Pelayanan prima kepada masyarakat merupakan sasaran yang ingin dicapai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasan itulah yang menggerakkan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyidak sejumlah kantor pemerintah kota,
kelurahan, serta kecamatan di DKI.
Berdasarkan blusukan-nya
ke kantor-kantor itu, setidaknya, Jokowi menyorot tiga poin yang masih
perlu pembenahan, yakni fasilitas memadai di tiap kantor pelayanan,
kecepatan proses administrasi, dan perbaikan sumber daya manusia petugas
yang berhadapan langsung dengan warga.
Seperti sidak yang
dilakukan Jokowi pada Kamis (18/7/2013) kemarin di Kelurahan Pondok
Bambu, Kelurahan Cipinang Cempedak, dan Kecamatan Jatinegara. Jokowi
mengakui ketiga kantor itu telah memiliki fasilitas ruang pelayanan yang
sesuai dengan keinginannya, yakni ruangan luas, tidak tersekat-sekat
atau terbuka, serta nyaman.
Layaknya masyarakat biasa yang hendak mengurus perizinan, seperti
itulah gaya kedatangannya. Datang, kemudian duduk di ruang tunggu sambil
menunggu petugas loket di unit pelayanan umum. "Ini fasilitasnya sudah
bagus. Tapi, yang masih tersekat-sekat, tidak terbuka, itu yang enggak
benar. Yang bekerja itu harus bisa dilihat oleh pemohonnya," ujar Jokowi
di Kelurahan Pondok Bambu.
Tinggal, lanjut Jokowi, di setiap
kantor pelayanan itu, diadakan mesin pemberi informasi. Di mesin dengan
layar sentuh itulah, masyarakat dapat mengetahui jenis pelayanan apa
saja di kantor itu, bagaimana prosesnya, berapa lama selesainya. Dengan
demikian, Jokowi berharap jika proses yang terjadi tak sesuai dengan
informasi di sana, dia dapat menegur wali kota, lurah, atau camat.
Lama karena SDM kurang? Poin
kedua yang menjadi sorotan ialah kecepatan proses administrasi. Tak
tanggung-tanggung, politisi PDI Perjuangan itu ingin pembuatan Kartu
Keluarga (KK) selesai dalam tiga hari dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
selesai dalam satu jam.
Lurah Pondok Bambu Budhy Novian yang
diminta hal tersebut oleh Jokowi pun tak berpikir lama. Ia langsung
menyanggupinya. "Baik, Pak. KK tiga hari, KTP satu jam, Pak," ujar pria
yang baru terpilih jadi lurah melalui uji lelang jabatan tersebut.
Jokowi
kemudian bertanya, mengapa dirinya masih mendapat laporan masyarakat
mengurus KK dan KTP membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. "Katanya
karena kadang-kadang yang dilayani banyak, tidak hanya satu dua orang.
Tapi, itu bukan alasan karena input data saja," ujarnya.
Melihat
situasi demikian, Jokowi pun menangkap perlunya pembenahan sumber daya
manusia. Tidak hanya cepat dan tanggap, Jokowi ingin menciptakan
pelayanan yang ramah, penuh senyum, layaknya jika masyarakat masuk ke
kantor bank.
"Mestinya di front harus ada training,
bagaimana melayani masyarakat, bagaimana mengucapkan terima kasih,
mengucapkan selamat pagi, standar seperti itu harus ada," lanjut eks
Wali Kota Solo itu.
Dari sidaknya ke sejumlah kantor pelayanan
warga, Jokowi tak satu pun disambut dengan ramah, baik petugas loket,
lurah, camat, hingga wali kota tampaknya masih tergagap-gagap melayani.
Kebanyakan mereka melayani permintaan Jokowi dengan muka tegang, tapi
entah apa kesalahannya.
Sebagai langkah awal, Jokowi memberikan
waktu tiga bulan ke depan kepada wali kota, kelurahan, dan kecamatan
untuk memperbaiki dua poin yang pertama. Sementara, untuk SDM, Jokowi
mengakui dirinya membutuhkan waktu cukup lama. Namun, Jokowi optimistis
mampu menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.
Sebelum
merapat ke Jakarta, Jokowi mengaku membutuhkan waktu dua tahun
memperbaiki pelayanan di Solo. Lalu, bagaimana dengan Jakarta?
"Secepatnya," tegasnya.
Sumber :
kompas.com
