"Jokowi Effect" Memang Nyata

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kerap ikut berkampanye calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun, keikutsertaan Jokowi tidak selalu berbuah manis yang ditandai kekalah bertubi-tubi di beberapa Pilkada, sehingga banyak lawan politik Jokowi menggunakan "Jokowi Effect" justru untuk mengerdilkan "Jokowi Effect" itu sendiri.
Dari fenomena tersebut, timbul pertanyaan banyak pihak, benarkah ada yang disebut “Jokowi effect” atau benarkah dukungan Jokowi dapat mempengaruhi popularitas tokoh.

Jokowi Bukan Pelayan Mafia dan Koruptor

Menurut Fadjroel Rahman, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), adalah sosok pemimpin pelayan rakyat. Jokowi bukan pemimpin yang melayani koruptor, mafia migas, dan preman-preman. Jokowi juga bukan pemimpin yang mementingkan diri sendiri, partai politik dan golongan tertentu. “Tipe kepemimpin yang diterapkan Jokowi lah yang ditunggu-tunggu rakyat. Apalagi, saat ini Jokowi bukan lagi milik golongan dan partai, tapi sudah jadi miliki seluruh rakyat. Itulah sebabnya, beliau sangat pantas jadi Presiden pada 2014,” kata Fadjroel Rahman, Kamis (19/9/2013).

SBY Nyaris Kalahkan Jokowi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nyaris kalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh kepemerintahan terbaik tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Soegeng Sarjadi Award On Good Governance (SSSG), Kamis (19/9/2013). Tak tanggung-tanggung, meskipun harus melawan kepopuleran kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), SBY hampir saja mengungguli Jokowi, SBY berada hanya satu tingkat di bawah Jokowi. SBY mendapatkan 11,4% sedang Jokowi hanya mendapatkan 55,2%.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan,
"Saya disuruh datang untuk kuliah umum saja. Tapi, tidak tahu malah mendapat penghargaan," ujar Jokowi, usai menerima penghargaan SSSG.

Jokowi: Pertemuan Gubernur se-Asia Tenggara Hanya Bahas Persoalan Kecil

Pertemuan seluruh gubernur se-Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, ternyata hanya membahas hal yang remeh temeh.
Hal itu, diakui sendiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan, pertemuan itu hanya membahas persoalan sederhana dan yang dapat dikonkretkan di lingkungan pemerintah daerah.

Jokowi Beri Kuliah Umum pada Perhelatan SSSG

Memperingati 4 tahun kehadiran lembaga pelatihan dan penelitian Soegeng Sarjadi School of Government yang jatuh pada, Kamis, (19/9/2013), kembali menggelar Soegeng Sarjadi Award on Good Governance bertempat di Garden Terrace, Four Seasons Hotel, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Perhelatan tahunan ini bertujuan untuk mengapresiasikan kinerja para pemimpin publik di dalam penerapan model kepemimpinan dan ketatalaksanaan Negara yang ideal untuk masyarakat Indonesia.

Lagi, Ruhut Sitompul Tuding Jokowi Tak Konsisten

Ruhut Sitompul anggota Komisi Hukum dan HAM dari Fraksi Partai Demokrat (PD) menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak konsisten. Ia menilai penolakan Jokowi terhadap kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) membuktikan inkonsistensi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Tiru Jokowi, Wali Kota Bandung Rutin Unggah Kegiatannya ke Youtube

Sejak dilantik, kegiatan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (RK) secara instensif direkam dan diunggah ke jejaring sosial Youtube. Ridwan Kamil dan Oded M Danial, menjadi pasangan wali kota-wakil wali kota terpilih yang menjabat hingga 2018 ke depan.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung Bulgan Alamin, penyiaran melalui jejaring sosial merupakan instruksi dari wali kota.
"Youtube ini gunanya agar masyarakat paham apa saja yang dilakukan pemkot. Nanti juga masyarakat bisa memberi respon. Isinya menginformasikan kepada publik, kegiatan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan pemerintah kota," tutur Bulgan.

Kalau Cuma Wapres, Jokowi Tak Akan Tingkatkan Suara

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu menempati posisi teratas dalam berbagai survei mengenai calon presiden paling populer dalam Pilpres mendatang. Namanya seolah menjadi jaminan untuk besarnya angka elektabilitas.
Terkait hal tersebut, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era presiden Gus Dur, Luhut Panjaitan mengatakan untuk mendapatkan suara yang maksimal Jokowi harus diposisikan sebagai Calon Presiden, bukan sebagai Calon Wakil Presiden.
"Kalau Jokowi nomer dua tidak akan mengangkat," ujar Luhut dalam diskusi konstalasi politik nasional jelang pemilu 2014 di Gedung Lembaga AIkitab Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2013).

