Tipu-tipu Jokowi Lewat Tender Bus

Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada pekan lalu. Hasilnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta terbukti melakukan penyimpangan pada pengadaan bus.
Sumber Kompas.com di lingkungan Balaikota mengungkapkan, setidaknya ada delapan hal kesimpulan yang dicapai Inspektorat dalam hasil penyelidikan setebal 10 halaman tersebut.

Kalau Jokowi Tak Tegas, sampai Kapan Pun Tanah Jakarta Tak Akan Cukup

Relokasi warga di bantaran kali dan waduk merupakan salah satu tantangan yang harus mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan rumah susun sebagai solusi untuk relokasi warga bantaran itu.
Namun, relokasi warga bantaran kali dan waduk juga tak mudah. Ada masalah administrasi dan kebutuhan lahan menjadi kendala.
Sebagian warga bantaran kali tak punya kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta, bahkan ada yang sama sekali tak ber-KTP. Belum lagi soal lahan yang terbatas di DKI Jakarta untuk lokasi pembangunan rusun.

Tak Cukup Restu Mega, Ini Syarat Jokowi Nyapres..

Mengantongi restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak cukup bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dalam pencalonan presiden tahun ini. Gubernur DKI Jakarta ini harus menghitung sejumlah syarat yang menjadi landasan hukum untuk pencalonan presiden.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, Gubernur Jokowi harus mengundurkan diri karena ingin mencalonkan sebagai presiden tahun ini.

Goyang Jokowi: Kata ARB, Pencapresan Jokowi Beresiko

Calon Presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta dan kandidat capres populer saat ini, adalah pilihan yang beresiko untuk memimpin Indonesia.
"Yang saya khawatirkan adalah persaingan antara kemampuan dan popularitas. Bangsa ini tidak bisa dipimpin oleh orang yang masih bereksperimen. Dibutuhkan pemimpin yang berpengalaman. Memerintah itu tidak mudah," kata ARB kepada Globe Asia.

Goyang Jokowi: Kata Yayat, Kalau Nekat Nyapres Jokowi Langgar Komitmen

Partai Demokrai Indonesia (PDI) Perjuangan dikabarkan akan mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2014.
Namun, rencana pencalonan Jokowi itu menuai sejumlah kritik. Pasalnya, jokowi dinilai menjilat ludah sendiri. Jokowi melanggar komitmennya ketika dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna, Jokowi harus melihat kondisi Ibu Kota yang saat ini sedang dipimpinnya.

Jokowi Nyapres, Peserta Pilpres Diprediksi Hanya 2 Pasang Capres

Pencapresan Joko Widodo (Jokowi) nanti diprediksi akan mengubah peta politik nasional jelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Direktur Political Communication Institute Universitas Mercu Buana Dr Heri Budianto memprediksi Pilpres hanya akan muncul 2 pasang capres-cawapres dengan adanya pendeklarasian Jokowi.
"Saya membaca kemungkinan ini bisa membuat pilpres hanya akan ada 2 pasang yakni pasangan Jokowi, dan pasangan Golkar dan Gerindra yang berkoalisi," ujar Heri kepada detikcom, Senin (3/3/2014).

Jokowi Sebut UPT Transjakarta Tutup-tutupi Bus Terbakar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mendapatkan laporan terkait banyaknya bus Transjakarta yang terbakar. Menurutnya, Unit Pelaksana Teknis Transjakarta kerap menutup-nutupi hal
itu. "Saya enggak dapat laporan, harusnya dapat, tapi saya enggak dapat. Yang kayak gitu kan memang biasanya ditutup-tutupi," ujarnya di kantor Balaikota, Jakarta, Senin (3/3/2014) sore.
Jokowi menduga, persoalan ini muncul karena pengelolaan bus yang masih berada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Sekarang Era Jokowi, Bukan Era Mega

