Kalangan elite PDI Perjuangan akhirnya berbicara juga tentang
lontaran kata-kata dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, yang
sering disebutnya sebagai puisi.
Setelah sekian lama mendiamkan Fadli Zon mengirimi 'puisi-puisi'nya
yang selalu berusaha menyindir PDIP dan Jokowi, Wasekjen PDIP Hasto
Kristiyanto akhirnya berbicara menanggapi.
Menurut Hasto, 'puisi' yang disampaikan Fadli Zon memang didisain sebagai bentuk serangan terhadap Jokowi.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Rabu, 16 April 2014
Puisi Balasan Elite PDIP ke Fadli Zon: Aku Iso Opo
Sahut-menyahut puisi kembali terjadi. Politikus PDIP Fachmi Habcy
merespons puisi Fadli Zon yang berjudul 'Raisopopo'. Seperti apa
puisinya?
Fachmi menyebut puisi Fadli mencerminkan keangkuhan politik dan ketidaktahuan realitas sosial. "Tapi kita harus memaklumi mungkin Bung Fadli belum pernah mampir ke rumah di gang-gang sempit. Apalagi kecebur comberan. Ciri politisi elit yang terbiasa bersepatu kulit khas sosialita," kata Fachmi kepada detikcom, Rabu (16/4/2014).
Fachmi menyebut puisi Fadli mencerminkan keangkuhan politik dan ketidaktahuan realitas sosial. "Tapi kita harus memaklumi mungkin Bung Fadli belum pernah mampir ke rumah di gang-gang sempit. Apalagi kecebur comberan. Ciri politisi elit yang terbiasa bersepatu kulit khas sosialita," kata Fachmi kepada detikcom, Rabu (16/4/2014).
Mendikbud M Nuh Bentuk Tim Cek Motif Masuknya Nama Jokowi di UN
Kemendikbud telah membentuk tim khusus terkait munculnya nama Jokowi
dalam soal UN tahun ini. Setelah ditemukan motif kemunculan nama itu,
sanksi berat dapat dijatuhkan kepada pihak yang sengaja memasukkannya.
"Kenapa kami segera bentuk tim itu untuk memastikan, memastikan latar belakangnya apa," ujar Mendikbud, M Nuh di Gedung Dewi Sartika UNJ, Pulogadung, Jaktim, Rabu (16/4/2014).
"Kenapa kami segera bentuk tim itu untuk memastikan, memastikan latar belakangnya apa," ujar Mendikbud, M Nuh di Gedung Dewi Sartika UNJ, Pulogadung, Jaktim, Rabu (16/4/2014).
Mendikbud Mohammad Nuh Kecewa: Dipikir Saya Senang?
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali muncul dalam soal UN
Bahasa Inggris. Entah ada muatan politis atau tidak, hal itu membuat
Mendikbud, Mohammad Nuh kecewa.
"Sama sekali saya tidak ada niatan, dipikir saya seneng," ujar M. Nuh ketika diminta tanggapan apakah ada muatan politis, sehingga mengharapkan dapat jatah bangku menteri, di Gedung Dewi Sartika UNJ, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/4/2014).
"Sama sekali saya tidak ada niatan, dipikir saya seneng," ujar M. Nuh ketika diminta tanggapan apakah ada muatan politis, sehingga mengharapkan dapat jatah bangku menteri, di Gedung Dewi Sartika UNJ, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/4/2014).
Kemendikbud: Jokowi Muncul Lagi di Soal UN, Murni Kecolongan
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo muncul lagi di naskah soal Ujian Nasional (UN). Setelah muncul di lembar soal ujian Bahasa Indonesia, nama bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu masuk lembar soal Bahasa Inggris.
"Kita merasa kecolongan. Proses pembuatan soal dan perakitan jauh dilakukan sebelum pak Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo-red) nyapres," ucap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
"Kita merasa kecolongan. Proses pembuatan soal dan perakitan jauh dilakukan sebelum pak Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo-red) nyapres," ucap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Tiga Unsur Dalam Kabinet Jokowi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin kerja sama yang dibangun antarpartai politik dalam pemerintahan mendatang tidak bersifat transaksional.
Untuk itu, PDIP menolak segala bentuk koalisi yang mengedepankan prinsip bagi-bagi kekuasaan. "Kami memulai kerja sama politik yang baik dan benar," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah kepada wartawan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).
Untuk itu, PDIP menolak segala bentuk koalisi yang mengedepankan prinsip bagi-bagi kekuasaan. "Kami memulai kerja sama politik yang baik dan benar," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah kepada wartawan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).
