Menurut Jokowi Pembagian Unit Rusun Marunda Telah Selesai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim bahwa proses verifikasi warga dan pembagian unit rumah susun sederhana sewa di Marunda, Jakarta Utara, telah selesai dilakukan. Meski demikian, rusun tersebut belum seratus persen selesai direnovasi.
"Rabu (27/2/2013) lalu sudah saya terima laporannya, ini sudah diberi. Sudah dibagi semuanya, yang belum rampung tinggal listrik sama airnya, sama pengecatan, karena masih dalam proses lelang," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013). Jokowi mengatakan, unit kamar di rusun itu memang belum layak huni, tetapi ia mempersilakan warga untuk menempatinya dalam waktu dekat.
Pernyataan Jokowi ini sekaligus menjawab janji yang pernah ia berikan kepada warga yang antre untuk menghuni rusun tersebut. Pada 12 Februari lalu, ia berjanji bahwa dalam tempo dua minggu, semua warga yang mengantre telah dapat mengetahui di mana unit rusun yang kelak akan ditinggalinya.
"Masa mereka (warga) menempati dengan keadaan seperti itu. Dua minggu itu rampung, bisa ditempati, tapi renovasinya menyusul," ujarnya.
Menurut Jokowi, kondisi rusun yang masih dalam tahap renovasi diperkirakan baru layak dihuni sekitar tiga bulan ke depan. Mantan Wali Kota Surakarta ini meminta warga calon penghuni untuk lebih bersabar sebab proses perbaikan rusun masih terus dilakukan seiring dengan upaya melengkapi fasilitas penunjangnya.
Di Rusun Marunda terdapat ribuan unit rusun yang berada dalam 26 blok atau menara rusun. Hingga saat ini, baru sekitar 500 unit yang siap dan telah dihuni. Pemberian rusun ini diprioritaskan untuk warga yang terkena dampak banjir, seperti warga di sekitar Waduk Pluit dan Penjaringan.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Diundang ke Kopenhagen, Jokowi pilih blusukan

Menteri Perdagangan dan Investasi Denmark Pia Olsen Dyhr mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk berkunjung ke Kopenhagen. Namun, Jokowi lebih memilih blusukan ke Marunda.
"Saya ke Marunda saja, atau ke Cilincing, atau ke Muara Baru. Saya pernah ke sana, dulu waktu jualan mebel," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).
Ajakan Pia itu sebenarnya dimaksudkan untuk menilik cara penanganan banjir yang kerap merendam Kopenhagen, sejalan dengan rencana kerjasama menanggulangi masalah serupa di Jakarta.
Menurut Pia, usai bertemu Jokowi, Pemerintah Denmark telah mengembangkan berbagai cara untuk menanggulangi dan mencegah banjir. Misalnya memperbanyak ruang terbuka hijau, sistem pompa, dan terowongan air. Semua cara itu dilakukan pemerintah Denmark bekerjasama dengan perusahaan swasta dan telah disampaikan kepada Jokowi.
"Kita berbicara tentang kerjasama, apa saja yang bisa kita lakukan bersama. Sudah kita paparkan, dan kita mengajak Pak Gubernur ke Kopenhagen," kata Pia.
Sehari sebelumnya, Pia juga telah meninjau Waduk Pluit didampingi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia menyatakan bahwa pihaknya cukup mumpuni untuk ikut terlibat dalam proses normalisasi waduk tersebut.
"Sejujurnya, banjir di Jakarta lebih besar dari Denmark. Tapi kita senang bisa membantu Indonesia dalam menghadapi masalah yang besar ini," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi akan tinjau ulang anggaran Pidato Gubernur

APBD DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk pidato gubernur DKI sebesar Rp 500 juta. Gubernur DKI Joko Widodo mengaku tidak tahu menahu soal alokasi anggaran pidato sebesar itu. Dia pun berjanji akan meninjau ulang alokasi anggaran tersebut.