PDI Perjuangan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai juru kampanye nasional dalam pemilu 2014. Jokowi lebih digadang-gadang dan lebih menjadi andalan dibanding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendongkrak perolehan suara dalam pileg atau pun pilpres.
"Dalam kontek capres bukan lagi eranya Bu Mega. Alasan utama memilih PDIP karena Jokowi. Jadi bukan eranya ibu Mega," ujar Direktur Eksekutif Charta Politik, Yunarto Wijaya saat dihubungi, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Jokowi Tak Mau Langkahi BPKP Terkait Kasus Bus Abal-abal

Kisruh bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang rusak belum juga menemukan titik terang. Hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat DKI Jakarta menemukan adanya dugaan penyimpangan pada pengadaan bus tersebut. Meski demikian, belum ada nama yang ditengarai menjadi otak di balik kisruh bus rusak ini.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi telah menyerahkan kasus ini ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilanjuti.

Belum Yakin Jokowi Capres, Pengamat Ini Masih Merekonstruksi "Skenario Mega"

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute, Hanta Yudha, melihat adanya beberapa skenario mengenai calon Presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan. Dari skenario tersebut, tak menutup kemungkinan Megawati kembali maju memperebutkan kursi RI 1 pada pemilu 2014.
"Kalau ada kepastian hati dari ibu Megawati Soekarnoputri bahwa capresnya Jokowi, saya yakin sekali diumumkan sebelum pemilu legislatif (pileg). Kalau diumumkan setelah pileg, ada dua skenario," kata Hanta kepada Tribunnews.com, Senin (3/3/2014).

Butuh Kesabaran Menanti Deklarasi Jokowi

Pencapresan Joko Widodo (Jokowi) hampir dipastikan akan dideklarasikan sebelum pemilihan legislatif. PDIP menyatakan dorongan banyak pihak agar deklarasi segera dilakukan sudah diserap. Publik diminta bersabar menunggu deklarasi tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara.
"Jadi, butuh kesabaran progresif untuk menantikan deklarasi itu," kata Ara saat dihubungi, Senin (3/3/2014).

Ramadhan: Jokowi Dideklarasikan, Belum Tentu PDIP Bersikap Sama

Joko Widodo (Jokowi) telah dideklarasikan oleh pendukungnya sebagai calon presiden di Jawa Tengah. Pendukung Jokowi tersebut adalah Pro Jokowi (Projo) dan relawan Jokowi Satukan Hati (Josh).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menilai sikap yang dilakukan oleh pendukung Jokowi belum tentu sama dengan sikap DPP PDI Perjuangan. Menurutnya, hingga saat ini PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa capresnya.

Dari Sukamiskin, Muncul Dukungan untuk Jokowi-Yusril sebagai Capres-Cawapres

Dukungan masyarakat kepada sosok Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi untuk maju menjadi salah satu kandidat Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2014 semakin kuat. Kali ini, dukungan diberikan untuk Jokowi sebagai calon presiden dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebagai pendampingnya oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Laskar Jokowi-Yusril.

Jokowi Gandeng Swasta Lestarikan Budaya dan Sejarah Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggandeng pihak swasta untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Jakarta. Selain itu, Jokowi juga akan mengintegrasikan wisata berbasis kekayaan budaya dan sejarah Jakarta.
"Jadi gini, di Jakarta ada kawasan-kawasan heritage trail. Sunda Kelapa masuk ke kota tua, lalu belok ke Ancol dan ada patriot trail, monas ke tugu proklamasi yang berkaitan dengan kepahlawanan, dan ini harus disambungkan. Semua negara itu ada. Tapi nanti kalau disambungkan, patriot trail disambungkan, heritage trailnya disambungkan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Jokowi Pantau Lahan 46 Hektare untuk Foxconn di Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau lahan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Jakarta Timur untuk pembangunan Balai Pelatihan dan Pengembangan Foxconn Industry. Hal ini menindaklanjuti kerjasama investasi antara Pemprov dan perusahaan teknologi raksasa asal China tersebut.
Jokowi menjelaskan persiapan lahan ini adalah sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam kerjasama. "Kemarin kan Foxconn mau masuk. Tetapi memang pertama mau dimulai dengan pusat Litbang (penelitian dan pengembangan) dulu. Kerjasama dalam artian kita menyiapkan (lahan). Tetapi isian dari mereka," ujar Jokowi di lokasi, Senin (3/3/2014).

Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg untungkan Caleg PDIP

Internal PDIP kabarnya sudah final mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan akan dideklarasikan sebelum Pileg. Bila dilaksanakan, strategi ini dinilai tepat karena dapat memberikan keuntungan pula bagi caleg PDIP.
"Kalau kita lihat bahwa hasil survei bahwa popularitas Jokowi mempengaruhi legislatif, sudah banyak simulasinya. Memang seharusnya (deklarasi) sebelum Pileg kalau mau mendapatkan efek kibaran jas. Jadi kalau pemimpinnya berwibawa, dia mengibarkan jas, yang ikut Pileg akan kena efek kibaran jasnya," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi Muluk di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Senin (3/3/2014).

Goyang Jokowi: Kata Agus Pambagio, Jokowi Harusnya Tuntaskan Masalah Jakarta, Baru Maju Capres

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio tidak setuju apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ia menilai Jokowi seharusnya menyelesaikan dulu persoalan di Jakarta sebelum maju.
"Kalau saya sendiri sih tidak mendukung karena Jokowi harus membenahi dulu Jakarta," ujar Agus saat dihubungi, Senin (3/3/2014).
Sebab, hingga kini persoalan di Jakarta belum juga terpecahkan. Kemacetan dan banjir masih belum bisa diminimalisir lantaran transportasi massal dan relokasi warga di bantaran belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

Seknas Jokowi Siap Kawal Keputusan Politik Megawati

Sekretariat Nasional Jokowi menyambut gembira kabar dari lingkaran dalam Megawati Soekarnoputri yang menyebut Ketua Umum PDIP itu telah merestui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2014.
“Keputusan politik Bu Mega sangat penting dan bersifat menggerakkan sejarah bangsa. Seknas Jokowi siap mengawal keputusan politik Bu Mega, yakni menjadikannya kenyataan: Jokowi Presiden RI 2014-2017,” kata Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin dan Dadang Juliantara, dalam pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Senin (3/3/2014).

Jokowi Ingin Kota Tua Terhubung dengan Warisan Budaya Lainnya di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Kota Tua di Jakarta Barat bisa tersambung dengan warisan budaya lainnya di Jakarta. Ia menandatangani rencana kawasan induk Kota Tua antara pihak Yayasan Pusaka Nusantara Raya dengan konsorsium Kota Tua.
"Tadi menyambungkan antara rencana kawasan induk Kota Tua. Baru saja saya tanda tangani agar sambung dengan rencana-rencana dari konsorsium dan dari Yayasan Pusaka Nusantara Raya yang kemarin kita lakukan untuk disambungkan," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2014).

Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg Bakal Ubah Peta Politik

Deklarasi pencapresan Joko Widodo (Jokowi) akan digelar pada pertengahan atau akhir Maret 2014, yakni di masa kampanye Pemilihan Legilatif. Pencapresan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut diyakini bakal mengubah peta politik nasional.
"Pencalonan Jokowi bisa menguntungkan dari dua sisi. Pertama, akan mengubah peta politik nasional khususnya pileg dan pilpres," ujar Direktur Political Communication Institute dari Universitas Mercu Buana, Dr Heri Budianto kepada detikcom, Senin (3/3/2014).

Goyang Jokowi: Kata Sitompul, Jokowi Mencla-mencle Kok Mau Jadi Presiden

Keputusan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera menuai berbagai reaksi dari lawan maupun kawan. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menganggap Gubernur DKI Jakarta itu bukan sosok negarawan. “Lihat saja saat ditanya soal pencalonannya sebagai presiden. Dia selalu saja mesem-mesem seperti orang kena sawan,” kata Ruhut saat dihubungi, Senin (3/3/2014).

