Caleg asal PDIP mengaku mengeluarkan sedikit uang dalam memenangkan
pileg 2014 lalu. Hal itu dikarenakan para caleg meniru gaya Jokowi yaitu
blusukan ke kampung-kampung dan menyapa warga.
"Kehadiran figur
seorang Jokowi yang dicintai rakyat Jakarta tentunya meningkatkan
elektabilitas partai kami, dan oleh karena itu ongkos kampanye kami juga
tidak terlalu besar," ujar Caleg PDIP, Charles Honoris, kepada
detikcom, Kamis (1/5/2014).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Kamis, 01 Mei 2014
Terinspirasi Majapahit, Relawan Jokowi Deklarasi di Mojokerto
Terinspirasi kejayaan Kerajaan Majapahit, relawan ProJo mendeklarasikan diri sebagai pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (1/5). Melalui barisan akar rumput, relawan ProJo mengaku siap mengkristalkan diri dan menjadi satu kekuatan utuh memenangkan pencapresan Jokowi.
Ketua ProJo Jawa Timur Madhan mengatakan deklarasi pemantapan relawan ProJo atau pro Jokowi di Bumi Mojopait, sebutan Kabupaten Mojokerto, pada 1 Mei, adalah bertujuan agar kejayaan Majapahit bisa menginspirasi kemenangan Jokowi sebagai calon presiden 2014-2019.
"Tujuannya agar perjuangan ini terinspirasi terhadap kejayaan Mojopait pada masa Prabu Hayam Wuruk," kata Madhan.
Ketua ProJo Jawa Timur Madhan mengatakan deklarasi pemantapan relawan ProJo atau pro Jokowi di Bumi Mojopait, sebutan Kabupaten Mojokerto, pada 1 Mei, adalah bertujuan agar kejayaan Majapahit bisa menginspirasi kemenangan Jokowi sebagai calon presiden 2014-2019.
"Tujuannya agar perjuangan ini terinspirasi terhadap kejayaan Mojopait pada masa Prabu Hayam Wuruk," kata Madhan.
Budayawan: PDIP Terancam jadi Korban Lembaga Survei
Budayawan Radar Panca Dahana mengatakan, partai politik yang telah menetapkan bakal calon presiden berdasarkan hasil survei popularitas oleh lembaga survei, harus berpikir ulang untuk menetapkannya sebagai capres.
Bagi partai yang belum menetapkan capresnya, Radar berharap tidak mengikuti langkah salah itu. "Saya berharap partai politik yang sudah menetapkan capresnya dengan referensi hasil lembaga survei agar melakukan koreksi. Partai politik yang belum menetapkan capresnya, jangan mengikuti cara salah rekrut capres berdasarkan popularitas dan elektabilitas semata," kata Radar, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Bagi partai yang belum menetapkan capresnya, Radar berharap tidak mengikuti langkah salah itu. "Saya berharap partai politik yang sudah menetapkan capresnya dengan referensi hasil lembaga survei agar melakukan koreksi. Partai politik yang belum menetapkan capresnya, jangan mengikuti cara salah rekrut capres berdasarkan popularitas dan elektabilitas semata," kata Radar, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5/2014).
KSPI Resmi Berkoalisi dengan Gerindra
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan secara resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Hal ini disebabkan karena hanya Prabowo yang mau memenuhi 10 butir Tuntutan KSPI dan hanya Prabowo yang mau berempati dengan perayaan hari May Day KSPI di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2014). "Hanya Prabowo yang mau hadir pada peringatan May Day KSPI hari ini.," kata Iqbal. Lebih lanjut, Iqbal
mengungkapkan bahwa para buruh KSPI sudah mengundang capres dari setahun
yang lalu untuk memaparkan visi misinya dihadapan para petinggi KSPI.
Jumhur Menilai Salah Besar Tuduhan Jokowi Pro-Upah Murah
Mantan kepala BNP2TKI mempersilakan saja bila ada tokoh buruh yang ingin menjagokan Capres 2014.
Ia anggap, itu adalah bagian dari demokrasi, namun jangan emosi sampai lakukan negative campaign, tuduhannya jauh panggang dari api.
"Terkait dengan tuduhan kepada Jokowi pro-upah murah, saya nilai itu salah besar. Saya yakin semua buruh tahu bahwa kenaikan upah berpuluh tahun di Republik ini biasanya berkisar 10 persen saja pertahunnya mengikuti angka inflasi.
Ia anggap, itu adalah bagian dari demokrasi, namun jangan emosi sampai lakukan negative campaign, tuduhannya jauh panggang dari api.
