Putra putri Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap melontarkan guyonan-guyonan segar dalam jejaring sosial Twitter.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 04 November 2014
Jokowi Terima Sejumlah Investor Asing di Istana Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini menerima investor asing yang tergabung
dalam 20-20 Investment Association. Pertemuan digelar di Istana Negara,
Jl Veteran, Jakarta Pusat, dalam suasana santai dan cair.
Sekitar 25 orang investor terlihat duduk mengelilingi meja bundar panjang, Selasa (4/11/2014). Jokowi yang baru tiba lantas menyalami mereka satu persatu sambil mengucapkan salam.
Sekitar 25 orang investor terlihat duduk mengelilingi meja bundar panjang, Selasa (4/11/2014). Jokowi yang baru tiba lantas menyalami mereka satu persatu sambil mengucapkan salam.
Minta Gubernur Cepat Bekerja, Jokowi: Kita Sudah Ketinggalan dari Negara Lain
Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah bisa cepat dalam
bertindak. Terutama dalam mengurus perizinan untuk pembangunan
infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan Jokowi di depan Gubernur se-Indonesia dalam acara pembukaan Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Penegasan itu disampaikan Jokowi di depan Gubernur se-Indonesia dalam acara pembukaan Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Jokowi Temui Gubernur Aceh Bahas Longsor dan Banjir
Presiden Joko Widodo gerak cepat menangani bencana banjir dan longsor
di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Usai Rakor di Istana Negara,
Presiden menyempatkan untuk bertemu dengan Gubernur Abdullah Zaini.
Hanya Jokowi, Tuhan dan KPK Yang Tahu Rekam Jejak Para Menterinya
Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR Sarifuddin Sudding mengatakan Presiden Jokowi tak mau menterinya tersandera oleh korupsi. Karena itu, Jokowi melibatkan KPK dalam seleksi menteri.
"Para pembantu presiden ini diharapkan orang-orang yang benar-benar kredibel, berintegritas, bebas korupsi, sesuai amanat UU No 28 tahun 1998. Ini dasar pemerintah Jokowi agar tidak tersandera seperti pemerintah sebelumnya.
"Para pembantu presiden ini diharapkan orang-orang yang benar-benar kredibel, berintegritas, bebas korupsi, sesuai amanat UU No 28 tahun 1998. Ini dasar pemerintah Jokowi agar tidak tersandera seperti pemerintah sebelumnya.
KPK Siap Bantu Jokowi Pilih Jaksa Agung. Mudah-mudahan Tak Disertai Teka-teki Stabilo Merah Lagi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan lembaganya siap menelusuri rekam jejak calon Jaksa Agung bila ada permintaan dari Presiden Joko Widodo. "KPK selalu siap. Kapan pun juga," ujar Abraham melalui pesan singkat, Selasa (4/11/2014).
Namun, Abraham tak menjawab ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sudah meminta kontribusi dalam pemilihan Jaksa Agung. Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga mengaku belum tahu.
Namun, Abraham tak menjawab ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sudah meminta kontribusi dalam pemilihan Jaksa Agung. Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga mengaku belum tahu.
Semua Menteri Jokowi Belum Laporkan LHKPN
Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P.
mengatakan semua menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) belum satu pun melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN). "Setahu saya belum ada, malahan kalah sama beberapa mantan
menteri (KIB II)," ujar dia di Plaza Mandiri, Selasa (4/11/2014).
Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno
menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berhati-hati dalam memilih calon
Kepala Badan Intelijen Negara. Selama ini, menurut Tedjo, Jokowi menilai
BIN sering memberikan informasi tak akurat. "Data BIN itu sering
meleset. Beliau (Jokowi) sangat berhati-hati soal BIN," ujar Tedjo di
Istana Negara, Selasa (4/11/2014).
Di Paripurna DPR, Ceu Popong Protes Jokowi Soal Kementerian Pendidikan
Paripurna DPR tentang penetapan mitra kerja komisi menuai banyak
interupsi, terutama soal nomenklatur kementerian yang baru dibentuk
Presiden Joko Widodo. Anggota Fraksi Golkar Popong Otje Djundjunan turut
interupsi, yaitu soal pemisahan kementerian pendidikan.
