Jokowi Mengaku Kenal Dekat dengan Bupati Kudus, Sinyal Jadi Menteri?

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku mempunyai hubungan baik dengan Bupati Kudus Musthofa. Dia mengakui Musthofa adalah salah satu kepala daerah yang berprestasi.
"Oh iya dekat, saya kenal baik," kata Jokowi saat ditanya wartawan mengenai kedekatannya dengan Musthofa di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Jokowi: Pembanguan Tol Laut Dimulai Akhir 2014

Joko Widodo segera mewujudkan pembangunan tol laut pada akhir tahun 2014. Ini merupakan implementasi dari program maritim pemerintahan Jokowi-JK.
"Nanti kita lihatlah bulan November atau Desember sudah mulai dibangun (tol laut)," jawab Jokowi ditanya rencana pembangunan tol laut di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta,  Jumat (26/9/2014).
Anggaran sebesar Rp 60 triliun, menurut dia cukup untuk membangun tol laut mulai dari Sabang-Merauke, termasuk perbaikan infrastruktur dan pembenahan pelabuhan.

Giliran Prabowo Unjuk Gigi

Prabowo Subianto mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP)‎ mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) mendatang. Dukungan itu diberikan apabila pemerintah mendatang pro kepada rakyat.
"Tadi sudah jelas sikap kita. Kita akan mempertahankan membela kepentingan bangsa negara rakyat yang berdasarkan Pancasila UUD 1945," kata Prabowo usai memberi arahan kepada anggota DPR RI dari KMP di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

DPRD DKI Bahas Pengunduran Diri Jokowi

Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta akhirnya dilantik dan dilakukan pengambilan sumpah di gedung dewan, Jalan Kebun Sirih, Gambir, Jumat (26/9/2014). Selama berlangsung paripurna tersebut, kawasan gedung dijaga ketat oleh ratusan aparat penegak hukum mengingat acara tersebut karena dihadiri Gubernur Jokowi yang notabene selaku capres terpilih.
Ketua terpilih DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan pimpinan DPRD DKI periode 2014-2019 yaitu mengelar rapat internal untuk menentukan alat kelengkapan Dewan.

Setelah Amien Rais, Giliran Romi: Jokowi Tak Bisa Berhitung

Kehadiran Emron Pangkapi dalam Rakernas PDIP disebut Jokowi mengisyaratkan 80 persen partai itu merapat ke kubunya. Namun, angka itu dinilai tak memiliki dasar oleh Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) yang dulu sempat mengupayakan partainya ke kubu Jokowi-JK.
"‎Jokowi mengatakan soal PPP dan PAN sudah 80% itu ngitung persennya dari mana dan kalkulasi matematikanya seperti apa? Itu hal yang saya kira perlu dibedakan antara political gimmick dan political reality," kata Sekjen PPP Romahurmuziy di sela-sela Rapat Pleno DPP PPP kubu Romi di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Jumat (26/9/2014).

Jokowi: DKI Tetap Pilkada Langsung, Sesuai Konstitusi

Meski Paripurna DPR RI tadi malam memutuskan Pilkada harus dipilih lewat DPRD DKI, namun hal itu tidak berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hal itu sudah diatur dalam undang-undang.
"DKI tetap pilkada langsung. Karena DKI ini kan memiliki kekhususan. Coba buka undang-undang, itu sudah diamanatkan, itu sudah konstitusi," kata Jokowi usai pengambilan sumpah pimpinan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).

Buntut Kemenangan Pilkada Tak Langsung, Amien Rais Unjuk Gigi pada Jokowi

Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) terus menyerang pemerintahan Jokowi-JK. Amien menyebut secara kualitas, pendukung Prabowo di Koalisi Merah Putih (KMP) lebih unggul daripada pendukung Jokowi.
"Berbeda dengan pendukung sebelah, pendukung KMP lebih terdidik, lebih berbobot," kata Amien Rais saat memberi pembekalan pada para anggota DPR terpilih dari koalisi merah putih di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Mesranya! Jokowi-Ahok Gandengan Tangan Jalan ke DPRD DKI

Hubungan Gubernur DKI Jokowi dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin mesra. Keduanya bergandengan tangan saat jalan kaki hendak menuju Gedung DPRD DKI.
Awalnya Jokowi dan Ahok hanya jalan kaki berdampingan dari Balai Kota DKI ke Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Jokowi dan Ahok berjalan sambil dikelilingi pengawal pribadi dan Paspampres.
Saat melewati ruang wartawan, keduanya digoda wartawan untuk jalan bergandengan tangan.