"Terkait dengan tuduhan kepada Jokowi pro-upah murah, saya nilai itu salah besar. Saya yakin semua buruh tahu bahwa kenaikan upah berpuluh tahun di Republik ini biasanya berkisar 10 persen saja pertahunnya mengikuti angka inflasi.
Di Depan Istana, Buruh Hina Jokowi dan Mega
Nama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo tak lagi seharum dulu. Dalam aksi unjukrasa buruh di depan Istana Negara, dua nama tokoh PDI Perjuangan itu justru disindir habis-habisan oleh para buruh.
Megawati dianggap sebagai presiden yang bermurah hati menjual aset negara pada bangsa lain. Sindiran-sindiran ini berupa aksi teatrikal yang dilakukan di atas sebuah mobil bak terbuka depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, (1/5/2015).
Megawati dianggap sebagai presiden yang bermurah hati menjual aset negara pada bangsa lain. Sindiran-sindiran ini berupa aksi teatrikal yang dilakukan di atas sebuah mobil bak terbuka depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, (1/5/2015).
Hari Buruh, Prabowo Empati dan Jokowi Simpati
Calon Presiden (Capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto langsung berempati alias turut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Berbeda halnya dengan Capres PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi). Jokowi hanya menyampaikan simpati serta menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib buruh melalui rilis yang diterima INILAHCOM, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Berbeda halnya dengan Capres PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi). Jokowi hanya menyampaikan simpati serta menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib buruh melalui rilis yang diterima INILAHCOM, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Hari Buruh, Rumah dan Kantor Jokowi Dijaga Ketat
Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan pengawalan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ada sekitar puluhan Satpol PP berjaga sejak pagi di depan rumah beralamatkan Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pengamanan dilakukan untuk menjaga kediaman Jokowi.
Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pengamanan dilakukan untuk menjaga kediaman Jokowi.
Hasil Survei : Jokowi di Sulsel Hanya Dikalahkan SYL dan JK
Hasil survei PDIP Sulawesi Selatan, popularitas calon presiden usungan PDIP, Joko Widodo di Sulawesi Selatan hanya dikalahkan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan mantan Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla. Hal ini diungkapkan Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni, Kamis (1/5/2014).
"Dari 24 kabupaten yang kami iedentifikasi, hanya 30 persen masyarakat di Sulsel yang tidak mengenal baik Jokowi.
"Dari 24 kabupaten yang kami iedentifikasi, hanya 30 persen masyarakat di Sulsel yang tidak mengenal baik Jokowi.
Kemendagri Nilai Jokowi Langgar Etika
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai blusukan Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke daerah luar provinsinya, tidak etis.
Namun tidak ada larangan atau sanksi terhadapnya karena belum ada aturan
yang membatasi kepala daerah untuk urusan tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Didik Suprayitno mengatakan, selama kepergiannya ke dalam negeri, Jokowi tidak perlu izin ke Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Berbeda kalau itu adalah masa kampanye, dan untuk keperluan partai politik.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Didik Suprayitno mengatakan, selama kepergiannya ke dalam negeri, Jokowi tidak perlu izin ke Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Berbeda kalau itu adalah masa kampanye, dan untuk keperluan partai politik.
Dahlan Bangga Jokowi Contek Baju Putihnya
Kemeja putih kian populer di Pemilu 2014 ini. Beberapa capres mengenakan
kemeja putih saat tampil di depan publik. Salah satu pelopor pengguna
kemeja putih adalah peserta konvensi capres Partai Demokrat (PD) Dahlan
Iskan.
"Ah nggak selalu kemeja putih, kadang saya selalu pakai kemeja putih tua, putih muda, putih keabuan-abuan, nggak selamanya putih kan, tergantung tanggalnya, ha ha ha," kata Dahlan setengah berkelakar usai berkunjung ke markas Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2014).
"Ah nggak selalu kemeja putih, kadang saya selalu pakai kemeja putih tua, putih muda, putih keabuan-abuan, nggak selamanya putih kan, tergantung tanggalnya, ha ha ha," kata Dahlan setengah berkelakar usai berkunjung ke markas Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2014).
Koalisi Ramping Jokowi Bukan Kontra Koalisi Gemuk
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan perihal koalisi ramping yang ingin dibangun pihaknya bersama calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wasekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, koalisi ramping bermaksud untuk menghindari transaksi politik.
"Koalisi ramping berupaya menghindarkan politik dagang sapi," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Kamis (1/5/2014).
Konsep ini, kata Hasto, ditekankan karena PDIP belajar dari kelemahan koalisi yang dibangun pada masa lalu.
"Sehingga PDI Perjuangan memandang bahwa kerjasama politik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Dengan demikian kontra dari koalisi ramping bukanlah koalisi gemuk," ujarnya.
"Koalisi ramping berupaya menghindarkan politik dagang sapi," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Kamis (1/5/2014).