Pemisahan dimaksud adalah antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi dalam dua kementerian berbeda, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
"Pendidikan tinggi bagian yang tidak bisa dipisahkan mulai dari pendidikan anak usia dini, dasar menengah, dan tinggi. Saya tidak mengerti dari mana dasarnya pendidikan tinggi dipenggal dari rangkaian satu lingkaran," kata politikus yang akrab disapa Ceu Popong itu saat interupsi di paripurna gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Pemisahan dimaksud adalah antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi dalam dua kementerian berbeda, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
"Pendidikan tinggi bagian yang tidak bisa dipisahkan mulai dari pendidikan anak usia dini, dasar menengah, dan tinggi. Saya tidak mengerti dari mana dasarnya pendidikan tinggi dipenggal dari rangkaian satu lingkaran," kata politikus yang akrab disapa Ceu Popong itu saat interupsi di paripurna gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Komisi III DPR Akan Paksa KPK Buka Rapor Merah Menteri Jokowi
Masih tak percaya bahwa para menteri presiden Joko Widodo (Jokowi) bebas rapor merah KPK, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaedi Mahesa mengatakan, rapor
merah menteri Jokowi yang diberikan oleh KPK bukan rahasia
negara. Dia pun bakal mempertanyakan hal itu dalam rapat kerja Komisi
III dengan KPK pekan depan.
"Salah satu yang pasti kita pertanyakan, tinggal KPK menjawab enggak," ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
"Salah satu yang pasti kita pertanyakan, tinggal KPK menjawab enggak," ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Jokowi: Indonesia Pernah Alami Kutukan Minyak dan Hutan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan seluruh kepala daerah agar
berhati-hati memberikan perizinan investasi yang berkaitan dengan Sumber
Daya Alam. Mengingat Indonesia memiliki berlimpah kekayaan SDA-nya,
Jokowi tak ingin kembali lagi rakyat terkena kutukan hutan dan kutukan
minyak.
Jokowi-JK Berpose dengan Para Gubernur Bak Foto Kabinet Kerja
Usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
melakukan sesi foto bersama para gubernur di tangga Istana Merdeka.
Uniknya foto itu malah mengingatkan sesi foto Jokowi-JK dengan 'Kabinet
Kerja'-nya pada 27 Oktober lalu.
Tampak Presiden Jokowi dan Wapres JK didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara foto bersama itu.
Tampak Presiden Jokowi dan Wapres JK didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara foto bersama itu.
Jokowi Akan Rem SDA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku khawatir jika kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)
diberikan begitu saja kepada investor yang akan menanamkan modal di
Indonesia.
Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan hati-hati dalam memberikan izin investasi di sektor tersebut."Karena kekayaan SDA itu harus sebesar-besarnya kita pakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini harus direm kencang (izinnya)," sebut ujarnya.
Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan hati-hati dalam memberikan izin investasi di sektor tersebut."Karena kekayaan SDA itu harus sebesar-besarnya kita pakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini harus direm kencang (izinnya)," sebut ujarnya.
Presiden Jokowi Minta Krisis Listrik Cepat Ditanggulangi
Krisis listrik menjadi agenda prioritas yang harus segera diatasi para
kepala daerah dan anggota kabinet. Segala prosedur perizinan harus
dipermudah agar masalah cepat teratasi.
"Presiden membahas soal krisis listrik. Beliau menekankan perlunya mempercepat perizinan. Perlunya mencairkan sumbatan-sumbatan dan perlunya koordinasi," kata Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11/2014).
"Presiden membahas soal krisis listrik. Beliau menekankan perlunya mempercepat perizinan. Perlunya mencairkan sumbatan-sumbatan dan perlunya koordinasi," kata Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11/2014).
Gubernur dan Kapolda se-RI Bahas Sinergitas Pemerintahan di Kemendagri
Usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014
di Istana Negara, Gubernur dan Kepolda se-Indonesia bergeser ke
Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Gorontalo Curhat ke Jokowi Karena Disumpahin Mati oleh Warganya
Dalam rapat koordinasi Kabinet Kerja 2014, sejumlah kepala daerah
mencurahkan permasalahan yang dialami wilayahnya kepada Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Salah satunya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang
curhat masalah persoalan listrik di Gorontalo.