Gerindra: Pilkada lewat DPRD hadiah buat Jokowi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, disahkannya UU Pilkada adalah kemenangan demokrasi dan rakyat. Menurut dia, aturan baru kepala daerah dipilih melalui DPRD adalah hadiah bagi pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini adalah kemenangan demokrasi dan rakyat. Koalisi Merah Putih merasa ini adalah hadiah bagi pemerintahan baru Jokowi karena menghemat puluhan triliun dari proses pilkada," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

KPK Minta Jokowi Sikat Kader Parpol Yang Korupsi

Tim Transisi Jokowi-JK selesai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK). Dari hasil pertemuan itu, KPK menitipkan delapan agenda anti-korupsi yang diharapkan dijalankan oleh Jokowi dan JK.
"Jadi KPK jelaskan ini, delapan agenda anti-korupsi yang diharapkan menjadi program untuk dilakukan pemerintahan yang baru," ujar anggota Tim Transisi Akbar Faisal di KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Bertemu Pengusaha Asing, Jokowi Tawarkan Investasi di Indonesia

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan puluhan investor asing yang tergabung dalam Northstar Group di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
"Saya mempresentasikan masalah peluang investasi di Indonesia sekaligus hambatan-hambatannya," ujar presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 tersebut.

Demokrat Walkout RUU Pilkada, Jokowi: Catat Itu

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, buka suara ihwal hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan RUU Pilkada melalui DPRD. "Rakyat harus mencatat partai mana saja yang merebut hak politik rakyat," kata Jokowi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Menurut Jokowi, rakyat tak boleh abai mengawasi dan mengawal hasil Rapat Paripurna DPR RI, kemarin.

Jokowi Siapkan Perlawanan terhadap UU Pilkada

Joko Widodo (Jokowi) menyerukan masyarakat untuk mencatat dan mengingat partai mana saja yang mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
"Rakyat harus mencatat, partai-partai mana saja yang merebut hak-hak politik rakyat. Masyarakat harus catat," kata Jokowi usai menghadiri acara pembukaan Rakornas PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (26/9/2014).

Menteri Perdagangan Malaysia Puji Gaya Berpolitik Jokowi

Menteri Perdagangan Malaysia Mustapa Mohamed mengunjungi Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, guna membahas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia.
Mengenakan setelan jas hitam, Mustapa bersama rombongan tiba pukul 11.35 WIB. Tanpa berkomentar dia langsung menuju ruangan Jokowi.
"Hubungan tidak hanya pemerintah dengan pemerintah, business to bussiness, tapi rakyat dengan rakyat, kita ini kan serumpun," ujar Jokowi seusai berbincang dengan Mustapa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Buka Rakornas PKPI, Jokowi Bicara Soal Rencana Program Kerjanya

Partai Kebangkitan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) dan pembekalan anggota leislatif PKPI Indonesia. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rakornas dan pembekalan anggota legislatif PKP Indonesia dengan ini saya nyatakan dibuka," kata Jokowi di atas pangungacara Rakornas PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Jokowi Ungkap Alasan Sapi Indonesia Kalah Saing dengan Sapi Australia

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan mengapa sapi Indonesia bisa kalah saing dengan sapi Australia dalam hal distribusi di dalam negeri. Ia mengatakan alasan utamanya yaitu distribusi sapi dari daerah peternak sapi terbatas.
"Contoh, kenapa sapi kita kalah saing dengan sapi Australia? Karena angkut sapi dari Makassar dari NTT sekali angkut hanya 200 sapi, sehingga harga angkut mahal. Sampai Jakarta harganya enggak bisa bersaing dengan sapi Australia," kata Jokowi pada Rakornas dan Pembekalan Anggota Legislatif PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Pemerintah Pusat dan Provinsi Harus Sejalan

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam sebuah pemerintahan, kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejajar. Sehingga apa yang menjadi rencana pembangunan pemerintah pusat bisa didukung oleh pemerintah daerah.
"Saat ini hingga lima tahun ke depan kita akan bekerja, sehingga dari pusat ke provinsi ke daerah, harus mempunyai garis yang sama. Supaya kebijakan berjalan baik," kata Jokowi saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Jokowi: Catat! Partai Mana Saja yang Rebut Suara Rakyat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, keputusan DPR untuk mengembalikan Pilkada lewat DPRD adalah sebuah langkah mundur. Dia mengajak rakyat untuk mencatat, partai mana saja yang tega merebut hak rakyat untuk memilih.
"Rakyat harus catat partai mana yang rebut," kata Jokowi di sela-sela acara pembekalan caleg PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Kubu Jokowi Merasa Ditipu Demokrat

Partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) merasa ditipu oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebabnya, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memilih hengkang dari sidang setelah kubu Jokowi-JK tunduk pada opsi yang mereka ajukan.
"Kami merasa ditinggalkan, kami dizalimi," kata Yasona Laoli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dini hari (26/9/2014).

Akhirnya Pil Pahit Harus ditelan Jokowi, Awal Prahara Pemerintahan Jokowi-JK

Pemilihan kepala daerah langsung atau berdasarkan partisipasi masyarakat akhirnya dihabisi oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menghapus pilkada langsung dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Rapat paripurna memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Priyo Budi Santoso, pimpinan rapat paripurna saat membacakan keputusannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dinihari (26/9/2014).