Konsep ini, kata Hasto, ditekankan karena PDIP belajar dari kelemahan koalisi yang dibangun pada masa lalu.
"Sehingga PDI Perjuangan memandang bahwa kerjasama politik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Dengan demikian kontra dari koalisi ramping bukanlah koalisi gemuk," ujarnya.
ISC: Ryamizard Cocok Dampingi Jokowi
Siapa figur pendamping calon presiden Joko Widodo masih ditunggu masyarakat. Sejumlah nama disebut-sebut pantas mendampingi gubernur DKI itu. Lembaga Survei Indonesia Survey Center (ISC) telah melakukan jejak pendapat terkait siapa Cawapres yang paling diinginkan publik untuk disandingkan dengan Jokowi.
Herdi Sahrasad Tantang Jokowi Hapus Outsourcing
Karena tak digubris oleh bakal calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
Joko Widodo (Jokowi), ditantang keberaniannya untuk menghapus sistem alih daya
(outsourcing) peninggalan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam
UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PKS Sebut Koalisi Dengan Jokowi Mungkin Dilakukan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih membuka ruang untuk melakukan
koalisi dengan pihak manapun, termasuk dengan calon presiden dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi).
Juru bicara PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, PKS ingin bicara dengan semua pihak bagaimana membentuk pemerintahan efektif. "Mungkin saja dengan Jokowi karena ini masih dibicarakan,"ujar Mardani dalam diskusi "Membaca Peluang Poros Keempat: Mungkin atau Tidak?" di Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Juru bicara PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, PKS ingin bicara dengan semua pihak bagaimana membentuk pemerintahan efektif. "Mungkin saja dengan Jokowi karena ini masih dibicarakan,"ujar Mardani dalam diskusi "Membaca Peluang Poros Keempat: Mungkin atau Tidak?" di Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Jokowi Kritisi Kegiatan Hura-hura Buruh di GBK
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengkritisi kegiatan buruh yang
lebih banyak hura-hura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
Senayan, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau
(May Day).
"Rekan-rekan buruh malah hura-hura konser padahal saudara (buruh) ini masih banyak sakit. Enggak hanya satu dua, tapi banyak," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai menjenguk dua buruh di rumah kontrakan buruh kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (1/5/2014).
"Rekan-rekan buruh malah hura-hura konser padahal saudara (buruh) ini masih banyak sakit. Enggak hanya satu dua, tapi banyak," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai menjenguk dua buruh di rumah kontrakan buruh kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (1/5/2014).
Hayono: Pemenang Konvensi Demokrat Belum Tentu jadi Capres
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan, bahwa pemenang konvensi calon presiden PD belum tentu akan diusung sebagai capres maupun calon wakil presiden pada pemilihan presiden nanti.
Hal itu dikarenakan partai berlambang bintang mercy ini tak mencapai 20 persen perolehan suara pada pemilihan legislatif lalu.
Hal itu dikarenakan partai berlambang bintang mercy ini tak mencapai 20 persen perolehan suara pada pemilihan legislatif lalu.
Dahlan Sebut Ide Jokowi Hapus Subsidi BBM Rasional
Niat calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) jika dipercaya menjadi presiden ditanggapi beragam. Jika Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai langkah itu mustahil dilakukan lantaran melanggar konstitusi, Menteri BUMN Dahlan Iskan justru punya pandangan berbeda.
Dahlan mendukung ide Jokowi menghilangkan subsidi BBM jika sudah empat tahun menjabat sebagai presiden.
Dahlan mendukung ide Jokowi menghilangkan subsidi BBM jika sudah empat tahun menjabat sebagai presiden.
Jokowi: Petani Terbebani Pupuk dan Benih Impor
Gubernur Jakarta yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan petani lokal saat ini dirugikan dengan banyaknya pupuk dan benih impor. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini , pemerintah seharusnya memberikan pendampingan sehingga petani bisa menghasilkan sendiri pupuk dan benih.
"Sekarang ini petani banyak terbebani dengan pupuk kimia, pestisida, dan benih-benih impor yang harus dibeli dengan harga mahal," katanya ketika berkunjung ke kantor pusat Serikat Petani Indonesia di kawasan Mampang, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
"Sekarang ini petani banyak terbebani dengan pupuk kimia, pestisida, dan benih-benih impor yang harus dibeli dengan harga mahal," katanya ketika berkunjung ke kantor pusat Serikat Petani Indonesia di kawasan Mampang, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Demo Tolak Penutupan Dolly 'Disusupi' Aksi Dukung Jokowi
Ada aksi dukung Joko Widodo (Jokowi) di balik aksi demo pekerja lokalisasi Gang Dolly Surabaya, Jawa Timur, yang digelar bersama dengan acara peringatan May Day, Kamis (1/5). Aksi yang digagas Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) itu, memang sengaja digelar bersamaan dengan peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Pahlawan.