"Iya lah nanti ditinjau. Itu kan ada 57 ribu item, tidak mungkin saya mengerti semuanya. Tapi karena ini transparan, kita pasang pengumuman dibuat poster. Nanti terperinci semua dan masyarakat bisa melihat. Ini keterbukaan. Jangan, masa dikejar urusan kayak gitu," ujar Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai konfirmasi seputar anggaran naskah pidato gubernur Rp 500 juta usai rapat dengan jajaran Kemenhub di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2013).

Jokowi mengatakan tidak pernah menganggarkan alokasi pidato sebesar itu. Bahkan Jokowi mengaku heran dengan informasi tersebut, karena dia tidak pernah memberi pidato.

"Tadi tanya lagi pidato Pak Gubernur Rp 500 juta. Ada yang ngomong kayak gitu. Saya nggak ngomong yang kayak gitu. Bahkan saya nggak pernah pidato apalagi sampai nganggarin, artinya memang yang lalu-lalu seperti itu. Kalau itu dianggap tidak efisien itukan masih dalam anggaran realisasinya nanti bisa saya potong bisa saya efisiensikan," tuturnya.

Lalu bagaimana dengan alokasi anggaran uang makan ajudan yang disebutkan mencapai Rp 1,5 miliar?

"Ini juga kan terbuka. Mengulang, saya nggak mungkin detail seperti itu biaya makan ajudan. Jangan-jangan nanti makan Pamdal. Nggak mungkin saya ngurus-ngurus kayak gitu, paling penting tolong dicermati jangan ngurus yang kecil-kecil. Kita pikirkan APBD yang gede-gede," cetusnya.

Dana naskah pidato gubernur dialokasikan dalam APBD DKI Jakarta sebesar Rp 500 juta. Satu naskah pidato memakan dana Rp 1,3 juta.

Selain itu, ada dana untuk pengembangan tim sambutan sebesar Rp 120 juta, dan anggaran penyediaan cetakan buku himpunan sambutan, pidato, makalah pimpinan daerah sebesar Rp 50 juta.

Saat era Fauzi Bowo, anggaran pidato gubernur mencapai Rp 1,2 miliar.

Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi minta pembangunan transportasi massal segera dimulai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan transportasi massal segera dimulai untuk mengurai kemacetan lalu lintas Ibu Kota.

"Studi-studi mengenai transportasi di Jakarta menurut saya sudah cukup banyak, tidak perlu ditambah lagi. Jadi, yang paling penting sekarang langsung mulai dikerjakan," kata Jokowi dalam rapat koordinasi di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin.

Pemerintah DKI Jakarta, kata dia, siap mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan sistem transportasi massal. "Yang paling penting pembangunan segera berjalan," kata Jokowi.

Ia menambahkan, pembangunan sistem transportasi massal di Ibu Kota sebaiknya tidak menyimpang dari rencana induk pembangunan transportasi Jakarta.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya dalam membangun sistem transportasi massal.

"Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan seluruh sistem jaringan transportasi, termasuk perkeretaapian akan terkoneksi dengan baik. Semuanya harus bekerja secara terpadu," kata Bambang.

Bambang menambahkan, pemerintah memberikan waktu selama satu minggu kepada pihak-pihak yang ingin menyampaikan masukan soal rencana pelaksanaan pembangunan transportasi di Jakarta dan daerah sekitarnya.

"Seluruh sanggahan atau masukan yang substansial akan menjadi bahan untuk kita dalam pelaksanaan proyek ini. Kalau tidak ada, maka proyek ini akan segera kita jalankan," katanya.