"Pembangunan listrik di Gorontalo sudah 7 tahun hanya 2 kali dikerjakan, sisanya enggak selesai-selesai Pak. Dan (proyek pembangunan) itu masuk programnya ke Pak Jusuf Kalla waktu jadi Wapres pertama, enggak selesai-selesai," ujar Rusli di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
"Pembangunan listrik di Gorontalo sudah 7 tahun hanya 2 kali dikerjakan, sisanya enggak selesai-selesai Pak. Dan (proyek pembangunan) itu masuk programnya ke Pak Jusuf Kalla waktu jadi Wapres pertama, enggak selesai-selesai," ujar Rusli di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Jokowi Minta Daerah Jangan Tiru DKI yang Telat Bangun Transportasi Massal
MRT sedang dibangun ketika masalah kemacetan di Jakarta sudah mencapai
titik kronis. Presiden Joko Widodo meminta agar daerah jangan meniru
Jakarta yang telat mempersiapkan transportasi massal.
Hal itu disampaikan Jokowi di depan Gubernur se-Indonesia dalam acara pembukaan Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Hadir juga dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Hal itu disampaikan Jokowi di depan Gubernur se-Indonesia dalam acara pembukaan Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Hadir juga dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi: Rp 714 T Dibakar untuk Subsidi BBM, Kesehatan Hanya Rp 202 T
Presiden Jokowi memberikan penjelasan mengenai masalah subsidi BBM ke
gubernur dan kapolda seluruh Indonesia saat membuka Rakornas Kabinet
Kerja 2014. Selama 5 tahun, Rp 714 triliun dibakar untuk subsidi BBM.
"Subsidi BBM selama 5 tahun Rp 714 triliun. Rp 714 triliun ini tiap hari kita bakar kemudian hilang, bakar lalu hilang. Untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun, coba Bapak dan Ibu semua bandingkan. Kemudian untuk infrastruktur Rp 577 triliun. Kalah juga (dibanding subsidi BBM)," kata Jokowi sambil menunjukkan slide berisi perbandingkan angka-angka itu di acara Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selaa (11/4/2014).
"Subsidi BBM selama 5 tahun Rp 714 triliun. Rp 714 triliun ini tiap hari kita bakar kemudian hilang, bakar lalu hilang. Untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun, coba Bapak dan Ibu semua bandingkan. Kemudian untuk infrastruktur Rp 577 triliun. Kalah juga (dibanding subsidi BBM)," kata Jokowi sambil menunjukkan slide berisi perbandingkan angka-angka itu di acara Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selaa (11/4/2014).
Ini Cara Jokowi Beri Sinyal Kenaikan Harga BBM?
Meski Wakil Presiden Jusuf Kalla secara gamblang sudah menyatakan
bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dipastikan naik bulan
ini, Presiden Joko Widodo tidak mengutarakan hal yang sama. Bahkan
Jokowi sapaan akrabnya, selalu mengelak ketika disinggung soal waktu
kenaikan harga BBM.
Di saat publik menunggu kepastian rencana tersebut, Presiden Jokowi memaparkan masalah yang lahir dari pemberian subsidi BBM.
Di saat publik menunggu kepastian rencana tersebut, Presiden Jokowi memaparkan masalah yang lahir dari pemberian subsidi BBM.
Gubernur Papua Pusing Didatangi Tim, Jokowi: Kalau Ada Tam Tim-Tam Tim Abaikan
Gubernur Papua Lukas Enembe pusing karena didatangi tim yang mengaku
utusan dari Presiden Jokowi. Jokowi meminta Lukas untuk mengabaikan tim
tersebut.
"Kami didatangi banyak. Mengaku tim ini, tim ini (mengaku) dari Presiden. Kita terima semua tim. Pak Jokowi nggak datang. Kami pusing juga, Pak. Katanya Bapak punya tangan kanan para gubernur. Jangan lagi datang tim, kami pusing semua," ujar Lukas saat bertanya pada Jokowi.
"Kami didatangi banyak. Mengaku tim ini, tim ini (mengaku) dari Presiden. Kita terima semua tim. Pak Jokowi nggak datang. Kami pusing juga, Pak. Katanya Bapak punya tangan kanan para gubernur. Jangan lagi datang tim, kami pusing semua," ujar Lukas saat bertanya pada Jokowi.
Presiden Minta Daerah Tidak Khawatirkan Situasi Politik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pejabat daerah tidak mengkhawatirkan situasi politik dalam negeri beberapa waktu terakhir menyusul ketegangan politik yang terjadi di DPR.
