Anak usaha PT Pertamina (persero) Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral) rencananya ditutup presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya Petral diduga sebagai otak dari mafia migas yang mengirim bahan bakar minyak (impor) ke Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (persero) Ali Mudakir menegaskan keberadaan Petral adalah sah.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Senin, 06 Oktober 2014
Ini Kenapa Jokowi Masih Boleh Pakai Rumah Dinas Meski Telah Dilengserkan
Pengunduran diri Gubernur Joko Widodo (Jokowi) resmi disetujui DPRD DKI
Jakarta. Namun, menurut Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
status Jokowi masih tetap gubernur. Jokowi masih akan tetap berkantor
dan masih tetap boleh menggunakan fasilitas Gubernur, seperti rumah
dinas.
Jokowi Akan Dialog dengan 5.000 Petani
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Satuki,
mengklaim sekitar 5.000 petani di lingkungan PTPN XI akan menghadiri
dialog dengan presiden terpilih Joko Widodo, di Tanggul, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, Selasa, 7 September 2014. "Dialog soal ketahanan
pangan," kata Satuki, Senin (6/10/2014).
Satuki mengatakan petani yang akan menghadiri dialog dengan Jokowi berasal dari Ngawi hingga Banyuwangi.
Satuki mengatakan petani yang akan menghadiri dialog dengan Jokowi berasal dari Ngawi hingga Banyuwangi.
Di Mana Jokowi Tinggal Setelah Ini?
Seluruh fraksi DPRD DKI menyetujui pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi). Lalu, tinggal di mana Jokowi setelah pindah dari
rumah dinasnya?
"Dilihat aturannya lagi, diberi waktu beberapa lama setelah itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/10/2014).
"Dilihat aturannya lagi, diberi waktu beberapa lama setelah itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/10/2014).
Tanggapan Jokowi Seputar Anekdot Gerindra
Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dengan agenda pembacaan pandangan fraksi terkait mundurnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Fraksi Gerindra dengan tegas menyatakan memberhentikan dirinya.
Menyikapi pernyataan tersebut, Joko Widodo alias Jokowi menilai tidak ada yang salah dari pernyataan yang disampaikan Fraksi Gerindra di dalam ruang sidang Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu.
Menyikapi pernyataan tersebut, Joko Widodo alias Jokowi menilai tidak ada yang salah dari pernyataan yang disampaikan Fraksi Gerindra di dalam ruang sidang Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu.
DPRD Jakarta Setujui Pengunduran Diri Jokowi dengan Catatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur dengan beberapa catatan.
Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan persetujuan tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap pengunduran diri Jokowi di Jakarta, Senin (6/10/2014).
Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan persetujuan tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap pengunduran diri Jokowi di Jakarta, Senin (6/10/2014).
Pujian PPP Di Akhir Masa Jokowi
Setiap fraksi di PPP memberikan pandangan fraksi terkait pengunduran
diri Joko Widodo sebagai gubernur DKI. Fraksi ini menyatakan
keengganannya melepas Jokowi dari Jakarta karena masih berharap ia
bekerja untuk Jakarta, namun pada akhirnya fraksi ini rela melepas sang
presiden terpilih.
Paripurna dengar pendapat fraksi ini dilaksanakan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014). Setelah PDIP, Gerindra, PKS dan Demokrat/PAN giliran Ketua Fraksi PPP, Maman Firmansyah menyampaikan pandangan fraksinya.
Sama seperti Demokrat, Gerindra dan PKS, PPP juga mengkritisi pengunduran diri Jokowi yang dinilai melanggar sumpah jabatan.
Paripurna dengar pendapat fraksi ini dilaksanakan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014). Setelah PDIP, Gerindra, PKS dan Demokrat/PAN giliran Ketua Fraksi PPP, Maman Firmansyah menyampaikan pandangan fraksinya.
Sama seperti Demokrat, Gerindra dan PKS, PPP juga mengkritisi pengunduran diri Jokowi yang dinilai melanggar sumpah jabatan.
Jokowi Diminta Libatkan Rakyat Saat Pengambilan Keputusan
Presiden terpilih Joko Widodo baru akan dilantik 20 Oktober 2014
mendatang. Meski begitu, harapan dan masukan untuk Jokowi dalam
menjalankan pemerintahannya datang dari berbagai kalangan.
Salah satunya dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI). Mereka meminta Jokowi melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Di antaranya dengan membuka polling via internet.
Salah satunya dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI). Mereka meminta Jokowi melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Di antaranya dengan membuka polling via internet.
