Jokowi Segera Angkat Dua Pejabat Strategis Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, Jokowi telah menunjuk dua pelaksana tugas pada posisi strategis itu. Namun, ia masih merahasiakan dua orang pelaksana tugas itu. "Pekan depan sudah ada Plt yang ditunjuk," kata Made di Balaikota Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Solo Ikuti Langkah Jokowi Tolak Mobil Murah

Mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kini penolakan atas kebijakan mobil murah, juga datang dari kepala daerah. Salah satunya dari Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo. Dia berpendapat pemerintah seharusnya lebih mengembangkan mobil produk negeri sendiri seperti Esemka.
“Mengapa kita tidak membeli agak mahal sedikit mobil Esemka, dan jelas uangnya tetap masuk ke bangsa sendiri, daripada membeli mobil murah yang uangnya mengali ke luar negeri?” kata Rudy kepada Kompas, Jumat (20/9/2013).

Jangan Pernah Lagi Ada Korupsi di Pemerintahan Jokowi

Kasus penangkapan dua pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Perindustrian dan Energi karena dugaan korupsi proyek listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu, menjadi perhatian serius Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, langsung memerintahkan peningkatan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemprov. Hal ini untuk mencegah, permainan nakal dari para oknum pegawai yang berujung pada tindakan korupsi.

"Kasus ini harus jadi pelajaran, bukan hanya bagi PNS yang bertugas di Pulau Seribu, namun seluruh PNS di Jakarta. Pengawasan harus ditingkatkan terhadap proyek-proyek pembangunan untuk mencegah kasus serupa," ujar Jokowi, Jumat (20/9/2013).

Pilpres Lebih Seru Tanpa Jokowi

Politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Azhar Azis, menilai Pemilihan Presiden Juni 2014 akan lebih seru jika Joko Widodo (Jokowi) tidak nyapres.
"Tentu dinamika politik lebih hidup dan persaingan semakin seru jika pemilihan presiden tidak diikuti Jokowi, karena kekuatan figur yang diusung masing-masing partai berimbang," kata  Azhar di Tanjungpinang, Jumat (20/9/2013).
Ia mengakui Jokowi cukup terkenal dan disukai masyarakat, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum juga memutuskan calon presidennya untuk Pemilu nanti. Harry menilai strategi ini diambil PDI-P untuk melindungi capresnya agar tidak digembosi.

Jokowi Sudah Benar Soal Robohnya GOR

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Adrinof Chaniago menganggap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) benar terkait pembangunan Gelanggang Remaja Koja, Jakarta Utara. Jokowi menyalahkan Dinas Olahraga DKI Jakarta karena tidak menyerahkan pelaksanaan pembangunan GOR Koja ke dinas yang lebih ahli yaitu Dinas Perumahan.
"Sebenarnya tanggung jawab berada di Dinas atau SKPD yang diserahi proyek. Tapi Jokowi ada benarnya, idealnya koordinasi dengan Dinas Perumahan," ujar Adrinof, Jumat (20/92013).

Penyebab PDI-P Laris Manis

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengemukakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini laris manis setidaknya karena dua hal.
Pertama, PDI-P adalah partai oposisi, yang pada pemilihan legislatif (Pileg) nanti posisinya diuntungkan akibat partai pemerintah yang berkuasa saat ini dianggap tidak memuaskan rakyat, korupsi yang bertubi-tubi, ragu-ragu, lamban dan penuh pencitraan.

Jokowi "Vote Getter" Paling Potensial

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengemukakan harus diakui bahwa berdasarkan tren survei, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) adalah vote getter paling potensial di pemilu 2014 mendatang. Vote getter itu baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

"Jadi bukan hanya sebagai capres saja. Trennya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2004 dan 2009. Jika Jokowi benar dicapreskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) maka ada kecenderungan PDI-P mendapat berkah elektabilitas Jokowi," kata Adjie di Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Namun ia menegaskan keputusan yang masih gamang dari PDI-P soal pencapresan Jokowi juga menjadi keraguan publik. Jika penetapan capres PDI-P pasca pemilu legislatif,maka PDI-P tidak akan maksimal memperoleh 'Jokowi effect'.

