguhnya di lapangan.

Sutan Kenalkan Jhony Allen ke Jokowi Sebagai Penjinak Binatang

Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka mengawasi dan membantu mengatasi permasalahan Ibu Kota yang menyangkut bidang komisi energi tersebut. Pasalnya, DKI Jakarta dinilai memiliki berbagai persoalan terutama di bidang lingkungan hidup.
Ketua Komisi VII, Sutan Batoegana selaku pemimpin rombongan yang berisi 14 anggota memperkenalkan satu persatu anggota legislatif yang ikut kunker ke kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ).

Hadapi Jokowi Prabowo Butuh Wapres Populis

Survei lembaga penelitian Alvara menyatakan figur bakal calon Presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, membutuhkan bakal calon wakil Presiden yang berkarakter populis dan dekat dengan masyarakat jika ingin menyaingi popularitas dan elektabilitas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo (Jokowi).

14 Anggota Komisi VII DPR Temui Jokowi Bahas Waduk Ria Rio

Sebanyak 14 anggota Komisi VII DPR menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota. Tujuan mereka membahas persoalan waduk Ria Rio bersama orang nomor satu di ibu kota tersebut.
"Tadi kami ke waduk Ria Rio, fungsi kami mengawasi dan mendukung apabila diperlukan Pak Gubernur," kata Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana di Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).

Popularitas dan Elektabilitas Jokowi Semakin Tidak Terbendung

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), semakin tidak terbendung baik dari segi popularitas dan elektabilitas. Lembaga survei Alvara Research Center, Jokowi menduduki peringkat kedua dengan perolehan 76 persen untuk popularitas. Peringkat tertinggi diraih oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie 78,4 persen.
Sementara untuk elektabilitas, Jokowi menjadi jawara dengan memperoleh 25,9 persen kemudian disusul Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 9,2 persen dan Aburizal 7,6 persen.

Jokowi Jujur, Prabowo Tegas

Alvara Research Center meriset citra masing-masing calon presiden 2014. Dalam survei itu Joko Widodo (Jokowi) dipersepsikan mampu membawa perubahan sedangkan Prabowo dan Wiranto dicitrakan tegas, berwibawa, dan berjiwa memimpin.
Menurut CEO Alvara Hasanuddin Ali, ada empat kategori yang digunakan dalam pengukuran itu. Pertama Vertical Leader yang dicirikan tegas, berwibawa, dan berjiwa memimpin. Kedua, Horizontal Leader ditandai dengan merakyat, jujur, dan bebas korupsi.

Gubernur DKI Sindir Anggota Legislatif

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyindir para anggota legislatif dengan mengungkapkan kondisi waduk Ria Rio dan Pluit sebelumnya.
"Pak Sutan kalau ke sana delapan bulan lalu, mungkin tidak tahu di wilayah pedongkelan ada waduk yang tertutup enceng gondok dan sampah. Waduk Pluit juga saya baru tahu kalau di sana ada waduk setelah 10 kali ke sana," kata Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/10/2013).

DPR Tanyakan Jokowi soal Antisipasi Banjir

Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, mempertanyakan pada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) soal kesiapannya untuk mengantisipasi banjir menghadapi musim hujan.
"DKI inikan langganan banjir, banyak limbah. Tadi kita udah melihat pilot project taman kota dan resapan air di Waduk Ria Rio," kata Sutan dalam kunjungan kerjanya di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Kunjungi Balai Kota, DPR Seperti Sidang di Kantornya Sendiri

Hari ini, Senin (28/10/2013), sebanyak 13 anggota Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Ketigabelas anggota DPR tiba pada pukul 17.25 WIB. Mereka langsung bergegas ke Balai Agung, yang letaknya ada di lantai 1 gedung Balai Kota.
Jokowi beserta stafnya dan keempatbelas anggota Komisi VII DPR RI duduk saling berhadapan. Keduabelah pihak memulai pembicaraan diawali dengan perkenalan semua anggota DPR serta menyampaikan tujuan mereka hadir ke kantor Gubernur.

Jokowi Punya Kepercayaan Monyet Bikin Sial Dirinya

Budayawan Betawi Ridwan Saidi heran dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membersihkan topeng monyet dari Jakarta. Dengan gaya celetukannya yang khas, Ridwan menduga kebijakan itu dibuat karena Jokowi punya keyakinan jika monyet bisa membawa sial bagi mantan wali kota Solo itu.
"Saya curiga Jokowi ini punya kepercayaan monyet itu bikin sial dirinya, bawa sial. Ada kultur Jawa dia kan kejawen.

Jokowi Halangi Rakyat Cari Makan Halal

Budayawan Betawi Ridwan Saidi tak habis pikir dengan ide Jokowi yang ingin membersihkan topeng monyet dari Jakarta. Dia menilai, sah saja orang bekerja dan mencari nafkah bekerja sebagai tukang topeng monyet.
"Cari makan halal dari rakyat ngapain sih diganggu saya heran," ujar Ridwan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Dia juga tak setuju jika alasan Jokowi untuk merelokasi seluruh topeng monyet ke Ragunan karena asas keadilan.