Seknas Jokowi: Capreskan Jokowi, Mega Negarawan

Salah satu pendukung Joko Widodo (Jokowi), Seknas Jokowi, menyambut gembira info terakhir bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah merestui pencapresan sang Gubernur DKI. Mereka menyebut Mega sebagai sosok negarawan sejati.
"Berita tentang telah diambilnya keputusan politik oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, yakni mencapreskan Jokowi untuk pilpres 2014 ini, merupakan kabar yang sangat penting, sesuai dengan harapan rakyat," kata Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin dan Dadang Juliantara, dalam siaran pers, Senin (3/3/2014).

Hendak Ketemu Megawati, Moeldoko Bantah Mau Jadi Bakal Cawapres Jokowi

Nama Panglima TNI Jenderal Moeldoko digadang-gadang menjadi bakal capres atau cawapres yang akan diusung parpol di pemilu 2014. Salah satu yang kerap disuarakan adalah agar Moeldoko jadi bakal cawapres untuk Joko Widodo (Jokowi). Namun, hal itu dibantah yang bersangkutan.
Dengan bahasa Jawa, Moeldoko membantahnya. "Wis, opo maneh iki? (udah, apa lagi sih ini?)" kata Moeldoko saat ditanyai wartawan soal kemungkinan dirinya jadi bakal cawapres Jokowi di Jakarta, Senin (3/3/2014).

Jokowi Sumringah Kota Tua Segera Direvitalisasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya adalah seorang pecinta heritage (cagar budaya).
Karena ketertarikannya pada cagar budaya, Jokowi sangat antusias dengan rencana revitalisasi Kota Tua yang akan dimulai tahun 2014 ini.
Kota Tua rencananya akan direvitalisasi dengan melibatkan konsorsium dan sebuah yayasan, yakni Yayasan Pusaka Nusantara Raya.
"Tadi menyambungkan antara rencana kawasan induk Kota Tua. Baru saja saya tanda tangani agar sambung dengan rencana-rencana dari konsorsium dan Yayasan Pusaka Nusantara Raya yang kemarin kita lakukan untuk disambungkan," kata Jokowi usai rapat membahas revitalisasi Kota Tua di Balai Kota, Senin (3/3/2014).

Jokowi Pencinta ''Heritage''

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa dirinya adalah seorang pencinta heritage (cagar budaya).
Karena ketertarikannya kepada cagar budaya tersebut, Jokowi pun sangat antusias dengan rencana revitalisasi Kota Tua yang akan dimulai tahun ini. Kota Tua rencananya akan direvitalisasi dengan melibatkan konsorsium serta sebuah yayasan, yakni Yayasan Pusaka Nusantara Raya.
"Tadi menyambungkan antara rencana kawasan induk Kota Tua. Baru saja saya tanda tangani agar menyambung dengan rencana-rencana dari konsorsium dan dari Yayasan Pusaka Nusantara Raya," kata Jokowi usai rapat membahas revitalisasi Kota Tua di Balai Kota, Senin (3/3/2014).

Kata Yayat, Jokowi Harus Prioritaskan Jakarta ketimbang PDIP

Mendekati masa kampanye Pemilu 2014, sejumlah partai telah memilih para juru gedor kampanye untuk memperoleh sura terbanyak. Termasuk PDI Perjuangan yang menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai jurkam.
"Sulitnya di sini adalah apakah Pak Jokowi bisa wisdom (bijak), apakah beliau pilih kepentingan partai atau warganya? Kalau permasalahannya sudah sampai di sini, sebaiknya seorang Gubernur itu jangan diotak-atik urusan partai, lebih baik pemimpin itu urusin warganya," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, kepada Okezone, Senin (3/3/2014).

Sudah Direstui Jadi Capres PDIP? Jokowi: Sudah, Eh Belum

Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir pasti. Apakah Jokowi sudah didaulat Mega jadi capres PDIP?
"Belum. Tanyakan ke Ibu Ketum, ke Ibu Mega, karena kewenangan ada di beliau," kata Jokowi saat ditanya apakah dirinya sudah resmi jadi capres PDIP dan tinggal menunggu deklarasi.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/3/2014).

