Mega dan Jokowi Sedang Inventarisasi Calon Wakil Presiden

PDI Perjuangan mengaku belum menentukan calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sedang mengkaji seluruh tokoh yang berpotensi sebagai cawapres.
"Sekarang Ibu Mega, Pak Jokowi sedang menginvertarisir berbagai kalangan," kata Tjahjo dikediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Ini Pengalaman Jokowi 'Digoyang' Anggota Dewan

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak gentar jika nanti setelah terpilih akan mendapat serangan dari parlemen. Pria yang kini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah berpengalaman menghadapi serangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Saya nggak takut, di DKI cuma 17 persen dan APBD muncul terlambat juga enggak apa-apa. Memang untuk apa? Kalau mau kerja sama semua ya kita silakan," kata Jokowi di sela pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi, Selasa (15/4/2014) malam.

Pesan Pimred KOMPAS Kepada Jokowi: Matahari Terbit dari Timur Pak

Bakal calon presiden dari PDI-P bertemu dengan para pemimpin media massa yang bergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi, Selasa (15/4/2014). Pemimpin redaksi harian Kompas, Rikard Bagun, menyampaikan sejumlah hal kepada Jokowi. Apa sajakah itu?
"Jangan lupakan Indonesia timur, Pak Jokowi. Matahari terbit di timur," kata Rikard. "Kalau timur tertutup, barat gelap semua Pak," lanjut dia.
Rikard juga menyoroti persoalan koordinasi pada pemerintah sekarang yang tidak sinergis dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Siapa yang akan pimpin BP Pilpres PDIP, Jokowi atau Puan?

Siapa pemimpin Badan Pemenangan (BP) Pilpres 2014 PDI Perjuangan belum jelas. Sempat ada perbedaan antara apa yang disampaikan Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Puan Maharani.
Ketika dikonfirmasi mengenai siapa yang akan memimpin BP Pilpres, Jokowi tidak memberikan informasi. Namun dia mengatakan, susunan organisasi dalam BP Pilpres tengah dalam pembentukan. Sehingga belum ada nama-nama yang akan mengisi.

Jokowi: Saya Tanya Kamu, Apa yang Tidak Kami Urus?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik bahwa dirinya sudah tidak lagi fokus mengurus Jakarta pasca-pendeklarasian dirinya maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan sejak bulan Maret 2014 lalu.
"Saya mau tanya ke kamu, apa yang enggak kami urus?" ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Jokowi menegaskan, sampai saat ini dirinya masih terus mengawal sejumlah persoalan di DKI, misalnya mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang baru dimulai dengan mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Dubes Asing Tak Layak Ketemu Jokowi

Pertemuan beberapa Duta Besar (Dubes) asing dengan calon presiden (Capres) PDI Perjuangan (PDIP) Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dinilai tidak layak dilakukan.
Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan internasional, Tantowi Yahya, melalui rilis yang dikirim Selasa (15/4/2014).
Menurutnya, pertemuan tersebut disamping menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat, juga menunjukkan keberpihakan/preferensi negara-negara tersebut kepada satu calon presiden.

Soal Pemenangan Pemilu Pilpres, Jokowi Tunggu Keputusan Final

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengungkapkan sampai saat ini belum ada perumusan yang final mengenai struktur organisasi Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) Pilpres PDI Perjuangan.
"Sampai saat ini belum juga. Ini masih proses. Ini lembaran-lembarannya baru. Bagan organisasinya baru," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014) malam.

Mimpi Duetkan Jokowi-Prabowo

Ketua Yayasan Panglima Besar Soedirman, Ganang Soedirman mengharapkan Indonesia dapat dipimpin oleh sosok berkarakter tegas dan merakyat. Menurut dia, harapan itu dapat diwujudkan di Pilpres 2014 mendatang.
Disinggung sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia sekarang ini, pria berusia 50 tahun itu menyebut nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai kandidat yang pas. Dua orang itu, kata dia, mempunyai kekuatan masing-masing untuk memajukan Indonesia.