Namun, dibalik aksi penolakan penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu, 'terselip' kampanye pencapresan Gubernur DKI Jakarta.
Namun, dibalik aksi penolakan penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu, 'terselip' kampanye pencapresan Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi Nol Besar di Mata SBSI
Para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 menegaskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak usah berlagak mendukung buruh karena hendak maju sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sunarti, Ketua Umum SBSI 1992, menegaskan pihaknya menilai prestasi Jokowi adalah nol besar dalam menyelesaikan persoalan buruh di Jakarta. Meski upah layak hidup dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta, ternyata hal itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan tempat buruh bekerja.
"Percuma Jokowi (jadi Presiden). Dulu dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta, dia (Jokowi) menyepakatinya, ternyata aturan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan.
Sunarti, Ketua Umum SBSI 1992, menegaskan pihaknya menilai prestasi Jokowi adalah nol besar dalam menyelesaikan persoalan buruh di Jakarta. Meski upah layak hidup dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta, ternyata hal itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan tempat buruh bekerja.
"Percuma Jokowi (jadi Presiden). Dulu dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta, dia (Jokowi) menyepakatinya, ternyata aturan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan.
Jadi Cawapres Jokowi, JK Dikhawatirkan Dominasi Pemerintahan
Nama ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) belakangan santer digadang-gadang bakal menjadi cawapres dari Joko Widodo. Namun, apabila benar JK jadi pendamping Joko Widodo dikhawatirkan ia akan mendominasi pemerintahan.
Sikap dominan JK tersebut sudah terlihat saat mendampingi SBY periode 2004-2009.
"Itu sudah terbukti," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Kamis (1/5/2014).
Sikap dominan JK tersebut sudah terlihat saat mendampingi SBY periode 2004-2009.
"Itu sudah terbukti," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Kamis (1/5/2014).
Menakar Peluang Munculnya Poros Keempat dan Kawin Paksa Golkar-Gerindra
Peta politik menjelang Pilpres 2014 masih sangat mungkin berkembang dengan munculnya poros keempat. Bila muncul poros baru di luar PDIP, Gerindra, dan Golkar, kemungkinan terjadi 'kawin paksa' antara Golkar dan Gerindra.
"Kalau poros keempat muncul, Gerindra atau Golkar tidak dapat mitra koalisi. Bisa muncul kawin paksa antara Golkar dan Gerindra. Nanti seperti 2009 saat Gerindra dan PDIP koalisi di saat terakhir," kata Direktur Eksekutif PolComm Institute Heri Budianto dalam diskusi 'Membaca Peluang Poros Keempat: Mungkin atau Tidak' di Hotel Alia, Cikini, Jakpus, Kamis (1/5/2014).
"Kalau poros keempat muncul, Gerindra atau Golkar tidak dapat mitra koalisi. Bisa muncul kawin paksa antara Golkar dan Gerindra. Nanti seperti 2009 saat Gerindra dan PDIP koalisi di saat terakhir," kata Direktur Eksekutif PolComm Institute Heri Budianto dalam diskusi 'Membaca Peluang Poros Keempat: Mungkin atau Tidak' di Hotel Alia, Cikini, Jakpus, Kamis (1/5/2014).
Adik Ipar Foke Kini Dukung Prabowo
Relawan Joko Widodo (Jokowi) meminta para aktivis untuk tidak menyerang calon presiden (capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan isu-isu HAM. Mereka menilai, serangan ke Prabowo justru merugikan Capres mereka Jokowi. Bahkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu semakin anjlok.
Romo Harie, salah seorang relawan Jokowi mengatakan tidak menyukai cara-cara kampanye hitam untuk menyerang Capres lain. Menurutnya saat ini sejumlah relawan Jokowi pun, berbalik arah mendukung Prabowo Subianto.
Romo Harie, salah seorang relawan Jokowi mengatakan tidak menyukai cara-cara kampanye hitam untuk menyerang Capres lain. Menurutnya saat ini sejumlah relawan Jokowi pun, berbalik arah mendukung Prabowo Subianto.
Nasdem: Pendamping Jokowi yang Pernah Kunjungi Gondangdia
Partai Nasdem sebagai mitra koalisi PDI Perjuangan membuka sedikit teka-teki sosok calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampingi calon presiden PDIP, Joko Widodo.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan, cawapres untuk Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan, cawapres untuk Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
Aku Tanpamu, Bagaikan Jokowi Tanpa Ahok
Pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari PDIP menjadi inspirasi beberapa pihak untuk membuat kaus unik. Salah satunya muncul kaus bertuliskan, 'Aku tanpamu bagaikan Jokowi tanpa Ahok'.