Jokowi: Banyak Posisi Eselon I dan II Yang Kosong

Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) hari ini Jumat (20/9/2013) melantik 2 pejabat eselon II pemprov DKI menjadi Deputi Gubernur. Dengan pengangkatan jabatan ini, maka semakin banyak posisi eselon II yang kosong.
"Jabatan yang kosong memang masih banyak," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Trah Soekarno Diprediksi Jadi Cawapres Jokowi

Dua nama trah Soekarno masuk kandidat cawapres pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebesar apa peluang dua putra mahkota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo jadi pendamping Jokowi?
"Bila PDI-P atau Koalisi PDI-P memutuskan pencapresan Jokowi yang tren elektabilitasnya terus menanjak, diprediksi, Muhammad Prananda Prabowo atau Puan Maharani akan diusung sebagai cawapres," kata Mulyana W Kusumah, Direktur Seven Strategic Studies (7SS), Jumat (20/9/2013).

Komentar Jokowi Tentang Robohnya GOR Koja

Robohnya Gedung Olahraga Koja di Jakarta Utara yang terjadi hari Kamis (19/9/2013) dengan korban sebanyak 7 orang pekerja mengalami luka-luka, mendapat perhatian khusus dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi berjanji akan mengecek langsung ke lokasi GOR. Dia ingin meneliti sendiri apa kemungkinan penyebab kecelakaan itu.

Jokowi Targetkan Pemprov DKI Bangun 200 Rusunawa/Tahun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Pemprov DKI Jakarta bisa membangun 200 unit rumah susun sewa (rusunawa) setiap tahunnya di beberapa lokasi di Jakarta.
"Kira-kira ada 200-an rusun yang akan kita bangun setiap tahun sehingga kebutuhan yang ada di masyarakat bisa kita penuhi," kata Jokowi di Pulo Gebang, Jumat (20/9/2013).

Jokowi: Rusunawa Pulo Gebang untuk Merelokasi Warga Bantaran Ciliwung

Pagi tadi Jumat (20/9/2013) sekitar pukul 09:00 WIB Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pembangunan enam blok rumah susun sewa (rusunawa) di Pulo Gebang Jakarta Timur.
Rusunawa tersebut oleh Jokowi dipersiapkan untuk relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung. Rusunawa dapat menampung 600 kepala keluarga (KK) itu akan dipusatkan di tiga titik yakni, dua blok di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur; Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur.

Jokowi Lantik 2 Pegawai Eselon I DKI

Hari ini, Jumat (20/9/2013), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melantik 2 pegawai eselon I. Penggantian dilakukan karena pejabat sebelumnya sudah memasuki masa pensiun.
Kedua pejabat baru yakni Sylviana Murni (Sylvi) yang saat ini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sarwo Handayani (Yani) yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Bappeda DKI Jakarta.

Jokowi Resmikan Pembangunan Rusunawa Pulo Gebang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (20/9/2013).
Jokowi yang mengenakan busana Betawi ini tiba pada pukul 09.00 WIB. Tiba dilokasi peresmian, Jokowi ini langsung disambut oleh warga rusun. Tampak iut hadir Walikota Jakarta Timur, Krisdianto dan Kepala Dinas Perumahan DKI Yonathan Pasodung.

Gita Wirjawan: Soal Mobil Murah Jokowi Lebih Tahu

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan dirinya tidak menentang adanya kebijakan mobil murah yang kini menjadi polemik, namun tetap harus sesuai aturan.
"Saya sih dukung-dukung saja, tapi kan perlu dilihat aturannya," ujar Gita usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/9/2013).
Namun, Gita tidak ingin ikut berkomentar terlalu jauh mengenai kebijakan mobil murah.

Gaikindo Ancam PHK kan Karyawan Jika LCGC Dihambat Jokowi

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung sepenuhnya realisasi mobil murah (low cost green car/LCGC) di Indonesia. Pasalnya, kendaraan LCGC bisa menyumbang ekspor ke negara tetangga.
"Masa mau matikan industri yang sedang tumbuh. Lagi 'bertelur' kok dibunuh," tegas Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiharto di Jakarta, seperti ditulis Jumat (20/9/2013).
Apabila dihambat, lanjutnya, industri otomotif Indonesia akan kehilangan potensi investasi, hingga kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pujian Mahfud untuk Jokowi

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),  mengatakan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk melakukan perubahan. Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika pemimpin terpilih dengan cara yang bersih. Tidak lahir dari politik transaksional yang akan menyanderanya.