Wacana menduetkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon presiden dan wakil presiden dinilai sebagai manuver politik belaka. Diduga, wacana ini hanya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.
"Kalau Jokowi dan Ahok sama-sama maju (dalam pemilu presiden), maka DKI Jakarta akan dianggap ada vacuum of power atau kekosongan kekuasaan," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok, saat dihubungi pada Selasa (4/3/2014).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 04 Maret 2014
Lurah dan Camat di Jakarta Memuaskan
Lurah dan camat hasil lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai dievaluasi. Hasilnya cukup memuaskan. Sebagian besar, mereka telah memenuhi standar pelayanan publik sehingga bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.
Berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat (IMK) yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ada 44 camat dan 269 lurah yang dievaluasi sepanjang enam bulan menjabat. Survei dilakukan dengan metode cacah warga langsung dan membagikan kuesioner kepada masyarakat.
Berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat (IMK) yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ada 44 camat dan 269 lurah yang dievaluasi sepanjang enam bulan menjabat. Survei dilakukan dengan metode cacah warga langsung dan membagikan kuesioner kepada masyarakat.
Ini Alasan Kenapa Jokowi Jadi Idola Rakyat Indonesia
Sosok Joko Widodo (Jokowi) selalu berada di puncak berbagai survei capres. Sikapnya yang mau dekat dengan rakyat dinilai sebagai penyebab masyarakat menginginkannya memimpin Indonesia.
Direktur Riset Media Survei Nasional (Median) Sudarto mengatakan, masyarakat saat ini lebih melihat pada ketokohan daripada partai politik. Jokowi, yang dekat dengan masyarakat tidak hanya saat menjelang pemilu, berbeda dengan tokoh lainnya.
Direktur Riset Media Survei Nasional (Median) Sudarto mengatakan, masyarakat saat ini lebih melihat pada ketokohan daripada partai politik. Jokowi, yang dekat dengan masyarakat tidak hanya saat menjelang pemilu, berbeda dengan tokoh lainnya.
Ini Tanda Jokowi Kantongi Tiket Capres PDIP
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai mampu mendongkrak suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan anggota legislatif (pileg) 9 April 2014. Bahkan pada berbagai survei, elektabilitas Jokowi tak terbendung di puncak klasemen sebagai calon presiden (capres).
Namun tampaknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif penetapan capres tak mau tergesa-gesa. Untuk sementara, PDIP menunjuk Jokowi sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas) PDIP di pileg mendatang.
Namun tampaknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif penetapan capres tak mau tergesa-gesa. Untuk sementara, PDIP menunjuk Jokowi sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas) PDIP di pileg mendatang.
Goyang Jokowi: Prabowo Ingin Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi Jadi Jurkam Partai
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, tak ingin menjadikan kadernya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), menjadi juru kampanye. Dia tak mau Ahok mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi juru kampanye bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Prabowo, menjadikan Ahok sebagai juru kampanye akan membuat kinerjanya sebagai wakil gubernur tak efektif.
Menurut Prabowo, menjadikan Ahok sebagai juru kampanye akan membuat kinerjanya sebagai wakil gubernur tak efektif.
Hasil Survei Tujuh Lembaga Dinilai Bermasalah
Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando, menyebut hasil survei yang disiarkan tujuh lembaga survei terkait tingkat elektabilitas calon Presiden, diduga bermasalah.
"Contohnya seperti INES (Indonesian Network Elections Suvey), itu masalahnya sangat serius. Hasil survei yang mereka rilis sangat tidak masuk akal,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Survei INES beberapa waktu lalu menyatakan elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mencapai 40,8 persen.
"Contohnya seperti INES (Indonesian Network Elections Suvey), itu masalahnya sangat serius. Hasil survei yang mereka rilis sangat tidak masuk akal,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Survei INES beberapa waktu lalu menyatakan elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mencapai 40,8 persen.
Jokowi Rahasiakan Jurus Pamungkas Kampanye Pemilu Nanti
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi juru kampanye (Jurkam) bagi PDI-Perjuangan. Ia mengaku memiliki jurus andalan yang akan digunakan untuk memenangkan partainya.