Ketika dikonfirmasi Jokowi mengatakan tidak keberatan jika dirinya menjadi inspirasi.
Ketika dikonfirmasi Jokowi mengatakan tidak keberatan jika dirinya menjadi inspirasi.
Jokowi dan Rieke Kunjungi Dua Buruh yang Sakit
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siang ini, Kamis (1/5/2014)
menjenguk dua orang buruh yang tengah sakit di kawasan Rorotan,
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi tiba di rumah buruh yang sakit di Jalan Rorotan 2, Gang Al Bahar, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara sekitar pukul 12.20 WIB.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi tiba di rumah buruh yang sakit di Jalan Rorotan 2, Gang Al Bahar, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara sekitar pukul 12.20 WIB.
Jadi Presiden, Jokowi Janji ke Petani Selamatkan Lahan Pertanian
Bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke kantor Serikat Petani Indonesia (SPI) di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ia mengaku hadir di tempat tersebut untuk mendengar masukan dari masyarakat perwakilan SPI.
"Saya ke sini untuk mendapat masukan yang dihadapi oleh petani. Tadi disampaikan masalah lahan, tanah adat," ujarnya di lokasi, Kamis (1/5/2014).
"Saya ke sini untuk mendapat masukan yang dihadapi oleh petani. Tadi disampaikan masalah lahan, tanah adat," ujarnya di lokasi, Kamis (1/5/2014).
Kelompok Buruh Ini Tuding Jokowi Boneka Mega
Peringatan hari buruh internasional tahun ini bertepatan dengan pesta demokrasi yakni pemilihan presiden di Indonesia. Tentu para buruh pun berharap agar pemimpin terpilih nanti lebih memperhatikan nasib para pekerja agar menjadi lebih baik.
Humas DPW Bekasi dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Anton Siregar menuturkan meski menentukan sikap untuk mendukung satu nama calon presiden, buruh sudah tahu tidak akan memilih Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Humas DPW Bekasi dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Anton Siregar menuturkan meski menentukan sikap untuk mendukung satu nama calon presiden, buruh sudah tahu tidak akan memilih Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Serikat Petani Dukung Jokowi Calon Presiden
Serikat Petani Indonesia (SPI) hari ini menyatakan dukungan politiknya atas pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. "Kami mendukung pencalonan Jokowi sebagai capres. Ini sikap politik kami," kata Ketua Majelis SPI Mugi Ramanu di kantor pusat SPI di Mampang, Kamis (1/5/2014).
Demo di Istana, Guru Honorer Minta Agar Jokowi atau Prabowo Jadi Presiden
Ribuan guru honorer melakukan aksi demo di depan Istana Negara Jalan
Medan Merdeka Utara, Kamis (1/5/2014). Mereka menuntut agar segera
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa dilakukan tes.
Kiai NU Menimbang Mudarat Jokowi dan Prabowo
Para kiai Nahdlatul Ulama (NU) mulai menimbang-nimbang dua calon presiden yang akan mereka dukung dalam Pemilihan Presiden mendatang. Dua calon presiden itu adalah Joko Widodo dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.
Direktur Mahfud MD Inisiatif, Masduki Baidlowi, mengatakan para kiai dalam menentukan pilihan politik bukan tanpa dasar. Mereka selalu berdasar pada prinsip-prinsip yang diatur syariat. Dalam ilmu qawaidul fiqh, ulama NU mengenal diantaranya tiga skala prioritas dalam memilih sesuatu.
Direktur Mahfud MD Inisiatif, Masduki Baidlowi, mengatakan para kiai dalam menentukan pilihan politik bukan tanpa dasar. Mereka selalu berdasar pada prinsip-prinsip yang diatur syariat. Dalam ilmu qawaidul fiqh, ulama NU mengenal diantaranya tiga skala prioritas dalam memilih sesuatu.
Demo Pakai Topeng Jokowi, Buruh Sindir Megawati Jual Indosat
Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2014 diperingati para buruh dengan beragam cara. Di Bundaran HI, ribuan buruh yang berkumpul mendesak pemerintah untuk lebih adil dalam memperlakukan mereka selama bekerja.