KPK Minta Jokowi Laporkan Dugaan Korupsi di Diknas DKI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, melaporkan dugaan korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Permintaan itu, merespon hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) atas kasus dugaan markup dan duplikasi anggaran di Dinas DKI.
"Mengimbau agar Gubernur DKI (Jokowi) melaporkan kalau ada dugaan korupsi di level bawahnya kepada penegak hukum," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/4/2014).
Sebelumnya, ICW menyayangkan langkah Jokowi yang tidak mau melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas DKI.
"Mengimbau agar Gubernur DKI (Jokowi) melaporkan kalau ada dugaan korupsi di level bawahnya kepada penegak hukum," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/4/2014).
Sebelumnya, ICW menyayangkan langkah Jokowi yang tidak mau melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas DKI.
Telusuri Motif Politik di Balik Gugatan ke Jokowi
Tim kuasa hukum Joko Widodo (Jokowi) tengah mempelajari latar belakang di balik gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap calon presiden PDI Perjuangan (PDIP) yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu. Tim kuasa hukum Jokowi curiga ada motif politik di belakang gugatan yang diajukan oleh Nelly Rosa Yulhiana Siringoringo dan Ade Dwi Kurnia, mantan relawan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012 silam.
Pencapresan Jokowi Belum Resmi, Tapi Pengamat Sudah Minta Jokowi Beberkan Visi Misi
Pakar strategi komunikasi dari Triliant Communication, Ekoputro Adijayanto, menilai sikap capres PDIP Jokowi yang belum juga memaparkan visi misi dan konsepnya membangun Indonesia, semakin menguatkan anggapan bahwa Jokowi adalah capres boneka.
Eko mengatakan sebenarnya tidak elok seorang capres hingga saat ini masih belum memaparkan visi misi dan konsepnya membangun bangsa. Menurutnya hasil hitung cepat pemilu legislatif kemarin dimana PDIP hanya mengantungi 19 persen suara, sudah menjadi peringatan bahwa isu capres boneka mulai dianggap sebagai realita.
Eko mengatakan sebenarnya tidak elok seorang capres hingga saat ini masih belum memaparkan visi misi dan konsepnya membangun bangsa. Menurutnya hasil hitung cepat pemilu legislatif kemarin dimana PDIP hanya mengantungi 19 persen suara, sudah menjadi peringatan bahwa isu capres boneka mulai dianggap sebagai realita.
Boni Hargen Anggap Abraham Samad Cocok untuk Dampingi Jokowi
Hingga saat ini calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi belum memiliki pendamping untuk pemilu presiden (pilpres) Juli nanti. Sejumlah nama yang dianggap cocok menjadi calon wakil presiden pasangan Jokowi pun beredar, termasuk Abraham Samad yang kini memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargen, andai Jokowi sampai berduet dengan Abraham Samad maka hal itu akan menjadi sintesa yang unik. Boni meyakini arah perubahan Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan kedua tokoh itu.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargen, andai Jokowi sampai berduet dengan Abraham Samad maka hal itu akan menjadi sintesa yang unik. Boni meyakini arah perubahan Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan kedua tokoh itu.
PDIP Pertimbangkan Abraham Samad Jadi Cawapres Jokowi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjadi pertimbangan kuat PDI Perjuangan (PDIP) sebagai cawapres pendamping Joko Widodo alias Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan Abraham Samad memang merupakan salah satu orang yang dipertimbangkan partainya untuk mendampingi Jokowi.
Menurutnya hal itu dilakukan agar PDIP menemukan orang terbaik sebagai cawapres pendamping Jokowi. "Karenanya kita masih menginventarisir semuanya termasuk Samad," katanya di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan Abraham Samad memang merupakan salah satu orang yang dipertimbangkan partainya untuk mendampingi Jokowi.
Menurutnya hal itu dilakukan agar PDIP menemukan orang terbaik sebagai cawapres pendamping Jokowi. "Karenanya kita masih menginventarisir semuanya termasuk Samad," katanya di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
PKS: Soal UN Jokowi Diarahkan Untuk Pemilih Mula
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Herlini Amran mengatakan, di dalam soal Ujian Nasional (UN) Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, dan sosiologi terdapat soal mengenai Jokowi.
Bahkan dalam soal-soal tersebut Jokowi digambarkan dengan imej yang
positif.