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Tak Tahu Uang Makan Ajudannya Rp 1,5 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak hafal detail anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dengan jumlah mata anggaran sebanyak 57.000 item, Jokowi meminta masyarakat memerhatikan anggaran besar dan tak meributkan anggaran yang nilainya kecil.Pernyataan Jokowi itu dilontarkan guna menjawab besarnya anggaran yang digelontorkan untuk biaya makan ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Anggaran tersebut mencapai Rp 1,5 miliar dan tertera dalam APBD 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
"Enggak tahu saya, dibukain saja. Tolong dicermati (anggaran) yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil, saya enggak hafal semuanya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).
Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini juga membantah dirinya menghabiskan biaya sebesar Rp 500 juta untuk keperluan pidato gubernur. Ke depan, ia berjanji akan meninjau kembali mata anggaran dalam APBD. Bila hasil kajian atau masyarakat menilai itu merupakan hal yang tak efisien, maka ia akan memotongnya.
"Pidato Rp 500 juta, saya enggak ngurusi. Pidato saja enggak pernah, paling cuma semenit-semenit. Ini keterbukaan, kita bisa lihat realisasinya," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto mempertanyakan besarnya nilai anggaran untuk keperluan makan ajudan Gubernur DKI Jakarta. "Kita tidak tahu berapa jumlah ajudan, pengawal, dan lainnya, tapi jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil (PNS) sudah menerima gaji," kata Sugiyanto.
Sugiyanto juga memberikan contoh, apabila dibagi 12 bulan, artinya uang makan harian para ajudan itu dapat mencapai Rp 4 juta per hari. Ia berharap Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut. "Mengingat masih banyaknya program DKI yang lebih bersentuhan dengan masyarakat," katanya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Ketika Jokowi Bingung Menjawab dari Pelecehan ke Bajaj

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terbiasa dicecar beragam masalah pelik Ibukota. Namun rupanya Jokowi terkadang bingung ketika harus menjawab pertanyaan yang melompat-lompat.

Jokowi awalnya dimintai komentar lagi seputar kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru SMA di Jakarta Timur terhadap siswinya. Masalah pencabulan itu telah berulang kali ditanyakan kepada Jokowi.

Seperti biasa, Jokowi menjawab dengan lugas. Ia untuk sekian kali berjanji mencopot guru tersebut jika terbukti bersalah.

"Ya kan sudah dicopot. Selanjutnya urusan Kepolisian, yang jelas sudah kita lepas dari jabatannya. Copot, (terjadi) di dunia pendidikan kok," kata Jokowi rapat di Kantor Kementerian Perhubungan, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Jokowi kemudian ditanya soal peremajaan bajaj. Pertanyaan seputar bajaj sontak membuat Jokowi terkejut dan sedikit bingung.

"Loh dari pelecehan kok ke bajaj," ujar Jokowi sambil tertawa.

Jokowi meminta tidak semua pertanyaan diajukan kepadanya. "Jangan tanyakan semua lho, bingung saya nanti," kata Jokowi sambil tertawa kecil. Hehehe...!

"Nanti akhirnya kesimpulannya 'pelecehan bajaj' nanti," seloroh Jokowi yang disambut tawa awak pers. Suasana menjadi penuh tawa.

Pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini khawatir berita-berita yang ditulis nantinya keliru.

""Sering nulisnya pada kleru (keliru-red). Soalnya bingung dulu tanyanya. Karena sini ruwet, ngomongnya pelecehan bajaj," kata Jokowi yang terus tersenyum khas.

Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi Minta Revitalisasi, TIM Segera Berbenah