Sejumlah buruh juga menggelar aksi teatrikal yang menyindir para tokoh nasional yang masih dianggap belum memihak pekerja swasta di sektor industri nasional. Beberapa buruh bahkan tak segan menyindir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
Sejumlah buruh juga menggelar aksi teatrikal yang menyindir para tokoh nasional yang masih dianggap belum memihak pekerja swasta di sektor industri nasional. Beberapa buruh bahkan tak segan menyindir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
Jokowi Minta Ada Dialog Sosial Antara Pemerintah dengan Buruh
Di Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2014 ini, Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ke depan ada dialog
sosial yang dilakukan antara buruh dengan pemerintah. Baik dengan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Sehingga tidak perlu setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus demo, hari buruh demo. Itu hanya mengeluarkan energi besar," kata Jokowi di depan rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
"Sehingga tidak perlu setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus demo, hari buruh demo. Itu hanya mengeluarkan energi besar," kata Jokowi di depan rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Belum Jadi Presiden, Jokowi Sudah Dirongrong Buruh
Sekitar 25 orang buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pagi ini. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai hak buruh perempuan khususnya pekerja rumah tangga dan buruh migran dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit dengan calon presiden PDI Perjuangan tersebut.
Para buruh itu menyatakan bahwa kondisi mereka makin buruk seiring hak-hak normatif pekerja yang makin lemah. Selain itu, menurut mereka, status pekerja perempuan juga banyak yang kontrak.
Para buruh itu menyatakan bahwa kondisi mereka makin buruk seiring hak-hak normatif pekerja yang makin lemah. Selain itu, menurut mereka, status pekerja perempuan juga banyak yang kontrak.
Puluhan PRT Hadiahi Serbet Kotak-kotak untuk Jokowi
Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
Joko Widodo, dihadiahi serbet oleh puluhan pekerja rumah tangga (PRT).
Serbet itu berwarna putih kusam dengan dominasi berwarna merah motif
kotak-kotak.
"Pak Jokowi, ini serbet sebagai simbolis buat Bapak ya. Biar Bapak pro kami terus," kata salah seorang PRT kepada Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
"Pak Jokowi, ini serbet sebagai simbolis buat Bapak ya. Biar Bapak pro kami terus," kata salah seorang PRT kepada Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Jokowi Pamer Kemeja Kotak-kotak Baru
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini, Kamis (1/5/2014) kembali mengenakan kemeja kotak-kotak ketika akan beraktivitas. Tidak biasanya Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi ini mengenakan kembali baju kotak-kotak itu. Pada kegiatan sebelumnya, Jokowi selalu mengenakan kemeja putih ketika mengunjungi warga maupun ke acara-acara resmi, kecuali agenda yang dihadiri oleh Presiden.
Jokowi Berdoa Semoga Bisa Perjuangkan Keinginan Buruh
Dalam peringatan hari buruh sedunia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
menerima aduan dari puluhan buruh perempuan. 25 Orang perwakilan buruh
perempuan tersebut bertemu Jokowi di ruang tamu rumah dinasnya.
Para buruh ini tergabung dalam Komite Aksi Perempuan (KAP) yang terdiri dari 23 organisasi perempuan. Mereka menyampaikan berbagai persoalan mengenai media, pembantu rumah tangga dan buruh migran.
"Kami berharap Pak Jokowi sebagai capres memperjuangkan nasib pembantu rumah tangga dengan adanya perwujudan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Lita dari Jala PRT di rumah dinas Jokowi, Jl Taman Suropati, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Para buruh ini tergabung dalam Komite Aksi Perempuan (KAP) yang terdiri dari 23 organisasi perempuan. Mereka menyampaikan berbagai persoalan mengenai media, pembantu rumah tangga dan buruh migran.
"Kami berharap Pak Jokowi sebagai capres memperjuangkan nasib pembantu rumah tangga dengan adanya perwujudan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Lita dari Jala PRT di rumah dinas Jokowi, Jl Taman Suropati, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Janji Jokowi Wujudkan Tiga Layak Bagi Buruh
Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional bagi pekerja di seluruh Indonesia. Hari Buruh jatuh pada Kamis (1/5/2014) yang dikenal dengan May Day.
Jokowi mengaku berkomitmen terwujudnya tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia. "Buruh adalah bagian integral dari warga negara Indonesia, dan karena itu adalah wajib untuk mendukung dan memperjuangkan terwujudnya Tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak," kata Jokowi dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (1/5/2014).
Jokowi mengaku berkomitmen terwujudnya tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia. "Buruh adalah bagian integral dari warga negara Indonesia, dan karena itu adalah wajib untuk mendukung dan memperjuangkan terwujudnya Tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak," kata Jokowi dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (1/5/2014).
Jokowi Kembali Bicara Soal Mobil Esemka
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, kembali berbicara soal mobil nasional yang pernah digagasnya saat menjadi Wali Kota Solo, yaitu mobil Esemka. Setelah menjadi Gubernur DKI, Joko Widodo tak banyak berbicara mobil yang seakan terhenti pembuatannya itu.
