Jokowi Yakin Pemerintah akan Stabil

Mahkamah Konstitusi esok hari akan memutuskan permohonan uji materil atas Undang-undang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). Undang-undang ini diyakini akan sangat menentukan kestabilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya, terutama dalam hubungan eksekutif dan legislatif.
Namun, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masa bodoh dengan hal itu. Dia mengaku akan tetap menunggu putusan itu, tapi tak berharap banyak tentang putusan yang akan diambil oleh majelis hakim MK.

Jokowi Pertimbangkan Revisi UU Pilkada Setelah Dilantik

Pengesahan UU Pilkada dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu menuai kecaman dari banyak pihak. UU Pilkada dianggap merampas suara rakyat sehinga beberapa pihak akan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Presiden terpilih Joko Widodo pun berpikir untuk menampung usulan merevisi UU itu. Namun, usulan revisi baru bisa ditampungnya saat resmi menjabat sebagai presiden.

Jokowi Serahkan Tol Laut ke BUMN

Presiden terpilih Joko Widodo  (Jokowi) meyakini berbagai programnya dapat berjalan dengan lancar sesuai target, meski ruang fiskal cukup sempit. Jokowi akan memanfaatkan BUMN yang ada untuk menwujudkan beberapa program, seperti tol laut.
"Sekarang cek lapangan dan kondisi, BUMN kita bisa 3-4 tahun selesai.

Dulu Nyindir Gayus Tambunan, Sekarang Bona Paputungan Rilis Lagu Ini Untuk Jokowi

Masih ingat dengan Bona Paputungan, penyanyi sekaligus pencipta lagu yang terkenal lewat lagu 'Gayus'? Ya, pria yang pernah mendekam di balik jeruji besi itu kembali merilis lagu yang berisikan kritik terhadap pemerintahan melalui 'Terjerat Utang Abadi'.
Menurut Bona, lagu yang terdapat di dalam album "Koruptor-Koruptor Kakap" itu merupakan bentuk kegelisahannya akan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Jokowi Resmi Bubarkan Pokja

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi resmi membubarkan kelompok-kelompok kerja (pokja) Tim Transisi. Jokowi pun turut berterima kasih pada seluruh anggota pokja yang sudah membantu selama ini.
Menurut pantauan, Minggu (28/9/2014), Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla atau JK tiba di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No 10, Menteng, Jakarta Pusat, tidak bersamaan. JK tiba lebih dulu sekitar pukul 19.35 WIB.

Pemerintahan Rawan Gempa

Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai pemerintahan Jokowi-JK  rawan ‘terganggu’ akibat kalah jumlah di parlemen dengan  Koalisi Merah Putih. Sementara,  beberapa undang-undang yang digeber  yang  disahkan DPR  itu tidak menguntungkan Kabinet Jokowi-JK.
“Peristiwa politik ini harus jadi warning bagi Jokowi-JK. Kalah di MD3 dan RUU Pilkada, bisa saja nanti kebijakan Jokowi-JK nggak berjalan kalau pendukung mereka tidak mencapai 50 persen,” ujar Karyono dalam diskusi ‘Membawa Arah kabinet Jokowi-JK, Kabinet Trisaksi atau Transaksi?” di Cikini, Jakarta, Minggu (28/9/2014).