Kalah Lincah dengan Gerak Cepat "Nenek" Mega, Musuh Jokowi Hanya Bisa Mencaci-maki

Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pertemuan tertutup dengan beberapa dubes asing di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo di Jl Sircon G 73 Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014).
Sebelumnya Jokowi juga menemani Megawati Soekarnoputri juga bertemu dengan mantan PM Malayasia Mahathir Muhammad di kediaman Mega.

Terkait hal itu Moh Jumhur Hidayat Aktivis Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) menilai, naif jika ada pihak yang menganggap pertemuan Mega dan Jokowi bersama diplomat asing sebagai sebuah intervensi.
"Wajar saja kalau para diplomat negara-negara sahabat itu ingin berkenalan dengan calon partai berkuasa dan pemimpin mendatang Indonesia," kata Jumhur kepada wartawan, Selasa (15/4/2014).

Apindo: Presiden Terpilih Mesti Siap Lepaskan Baju Partai

Dunia Usaha Indonesia berharap Presiden baru lima tahun ke depan berani menanggalkan baju Partai Politik ketika mengemban tugas untuk memimpin negara ini.
Franky Sibarani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan fokus mengurus negara harus menjadi tugas utama dan pertama dijalankan oleh Presiden terpilih mendatang. Sehingga ketika terpilih, Presiden tidak lagi sibuk mengurusi persoalan-persoalan partainya.

Demokrat Masih Malu-malu Berkoalisi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai peluang Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jauh lebih besar ketimbang dengan Partai Gerindra dan Golkar.
Bahkan dia melihat partai yang dibidani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu saat ini sudah ingin berkoalisi dengan PDIP. Hanya saja, hubungan yang kurang harmonis kedua Ketua Umum partai ini membuat keduanya memilih saling menunggu (wait and see).
"Demokrat jelas ingin koalisi dengan PDIP yang punya daya tawar tinggi. Tapi mereka masih malu-malu karena masih menunggu sinyal positif dari Megawati," kata Burhanuddin, Selasa (15/4/2014).

Jokowi Sambut Positif Hasil Studi Tentang Jakarta Kota Global

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan sambutan positif terhadap hasil studi yang menyebutkan Jakarta memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi salah satu kota global atau kota bertaraf dunia.
Studi tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan konsultan manajemen global AT Kearney pada 2014.
"Penilaian-penilaian seperti ini tentunya kita respon positif. Hasil studi ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan evaluasi, untuk mengoreksi apa saja yang sudah benar atau masih belum benar, sehingga bisa segera kita perbaiki," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Seluruh Kepala Daerah dari PDIP Sudah Disiapkan untuk Menangkan Jokowi

PDI Perjuangan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar bisa memenangkan Joko Widodo dalam pertarungan Pilpres. Kepala daerah yang berasal dari PDIP juga sudah diminta untuk mengamankan Jokowi.
"Kita pastikan masing-masing untuk tiga pilar berjalan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai menghadiri rapat konsolidasi di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Tiga pilar yang akan dilibatkan itu adalah struktur partai yang terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC, ranting, hingga anak ranting.

Di Forum Pemred: Seputar Kabinet dan Fokus Pembangunan Indonesia

Pada pertemuan dengan forum Pemred yang diselenggarakkan di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 15 April 2014 pukul 19:00 WIB, kandidat Calon Presiden dari PDIP Joko Widodo yang berjuluk Jokowi mengatakan tidak ingin ada bagi-bagi kursi wakil presiden dan menteri dalam melakukan kerjasama dengan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Memang berat dilakukan, tapi Jokowi mengatakan harus ada keberanian.
"Ini berat, tapi harus berani. Kalau tidak, nanti ya begini-begini terus," kata Jokowi dengan penuh ketegasan, Selasa (15/4/2014).