"Yang jelas nanti ngomongnya menangkan PDI-Perjuangan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Jokowi mengungkapkan, dirinya sendiri yang membuat materi kampanye selama menjadi Jurkam.
"Yang jelas nanti ngomongnya menangkan PDI-Perjuangan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Jokowi mengungkapkan, dirinya sendiri yang membuat materi kampanye selama menjadi Jurkam.
Wakil Ketua MPR Curhat Pengalamannya Kritik Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat ini masih menjadi primadona, terutama dari pengguna sosial media. Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dari Partai Demokrat mengungkapkan pengalamannya saat mengkritik mantan Walikota Solo tersebut.
Melani mengungkapkan hal tersebut saat membahas peran wanita dalam politik. Dimana menurutnya perempuan juga bisa menjadi perhatian dalam dunia politik jika tepat mengelola sebuah isu atau topik.
"Tapi di media sosial, jangan coba-coba kritik Jokowi. Saya pernah mengkritik, saya bilang enggak apa-apa ding dikritik kalau benar. Tapi langsung dibully," kata Melani di DPP Partai Demokrat, Selasa (4/3/2014).
Melani mengungkapkan hal tersebut saat membahas peran wanita dalam politik. Dimana menurutnya perempuan juga bisa menjadi perhatian dalam dunia politik jika tepat mengelola sebuah isu atau topik.
"Tapi di media sosial, jangan coba-coba kritik Jokowi. Saya pernah mengkritik, saya bilang enggak apa-apa ding dikritik kalau benar. Tapi langsung dibully," kata Melani di DPP Partai Demokrat, Selasa (4/3/2014).
Gerindra: Jokowi Calon Presiden Masih Gosip
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut rencana deklarasi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dilakukan sebelum pemilihan legislatif belum layak dipercaya. "Itu masih konon, gosip politik," katanya saat ditemui di Solo, Selasa (4/2/2014).
Menurut Hashim, pihaknya belum bisa mempercayai informasi yang berkembang mengenai calon presiden dari PDIP. Dalam beberapa hari terakhir, berkembang kabar bahwa PDIP akan segera mendeklarasikan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
Menurut Hashim, pihaknya belum bisa mempercayai informasi yang berkembang mengenai calon presiden dari PDIP. Dalam beberapa hari terakhir, berkembang kabar bahwa PDIP akan segera mendeklarasikan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
Pecah Belah PDIP: Kata Fahri Hamzah, PDIP Takkan Pernah Capreskan Jokowi
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menyatakan
dirinya meyakini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, alias Jokowi, takkan
pernah dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres di pemilu 2014.
"Saya tak percaya Jokowi akan dicalonkan PDIP. Karena itu akan menjadi modal bagi lawan-lawan politik PDIP dan Jokowi untuk menyerang motif aji mumpung mereka," kata Fahri di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Dalam kerangka itu, serangan-serangan itu akan membuat PDIP kehilangan DKI Jakarta sebagai basis pembangunan politik yang sudah lama lepas dari tangan mereka.
"Saya tak percaya Jokowi akan dicalonkan PDIP. Karena itu akan menjadi modal bagi lawan-lawan politik PDIP dan Jokowi untuk menyerang motif aji mumpung mereka," kata Fahri di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Dalam kerangka itu, serangan-serangan itu akan membuat PDIP kehilangan DKI Jakarta sebagai basis pembangunan politik yang sudah lama lepas dari tangan mereka.
Ditanya Tempat Deklarasi, Jokowi: Rumah Saya di Solo
Sinyal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan diajukan sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menguat. Adapun Jokowi, tak pernah menjawab pasti soal ini.
Namun saat ditanya soal kapan deklarasi pencalonannya sebagai presiden, Jokowi menjawab, "Ditanyakan ke partai. Tanya ke Ketua Umum." Saat dikejar, kebenaran tempat deklarasi di Solo, Jokowi pun menjawab singkat. "Rumah saya di Solo," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Selasa (4/3/2014). Jokowi langsung kabur menghindari para awak media.