Spanduk 'Antar Jokowi Presiden' Hiasi Surabaya

Spanduk bergambar Joko Widodo (Jokowi) mulai bertebaran di beberapa titik Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/3/2014). Hal ini seolah membenarkan isyarat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Gubernur DKI itu sebagai calon presiden di Pilpres 2014 nanti.
Terlebih lagi, spanduk jumbo bergambar wajah Jokowi dengan tulisan: COBLOS Moncong Putih Antar JOKOWI PRESIDEN, itu muncul pasca-kedatangan Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi di Surabaya, Sabtu (1/3/2014).

Goyang Jokowi: PPP Nilai Jokowi Belum Layak Nyapres

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum layak dicalonkan sebagai calon presiden. Alasannya, PPP menilai masih banyak permasalahan di Jakarta yang perlu dibenahi Jokowi.
"Saya belum melihat bagaimana kinerjanya," kata Hasrul saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Senin (3/3/2014). Beberapa masalah yang perlu dituntaskan Jokowi kata Hasrul di antaranya masalah banjir, kemacetan, pembenahan busway dan pembangunan MRT.

Kata Arya Fernandes, Kriteria Ideal Cawapres Jokowi adalah Teknokrat Jago Bidang Ekonomi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diprediksi Charta Politika bakal menang mudah di Pilpres 2014. Lalu seperti apa kriteria tokoh yang pantas menjadi pendamping Jokowi yang dikenal merakyat?
Jokowi yang hobi blusukan memang sangat dekat dengan rakyat. Untuk mendampingi Jokowi yang menjadi simbol presiden pro rakyat itu perlu pendamping seorang teknokrat.
"Saya kira cawapres yang pas untuk Jokowi adalah seorang teknokrat, kemudian latar belakang profesional yang jago dalam mengurus ekonomi," kata pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, kepada detikcom, Senin (3/3/2014).

Goyang Jokowi: Tuntut Tanggung Jawab Jokowi Soal Busway Karatan, Warga Datangi KPK

Seperti telah diprediksi sebelumnya, jelang pencapresan Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan memunculkan tekanan politik yang tinggi. Hari ini, puluhan warga mendatangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk menuntut tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus bus Trans Jakarta baru yang karatan.
"Kami tahu Kadishub Udar Pristono sudah dicopot, tapi Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Jakarta harus memberi penjelasan dan tanggung jawab," ujar Fajar Ardy Hidayatullah dalam orasinya di depan KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2014).

Mayoritas Warga di Dapil Ingin Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg

Dorongan waktu deklarasi pencapresan Joko Widodo sebelum Pileg kian menguat. Bahkan mayoritas pendukung PDIP sudah menginginkan Jokowi dideklarasikn sebelum Pileg.
"Aspirasi dan harapan kader-kader PDIP mengharapkan Jokowi dideklarasikan sebelum Pileg," kata senior PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Senin (3/3/2014).
Hendrawan menyatakan aspirasi semacam itu wajar. Karena masyarakat ingin sebuah kepastian untuk memilih di Pileg.

Pencapresan Jokowi Sebelum Pileg untuk Menekan Angka Golput

Internal PDIP menyebutkan pendeklarasian Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres akan dilakukan sebelum hajatan Pemilihan Legislatif digelar. Tujuannya, untuk menekan angka golput dan mengantisipasi kecurangan.
"Keputusan pencapresan PDIP di tangan Ketua Umum. Tapi masyarakat juga berhak tahu, kapan Jokowi akan dideklarasikan sebagai capres. Pemilu itu kan pesta demokrasi di mana rakyat menyatakan kehendaknya," ujar Koordinator Nasional PDI Projo, Budi Arie Setiadi, kepada detikcom, Senin (3/3/2014).

Jokowi Akan Dideklarasikan pada Masa Kampanye Pileg

Joko Widodo (Jokowi) hampir pasti dicapreskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelum hajatan Pemilihan Legislatif (Pileg) digelar. Deklarasi pencapresan akan digelar memanfaatkan meomentum masa kampanye sebelum pileg.
"Perdebatan soal capres, dan sebelum atau sesudah pileg untuk deklarasi pencapresan Jokowi sudah selesai di internal. Semua sepakat dilakukan untuk sebelum pileg. Kemungkinan akan memanfaatkan masa kampanye mulai 16 Maret," ujar Koordinator Nasional PDI Projo, Budi Arie Setiadi saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/3/2014).