Di Forum Pemred: Tentang Nasdem dan JK

Pada pertemeuan dengan forum Pemred, Capres PDIP Joko Widodo yang berjuluk Jokowi, menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan.
"Bagi-bagi kursi dan menteri itu tidak baik," tegas Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di rumah makan Horapa, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

PDIP Salah Langkah Ajak Jokowi Ketemu Dubes AS

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) salah langkah mengajak calon presidennya (capres) Joko Widodo bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blacke.
"Tapi kan nggak perlu terbuka, karena itu menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu, mungkin tidak seperti yang dibayangkan orang. Tetapi buat saya menampilkan suatu pertemuan, dengan pihak asing, di rumah pengusaha secara komunikasi publik, tidak baik," tandas Burhan, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Untuk Kesekian Kalinya, Gerindra Kembali Minta Jokowi Mundur

Tanpa putus asa, Partai Gerindra DKI Jakarta untuk kesekian kalinya meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus mundur dari jabatannya agar tidak ada persepsi negatif kepadanya.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra, DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Gerindra menginginkan Jokowi mundur bukan karena keinginan politis.

Lembaga Survei Indikator: Jokowi Bisa Kalah Jika ...

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan, calon presiden PDIP Joko Widodo tidak dalam posisi aman dalam pertarungan Pemilihan Presiden yang bakal digelar 9 Juli 2014.
“Setelah quick count pemilu legislatif, Jokowi dalam posisi lampu kuning. Ini berdampak pada kepercayaan diri PDIP dan Jokowi yang berkurang,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Abraham Samad Cucok Jadi Cawapres Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dinilai cukup bagus juga menjadi cawapres Jokowi.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, pemerintahan ke depan harus fokus pada pemberantasan korupsi. Akan banyak kasus korupsi. Sehingga masuknya Abraham dinilai cocok.
"Siapapun nantinya yang terlibat korupsi akan diberantas," kata Firman, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Ini Alasan Kenapa Jokowi Tak Lapor Dugaan Korupsi di Disdik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dugaan adanya korupsi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, dana sebesar Rp700 miliar yang diduga oleh ICW akan dikorupsi, hingga saat ini belum digunakan. Dana itu nantinya akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagai dana cadangan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.
"Bisa saja buat infrastruktur, buat yang penting-penting. Untuk perbaikan-perbaikan masih banyak lagi," katanya di Balaikota DKI, Selasa (15/4/2014).

Dulu Surya Paloh Pernah Tolak Jadi Cawapres Jokowi

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menolak tawaran PDI Perjuangan untuk menjadikannya sebagai cawapres yang diusung pada Pilpres 2014.
Bahkan sempat muncul wacana diinternal untuk mengusung Jokowi-Surya Paloh.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Panda Nababan mengatakan, penolakan tawaran posisi cawapres oleh Surya Paloh, terjadi dua bulan sebelum Jokowi diberi mandat sebagai capres.
"Saya tanya dia (Surya Paloh) bersedia tidak jadi wapres, (dia bilang) ah tidak lah bukan aku," ujar Panda meniru obralannya kepada Surya Paloh, Selasa (15/4/2014).

Soal UN dengan Nama Jokowi Tersebar di 18 Provinsi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan investigasi terkait nama Gubernur DKI Joko Widodo yang masuk dalam soal UN SMA/MA 2014. Nama Jokowi masuk di soal Paket P3 dan tersebar di 18 provinsi.

Jokowi Diminta tidak Pilih Pengusaha Jadi Cawapresnya

Sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi Widodo, diminta tidak memilih kalangan pengusaha sebagai wakilnya pada pemilihan presiden mendatang. Ini untuk menjaga netralitas Jokowi, sapaan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jokowi jangan dipasangkan pengusaha langsung, seperti Jusuf Kalla ataupun pengusaha tidak langsung Sri Mulyani, Boediono, atau Gita Wirjawan. Mereka yang neoliberal," ujar aktivis Rumah Perubahan, Adhie Massardi, di Hotel Aulia Cikini, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Boni: Jokowi Capres Boneka Lihat Kebijakannya