"Anak-anak SMA yang sedang UN merupakan pemilih muda. Ada kemungkinan soal UN itu bisa meraih simpati mereka sehingga saat pilpres memilih Jokowi," kata Herlini di Jakarta, Rabu, (16/4/2014).
"Anak-anak SMA yang sedang UN merupakan pemilih muda. Ada kemungkinan soal UN itu bisa meraih simpati mereka sehingga saat pilpres memilih Jokowi," kata Herlini di Jakarta, Rabu, (16/4/2014).
Tim Sukses Jokowi Pesan 2 Juta Baju Kotak-kotak ke Solo
Sekitar 2 juta baju motif kotak kotak ala Jokowi sudah dipesan oleh
tim sukses Jokowi di salah satu usaha konveksi rumahan di Cinderejo,
Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut diakui oleh pemilik Arjuna
Tailor di Banjarsari, Suparto.
"Ada salah satu tim beliau (Jokowi, red) datang dan memesan sejumlah dua juta baju motif kotak-kotak kepada saya," kata Suparto kepada Kompas.com, Rabu(16/4/2014).
Suparto tidak menyebutkan kapan tim Jokowi datang, namun saat ini baju pesanan tersebut sedang digarap.
"Ada salah satu tim beliau (Jokowi, red) datang dan memesan sejumlah dua juta baju motif kotak-kotak kepada saya," kata Suparto kepada Kompas.com, Rabu(16/4/2014).
Suparto tidak menyebutkan kapan tim Jokowi datang, namun saat ini baju pesanan tersebut sedang digarap.
Tanggapan Mendikbud Atas Munculnya Nama Jokowi di Soal UN SMA
Nama Gubernur DKI dan capres PDIP Jokowi dua kali muncul di soal Ujian
Nasional (UN) SMA, yakni di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris. Apa kata Mendikbud M Nuh?
"Makanya ini, itu bagian dari tim yang sekarang saya terjunkan itu untuk memantau. Bisa jadi nanti ditemukan nama yang lain lagi. Apa yang terjadi kalu ditemukan nama, tidak hanya Pak Jokowi atau pak siapa lagi, loh ini jadi bagaimana?" demikian jawab Mendikbud ketika ditanya nama Jokowi yang muncul lagi di mata pelajaran Bahasa Inggris SMA/MA hari Rabu (16/4/2014) ini.
"Makanya ini, itu bagian dari tim yang sekarang saya terjunkan itu untuk memantau. Bisa jadi nanti ditemukan nama yang lain lagi. Apa yang terjadi kalu ditemukan nama, tidak hanya Pak Jokowi atau pak siapa lagi, loh ini jadi bagaimana?" demikian jawab Mendikbud ketika ditanya nama Jokowi yang muncul lagi di mata pelajaran Bahasa Inggris SMA/MA hari Rabu (16/4/2014) ini.
Masyarakat DKI Berharap Samad Bisa Dampingi Jokowi di Pilpres
Pemimpin bersih dari korupsi adalah dambaan rakyat. Pemimpin seperti ini harus menjalankan pemerintahan Indonesia dengan tegas. Jika ada koruptor, maka segera ditindak tegas dengan dihukum seberat-beratnya.
"Pemerintahan yang akan datang harus jauh dari korupsi," jelas warga Salemba, Jakarta Pusat, Miftahudin, di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Menurutnya pemimpin yang seperti itu tegas dan telah terbukti aktif mencegah, bahkan memberantas korupsi hingga ke akarnya. Karyawan sebuah perusahaan swasta ini menilai sosok Jokowi dikenal pro rakyat. Dia selalu aktif mengontrol perkembangan pembangunan dengan blusukan.
"Pemerintahan yang akan datang harus jauh dari korupsi," jelas warga Salemba, Jakarta Pusat, Miftahudin, di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Menurutnya pemimpin yang seperti itu tegas dan telah terbukti aktif mencegah, bahkan memberantas korupsi hingga ke akarnya. Karyawan sebuah perusahaan swasta ini menilai sosok Jokowi dikenal pro rakyat. Dia selalu aktif mengontrol perkembangan pembangunan dengan blusukan.
Mandat Pencapresan Jokowi Final Walau Ditulis Tangan
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pemberian mandat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah final. Walaupun, penunjukan tersebut hanya melalui tulisan tangan.
"Pemberian itu (mandat) sudah final (meski pakai tulisan tangan). Jokowi tetap capres PDI Perjuangan," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/4/2014).