Namun saat ditanya soal kapan deklarasi pencalonannya sebagai presiden, Jokowi menjawab, "Ditanyakan ke partai. Tanya ke Ketua Umum." Saat dikejar, kebenaran tempat deklarasi di Solo, Jokowi pun menjawab singkat. "Rumah saya di Solo," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Selasa (4/3/2014). Jokowi langsung kabur menghindari para awak media.
Budi Arie Setiadi (Projo) Ingin PDI Perjuangan Akhiri Ketidakpastian Capres
Restu pencapresan Megawati terhadap Joko Widodo (Jokowi) untuk berlaga dalam Pilpres 2014 semakin santer. Bahkan kalangan elite partai moncong putih kabarnya sedang menghitung momentum yang tepat soal waktu pendeklarasian Gubernur DKI ini.
Sekalipun demikian, petinggi PDI Perjuangan mengatakan bahwa pencapresan Jokowi belum final. Bagaimana tanggapan PDI PROJO?
"Ah biasa saja.
Sekalipun demikian, petinggi PDI Perjuangan mengatakan bahwa pencapresan Jokowi belum final. Bagaimana tanggapan PDI PROJO?
"Ah biasa saja.
Jokowi: Terminal Bus AKAP Lebak Bulus ke Pondok Cabe Sudah Final
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan Terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus ke Pondok Cabe sudah final.
"AKAP memang kan ke Pondok Cabe," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Mantan Walikota Solo ini mengatakan, pemindahan terminal bus AKAP Lebak Bulus ke Pondok Cabe merupakan keputusan final. Sebab, kini terminal bus AKAP di Lebak Bulus tengah dibangun Stasiun Mass Rapid Transit (MRT).
"AKAP memang kan ke Pondok Cabe," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Mantan Walikota Solo ini mengatakan, pemindahan terminal bus AKAP Lebak Bulus ke Pondok Cabe merupakan keputusan final. Sebab, kini terminal bus AKAP di Lebak Bulus tengah dibangun Stasiun Mass Rapid Transit (MRT).
Tak Percaya Inspektorat, Jokowi Gandeng Swasta Awasi Proyek
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, Inspektorat DKI Jakarta tidak pas untuk mengawasi program besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi mengaku akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
"Proyek besar seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan Monorel, itu perlu pengawasan. Misalnya MRT masa yang cek Inspektorat, tidak pas. Inspektorat ngecek yang internal saja gak mampu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
"Proyek besar seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan Monorel, itu perlu pengawasan. Misalnya MRT masa yang cek Inspektorat, tidak pas. Inspektorat ngecek yang internal saja gak mampu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Goyang Jokowi: Kata Yayat, Jokowi Jilat Ludah Sendiri
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjilat ludah sendiri apabila maju pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Pasalnya, Jokowi belum merealisasikan seluruh program yang dijanjikannya kepada warga Jakarta.
"Mana janji yang belum terpenuhi bagi warga, itu harus diselesaikan. Kalau berpindah-pindah, komitmennya tidak dijalankan," kata Yayat dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Yayat kembali mengingatkan agar Jokowi tidak melanggarkan komitmennya. Termasuk komitmen untuk menjabat selama lima tahun penuh yang dilontarkannya saat masa kampanye Pilkada DKI 2012 lalu.
"Mana janji yang belum terpenuhi bagi warga, itu harus diselesaikan. Kalau berpindah-pindah, komitmennya tidak dijalankan," kata Yayat dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Yayat kembali mengingatkan agar Jokowi tidak melanggarkan komitmennya. Termasuk komitmen untuk menjabat selama lima tahun penuh yang dilontarkannya saat masa kampanye Pilkada DKI 2012 lalu.
Goyang Jokowi: Kata Yayat, Pencapresan Jokowi Langgar Komitmen
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan rencana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden melanggar komitmen.
Yayat beralasan DKI Jakarta masih menyimpan banyak persoalan terkait dengan program yang sedang dijalankan Jokowi bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
"Ini masalah etika politik dan komitmennya tidak dijalankan," kata Yayat saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Yayat beralasan DKI Jakarta masih menyimpan banyak persoalan terkait dengan program yang sedang dijalankan Jokowi bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
"Ini masalah etika politik dan komitmennya tidak dijalankan," kata Yayat saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Jokowi Tak Tahu Truk Sampah DKI Diusir di Bekasi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak tahu tentang peristiwa pengusiran belasan truk sampah milik DKI saat melintas di jalanan Kota Bekasi. Karenanya, dia mengaku tak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Belum tahu, belum dengar. Nanti saya lihat lapangannya dulu," ujar dia di Balai Kota, Selasa (4/3/2014).