Pengamat politik Boni Hargens menilai jika ingin membuktikan Joko Widodo adalah calon presiden boneka, dapat dilihat dari sisi kebijakan pemerintahannya.
"Jokowi capres boneka jumping conclusion (terlalu cepat menyimpulkan). Kita liat nanti, ada keterlibatan lain global ke Indonesia wajar, AS juga negara lain terlibat," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Jokowi Diingatkan Tak Mudah Blusukan di Indonesia

Politisi PDIP yang juga mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar mengakui pihaknya sudah mengingatkan Jokowi bahwa tidak mudah mengurus Indonesia.
Dai mengatakan kebetulan dirinya mempunyai pengalaman mengurus Indonesia, khususnya di bidang keamanan saat menjadi Kapolri pada tahun 2001. Ia mengatakan pihaknya memberi masukan pada Jokowi bahwa Indonesia bukan Solo, bukan pula Jakarta.
"Saya kebetulan punya pengalaman mengurus Indonesia. Saya Kapolri tahun 2001, bom di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Bukan hal mudah Indonesia saat itu," ujar Dai di hotel Whiz Cikini, Selasa (15/4/2014).

Pengamat: Kalau Tidak Ada Jokowi, PDIP Hanya Dapat 11 Persen Suara

Pengamat Politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, Jokowi effect tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara PDIP lantaran berbagai faktor.
Faktor yang paling mempengaruhi, selain politik uang yakni Jokowi bukanlah peserta langsung pemilihan umum legislatif.
"Banyak faktor yang terjadi pileg, Jokowi effect tidak bisa dianalisis dari satu sisi saja. Ada faktor money politics dan Jokowi sendiri bukan peserta langsung Pileg," kata Boni dalam diskusi "mengapa Jokowi effect tidak membawa hasil yang maksimal?", Selasa (15/4/2014).

Kemendikbud: Penyusunan Soal UN Sejak Juli 2013, Jauh dari Masa Pencapresan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan penjelasan terkait disebutnya nama Gubernur DKI Joko Widodo di soal Ujian Nasional (UN) SMA 2014. Menurutnya, soal itu dibuat jauh sebelum pencapresan Jokowi oleh PDIP.

Eva Sundari: Jokowi Tidak Akan Tunduk kepada Kekuatan Asing

Pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blake, Senin (14/4/2014), tidak ayal menimbulkan banyak takwil politis dari sejumlah pihak.
Pasalnya, pertemuan di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo, Jalan Sircon, Permata Hijau, Jakarta Selatan, itu digelar saat Jokowi sudah didaulat sebagai bakal calon presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pertemuan Jokowi dan Pengusaha Jacob Soetoyo Isyarat Intervensi AS

Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) bersama Megawati Soekarnoputri malam tadi bertemu dengan sejumlah duta besar termasuk Dubes Amerika Serikat (AS), Robert O' Blacke. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah salah seorang pengusaha yakni Jacob Soetoyo yang berada di Jalan Sircon No 73, Permata Hijau Jakarta Selatan.
Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, pertemuan tersebut tidak bisa lepas dari kepentingan Amerika di Pilpres 2014. Dia melihat, pertemuan itu juga meyakinkan AS sangat mungkin mendikte pemerintahan Jokowi nanti.
"Biasanya AS akan menanamkan dukungan dan pengaruh baik terhadap figur atau arah kebijakannya. Ini bentuk pendiktean AS terhadap Indonesia akan posisi strategisnya terhadap dinamika masa depan kawasan Asia Tenggara," kata Igor dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Selasa (15/4/2014).

Di Forum Pemred: Saya Ingin Visi Misi Sederhana dengan Kabinet Kerja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik di rumah makan Horapa, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Jokowi minta maaf karena pada pertemuan yang direncanakan sebelumnya tidak bisa hadir. Acara yang berlangsung di Rumah Makan Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 15 April 2014.
Jokowi hadir mengenakan kemeja putih Pukul 19.15 WIB. Jokowi lalu disambut ketua forum pemred, Nurjaman Mochtar dan menyalami sekitar 25 pemimpin redaksi media nasional.