Jokowi menyebut mobil Esemka butuh manajemen bisnis yang baik. Menurut dia, produk rakitan siswa sekolah menengah kejuruan di Surakarta itu sudah memenuhi standar yang layak. "Esemka itu sudah melalui uji riset penerapan, juga sudah uji emisi beberapa kali dan lolos," kata Jokowi di Menara Bidakara, Rabu (30/4/2014).
Jokowi menyebut mobil Esemka butuh manajemen bisnis yang baik. Menurut dia, produk rakitan siswa sekolah menengah kejuruan di Surakarta itu sudah memenuhi standar yang layak. "Esemka itu sudah melalui uji riset penerapan, juga sudah uji emisi beberapa kali dan lolos," kata Jokowi di Menara Bidakara, Rabu (30/4/2014).
Jokowi Sarankan Buruh Beli Ambulans Ketimbang Demo May Day
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyarankan kepada buruh untuk tidak memperingati Hari Buruh Nasional dengan melakukan aksi demonstrasi. Sebab dana yang untuk aksi demonstrasi bisa digunakan lebih efektif.
"Harusnya hari buruh enggak usah demo-demo lah. Karena persoalan di bawah itu banyak. Daripada biayanya dipakai untuk demo kan lebih bagus untuk beli ambulans urunan," jelasnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
"Harusnya hari buruh enggak usah demo-demo lah. Karena persoalan di bawah itu banyak. Daripada biayanya dipakai untuk demo kan lebih bagus untuk beli ambulans urunan," jelasnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Beda Pesan Warna Putih Jokowi dan Prabowo
Tak hanya calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) saja yang kerap mengenakan baju warna putih. Capres dari Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto juga sering memakai kemeja putih. Bedanya desain baju Prabowo bergaya safari, seperti yang dikenakan oleh Presiden Sukarno.
Kemeja putih misalnya, dikenakan Prabowo saat kampanye di Gelora Bung Karno pada Minggu (23/3/2014) lalu.
Kemeja putih misalnya, dikenakan Prabowo saat kampanye di Gelora Bung Karno pada Minggu (23/3/2014) lalu.
Seberapa Kuat Poros PDIP-NasDem-PKB Menyokong Jokowi?
Kekuatan Capres PDIP Jokowi untuk menghadapi Pilpres 2014 bertambah
seiring dengan merapatnya PKB. Kini Jokowi punya NasDem dan PKB di
barisannya. Seberapa kuat kekuatan poros barisan pendukung Jokowi?
Pembicaraan koalisi antara PDIP dan PKB telah memasuki babak final. Sekjen PKB Imam Nahrawi mengatakan ikatan koalisi antara partainya dengan PDIP hanya tinggal simbolik peresmian.
"Koalisi PKB bersama PDIP sudah hampir final. Rencana kerjasama PKB dengan PDIP ini juga sudah kami komunikasikan dengan semua jajaran pengurus baik di tingkat pusat hingga jajaran wilayah atau DPW. Berkerjasama dengan PDIP hanya tinggal peresmian saja," kata Imam kepada detikcom, Rabu (30/4/2014).
Pembicaraan koalisi antara PDIP dan PKB telah memasuki babak final. Sekjen PKB Imam Nahrawi mengatakan ikatan koalisi antara partainya dengan PDIP hanya tinggal simbolik peresmian.
"Koalisi PKB bersama PDIP sudah hampir final. Rencana kerjasama PKB dengan PDIP ini juga sudah kami komunikasikan dengan semua jajaran pengurus baik di tingkat pusat hingga jajaran wilayah atau DPW. Berkerjasama dengan PDIP hanya tinggal peresmian saja," kata Imam kepada detikcom, Rabu (30/4/2014).
Koalisi Kerempeng Ala Jokowi dan PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.
Koalisi ramping atau yang oleh PDIP disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.
Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.
Koalisi ramping atau yang oleh PDIP disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.
Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.
Kecewa dengan SBY, Buruh Perempuan Ngadu ke Jokowi
Belasan perempuan berdiri di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta membawa buku berwarna hitam untuk di serahkan kepada Joko Widodo (Jokowi). Aksi ini dilakukan oleh Komite Aksi Perempuan (KAP).
Anggota KAP Listiyowati mengatakan, aksi mereka ini untuk mengadukan beberapa catatan diskriminasi terhadap buruh perempuan yang terangkum dalam 'Catatan Hitam Buruh Perempuan 2014'. Harapannya ini dapat menjadi pemicu untuk daerah lain, bilamana Jokowi mengeluarkan kebijakkan.
Anggota KAP Listiyowati mengatakan, aksi mereka ini untuk mengadukan beberapa catatan diskriminasi terhadap buruh perempuan yang terangkum dalam 'Catatan Hitam Buruh Perempuan 2014'. Harapannya ini dapat menjadi pemicu untuk daerah lain, bilamana Jokowi mengeluarkan kebijakkan.