Sementara, Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Kakarta Isnawa Adjie mengakui, sopir-sopir truk memang telah melanggar aturan pengangkutan sampah. Dia menjelaskan, aturan pengangkutan sampah harusnya mulai pukul 21.00 sampai 04.00 WIB dengan lintasan Tol Cikampek dan keluar di Bekasi Barat.
"Belum tahu, belum dengar. Nanti saya lihat lapangannya dulu," ujar dia di Balai Kota, Selasa (4/3/2014).
Sementara, Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Kakarta Isnawa Adjie mengakui, sopir-sopir truk memang telah melanggar aturan pengangkutan sampah. Dia menjelaskan, aturan pengangkutan sampah harusnya mulai pukul 21.00 sampai 04.00 WIB dengan lintasan Tol Cikampek dan keluar di Bekasi Barat.
Jokowi Pertanyakan Angka 131 Titik Lokasi Potensi Digusur
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan angka 131 titik pemukiman di Jakarta yang berpotensi digusur. Menurut Joko Widodo, angka itu sangat banyak.
"Dari mana itu? Kok titiknya banyak sekali," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Namun, Jokowi sendiri tidak menjelaskan berapa sebenarnya titik pemukiman di Jakarta yang berpotensi digusur tersebut.
"Dari mana itu? Kok titiknya banyak sekali," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Namun, Jokowi sendiri tidak menjelaskan berapa sebenarnya titik pemukiman di Jakarta yang berpotensi digusur tersebut.
Jokowi: I Don't Think About That!
Sebanyak 23 jurnalis internasional dari berbagai media, menyambangi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di kantornya, Balai Kota DKI,
Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Banyak pertanyaan dilontarkan
ke Jokowi, termasuk soal kabar pencapresannya.
Jokowi mengatakan, dirinya banyak ditanya soal program-program unggulan Pemprov DKI, seperti KJS, KJP dan permasalahan banjir di Jakarta. Termasuk juga soal Pemilu 2014.
Jokowi mengatakan, dirinya banyak ditanya soal program-program unggulan Pemprov DKI, seperti KJS, KJP dan permasalahan banjir di Jakarta. Termasuk juga soal Pemilu 2014.
Ahok Dinilai Pantas Jadi Bakal Cawapres Buat Jokowi
Menurut Board of Advisor Center for Strategic and International
Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, jika Jokowi ditetapkan sebagai capres
dari PDI Perjuangan maka jauh lebih menarik untuk membicarakan siapa
pendampingnya sebagai cawapres di pilpres nanti.
"Justru yang menarik saat ini adalah menebak siapa yang akan menjadi calon wakil Presiden yang akan mendampingi Jokowi," kata Jeffrie di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Dia sendiri menilai bahwa yang cocok mendampingi Jokowi sebagai cawapres adalah wakil gubernurnya saat ini, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Justru yang menarik saat ini adalah menebak siapa yang akan menjadi calon wakil Presiden yang akan mendampingi Jokowi," kata Jeffrie di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Dia sendiri menilai bahwa yang cocok mendampingi Jokowi sebagai cawapres adalah wakil gubernurnya saat ini, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pengamat CSIS: Pencalonan Jokowi Tinggal Menanti Waktu
Pengamat Politik dari CSIS, Jeffrie Geovanie, meyakini bahwa Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pada akhirnya akan ditetapkan sebagai calon
presiden (capres) dari PDI Perjuangan.
Menurut Jeffrie, hal itu bisa terjadi karena PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang ketua umum yang paling matang dan paling senior di negeri ini, Megawati Soekarnoputri.
"Megawati telah melalui pengalaman yang manis dan pahit, sejak era Orde Baru sampai kini," kata Jeffrie di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Menurut Jeffrie, hal itu bisa terjadi karena PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang ketua umum yang paling matang dan paling senior di negeri ini, Megawati Soekarnoputri.