Setelah Jokowi menyatakan akan merevitalisasi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman menyatakan siap berbenah. Revitalisasi itu akan difokuskan pada penguatan zona pendidikan dan mengembangkan zona pertunjukkannya.
Arie menjelaskan, rencana revitalisasi ini akan menyedot APBD sebesar Rp 469 miliar. Untuk tahap awal akan dikucurkan dana sebesar Rp 157 miliar.
"Nanti ditambah di APBD Perubahan. Konsepnya akan hijau dan terbuka, dimulai dari belakang, dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ)," kata Arie saat dihubungi wartawan, Senin (4/3/2013), di Jakarta.
Fasilitas parkir di sekitar TIM, termasuk IKJ, kata dia, akan ditata sedemikian rupa dengan membuat parkir bawah tanah. Hal itu dilakukan untuk menggeser kendaraan yang biasa parkir di halaman TIM, sehingga akan tercipta ruang terbuka yang lebih luas untuk sarana pertunjukan.
"Pusat dokumentasi sastra HB Jassin tidak dipindahkan, tapi kita akan buat gedung perpustakaan baru. Koleksi buku dipindahkan, ditambah sistem digitalisasi," ujarnya.
Rencana revitalisasi kawasan TIM ini digaungkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi mengatakan telah menyiapkan masterplan kawasan itu sejak dua bulan lalu. Rencananya, revitalisasi tersebut pun akan dilakukan mulai tahun ini.
Menurut Jokowi, faktor paling penting untuk membangun kawasan pendidikan adalah memperhatikan tata ruang. Tata ruang itu harus dapat mendukung kegiatan pendidikan demi menciptakan kaum terdidik.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi Pastikan Genap-Ganjil Berlaku dalam Hitungan Bulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan bahwa penerapan sistem pelat nomor genap-ganjil akan berlaku dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini proses kalkulasi sosial, politik, dan ekonomi masih terus dikaji agar kebijakan ini berjalan efektif.
"Iya pasti tahun ini. Hitungan bulan, jangan hitungan tahun. Tergantung kalkulasinya," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013) malam.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proses kalkulasi harus dilakukan sedetail mungkin. Misalnya mengenai jumlah bus yang diperlukan untuk mengangkut warga yang beralih dari kendaraan pribadi, perhitungan ekonomi dari sisi distribusi logistik, efektivitas penggunaan stiker, dan lain sebagainya. Dengan semua itu, Jokowi berharap Juni mendatang sistem ini bisa mulai berlaku.
"Pokoknya saya minta dihitung detail, jangan asal mutusin, nanti keliru kan repot. Harus hati-hati, masalah stiker juga masih ragu efektif atau nggak. Kalau nggak efektif ya nggak perlu pakai stiker," ujarnya.
Kebijakan nomor polisi ganjil-genap ini dibuat untuk menekan volume kendaraan di Ibu Kota, khususnya di pusat kota, dan sekaligus menggiring masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Adapun lokasi yang diusulkan untuk pemberlakuannya adalah jalan raya eks 3 in 1, Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said.
Ganjil-genap akan diberlakukan mulai pukul 06.00-20.00, setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Peraturan ini berlaku pada mobil pribadi dan selanjutnya menyasar ke sepeda motor.
Genap-ganjil ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1,3,5,7,9 masuk dalam ganjil (stiker hijau), dan 0,2,4,6,8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan genap-ganjil akan dilakukan mengikuti tanggal di setiap harinya. Genap-ganjil tak berlaku untuk kendaraan umum dan angkutan barang.


Sumber :
http://lipsus.kompas.com

Jokowi Ingin Ganjil Genap Diputus Tahun Ini

Sistem nomor polisi kendaraan ganjil genap masih memerlukan pembahasan secara menyeluruh.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berani memutuskan pemberlakukan sistem pembatasan nomor kendaraan guna mengatasi kemacetan di ibu kota tersebut.

"Ini masih agak panjang. Saya lihat memang perlu ada kesiapan yang lebih mateng. Sehingga nanti muncul sebagai produk kebijakan, itu betul-betul sudah diterima. Sosialisasinya harus matang. Semuanya siap," ujar Jokowi usai pembahasan masterplan transportasi massa Jabodetabek, di Kemenhub, Senin (4/3).

Dia tak ingin ketidaksiapan masyarakat menjadi pembenaran untuk 'permainan' sejumlah pihak. "Jangan sampai karena massa tidak siap, kemudian ngakali. Lah inilah yang biasanya menyebabkan kegagalan karena ada akal mengakal," kata dia.

Menurut Jokowi, kalkulasi yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum sampai disampaikan ke dirinya. Kalkulasi yang dimaksudnya antara lain tentang kebutuhan bus untuk mengangkut pengguna mobil kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi massa setelah kebijakan itu diterapkan. Dia juga ingin mengetahui jumlah orang yang pindah dari transportasi pribadi ke transportasi massa.