Berharap Dipinang Jokowi atau Prabowo

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan pengalaman Hatta Rajasa selama empat periode di pemerintahan sejak era Presiden Gus Dur, Megawati dan SBY, sudah cukup menjadi modal menjadi wakil presiden.
Karenanya, dia menilai Hatta layak jika dipinang menjadi cawapres pendamping capres dari PDIP Joko Widodo maupun capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Wira-wiri Cari Koalisi, Jokowi Sudah Lewati Tahap Genting

Langkah capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) wira-wiri ketemu parpol koalisi ada baiknya juga. Sekarang paling tidak Jokowi sudah punya mitra koalisi tetap yakni Partai NasDem. Sehingga tiket pencapresannya sudah aman.
"Ya Prabowo mungkin sudah mulai juga tapi yang menarik adalah inisiatif langkah cepat yang diambil oleh Jokowi kemarin itu karena menghasilkan keputusan yang sangat penting dan dipastikan untuk berkoalisi itu sudah melewati tahap yang genting. Untuk tahap selanjutnya akan lebih ringan," kata pengamat politik Andrinof Chaniago.

Ini Kriteria Abstrak Cawapres Jokowi

PDIP hingga kini belum menentukan siapa sosok yang akan diusung sebagai cawapres pendamping Joko Widodo (Jokowi). Namun, PDIP telah mempunyai kriteria khusus sebagai cawapres idaman.
"Pertama, orang yang bisa bekerja sama dengan Jokowi selama lima tahun. Kedua, memiliki komitmen. Ketiga, siap melaksanakan program prorakyat dan mengimplementasikan trisakti," ujar Sekjen PDIP, Thahjo Kumolo usai konsolidasi DPD PDIP di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014.

Ical Sindir Jokowi: Tak Perlu Grasak-grusuk Urus Koalisi

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Calon Presiden Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical menegaskan tidak perlu grasak grusuk ke sana ke mari mengurus koalisi.
"Harus tenang, tidak usah grasak grusuk mesti tenang, kepala harus tenang," ujar Ical lalu tersenyum ketika ditanya pers di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Puan: Tidak Mungkin Jokowi Urus 'Perkawinan' Sendiri

Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan mendapatkan tugas tambahan. Hal itu disepakati usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan seluruh pengurus daerah PDIP Se-Indonesia di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
"BP pemilu legislatif diteruskan menjadi BP Pilpres ditambah dan diperluas dan bersinergi dengan kekuatan di PDIP," kata Ketua BP Pemilu PDIP Puan Maharani.

Guruh: Jokowi Sudah Sematang Apa Dalam Hal Ajaran Bung Karno?

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guruh Soekarnoputra tak setuju dengan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di Pilpres 2014. Menurut dia, Jokowi masih harus banyak belajar sebelum memimpin Indonesia.
Guruh mengatakan, seorang presiden harus memiliki wawasan yang luas. Selain itu, kata dia, capres juga harus punya pengetahuan tentang dunia politik luar negeri.

Bisa Bawa Gerbong Pengusaha, JK Dinilai Tak Cocok dengan Jokowi

Sosok mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap tidak cocok untuk diduetkan dengan bakal calon presiden dari PDIP Joko Widodo.
Padahal JK sempat digadang-gadang menjadi tokoh yang tepat menemani Jokowi untuk duduk di kursi presiden. Hal ini sebab, JK dinilai terlau dekat dengan kalangan pengusaha.
"Kalau Jokowi wakilnya JK. Jadi duet yang barbau sengit. Bisa menimbulkan kekecewaan. Sebab JK pebisnis yang bisa membawa gerbong pedagang," ucap Direktur Freedom Foundation Darmawan Sinayangsah, di  Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Dalam diskusi bertajuk 'Pengusaha Hitam dan Beban Demokrasi' Darmawan memaparkan kedekatan JK dengan pengusaha ini dapat menyebabkan fokus utama ekonomi nantinya hanya berpihak kepada bisnis mereka.