"Megawati telah melalui pengalaman yang manis dan pahit, sejak era Orde Baru sampai kini," kata Jeffrie di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Romo Magnis: Akan Ada Kekerasan Bila Jokowi dan Prabowo Tidak Maju
Pakar etika politik dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, berharap Pemilihan Umum 2014 tidak menjadi sumber malapetaka, yang menyebabkan anak bangsa harus terlibat kerusuhan.
Dalam diskusi "Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi" di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selaan, Romo Magnis menilai Jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang diketahui memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden tidak dicalonkan, maka bisa jadi timbul kerusuhan.
Dalam diskusi "Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi" di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selaan, Romo Magnis menilai Jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang diketahui memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden tidak dicalonkan, maka bisa jadi timbul kerusuhan.
Jokowi: BPJS Masak Saya Yang Urus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi adanya 71 rumah sakit yang menolak PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jokowi mengaku lebih konsen dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang selama ini telah dia buat.
Ia mengimbau, warga Jakarta untuk menggunakan KJS dibandingkan BPJS. Alasannya, karena KJS sudah berjalan dan sejauh pelaksanaannya tidak ada masalah.
Ia mengimbau, warga Jakarta untuk menggunakan KJS dibandingkan BPJS. Alasannya, karena KJS sudah berjalan dan sejauh pelaksanaannya tidak ada masalah.
Jokowi Jurkamnas dari Sabang sampai Merauke
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi juru kampanye nasional
(Jurkamnas) PDIP. Dengan jabatan barunya itu, Jokowi akan keliling
Indonesia menemui masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
"Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Harusnya kan kayak gitu," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
"Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Harusnya kan kayak gitu," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
Jokowi: Harusnya Pemilik Tiang Adhi Karya Punya Wewenang
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seharusnya yang memiliki wewenang izin memasang iklan di tiang monorel adalah PT. Adhi Karya selaku pemilik tiang.
"Mestinya kan pemiliknya Adhi Karya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Agar polemik iklan di tiang monorel tidak terlalu lama, mantan Walikota Solo ini akan menanyakan hal tersebut kepada dinas pajak maupun PT. Jakarta Monorail.
"Mestinya kan pemiliknya Adhi Karya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Agar polemik iklan di tiang monorel tidak terlalu lama, mantan Walikota Solo ini akan menanyakan hal tersebut kepada dinas pajak maupun PT. Jakarta Monorail.
Surve-survean Median: Megawati Salip Elektabilitas Jokowi
Meski politikus PDIP Joko Widodo (Jokowi) selalu meraih elektabilitas paling tinggi dalam berbagai survei, nyatanya sebesar 62,60 persen masyarakat Indonesia tidak tahu jika Gubernur DKI Jakarta itu belum mampu menyelesaikan masalah banjir yang merupakan salah satu masalah besar di ibu kota.
Surve-survean Median: Gagal Atasi Macet dan Banjir, Jokowi Tak Layak Dicapreskan
Publik DKI menilai gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum
berhasil mengatasi banjir dan kemacetan. Kondisi itu membuat Jokowi tak
layak dicapreskan pada Pemilu mendatang.
Hal itu sesuai hasil riset elektabilitas partai politik pra Pemilu dan Pengaruh potret permasalahan DKI Jakarta terhadap elektabilitas Jokowi oleh Media Survei Nasional (Median).
Hal itu sesuai hasil riset elektabilitas partai politik pra Pemilu dan Pengaruh potret permasalahan DKI Jakarta terhadap elektabilitas Jokowi oleh Media Survei Nasional (Median).
Surve-survean Median: Elektabilitas Jokowi Hanya 30,1%
Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diisukan sudah final, waktu dan tempat
deklarasi pun sudah disiapkan. Menurut survei Media Survei Nasional
(Median), elektabilitas Jokowi masih tertinggi jika masyarakat langsung
ditanya siapa capres yang bakal dipilih.
"Berdasarkan riset kami, apabila tidak ada informasi negatif tentang kinerja Jokowi di Jakarta, maka elektabilitas Jokowi sebagai capres berada pada posisi pertama (30,1%)," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, dalam siaran pers, Selasa (4/2/2014).