Alasan Kuat Bagi Jokowi untuk Menghapus Subsidi BBM
Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) menegasakan bahwa dirinya tidak akan ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jika dirinya dipercaya menjadi kepala negara untuk periode 2014-2019. Sebab, selama ini besaran alokasi anggaran subsidi BBM selalu jadi kambing hitam membengkaknya defisit anggaran negara.
Tahun ini saja, subsidi energi menyedot porsi anggaran Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal karena membebani kemampuan belanja pemerintah. Jokowi menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, kenaikan harga berkala akan lebih strategis.
Tahun ini saja, subsidi energi menyedot porsi anggaran Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal karena membebani kemampuan belanja pemerintah. Jokowi menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, kenaikan harga berkala akan lebih strategis.
Koalisi Serba Ramping ala PDIP dan Jokowi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.
Koalisi ramping atau yang oleh PDIP disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.
Koalisi ramping atau yang oleh PDIP disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.
Jokowi Siapkan Mandat Khusus untuk IPB
Institut Pertanian Bogor (IPB) akan mendapat mandat khusus untuk memperbaiki kualitas hidup petani di Indonesia, bila Joko Widodo terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 2014.
Misteri Kemeja Putih Jokowi
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) identik dengan warna putih. Pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu kerap mengenakan kemeja putih. Dalam kesehariannya, terutama saat 'blusukan' mantan Wali Kota Surakarta ini lebih banyak tampil mengenakan kemeja putih. Bahkan saat kampanye untuk PDI Perjuangan menjelang Pileg lalu, dia lebih banyak mengenakan baju warna putih.
Hanya sesekali, saat menerima tamu di ruang kerjanya di Balai Kota Jakarta dia memakai baju batik. Pada satu kesempatan pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 itu mengaku memiliki 10 stel kemeja putih, dari awalnya cuma tujuh buah.
Hanya sesekali, saat menerima tamu di ruang kerjanya di Balai Kota Jakarta dia memakai baju batik. Pada satu kesempatan pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 itu mengaku memiliki 10 stel kemeja putih, dari awalnya cuma tujuh buah.
NasDem Tak Akan Recoki Pemilihan Cawapres Jokowi
Partai Nasional Demokrat mengklaim tak ikut mengurusi dan memilih sosok yang akan menjadi pendamping Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden mendatang. Ia mengklaim sejak awal NasDem memang tak mendapat mandat untuk ikut dalam proses penentuan tersebut.
"Yang tahu hanya tiga, yaitu Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, dan Tuhan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Akbar Faizal, Rabu (30/4/2014).
"Yang tahu hanya tiga, yaitu Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, dan Tuhan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Akbar Faizal, Rabu (30/4/2014).
NasDem: Jokowi itu Produk Lokal
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, Akbar Faizal, mengatakan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo merupakan produk lokal. Hal ini disampaikan untuk menampik sejumlah kabar Jokowi adalah sosok yang terintervensi kekuatan negara lain atau asing. "Justru alasan NasDem usung Jokowi karena dia produk asli dan lokal," kata Akbar, Rabu (30/4/2014).
SDA Gerah Manuver Petinggi PPP
Sejumlah manuver yang dilakukan para petinggi PPP, mulai membikin Ketua Umum partai berlambang Kabah tersebut gerah.
Suryadharma Alie (SDA) menuturkan pergerakan-pergerakan para elit partai tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan arah koalisi yang ditetapkan pihaknya sebagai pimpinan tertinggi.
"Itulah menurut saya nggak boleh (melakukan manuver).
Suryadharma Alie (SDA) menuturkan pergerakan-pergerakan para elit partai tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan arah koalisi yang ditetapkan pihaknya sebagai pimpinan tertinggi.
"Itulah menurut saya nggak boleh (melakukan manuver).
Sederhanakan Barisan Koalisi demi Bebaskan Jokowi
Geliat partai-partai politik untuk membangun barisan koalisi untuk menghadapi pemilu presiden (pilpres) Juli nanti semakin mengerucut. PDI Perjuangan bakal satu barisan dengan Partai NasDem dan PKB untuk mengusung Joko Widodo alias Jokowi di pilpres.
Menurut Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, partainya memang tak mau membangun koalisi gemuk dengan merangkul mayoritas partai politik. Pertimbangannya, semakin ramping koalisi maka semakin mudah menghindari poltiik dagang sapi.
Menurut Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, partainya memang tak mau membangun koalisi gemuk dengan merangkul mayoritas partai politik. Pertimbangannya, semakin ramping koalisi maka semakin mudah menghindari poltiik dagang sapi.
Langganan:
Postingan (Atom)