Kelemahan Jokowi, Selalu Atas Nama Ibu Mega

Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya, melihat kelemahan Jokowi sebagai calon Presiden (capres) dari PDIP adalah selalu membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam setiap safari politiknya.
Yunarto mengingatkan sikap Jokowi tersebut dapat berbahaya karena opini yang dibangun semakin menunjukkan bahwa Jokowi adalah capres boneka. Menurutnya meski ada partai yang berorientasi pada urusan keluarganya masing-masing, namun dalam pemilu kali ini harus bicara sesuai kebutuhan market politik.

Sekjen PDIP: Pendamping Jokowi Jangan Orang yang Suka Mendikte

Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menegaskan figur cawapres yang mendampingi Jokowi di pilpres nanti haruslah orang yang bisa bekerja sama dengan sang presiden.
"Calon wapresnya utama harus figur yang punya chemistry dan bisa bekerja sama dengan calon presiden," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Sang cawapres juga haruslah sosok yang memiliki komitmen membangun sistem presidensial, siap melaksanakan program prorakyat, dan mampu mengimplementasikan prinsip Trisakti bersama Jokowi sebagai presiden.

Bang Yos Serahkan Satu Koma Suara PKPI untuk Jokowi

Pertemuan antara Ketum PKPI Sutiyoso dengan senior PDIP Sidarto Danusubroto tak sekadar silaturahim biasa. Bang Yos ternyata menyerahkan segelintir suara yang diperoleh PKPI untuk mendukung pencapresan Jokowi.
"Pertemuannya tadi jam 10.00 WIB. Katanya gitu, menyerahkan suara PKPI," kata Jubir PDIP Eva Sundari kepada detikcom, Selasa (15/4/2014).
Bang Yos bertemu dengan Sidarto yang juga Ketua MPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB. Bang Yos sempat berkilah pertemuan itu hanya silaturahmi biasa.

JK Dinilai Terlalu Tua Jadi Cawapres Jokowi

Direktur Freedom Foundation Darmawan Sinayangsah, menilai Jusuf Kalla tak cocok dipasangkan menjadi cawapres Jokowi. Menurutnya, Mantan wakil presiden itu (JK) lebih baik menjadi politikus senior saja.
"Lebih baik Pak JK jadi negarawan yang mendidik saja, jadi politisi senior. Dari segi usia juga kan JK sudah 73 tahun," kata Darmawan dalam diskusi publik bertajuk 'Pengusaha Hitam dan Beban Demokrasi' di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Fraksi PDIP Dianggap Enggan Perjuangkan Jokowi

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanudin Muhtadi menyoroti ketidakseriusan internal PDI Perjuangan (PDIP) dalam mendukung Jokowi menjadi capres. Dia menyatakan, Jokowi bisa gagal terpilih menjadi presiden meski memiliki elektabilitas lebih tinggi ketimbang tokoh lain. 
"Itu isu serius. Ada keengganan fraksi memperjuangkan Jokowi. Tim tidak solid," kata Burhanudin, Selasa (15/4/2014).
Menurut dia, 'Jokowi Effect' sebenarnya ada dan nyata. Sayangnya, potensi itu tidak dimaksimalkan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP. Bahkan, dalam pemasangan iklan televisi yang lebih ditonjolkan bukan Jokowi.

Jokowi Mau Ahok Jadi Cawapresnya?

Hingga saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum menentukan bakal calon wakil presiden (Cawapres) yang nantinya akan menjadi pendamping Joko Widodo sebagai capres PDI perjuangan.
Rencananya, usai Pemilu Legislatif (Pileg) digelar, PDI Perjuangan berencana mengumumkan nama cawapres. Hingga saat ini, sedikitnya ada lima nama tokoh yang telah diajukan kepada Jokowi, untuk disetujui.

PDIP: Joko Widodo Bertemu Duta Besar Bukan untuk Minta Restu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa pertemuan calon presiden Joko Widodo dengan sejumlah duta besar bukan semata-mata untuk kepentingan pencapresan. Dia juga membantah spekulasi Jokowi meminta restu kepada negara-negara tetangga untuk maju menjadi calon presiden.
"Saya kira jauh dari niat itu," kata Basarah di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa 15 April 2014.