"Berdasarkan riset kami, apabila tidak ada informasi negatif tentang kinerja Jokowi di Jakarta, maka elektabilitas Jokowi sebagai capres berada pada posisi pertama (30,1%)," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, dalam siaran pers, Selasa (4/2/2014).
Jokowi Banjiri KPK dengan 970 Laporan Gratifikasi
Pemda DKI Jakarta
meraih piagam penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena
telah menjadi lembaga yang melaporkan gratifikasi terbanyak.
"Laporan gratifikasi ini hanya kami terima saat kepemimpinan Pak Jokowi, sebelum-sebelumnya belum pernah," kata Abraham Samad di Balaikota, Selasa (4/3/2014).
Sepanjang 2013, Pemda DKI Jakarta melaporkan 970 barang yang diduga gratifikasi, termasuk gitar bass yang diterima Jokowi dari Robert Trujillo dan kacamata dari pembalap Moto GP, Jorge Lorenzo.
"Laporan gratifikasi ini hanya kami terima saat kepemimpinan Pak Jokowi, sebelum-sebelumnya belum pernah," kata Abraham Samad di Balaikota, Selasa (4/3/2014).
Sepanjang 2013, Pemda DKI Jakarta melaporkan 970 barang yang diduga gratifikasi, termasuk gitar bass yang diterima Jokowi dari Robert Trujillo dan kacamata dari pembalap Moto GP, Jorge Lorenzo.
Jokowi Minta KPK Bantu Awasi Penggunaan APBD Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam pengawasan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
"Kepada Pak Abraham Samad (Ketua KPK), kami mohon dibantu dalam pengawasan penggunaan APBD karena nilainya besar sekali," kata Jokowi usai penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
"Kepada Pak Abraham Samad (Ketua KPK), kami mohon dibantu dalam pengawasan penggunaan APBD karena nilainya besar sekali," kata Jokowi usai penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
Jokowi: Lelang Jabatan adalah Upaya Perbaikan Sistem DKI
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pelaksanaan
Seleksi dan Promosi Jabatan Terbuka (lelang jabatan) salah satu upaya
Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem yang ada di Ibukota. Lelang yang
sudah dilakukan yaitu untuk Camat, Lurah, Kepala sekolah, dan Kepala
Puskesmas.
"Semuanya nanti akan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat menghadiri Penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Senin (4/3/2014).
"Semuanya nanti akan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat menghadiri Penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Senin (4/3/2014).
Jokowi Tandatangani Komitmen Antigratifikasi Bersama KPK
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menandatangani komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mengendalikan gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terima Penghargaan dari KPK, Jokowi Ingatkan Bawahannya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak tahu bahwa
wilayah yang dipimpinnya memiliki laporan gratifikasi terbanyak pada
tahun 2013.
Namun, pihaknya mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan langsung hal tersebut usai menghadiri acara Penandatanganan Komitmen dan Sosialisai Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Senin (4/3/2014).
Namun, pihaknya mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan langsung hal tersebut usai menghadiri acara Penandatanganan Komitmen dan Sosialisai Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Senin (4/3/2014).
Jokowi Siap Dipanggil KPK Masalah Bus Abal-abal
Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi), mengakui ada indikasi penyimpangan pemakaian dana
membeli sejumlah unit armada bus transjakarta dan dia siap dipanggil KPK
terkait itu.
"Memang ada indikasi penyimpangan. Tapi, saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
"Memang ada indikasi penyimpangan. Tapi, saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
Kerusakan
dan kondisi tidak wajar bis-bis impor dari China itu yang "membuka"
indikasi penyimpangan pengadaan mereka.
Jokowi Diminta Perbanyak Taman Kota
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta memperbanyak taman sekaligus
menciptakan keamanannya. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Tahun 2005 yang
menetapkan 35 persen ruang terbuka hijau (RTH) harus bisa direalisasi
kepemimpinan baru.
“Saya prihatin, di Jakarta masih minim taman maupun RTH karena baru sekitar 21 persen, masih jauh dari RUTR tersebut,” ujar Ginagan Nainggolan, tokoh masyarakat Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
Ia baru saja menerima sekelompok masyarakat di antaranya anggota Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel) yang mengatakan banyak taman telantar dan rawan kriminalitas maupun maksiat.