Menurut dia, perjanjian Batu Tulis seperti yang didengungkan Partai Gerindra harus ditelisik lebih lanjut. Prasetio menegaskan, dalam perjanjian tersebut ada poin yang menyebutkan Megawati mendukung Prabowo apabila keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pada 2009 lalu.
"Pemberian itu (mandat) sudah final (meski pakai tulisan tangan). Jokowi tetap capres PDI Perjuangan," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/4/2014).
Menurut dia, perjanjian Batu Tulis seperti yang didengungkan Partai Gerindra harus ditelisik lebih lanjut. Prasetio menegaskan, dalam perjanjian tersebut ada poin yang menyebutkan Megawati mendukung Prabowo apabila keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pada 2009 lalu.
PDI Perjuangan Menahan Diri dari Serangan
PDI Perjuangan DKI Jakarta menyatakan sudah sangat menahan diri dari serangan-serangan partai lain, terutama Gerindra sebelum hingga setelah Pemilu Legislatif.
Serangan-serangan seperti sebutan Capres Boneka, Jokowi diminta mundur, Jokowi ingkar janji kepada warga Jakarta, Jokowi Korupsi waktu, dan lainnya.
Hingga yang terakhir, soal ujian nasional yang memuat Jokowi. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, meski diserang terus, PDI Perjuangan tetap menahan diri.
Serangan-serangan seperti sebutan Capres Boneka, Jokowi diminta mundur, Jokowi ingkar janji kepada warga Jakarta, Jokowi Korupsi waktu, dan lainnya.
Hingga yang terakhir, soal ujian nasional yang memuat Jokowi. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, meski diserang terus, PDI Perjuangan tetap menahan diri.
Jokowi Akan Bebaskan Lahan Tol Plumpang-Cilincing
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pembangunan akses tol Plumpang-Cilincing yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam proyek ini, Pemerintah Provinsi DKI bertugas melakukan pembebasan lahan.
Jokowi mengatakan, ada 45 rumah lagi yang belum dibebaskan lahannya. Sebanyak 34 rumah berada di Jalan Jampea, dan 11 rumah berada di Kali Baru.
Dia menjelaskan, tol ini sudah dibangun sejak 2009. Namun, selang enam tahun kemudian proyek ini belum juga selesai karena masalah pembebasan lahan."Makanya ini mau kita selesaikan. Bulan depan rampung pembebasan lahannya," ujar calon presiden yang diusung PDIP tersebut, Rabu (16/4/2014).
Jokowi mengatakan, ada 45 rumah lagi yang belum dibebaskan lahannya. Sebanyak 34 rumah berada di Jalan Jampea, dan 11 rumah berada di Kali Baru.
Dia menjelaskan, tol ini sudah dibangun sejak 2009. Namun, selang enam tahun kemudian proyek ini belum juga selesai karena masalah pembebasan lahan."Makanya ini mau kita selesaikan. Bulan depan rampung pembebasan lahannya," ujar calon presiden yang diusung PDIP tersebut, Rabu (16/4/2014).
Cawapres Jokowi Yang Bukan JK Diharapkan Bisa Benahi Birokrasi dan Tegakkan Hukum
Calon wakil presiden (cawapres) yang akan
mendampingi Joko Widodo (Jokowi) diharapkan seorang figur yang mampu
membenahi birokrasi pemerintahan dan menegakkan hukum. Dua pilar ini
penting bagi kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan. Pendamping
Jokowi tak harus orang berlatar belakang pengusaha atau menguasai
ekonomi.
Jokowi: Semua Terminal di Jakarta Bakal Dibangun Seperti Manggarai
Terminal Manggarai hari ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi). Rencananya Pempov DKI akan membuat semua terminal di
Jakarta menjadi 'cantik' seperti Terminal Manggarai.
"Iya semua (dibangun) Kampung Rambutan, Kalideres, Kampung Melayu. Tahun ini semua terminal kita bangun seperti ini." kata Jokowi usai meresmikan Terminal Manggarai, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Jokowi mengatakan model Terminal Manggarai ini merupakan idaman warga Jakarta. Terminal yang bisa membuat para pengunjungnya nyaman.
"Iya semua (dibangun) Kampung Rambutan, Kalideres, Kampung Melayu. Tahun ini semua terminal kita bangun seperti ini." kata Jokowi usai meresmikan Terminal Manggarai, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Jokowi mengatakan model Terminal Manggarai ini merupakan idaman warga Jakarta. Terminal yang bisa membuat para pengunjungnya nyaman.