Para Dubes Ingin Bertemu Jokowi Sejak Pilgub DKI

Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi membantah jika pertemuan capres PDI Perjuangan (PDIP) dengan para dubes membahas mengenai cawapres.
Dikatakan, pertemuan itu hanya sebatas perkenalan dan tak membahas isu berat. "Nggak lah, itu (terkait cawapres) internal," kata tim pakar Seknas Jokowi, Eva Kusuma Sundari kepada ROL, Selasa (15/4).
Meski pun begitu, ia menilai, tanggapan asing terkait Joko Widodo (Jokowi) positif. Apalagi para dubes itu telah ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta itu sejak pilgub beberapa bulan lalu. "Apalagi, Jokowi masuk Man of the Year TIME," papar anggota Komisi III DPR tersebut.

Kenapa Jokowi Temui Dubes Vatikan, Jangan-jangan ...

Pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Capres PDIP Joko Widodo dengan Dubes Vatikan memunculkan tanda tanya di kalangan umat Islam.
Tim Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa Jokowi akan menemui dubes dari manapun sesuai prinsip nonblok. Menurut Eva, Dubes Vatikan sama-sama datang sebagai tamu dalam pertemuan yang dilakukan Mega dan Jokowi dengan para dubes, Senin (14/4/2014) malam.

Jokowi dapat Porsi Kecil Saat Kampanye Pileg

Pengamat Politik Burhanudi Muhtadi menilai calon presiden (capres) PDIP Joko Widodo atau Jokowi mendapat jatah kampanye yang tidak maksimal pada pemilu legislatif (pileg) lalu.
Sehingga Jokowi effect tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP.
"Jokowi dapat porsi kampanye minimum seperti kampanye di Papua," kata Burhan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Pada pilpres nanti, menurut dia, PDIP harus mengubah pola kampanyenya. Agar Gubernur DKI Jakarta itu memenangi perebutan kursi RI 1.

AP Batubara: Koalisi PDIP Cukup dengan Nasdem

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP. Batubara tidak sependapat bila partainya mengusung koalisi besar dengan banyak partai politik saat mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
"Kita dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) saja sudah cukup. Soalnya kita mau satu jalan, satu rumah, satu kumpulan, bersama yang se-ideologi. Sudah mantap seperti itu," tegas AP. Batubara saat dihubungi.
Bagi dia, tak ada alasan Jokowi akan kalah di pemilihan presiden (pilpres) walau hanya didukung sedikit partai politik. Sebab rakyat sudah cerdas dan mengetahui sosok pemimpin terbaik.

Jokowi Tak Mau Berkomentar Soal Kasus Pelecehan Bocah TK

Kasus pelecehan seksual yang dialami siswa Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Internasional di kawasan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mau berkomentar sama sekali.
Mantan Wali Kota Solo ini menyatakan kasus itu sudah menjadi urusan hukum. Sehingga Pemprov DKI tidak bisa lagi turun langsung untuk menangani kasus tersebut.
“Itu urusan hukum,” kata Jokowi singkat di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Ini Alur Pembuatan Soal UN yang Mencantumkan Nama Jokowi

Peserta Ujian Nasional (UN) 2014 tingkat SMA dihebohkan dengan nama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam soal ujian. Namun, Kemendikbud membantah ada unsur politik dalam pembuatan soal ujian itu.
Wamendikbud Musliar Kasim menggelar konferensi pers terkait hal itu. Menurutnya pembuatan soal dilakukan jauh sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai capres.
"Sudah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Kisi-kisi oleh BSNP, siapa tokohnya tidak kita tentukan dari kementerian, tetapi dari tim penulis. Penyusunan soal ini dimulai sejak Juli 2013," kata Musliar, saat konferensi pers di Ruang DSS, Gedung A lantai 2, Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2014).