Hatta: Saya Setuju 1.000% Transportasi Murah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan protes keras terhadap program mobil murah, dan harusnya pemerintah pusat membuat program transportasi murah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengomentari pernyataan Jokowi,
"Saya setuju 1.000% kita perlu transportasi murah. Saya tahu karena saya mantan Menhub, betapa pentingnya transportasi publik yang murah dan nyaman," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Pada kesempatan tersebut, Hatta mengatakan, mobil murah tidak bisa pakai bensin premium, dan mesinnya didesain untuk bensin pertamax atau RON 92. "Kan saya sudah bilang kalau pakai premium namanya kudeta hati. Kan sudah paham mestinya," ujar Hatta.

Luhut Panjaitan Jamin Jokowi Bersih dari Korupsi

Sebagai calon presiden, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) masih dianggap jawara dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan survei beberapa lembaga menempatkan gubernur DKI Jakarta ini tak hanya populer di kalangan menengah tapi juga di kalangan atas dan bawah.
Menurut pengamat politik Luhut Panjaitan, hal itu sebetulnya tak lepas dari dua karakter dasar Jokowi. Pertama, mantan walikota Solo tersebut tidak korupsi.
"Saya bersama tim cek, sampai hari ini dia belum mau terima uang," ujar Luhut dalam diskusi 'Konstelasi Politik Nasional Jelang Pemilu 2014' di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia, Jl. Salemba Raya, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Jokowi juga merupakan tokoh yang tegas dalam mengambil keputusan. Hal ini bisa dilihat dari sikap Jokowi yang menolak untuk mencopot Lurah Lenteng Agung, Susan Jamine Zulkifli meski didemo masyarakat.

Jokowi-PDIP Jadi Rebutan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipastikan  akanl menjadi rebutan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, terutama menghadapi pemilu presiden (pilpres). Pasalnya, Pemilu 2014 diyakini menjadi milik Jokowi dan PDI-P.

Jokowi Menagih Janji Wapres

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan komitmen pemerintah pusat menangani kemacetan. Semangat pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinilai bertolak belakang dengan upaya menangani kemacetan.
"Wakil Presiden pernah menginstruksikan 17 langkah mengatasi macet di Jakarta. Setelah ada kebijakan mobil murah, kami memohon arahan apa yang bisa dilakukan,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri pertemuan gubernur dan wali kota ibu kota negara di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Jokowi: Pangeran Andrew Ramah dan Blakblakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sedikit bercerita mengenai sosok Pangeran Andrew yang bergelar Duke of York, saat bertemu dengannya di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).
"Beliau sosok yang ramah dan juga blakblakan," ujar Jokowi usai menghadiri pertemuan para kepala daerah ibu kota anggota ASEAN, Kamis (19/9/2013).
Jokowi menjelaskan pertemuannya dengan Pangeran Andrew, dalam rangka mengundang langsung Kerajaan Inggris, untuk menghadiri Festival Keraton Dunia atau Heritage Culture.

Jokowi: Mahar untuk Partai? Duit dari Mana?

Kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo (Jokowi), mengaku tak mengeluarkan uang mahar untuk partai yang mengusungnya di Pilgub DKI, PDI-P. Jokowi hanya mengeluarkan alakadarnya untuk sekadar makan tim sukses.
"Mahar? Duit dari mana? Nggak pernah. Kalau mahar itu kan memberi sesuatu ke partai, tapi kalau saya dulu tidak ada seperti itu (mahar)," kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).

Jokowi Beri Dua Jempol untuk Calon Sekda Arie Budiman

Sinyal-sinyal terpilihnya Kepala Dinas Pariwisata, Arie Budiman menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI semakin menguat. Jika sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Arie pantas menjadi Sekda, kini giliran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memuji Arie.
"(Kinerja) bagus," kata Jokowi, sambil mengangkat kedua jempolnya, Kamis (19/9/2013).

Jokowi Tegaskan Bukan Tolak Mobil Murah, Tapi Inginkan Transportasi Murah

Program mobil murah yang diluncurkan pemerintah pusat, kurang disambut positif oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun dia membantah jika disebut menolak program tersebut.
"Siapa yang menolak? Bukan menolak, tapi mobil murah itu nggak benar," kata Jokowi di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).
Jokowi mengatakan, lebih baik yang harus didahulukan adalah program transportasi murah, bukan mobil murah.