"Saya sampaikan kepada gubernur, kapolda tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga dinamika politik yang sangat biasa sehingga di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan karena sebentar lagi juga selesai," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
"Saya sampaikan kepada gubernur, kapolda tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga dinamika politik yang sangat biasa sehingga di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan karena sebentar lagi juga selesai," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Ketika Para Gubernur Berebutan Bertanya ke Presiden Jokowi
Ada kejadian menarik ketika Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan
Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014 yang diikuti gubernur dan
Kapolda seluruh Indonesia. Jokowi mempersilakan para gubernur untuk
menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang terjadi di daerahnya.
Spontan saja para gubernur berebutan bertanya.
Acara itu digelar di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).
Acara itu digelar di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).
Jokowi Ancam Kepala Daerah yang Tak Terapkan Layanan Satu Pintu
Presiden Joko Widodo mengancam gubernur dan
bupati/wali kota yang tidak bisa memberikan layanan satu pintu terkait
masalah perizinan. Sebab, banyak sekali investor yang mengeluhkan
masalah perizinan. Padahal, salah satu program Jokowi adalah menarik
investor sebesar-besarnya.
Jokowi mengancam tak akan lagi memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang tidak menerapkan layanan satu pintu untuk perizinan.
"One stop service ini kita akan berikan waktu 1 tahun.
Jokowi mengancam tak akan lagi memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang tidak menerapkan layanan satu pintu untuk perizinan.
"One stop service ini kita akan berikan waktu 1 tahun.
Presiden Jokowi: Target Kita Tiga Tahun Swasembada Pangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan target ambisiusnya dalam hal
ketahanan pangan. Pemerintahan yang dipimpinnya bakal mencapai
swasembada pangan sebelum lima tahun.
"Target kita dalam 3 tahun harus swasembada," tegas Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (4/11/2014).
"Target kita dalam 3 tahun harus swasembada," tegas Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (4/11/2014).
Jokowi Terus Ditanya Soal Dinamika Politik oleh Calon Investor
Tensi politik yang terus meninggi di wilayah legislatif menjadi salah
satu tema yang diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan gubernur dan
kapolda seluruh Indonesia. Jokowi mengaku sering ditanya oleh calon
investor.
"Setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu sampaikan kekhawatiran mengenai tensi politik," kata Jokowi saat membuka acara Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4/2014).
"Setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu sampaikan kekhawatiran mengenai tensi politik," kata Jokowi saat membuka acara Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4/2014).
BIN laporkan China, Myanmar & Australia Aman Untuk Jokowi
Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke luar negeri. China akan menjadi negara pertama yang dikunjungi Jokowi. Dia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC) di China pada 10-11 November mendatang.
Setelah itu, Jokowi akan menghadiri KTT ASEAN di Ibu Kota Naypyidaw, Myanmar, serta Forum G-20 di Kota Brisbane, Australia.
Setelah itu, Jokowi akan menghadiri KTT ASEAN di Ibu Kota Naypyidaw, Myanmar, serta Forum G-20 di Kota Brisbane, Australia.
Mendagri Tjahjo: Gubernur adalah Tangan Kanan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan kepada Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai gubernur adalah tangan kanan Presiden di daerah.
"Kami menganggap presiden punya tangan kiri yaitu Menko dan menteri-menteri dan tangan kanan bapak adalah gubernur, kajati, kapolda dan pangdam," ujar Tjahjo dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi Kabinet Kerja di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (4/10/2014).
"Kami menganggap presiden punya tangan kiri yaitu Menko dan menteri-menteri dan tangan kanan bapak adalah gubernur, kajati, kapolda dan pangdam," ujar Tjahjo dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi Kabinet Kerja di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (4/10/2014).
Jokowi Kumpulkan Gubernur dan Kapolda di Istana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan Gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 November 2014.
Berdasarkan agenda presiden yang diterima para awak media dari Biro pers Istana, Presiden Jokowi akan membuka Rakornas Kabinet Kerja 2014 bersama para Gubernur.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah hadir di istana.
Berdasarkan agenda presiden yang diterima para awak media dari Biro pers Istana, Presiden Jokowi akan membuka Rakornas Kabinet Kerja 2014 bersama para Gubernur.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah hadir di istana.
Langganan:
Postingan (Atom)