"Kalau saya tidak diberi hitungan detil kemudian suruh eksekusi kebijkan, ya gak mau saya," tukas mantan Walikota Surakarta itu.

Lalu, apakah kebijakan itu bisa terlaksana tahun 2013? Jokowi menginginkan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dalam hitungan bulan.

"Iya, hitungan bulan, jangan tahun," kata Jokowi.

Sumber :
http://www.metrotvnews.com

"Wanti-wanti" Jokowi soal transportasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi punya komentar soal rencana integrasi transportasi umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang dibahas di Kementerian Perhubungan

"Jangan hanya jadi rencana tapi tidak tahu kapan mau diwujudkan," katanya saat acara paparan "Masterplan Transportasi Jabodetabek" di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin.

Jokowi ingin agar rencana tersebut segera dilaksanakan. "Mau pakai APBN silakan, mau pakai APBD silakan, atau mau pakai sistem investasi atau swasta juga boleh," katanya.

Dia mengatakan bahwa pertemuan yang menghadirkan perwakilan dari setiap kota tersebut bisa memperjelas acuan rencana.

"Kalau sering ketemu seperti ini acuan jadi jelas," katanya.

Jokowi mengemukakan untuk integrasi transportasi umum ini, Jakarta akan mengambil porsi sesuai dengan wilayahnya dan disesuaikan dengan rencana besar Kementerian Perhubungan.

"Kalau tidak dihubungkan ya enggak akan nyambung," katanya.

Jokowi tidak merinci  bagian  yang akan diintegrasikan sesuai dengan rencana tersebut. Gubernur mengatakan anggaran untuk integrasi sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Sudah ada, tapi kan memang harus terkoneksi," katanya. 

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi: Kalau Perlu yang Ganteng, Hubungi Saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat tawaran memerankan seorang tokoh dalam film berjudul Finding Srimulat. Bukan menjawab berminat atau tidak, ia justru malah melontarkan guyonan.
"Lah itu perlu yang ganteng enggak? Kalau perlu yang ganteng, baru hubungi saya," kata Jokowi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2013).
Film berjudul Finding Srimulat rencananya akan dirilis pada 11 April 2013 nanti. Film ini akan dibintangi komedian Srimulat, seperti Gogon, Kadir, Tessy, dan Nunung.
Selain itu, Reza Rahardian, Rianty Cartwright, dan Nadila Ernesta juga akan ikut bermain dalam film yang disutradarai oleh Charlez Gozali ini.
Film ini sebenarnya bukan menceritakan tentang sejarah berdirinya kelompok lawak yang dibangun oleh seniman Teguh Slamet Rahardjo di Solo, pada 1950-an. Namun, kisahnya lebih menitikberatkan pada menghidupkan kembali kejayaan Srimulat.
Para komedian Srimulat itu tampil sebagai cameo, alias diri mereka sendiri. Jokowi mengaku menerima tawaran bermain di film itu sekitar tiga atau empat tahun lalu, tepatnya ketika ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Namun, sampai saat ini, Jokowi belum menjawab tawaran tersebut.
"Saya sudah lupa, itu kan sekitar empat, tiga tahun lalu. Enggak ganteng gini disuruh main, ada-ada saja," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi: Jangan Studi Lagi, Langsung Kerjakan!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta semua pihak terkait tidak lagi menyibukkan diri dengan melakukan studi soal pembangunan dan pengembangan transportasi angkutan massal di Jakarta serta wilayah penopang. Ia menegaskan, saat ini langkah yang harus ditempuh adalah mengeksekusi proses pembangunan transportasi tersebut sesuai masterplan di Jabodetabek.
"Studinya sudah banyak, dan enggak perlu studi-studi lagi. Yang paling penting langsung dikerjakan, dilaksanakan, tetapi tetap mengacu pada masterplan transportasi massal Jabodetabek," kata Jokowi, menanggapi paparan yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Senin (4/3/2013), di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memberikan paparan tentang masterplan transportasi massal di Jabodetabek. Paparan itu disampaikan di depan Jokowi dan kepala dinas terkait, serta pihak yang mewakili daerah-daerah penyangga.
Dalam masterplan Kemenhub, angkutan massal di Jabodetabek akan terintegrasi pada 2020. Untuk jalur darat, Kemenhub akan membangun 30 trayek busway dan 15 trayek bus pengumpan dengan prediksi jumlah penumpang mencapai 2,7 juta setiap hari. Guna menopang jumlah penumpang itu, akan disediakan 738 bus gandeng dan 169 bus tunggal.
Selain itu, infrastruktur penopang lain juga masuk dalam masterplan Kemenhub, yakni pembangunan koridor busway, fasilitas park and ride, fasilitas integrasi antar-moda, dan fasilitas pejalan kaki serta pengendara sepeda. Fasilitas terintegrasi itu akan ada di 17 lokasi, dan park and ride yang ada saat ini akan ditambah lagi di sembilan lokasi baru.
Sementara itu, untuk yang berbasis rel, total jaringan kereta api di Jabodetabek saat ini membentang sepanjang 170,2 kilometer dan dalam masterplan akan diperpanjang menjadi 585 kilometer untuk diintegrasikan dengan busway, kereta bandara, dan juga mass rapid transit (MRT). Anggaran pembangunannya berasal dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 109 triliun, dan investasi swasta sekitar Rp 191 triliun.
Menanggapi itu, Jokowi enggan mengambil pusing. Ia memilih untuk mendorong semua pihak melakukan percepatan dalam mewujudkan pengembangan dan pembangunan transportasi massal seperti yang direncanakan. Ditargetkan, semua masterplan Kemenhub, baik darat maupun yang berbasis rel, akan mulai dikerjakan pada tahun ini dan akan rampung pada 2020.
"Apa yang kita rencanakan, kita lakukan percepatan. Mau pakai APBN, APBD, atau investor swasta silakan. Yang penting sisi pelayanan harus segera diwujudkan, jangan hanya bicara rencana-rencana terus, harus segera diwujudkan," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi: Liburan saya kan kampanye