Gubernur Bangkok Puji Jokowi

Gubernur Bangkok Thailand, Sukhumbhand Paribatra mendukung penuh program Pemprov DKI membangun moda Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Menurut Sukhumbhand, sebagai ibu kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi, sudah saatnya Jakarta memiliki transportasi massal seperti MRT.
"Apa yang dibutuhkan saat ini adalah mengembangkan sistem transportasi massal yang sebenarnya. Saya mengucapkan selamat kepada Jakarta yang gubernurnya memulai monorail dan MRT. Saya berpikir gubernur Jakarta buat keputusan yang tepat, keputusan yang penting adalah keputusan yang pertama," jelas Sukhumbhand.
Pujian pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu dia sampaikan di sela-sela acara Meeting of Governors/Mayors of The Capitals of ASEAN di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Giliran Ganjar Ikuti Jokowi Tolak Mobil Murah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan menolak mobil murah yang hendak di luncurkan untuk memenuhi kebutuhan tranportasi nasional. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyelesaikan dulu persoalan infrastruktur transportasi dan menyediakan transportasi masal.
“Mobil murah bikin macet. Apa lagi di Semarang, jadi tidak akan saya rekomendasi,” kata Ganjar usai menghadiri seminar "Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Distribusi di Kota Semarang", Kamis, (19/9/2013).

Kementerian PU Tunggu Putusan Jokowi Soal Proyek Enam Ruas Tol

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum mengajukan surat atau menetapkan peraturan mengambil empat dari enam ruas tol dalam kota DKI Jakarta. Pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih menunggu keputusan Jokowi tersebut.
"Pembangunan enam ruas jalan tol di dalam Kota DKI Jakarta masih dalam tahap menunggu Peraturan Daerah (Perda)," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Ghani Ghazaly di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

DPRD Jakarta Dukung Jokowi Protes Boediono

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin mendukung sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang melayangkan surat kepada Wakil Presiden Boediono.
Surat tersebut berisi keberatan Jokowi dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai mobil murah. "Sudah benar itu. Jokowi kirim surat," kata Selamat, Kamis (19/9/2013).

Pengembang DKI Janji Dukung Program Jokowi dan Ahok!

Dewan Pimpinan Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta berharap dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta baru. Harapan dan upaya itu akan dirumuskan dalam rapat kerja daerah (rakerda) DPD REI "Bersama REI Jakarta Membangun Jakarta Baru" yang mulai digelar Kamis (19/9/2013) di Menara Bidakara, Jakarta.

Jokowi: Pembeli Mobil Murah Pasti Banyak di Jabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap bersikukuh menolak kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost and Green Car atau LCGC). Jokowi yakin, pengadaan mobil-mobil itu akan menambah macet Ibukota. Apalagi kawasan Jakarta dan sekitarnya, yakni Jabodetabek diprediksi menjadi pangsa pasar terbesar penjualan mobil itu.

'Jokowi Effect', Fakta atau Fiksi?

Peristiwa kalahnya beberapa calon kepala daerah usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meskipun Joko Widodo (Jokowi) ikut berkampanye bagi mereka menimbulkan pertanyaan diantara beberapa pihak, benarkah ada yang disebut 'Jokowi effect'?
Benarkah dukungan Jokowi dapat mempengaruhi popularitas tokoh?
Dalam pantauannya kali ini, Prapancha Research (PR) memeriksa 'Jokowi effect' dengan menganalisis sejauh mana pengaruh kata kunci 'Jokowi' terhadap perbincangan mengenai tokoh-tokoh lain di jejaring sosial Twitter. Hasilnya, setidaknya di ranah jejaring sosial, 'Jokowi effect' memang nyata.

DPRD Minta Jokowi Tak Manjakan BUMD

DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Joko Widodo tak terlalu memanjakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kerap mengucurkan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). BUMD diminta mengelola modal yang diberikan sebelumnya sambil terus meningkatkan aset mereka.
"BUMD harus profesional, harus bisa meningkatkan aset-nya, dan satu kali PMP harusnya bisa buat BUMD jalan dan sehat, bukan setiap tahun minta PMP. Kalau gitu sama dengan unit namanya," ucap kritik Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi, di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Penjelasan Jokowi Soal Hasil Pertemuan Kepala Negara Ibukota se-ASEAN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah kepala negara ibukota negara ASEAN. Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
"Kita ingin kota ini menjadi tempat implementasi kebijakan. Kota ini tempat pelaksanaannya. Tadi Pak Gubernur Bangkok, Hanoi, Filipina ingin yang konkret-konkret saja misalnya, bagaimana pertukaran pelajar secepatnya," kata Jokowi di Hotel JW Marriott di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).
Jokowi mengusulkan joint promotion khusus untuk turisme. Kemudian, perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi lebih real, kita nggak usah tinggi-tinggi," kata Jokowi.