Jokowi Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Zonasi Kelautan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif Tjitjip Soetardjo di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat membahas mengenai zonasi kelautan.
"Kami harus mengatur dan mengadakan zonasi, atau tata ruang kalau di darat," kata Tjitjip usai bertemu Jokowi, Senin (28/10/2013).
Tjitjip mengatakan, perlunya melakukan zonasi di perairan Jakarta dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Jokowi: Dugaan Korupsi Langsung Berurusan dengan Penegak Hukum

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perlu dilihat hasil laporan dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta. Apabila laporan berdekatan dengan dugaan korupsi, maka langsung berurusan dengan penegak hukum.
"Kalau menyimpang biasanya akan langsung ditindak lanjuti ke penegak hukum," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Jokowi mengatakan, ada juga laporan kerugian yang terjadi karena kesalahan administrasi. Apabila hal itu terjadi, maka tindakan yang dilakukan hanya mengganti kerugian yang diakibatkan dari kesalahan tersebut.

PDI-P: Elektabilitas Jokowi Tinggi Karena Kerja

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait (Ara) menilai tingginya elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dalam sejumlah hasil survei tidak lepas hasil kerja yang dilakukan Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya Jokowi berhasil mengimplementasikan ideologi partai dalam bentuk kerja nyata kepada rakyat.
“Jokowi figur muda yang menginspirasi banyak anak muda. Dia sederhana, tidak ambisius, dan bekerja untuk rakyat,” kata Ara, Senin (28/10/2013).

Survei Alvara: Banyak Kader Parpol Non PDIP Dukung Pencapresan Jokowi

Dukungan agar Joko Widodo (Jokowi) nyapres tak hanya datang dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kader parpol lain pun banyak mendukung pencapresan Jokowi.
Hal ini terungkap dalam rilis survei Alvara Research Center di Restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta, Senin (29/10/2013).
Di Golkar, kader internal pendukung Ical sebesar 43,1 persen, sementara kader yang mendukung Jokowi mencapai 27,5 persen. Ada pula 8,5 persen yang mendukung Jusuf Kalla.

Soal Temuan BPK, Jokowi Merasa Belum Perlu Bawa ke Penegak Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini kembali menyambangi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) untuk mendesak tindak lanjut temuan indikasi korupsi di Pemprov DKI. Meski mengaku tidak membicarakan temuan itu, Jokowi mengatakan, sekalipun ada indikasi korupsi dia akan menyerahkannya ke tim TPGR (Tim Penagih Ganti Rugi)
"Nanti dilihat. Kalau sudah menyimpan langsung aparat hukum kalau berupa urusan ganti rugi itu TPGR," terang Jokowi di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Jokowi-Ahok Contoh Geoleadership

Tenaga ahli pengajar Bidang Ketahanan Nasional dari Lembaga Ketahanan Nasional Lumban Sianipar mengatakan, tak banyak pemimpin di negeri ini yang punya modal geoleadership. Menurut Lumban, geoleadership adalah kemampuan pemimpin untuk mengetahui dinamika lokasi yang akan dia pimpin.
Modal geoleadership sangat berguna memimpin Indonesia yang punya dua faktor penting: pluralisme dan sumber daya alam melimpah. "Geoleadership juga kemampuan pemimpin untuk mengetahui karakter dan aspirasi masyarakat yang akan dipimpin," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (28/10/2013).

Jokowi Soal Video Mesum Pelajar SMP: Selesaikan Secara Tertutup!

Terungkapnya video mesum pelajar SMP di Jakarta menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan penyelesaian kasus tersebut akan dilakukan secara tertutup.
"Saya tadi sudah menyampaikan kepada dinas agar diselesaikan tertutup, karena ini menyangkut masa depan anak, ini semuanya masih dalam level SMP," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (28/10/2013).

Jokowi Bantah Kedatangan BPK Terkait Temuan Indikasi Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) membantah jika kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pagi tadi terkait temuan indikasi korupsi di Pemprov DKI. Menurut Jokowi, kedatangan BPK untuk meminta dirinya menghadiri acara BPK.
"Ndak. (Datang) karena besok memastikan ada pertemuan saya hadir. Ndak ada bicara masalah itu," jawab Jokowi di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2013).

BPK DKI Beri Rekomendasi ke Jokowi Terkait Dugaan Korupsi PT Dharma Jaya

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk mengatakan pihaknya memberikan rekomendasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan korupsi di tubuh PT Dharma Jaya.
"Ada direkomendasi kami. Misalnya posisi audit ya untuk keuangan negara ini dikembalikan, kalau memang yang digunakan tidak sah," ujar Blucer usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Gubernur DKI Siap Kerjasama dengan FPI

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemprov DKI terbuka bekerja sama dengan semua ormas, hal tersebut terkait himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, perihal kerja sama dengan organisasi massyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) untuk pembangunan daerah.
"Kita kerja sama dengan semua ormas. Dengan semua ormas. Saya tidak menyebut ormas satu per-satu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Sering Ceramah di Universitas, Jokowi Sedang Gaet Pemilih Muda

Seringnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diundang sebagai pembicara di sejumlah perguruan tinggi, dinilai sebagai cara menggaet suara pemilih muda. Jokowi menggunakan basis kecakapan komunikasi untuk mencapai tujuan tersebut.
"Itu yang saya maksud political publicity, itu basisnya komunikasi. Dengan catatan politik transaksional berlebihan, untuk tujuan membeli pemilih. Pasti high cost," ujar pengamat komunikasi politik Gun Gun Heriyanto saat dihubungi wartawan, Senin (28/10/2013).