Makin Hari Makin Kalap, Gerindra Sekarang Masalahkan Soal UN
Adanya biografi singkat yang berisikan keberhasilan dan keteladanan
Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam soal Ujian Nasional (UN) di dua mata
pelajaran, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, diduga sebagai bentuk
kampanye terselubung kepada pemilih pemula.
Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi mengatakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat merupakan pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan pada 9 Juli 2014 mendatang.
Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi mengatakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat merupakan pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan pada 9 Juli 2014 mendatang.
Promo Eep: Jokowi-JK, Pilpres Selesai Satu Putaran
CEO PolMark Indonesia Inc. Eep Saefulloh Fatah meyakini calon
presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo akan
memenangi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 dalam satu putaran.
Syaratnya adalah Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, memilih pasangan calon wakil presiden yang tepat. Menurut Eep, sosok cawapres yang pas bagi Gubernur DKI Jakarta itu adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla.
"Jokowi-JK bisa satu putaran menurut hemat saya. Kalau Jokowi keliru memilih pasangan, pilpres dua putaran terbuka," ujar Eep saat berbicara dalam forum The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook Indonesia: The Next Chapter di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Syaratnya adalah Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, memilih pasangan calon wakil presiden yang tepat. Menurut Eep, sosok cawapres yang pas bagi Gubernur DKI Jakarta itu adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla.
"Jokowi-JK bisa satu putaran menurut hemat saya. Kalau Jokowi keliru memilih pasangan, pilpres dua putaran terbuka," ujar Eep saat berbicara dalam forum The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook Indonesia: The Next Chapter di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Tim Hukum Jokowi Pelajari Gugatan "Class Action"
Tim Pengacara Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sedang mempelajari gugatan class action
yang diajukan sejumlah pihak. Secara khusus, akan diteropong afiliasi
pengaju gugatan untuk melihat motif kepentingan politik di balik gugatan
itu.
Kuasa Hukum Jokowi, Alex Lay, menjelaskan ada hal yang menarik terkait gugatan itu.
Kuasa Hukum Jokowi, Alex Lay, menjelaskan ada hal yang menarik terkait gugatan itu.
Dianggap Angin Lalu, Gerindra Kembali Serang Jokowi
Partai Gerindra menilai mandat nyapres yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kekuatan hukum. Lantaran, mandat tersebut hanya melalui tulisan tangan dalam kertas kosong.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menyindir perjanjian Batu Tulis pada 2009 lalu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menyindir perjanjian Batu Tulis pada 2009 lalu.
Megawati Tunjuk Puan Jadi Ketua Pemenangan Jokowi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menunjuk ketua badan pemenangan pilpres. Putri bungsu Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, kembali menjabat sebagai tim Badan Pemenangana (BP) Pilpres, setelah sukses memenangkan PDIP di pemilu legislatif.
Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, penunjukan ini dilakukan setelah PDIP melakukan rapat bersama seluruh DPD dan jajaran partai seluruh Indonesia. Hasilnya, Ketua Umum PDIP menunjuk langsung Puan sebagai ketua pemenangan Capres Jokowi.
Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, penunjukan ini dilakukan setelah PDIP melakukan rapat bersama seluruh DPD dan jajaran partai seluruh Indonesia. Hasilnya, Ketua Umum PDIP menunjuk langsung Puan sebagai ketua pemenangan Capres Jokowi.
Resmikan Terminal Manggarai, Jokowi Diteriaki "Pak Presiden, Pak Presiden!"
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan Terminal Manggarai, Jakarta
Selatan hari ini. Kedatangan Jokowi disambut meriah dan tepuk tangan
warga.
Jokowi tiba di Terminal Manggarai sekitar pukul 16.00 WIB. Dia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Warga yang sudah berkerumun sejak siang tadi langsung menyambut kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu.
Jokowi tiba di Terminal Manggarai sekitar pukul 16.00 WIB. Dia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Warga yang sudah berkerumun sejak siang tadi langsung menyambut kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu.
Jokowi Muncul di Soal UN, Fadli Zon: Itu Kampungan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku prihatin dengan
munculnya nama calon presiden PDIP Joko Widodo dalam mata pelajaran
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di Ujian Nasional Sekolah Menengah
Atas. Menurutnya, pencatutan Jokowi dalam soal UN adalah cara yang
kampungan.
"Bagaimana bisa berani disimpulkan kalau orang itu disebut jujur. Padahal kejujurannya sangat meragukan," kata Fadli di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Rabu (16/4/2014).
"Bagaimana bisa berani disimpulkan kalau orang itu disebut jujur. Padahal kejujurannya sangat meragukan," kata Fadli di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Rabu (16/4/2014).