Jokowi: Mobil Murah Itu Enggak Benar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?" kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9/2013) pagi.
Jokowi menegaskan, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi yang nyaman, aman, dan murah.

Jokowi: Foke Punya Kapasitas Jadi Dubes RI di Jerman

Berbeda dari kebanyakan suara yang menolak, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) justru mendukung pencalonan Fauzi Bowo (Foke) sebagai Duta Besar RI di Jerman. Menurut Jokowi, pesaingnya punya kompetensi yang mumpuni.
"Sangat bagus jadi deputi Jerman beliau punya kapasitas, jaringan juga, dia dulu kuliah di sana lama. Saya sangat mendukung," kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Warga Kampung Apung Minta Jokowi Bangun Kampung Deret

Tjahyadi (48), seorang warga Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadikan pemukiman warga di sana ditata menjadi kampung deret. Dia mempertanyakan sikap Jokowi yang cenderung memanjakan warga yang menduduki tanah negara, tetapi menelantarkan mereka yang justru berada di tanah sah milik pribadi.

Tanggapan Wapres untuk Jokowi

Wakil Presiden (Wapres) Boediono menanggapi surat 'protes' Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan mobil murah (LCGC) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Boediono menegaskan pemerintah pusat tak akan lepas tangan soal masalah di Jakarta terutama risiko kemacetan makin parah karena adanya mobil murah
"Saya ingin merespons surat Gubernur DKI Jakarta, intinya Pak Wagub (Ahok hadir di acara), pemerintah pusat tidak akan lepas tangan untuk masalah DKI termasuk masalah macet, banjir dan rumah. Kita siap karena ini jendela rumah kita," kata Boediono saat acara pembukaan Pameran IIMS 2013 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2013)

Jokowi Ingin Pariwisata ASEAN Terintegrasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan kepala daerah ibu kota negara ASEAN di Hotel JW Marriott, Jakarta untuk membahas berbagai hal. Salah satu pembahasannya, Jokowi ingin industri pariwisata di negara ASEAN saling terkoneksi.
"Tadi saya usulkan agar bisa memasarkan destinasi wisata bareng-bareng, artinya orang datang ke Jakarta setelah itu bisa langsung ditarik ke Singapura, dari singapura bisa langsung ke Kuala lumpur," ujar Jokowi dalam acara forum Pertemuan Gubernur/Walikota Ibukota Negara se-ASEAN di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (19/9/2013).

ASEAN dan Acungan Jempol untuk Jokowi

Ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggagas pertemuan antara kepala daerah kota di negara ASEAN mendapat sanjungan dari rekan separtainya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait (Ara). Menurut Ara, kader terbaik PDI-P, Jokowi, mengingatkannya kepada kiprah sang proklamator RI, Ir Soekarno, dalam gerakan negara-negara non-aliansi, Nonblok.
"Gagasan dia (Jokowi) memang mengingatkan kita pada Bung Karno saat berkiprah di Nonblok. Bung Karno melalui Nonblok jadi titik gravitasi dalam perjuangan menuntut posisi strategis. Begitu juga Jokowi di acara se-ASEAN itu," ujar Ara, Rabu (18/9/2013).

Golkar Tak Gentar Hadapi Jokowi

DPP Partai Golkar menyatakan tidak akan gentar jika nantinya harus menghadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kini digadang-gadang sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Kaderisasi H Mahyudin, Rabu, saat dihubungi terkait semakin meningkatnya popularitas dan elektabilitas nama Jokowi, mengatakan siapapun nantinya yang tampil sebagai calon Presiden dan menjadi rival Capres Golkar Aburizal Bakrie, termasuk Jokowi, Partai Golkar tidak akan gentar bahkan siap bersaing secara sehat dan demokratis.
Menurut Mahyudin, Partai Golkar dan Capresnya Aburizal Bakrie (ARB) bukan hanya siap menghadapi Jokowi tapi juga kandidat capres lainnya seperti Wiranto, Prabowo Subanto dan lain-lain.