Akhir Ical Berhasil Babat Jokowi

Aburizal Bakrie alias Ical berhasil mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) dalam survei persaingan kandidat capres yang dilakukan oleh Alvara Research Center. Ical unggul dalam aspek popularitas.
Berdasarkan survei yang dirilis di Restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta, Senin (28/10/2013) ini, popularitas Aburizal Bakrie mencapai 78,4 persen, mengungguli Jokowi yang meraih 76,0 persen. Prabowo Subianto duduk di urutan ke tiga dengan popularitas sebesar 66,3 persen.

Jokowi Tak Mau Urus Masalah Perselingkuhan di Rusun

Keberadaan rumah susun (rusun) di sejumlah kawasan di Jakarta, termasuk Tebet, saat ini banyak disalahgunakan. Tak jarang penghuni menjadikan rusun sebagai tempat menyimpan pasangan selingkuh. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan persoalan tersebut kepada kepala UPT Rusun.
"Urusan kasus satu-satu ditanyain. Tanya kepala rusun lah. Masak masalah perselingkuhan ditanyain ke saya. Tanya sana ke kepala rusun," kata Jokowi usai memimpin upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-85 di IRTI Monas Jakarta, Senin (28/10/2013).

Jokowi-Ahok Beda Soal Putusan Kebutuhan Hidup Layak 2014

Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 sebesar Rp 3,4 juta. Namun, Pemprov DKI Jakarta hanya akan menaikan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk tahun depan sebesar Rp 2,2 juta.
"Kita sudah putuskan sekitar Rp 2,2 juta hampir Rp 2,3 juta lah. Kalau tahun lalu kan Rp 1,9 juta," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai mengikuti upacara sumpah pemuda di IRTI Monas Jakarta, Senin (28/10/2013).

Jokowi Minta Buruh Menuntut Sesuai dengan Logika

Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk buruh sebesar Rp 2.299.860,33. Ribuan buruh diperkirakan akan memadati kawasan Pulogadung dan Cakung. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar buruh menuntut sesuai dengan logika.
"Tuntutan mesti dilihat sesuai logika. ekonomi Jakarta seperti apa dilihat," ujar Jokowi usai mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda di lapangan IRTI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).

Hari Sumpah Pemuda, Jokowi: Kita Butuh Pemuda Inspiratif

Jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Parkir Monumen Nasional, hari ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) didapuk menjadi inspektur upacara.
Sesuai jadwal, upacara sedianya dilakukan pukul 07.30 WIB. Tapi saat acara akan dimulai, Jokowi belum juga tiba di lokasi. Sementara ratusan PNS, jajaran SKPD dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah terlihat bersiap di lapangan. Ahok tampak didampingi istrinya, Veronica Tan, yang mengenakan seragam PKK.

Pencitraan Jokowi Karena Prestasi, SBY Karena Terzolimi

Eforia Joko Widodo (Jokowi) semakin memuncak walau LSI menyatakan Jokowi hanya presiden wacana, namun Jokowi riil di hati rakyat dan pendukungnya. Jokowi semakin hari semakin dipuja, walau tak luput dari hinaan dan kritikan pedas para pembencinya. Baik secara terang-terangan seperti Amin Rais, Ruhut Sitompul,Farhat Abbas dan Nurhayati. Atau tak kasat mata seperti akun-akun di dunia maya yang siap menyerang Jokowi di setiap berita yang mereka anggap sebagai pencitraan Jokowi saja.

Jokowi Tunjuk Eks Wakil Lurah Kampung Rambutan Jadi Lurah Ceger

Pengganti lurah Ceger, Fadly Lubis telah dilantik sejak 21 Oktober lalu oleh Plt Sekda DKI Jakarta, Wiriyatmoko. Mantan Wakil Lurah Kampung Rambutan, Nasir Sigar resmi ditunjuk sebagai pengganti Fadly untuk memimpin Kelurahan Ceger, Jakarta Timur.
"Namanya Nasir Sigar dilantik hari Senin tanggal 21 oktober 2013 yang lalu," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), I Made Karmayoga melalui pesan singkat, Senin (28/10/2013).

Jokowi Belum Tentu Jadi Capres PDI-P

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo (Jokowi), belum tentu diusing menjadi Calon Presiden (Capres) 2014.
Partai berlambang kepala banteng itu hingga saat ini masih merahasiakan capres yang akan diusungnya pada Pilpres 2014. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Haryadi mengatakan, PDI-P baru akan memainkan isu capres mendekati Pemilu Legislatif 2014.
"Perkiraan saya PDI-P baru akan memunculkan nama-nama calonnya pada Januari tahun depan ya. Kalau sekarang ini tidak," ujarnya, Senin (28/10/2013).