Setelah menjadi juru kampanye di Jawa Barat beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Joko Widodo kembali melakukan hal yang sama di Sumatera Utara. Kali ini, Jokowi menjadi jurkam cagub dari PDIP Effendi Simbolon.

Kegiatan Jokowi itu ternyata menuai kritik dari sejumlah kalangan. Namun bagi Jokowi, kegiatan itu tak mengganggu tanggung jawabnya sebagai gubernur karena dilakukan di hari libur.

"Apa, cuma hari Minggu saja kok. Kalau yang lain kan libur, kalau saya kan kampanye, liburan di sana. Liburan saya kan kampanye," kata Jokowi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (4/3).

Jokowi enggan dibilang dirinya mengutamakan partai daripada kepentingan warga Jakarta. Menurutnya, dirinya kampanye disaat hari libur.

"Kalau Senin sampai Jumat baru itu mengutamakan. Cuma setengah hari aja kok dipermasalahkan. Ini kan masalah pertemanan, dulu saya juga kan dibantu," katanya.

Seperti diketahui, Jokowi pergi ke Medan pada Sabtu sore (2/3). Pada hari Minggunya, Jokowi didaulat menjadi juru kampanye untuk pemenangan Effendi Simbolon sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

Sumber :
http://www.merdeka.com

Jokowi Hadiri Pemaparan Masterplan Transportasi Massal Jabodetabek

Sepulang dari Medan dalam rangka kampanye untuk Cagub nomor urut 2, Effendi Simbolon - Jumiran Abdi, pagi ini pukul 11:00 WIB, gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hadiri Pemaparan Masterplan Tansportasi Massal Jabodetabek di Aula Kemenhub. Dari Kemenhub hadir Wakil Menteri Pehubungan, Dirjen Perkeretapian, Dirjen Pehubungan Darat, selain itu, hadir pula pejabat Bappenas.