Fahri Hamzah: Pemilihan MPR Ditunda, Pelantikan Jokowi Molor!
Bukan tanpa sebab Koalisi Merah Putih (KMP) ngotot agar pemilihan
pimpinan MPR tetap dilaksanakan pada sidang paripurna malam nanti.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan, jika pemilihan pimpinan MPR
diundur maka dapat menyebabkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai
presiden terpilih 2014-2019 menjadi terhambat.
"Sebab tanggal 20 kalau MPR belum terbentuk itu bisa-bisa pelantikan presiden terhambat. Jadi kita menyegerakan ini sebab MPR segera menyiapkan tanggal 20 sidang paripurna MPR untuk melantik presiden baru," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Senin (6/10/2014).
"Sebab tanggal 20 kalau MPR belum terbentuk itu bisa-bisa pelantikan presiden terhambat. Jadi kita menyegerakan ini sebab MPR segera menyiapkan tanggal 20 sidang paripurna MPR untuk melantik presiden baru," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Senin (6/10/2014).
Jokowi Hadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Soal Pengunduran Dirinya
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat paripurna DPRD DKI.
Rapat ini mengagendakan pandangan fraksi terhadap pengunduran diri
Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menghampiri Jokowi di kantornya sekitar pukul 13.45 WIB, Senin (6/10/2014). Selama sekitar 15 menit kemudian, Jokowi bersama Prasetyo berjalan kaki menuju Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menghampiri Jokowi di kantornya sekitar pukul 13.45 WIB, Senin (6/10/2014). Selama sekitar 15 menit kemudian, Jokowi bersama Prasetyo berjalan kaki menuju Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Aktivis Relawan Siap Kawal Upacara Pelantikan Jokowi-JK
Para Relawan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah melakukan serangkaian persiapan
untuk mengantisipasi skenario penggagalan penyelenggaraan upacara
pelantikan oleh MPR dan DPR sebagaimana ancaman politisi-politisi
Koalisi Merah Putih (KMP) di bawah komando Prabowo Subianto.
Selain melakukan persiapan teknis, para relawan juga menuntut aparat lembaga negara untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai UUD 45 dan UU MD3.
Politisi PDIP dan aktivis Pusaka Trisakti, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan bahwa pelantikan hanya wewenang Ketua Mahkamah Agung.
Selain melakukan persiapan teknis, para relawan juga menuntut aparat lembaga negara untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai UUD 45 dan UU MD3.
Politisi PDIP dan aktivis Pusaka Trisakti, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan bahwa pelantikan hanya wewenang Ketua Mahkamah Agung.
Tangkap Ibas Sebelum Berlindung ke Jokowi-JK
Puluhan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Bersama (Mabes) Antikorupsi kembali menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/10/2014).
Mereka berunjuk rasa mendesak KPK segera mengusut dugaan keterlibatan tiga petinggi negara dalam berbagai kasus korupsi, yakni Ibu Negara Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dan Hatta Rajasa.
Mereka berunjuk rasa mendesak KPK segera mengusut dugaan keterlibatan tiga petinggi negara dalam berbagai kasus korupsi, yakni Ibu Negara Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dan Hatta Rajasa.
Seluruh Fraksi Setuju Lengserkan Jokowi dari DKI
Meski sudah ada surat dari Mendagri bahwa pengunduran diri Joko Widodo sebagai gubernur cukup dengan sekali paripurna, DPRD DKI memutuskan tetap diperlukan rapat paripurna dengar pendapat fraksi-fraksi untuk pengunduran diri Jokowi. Padahal surat pengunduran diri tersebut sudah disetujui.
"Dalam rapat (koordinasi pimpinan dewan dan ketua fraksi DPRD DKI) semua fraksi memutuskan untuk menerima pengunduran diri Pak Jokowi," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi usai rapat di Kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2014).
Bagir Manan Kunjungi Jokowi Bahas Dunia Pers
Ketua Dewan Pers Bagir Manan bersama tim mengunjungi kantor presiden
terpilih Joko Widodo di Balaikota Jakarta untuk berdiskusi mengenai
dunia pers.
"Beliau harus tahu tentang Dewan Pers, bagaimana kehidupan pers kita supaya ke depannya jadi lebih baik," kata Bagir kepada wartawan, Senin (6/10/2014).