“Saya prihatin, di Jakarta masih minim taman maupun RTH karena baru sekitar 21 persen, masih jauh dari RUTR tersebut,” ujar Ginagan Nainggolan, tokoh masyarakat Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
Ia baru saja menerima sekelompok masyarakat di antaranya anggota Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel) yang mengatakan banyak taman telantar dan rawan kriminalitas maupun maksiat.
Jokowi Dongkrak Suara, Mega Satukan Kader
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih menjual dibanding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politik, Yunarto Wijaya, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Menurutnya, Jokowi bisa mendongkrak suara partai di Pemilu 2014 ketimbang Megawati. Hal itu menjadi alasan PDIP memilih Jokowi sebagai juru kampanye (Jurkam) nasional dalam pemilu 2014.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politik, Yunarto Wijaya, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Menurutnya, Jokowi bisa mendongkrak suara partai di Pemilu 2014 ketimbang Megawati. Hal itu menjadi alasan PDIP memilih Jokowi sebagai juru kampanye (Jurkam) nasional dalam pemilu 2014.
Kata Qodari, Sangat Mungkin Jokowi Deklarasi Sebelum Pileg
Kabarnya pencapresan Jokowi sudah final, bahkan isu santer bakal
dideklarasikan sebelum Pileg. Menurut berbagai kalangan, PDIP jauh lebih
untung jika deklarasi Joko Widodo (Jokowi) dilakukan sebelum Pileg.
"Sangat mungkin sejauh Mega sudah setuju, buat apa nunggu pasca Pileg," kata pengamat politik yang juga Direktur Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Selasa (4/2/2014).
"Sangat mungkin sejauh Mega sudah setuju, buat apa nunggu pasca Pileg," kata pengamat politik yang juga Direktur Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Selasa (4/2/2014).
Untuk Imbangi Jokowi, Gerindra Pertimbangkan Ahok Cawapre Prabowo
Belum genap 5 tahun memimpin Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) akan dideklarasikan sebagai capres PDIP sebelum Pileg. Gerindra
pun nampaknya tak ingin ketinggalan. Partai berlambang kepala burung
Garuda itu pun menimbang-nimbang nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk
mendampingi Prabowo.
"(Deklarasi Jokowi) Itu kan masih wacana. Kita masih lihat dulu Jokowi maju capres. Tapi yang menarik kan kalau Jokowi maju jadi cawapresnya Mega, Ahok juga bisa donk jadi cawapresnya Prabowo, hehe," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada detikcom, Selasa (4/3/2014).
"(Deklarasi Jokowi) Itu kan masih wacana. Kita masih lihat dulu Jokowi maju capres. Tapi yang menarik kan kalau Jokowi maju jadi cawapresnya Mega, Ahok juga bisa donk jadi cawapresnya Prabowo, hehe," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada detikcom, Selasa (4/3/2014).
Tjahjo Bantah Pencapresan Jokowi, Gerindra Tunggu dan Amati
Kepastian pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hampir final, waktu
deklarasi pun sudah di depan mata. Namun Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo masih
saja bersuara membantah kabar tersebut.
"Pemberitaan yang berkembang hari ini, yang menyatakan bahwa Ibu Ketua Umum PDIP telah menetapkan capres, sama sekali tidak benar," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (4/3/2014).
"Pemberitaan yang berkembang hari ini, yang menyatakan bahwa Ibu Ketua Umum PDIP telah menetapkan capres, sama sekali tidak benar," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (4/3/2014).
KPK Datangi Kantor Jokowi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Dia menemui
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membahas isu
gratifikasi.
Samad datang sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (4/3/2014), mengenakan kemeja biru kotak-kotak. Sementara Jokowi yang menyambut mengenakan kemeja putih dan Ahok memakai baju dinas warna cokelat.
Samad datang sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (4/3/2014), mengenakan kemeja biru kotak-kotak. Sementara Jokowi yang menyambut mengenakan kemeja putih dan Ahok memakai baju dinas warna cokelat.
Langganan:
Postingan (Atom)