Restui Jokowi, Megawati Dinilai Berhasil Estafet Kepemimpinan Nasional

Kendati belum terucap dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Inisiator relawan PDIP Pro Joko Widodo (Jokowi), Fahmi Habsyi menyambut baik keberadaan kabar restu Megawati untuk Jokowi. Sebabnya, restu menuju kursi nomor wahid di Indonesia itu akan menjadi tinta emas sejarah bangsa Indonesia. Megawati dinilai berhasil mengestafetkan kepemimpinan nasional dengan memajukan Jokowi pada pemilihan presiden mendatang.

Projo: "Terima Kasih Bunda Mega"

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan sudah memberi restu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon presiden (capres) partai itu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Disebut-sebut, deklarasi pencapresan akan dilaksanakan tak lama lagi, sebelum pelaksanaan pemilu legislatif pada 9 April mendatang.
Menanggapi hal itu, Inisiator PDIP Pro Jokowi (Projo), Fahmi Alhabsy menyatakan restu terhadap pencapresan Jokowi makin menegaskan bahwa Megawati tercatat dalam tinta emas sejarah bangsa ini.

Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg, PDIP Bisa Tembus 30%

Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, menilai jauh lebih menguntungkan bagi PDIP jika deklarasi pencapresan Joko Widodo (Jokowi) dilakukan sebelum Pileg. PDIP bisa meneguk keuntungan elektoral yang signifikan.
"Secara elektoral itu akan menguntungkan bagi PDIP kalau Jokowi ditetapkan sebagai capres sebelum pemilu legislatif. Karena akan mendongkrak suara PDIP, mungkin bisa di atas 30%," kata Arya saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/3/2014).
Deklarasi Jokowi sebelum Pileg bakal memberi pengaruh positif ke perolehan suara PDIP. Sebab saat ini masyarakat sudah mengenal Jokowi sebagai jagoan PDIP.

Waktu dan Tempat Deklarasi Pencapresan Jokowi Disiapkan

Liputan detikcom berikut memperkuat bocoran dari Tempo,
pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hampir pasti. Waktu dan tempat deklarasi Jokowi jadi capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun sedang dipersiapkan.
"Soal waktu sedang dikalkulasi, tapi pasti sebelum Pileg," kata sumber detikcom di internal PDIP, Senin (3/3/2014).
Sekarang ini mayoritas elite PDIP sudah mendukung pencapresan Jokowi. Nama cawapres Jokowi juga mulai disiapkan.
"Yang menguat JK, tapi belum ada keputusan," kata sumber tersebut.
Ini Jokowi bakal dideklarasikan sebelum Pileg juga didengar kalangan PDIP Projo.

Tak Percaya Bocoran, Pengamat Masih Menduga-duga Adanya Tarik Menarik Kubu Mega dan Kubu Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewacanakan deklarasi calon presiden Maret 2014 ini, atau sebelum pemilihan legislatif dilaksanakan 9 Arpil mendatang.
Meskipun telah ada bocoran dari sumber internal PDIP yang dapat dipercaya bahwa PDIP penetapan capres telah terjadi 2 minggu yang lalu, tetapi sejauh ini para pengamat belum yakin benar siapa calon presiden yang akan diusung, apakah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ataukah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)? Berikut pendapat para pengamat yang belum meyakini bocoran yang diperoleh Tempo.

Medagri Tak Pernah Tolah Ijin Cuti Jokowi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa dirinya  tidak pernah menolak izin cuti yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terkait kegiatannya di luar kedinasannya pada hari Sabtu dan Minggu.
“Saya tidak pernah menolak izin cuti dari Pak Jokowi,” papar Gamawan usai membuka acara  “Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” di Jakarta, Senin (3/3/2014).