Bagir mengatakan ini merupakan kunjungan pertamanya menemui Jokowi, yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Beliau harus tahu tentang Dewan Pers, bagaimana kehidupan pers kita supaya ke depannya jadi lebih baik," kata Bagir kepada wartawan, Senin (6/10/2014).
Bagir mengatakan ini merupakan kunjungan pertamanya menemui Jokowi, yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
DPRD DKI Gelar Paripurna Tentukan Nasib Jokowi
DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidang paripurna untuk melanjutkan
proses pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dalam
rapat kali ini, fraksi-fraksi di DPRD akan menyampaikan pandangan atas
mundurnya Jokowi.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pimpinan akan melakukan koordinasi dengan ketua fraksi. "Persetujuan itu memang dijadwalkan untuk diberikan juga hari ini, tetapi pagi ini pimpinan meminta ada rapat koordinasi informal terlebih dahulu antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi," kata Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2014).
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pimpinan akan melakukan koordinasi dengan ketua fraksi. "Persetujuan itu memang dijadwalkan untuk diberikan juga hari ini, tetapi pagi ini pimpinan meminta ada rapat koordinasi informal terlebih dahulu antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi," kata Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2014).
Saatnya Jual "Saham Jokowi" atau Tahan?
Ketidakharmonisan politik dalam parlemen ini cenderung akan
memperburuk sentimen investor. Semenjak perdagangan di 25 September
lalu, indeks konsumen turun 1,6 persen, sedangkan sektor ‘tema Jokowi’
(industri dasar, properti dan sektor keuangan turun masing-masing 7,4
persen, 7,7 persen dan 6,0 persen).
Dengan asumsi investor belum mengurangi eksposur mereka atau berpindah ke sektor konsumen, maka sekarang pertanyaan mereka adalah: Jual sekarang atau menunggu rebound? Jawabannya adalah tidak sesederhana pertanyaannya.
Dengan asumsi investor belum mengurangi eksposur mereka atau berpindah ke sektor konsumen, maka sekarang pertanyaan mereka adalah: Jual sekarang atau menunggu rebound? Jawabannya adalah tidak sesederhana pertanyaannya.
Pelantikan Jokowi pada Malam Hari Dipertanyakan
Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengingatkan berbagai
pihak agar tidak menjadwalkan pelantikan presiden dan wakil presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di luar kelaziman.
"Kami mencium ada gelagat ingin mereduksi kemeriahan dan partisipasi publik terhadap pelantikan Jokowi dengan membuat jadwal pelantikan Jokowi di malam hari," kata Fahmi di Jakarta, Senin (6/10/2014).
"Kami mencium ada gelagat ingin mereduksi kemeriahan dan partisipasi publik terhadap pelantikan Jokowi dengan membuat jadwal pelantikan Jokowi di malam hari," kata Fahmi di Jakarta, Senin (6/10/2014).
Kubu Prabowo Tetap Minta Voting untuk Mempermalukan Kubu Jokowi
DPD dan Koalisi Indonesia Hebat pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menginginkan
pemilihan Pimpinan MPR dilaksanakan lewat musyawarah. Namun Koalisi
Merah Putih (KMP) yang merupakan "pasukan serbu" Prabowo Subianto menegaskan pihaknya tetap ingin voting.
"Pengajuan calon dalam bentuk paket dan mekanisme voting sudah diatur dalam Tatib (Peraturan Tata Tertib)," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya, Senin (6/10/2014).
"Pengajuan calon dalam bentuk paket dan mekanisme voting sudah diatur dalam Tatib (Peraturan Tata Tertib)," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya, Senin (6/10/2014).
IHSG Sulit Naik Akibat Ulah Elite Politik Yang Tak Bertanggung Jawab
Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali ditutup pada
zona merah 4.949,35, pada Jumat pekan lalu. Tentu membuat kerugian bagi
para pelaku pasar.
Pengamat Pasar Modal Alfred Nainggolan menyatakan bahwa pasar melihat adanya sentimen negatif politik akibat ulah elite politik yang tak bertanggung jawab.
"Sentimen politik ini bakal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) nantinya. Sehingga, membuat pelaku pasar melihat politik yang tak sehat, " tuturnya, Senin (6/10/2014).
Pengamat Pasar Modal Alfred Nainggolan menyatakan bahwa pasar melihat adanya sentimen negatif politik akibat ulah elite politik yang tak bertanggung jawab.
"Sentimen politik ini bakal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) nantinya. Sehingga, membuat pelaku pasar melihat politik yang tak sehat, " tuturnya, Senin (6/10/2014).
Langganan:
Postingan (Atom)