Kesiapan Jadi Cawapresnya Jokowi, JK: Itu Kita Bicarakan Nanti
Tokoh nasional Jusuf Kalla ogah berbicara banyak ihwal kesiapannya untuk
menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi). "Itu
kita bicarakan nanti," ucap JK ketika ditanya bagaimana kesiapannya
kalau menjadi cawapresnya Jokowi.
Mantan Wakil Presiden ini juga tidak bisa mengomentari soal kemungkinan deklarasi Jokowi-JK. "Saya belum dapat sampaikan," ujar dia ketika ditanya wartawan di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Mantan Wakil Presiden ini juga tidak bisa mengomentari soal kemungkinan deklarasi Jokowi-JK. "Saya belum dapat sampaikan," ujar dia ketika ditanya wartawan di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Fadli Zon: Jokowi Raisopopo
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali melayangkan puisi sindiran kepada Capres PDIP Jokowi.
Fadli menyebut Jokowi tidak bisa apa-apa, sesuai dengan judul puisinya 'Raisopopo'. Judul ini adalah sindiran untuk Jokowi yang juga terkenal dengan slogan 'Rapopo'.
Beberapa baits puisi itu tepat menyindir Jokowi. Seperti "berjalan dari gang hingga comberan... menabuh genderang blusukan... kadang menumpang bus karatan... diantara banjir dan kemacetan... semua jadi liputan... menyihir dunia maya".
Fadli menyebut Jokowi tidak bisa apa-apa, sesuai dengan judul puisinya 'Raisopopo'. Judul ini adalah sindiran untuk Jokowi yang juga terkenal dengan slogan 'Rapopo'.
Beberapa baits puisi itu tepat menyindir Jokowi. Seperti "berjalan dari gang hingga comberan... menabuh genderang blusukan... kadang menumpang bus karatan... diantara banjir dan kemacetan... semua jadi liputan... menyihir dunia maya".
Sitompul: Prabowo, Jokowi dan Ical Merapat ke SBY
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai didekati partai
politik untuk koalisi. Juru bicara PD Ruhut Sitompul mengatakan bahwa
sudah ada perwakilan dari Partai Gerindra, PDIP dan Golkar Bakrie yang
menghubungi SBY.
"Itu kan kawan-kawan koalisi mau merapat ke SBY, baik itu Gerindra dan utusan Jokowi. Begitu juga utusan Ical," kata Ruhut ketika dihubungi, Rabu (16/4/2014).
Mengenai waktu dan tempat pertemuan, Ruhut mengaku tak tahu persis. Semuanya diserahkan kepada SBY.
"Itu kan kawan-kawan koalisi mau merapat ke SBY, baik itu Gerindra dan utusan Jokowi. Begitu juga utusan Ical," kata Ruhut ketika dihubungi, Rabu (16/4/2014).
Mengenai waktu dan tempat pertemuan, Ruhut mengaku tak tahu persis. Semuanya diserahkan kepada SBY.
Soal JIS, Jokowi Tak Mau Imbauan-imbauan Lagi, Tapi Perintah!
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyayangkan adanya peristiwa pencabulan di Taman Kanak-kanak (TK) Jakarta International School (JIS). Karenanya, ia akan meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk menindak tegas setiap sekolah yang karyawannya melakukan tindakan menyimpang.
"Kasih perintah ke JIS dan sekolah-sekolah lainnya. Saya tidak mau imbauan-imbauan lagi, tapi perintah yang tegas," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di BPK RI, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
"Kasih perintah ke JIS dan sekolah-sekolah lainnya. Saya tidak mau imbauan-imbauan lagi, tapi perintah yang tegas," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di BPK RI, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Jokowi Kukuh dengan Presidensial, PDIP: Ini Terobosan
Wacana memperkuat sistem presidensial menyeruak jelang pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Puan Maharani sebagai visi politik PDIP. Lalu dipertegas oleh beberapa pernyataan capres PDIP Joko Widodo yang menolak politik transaksional atau bagi-bagi 'kursi' dalam membangun kerja sama politik dengan partai lain.
Sejauh manakah kemungkinan visi presidensial ini bisa terwujud?
"Ini memang tantangan, tapi sekaligus terobosan. Harus dimulai dari sekarang.
Sejauh manakah kemungkinan visi presidensial ini bisa terwujud?
"Ini memang tantangan, tapi sekaligus terobosan. Harus dimulai dari sekarang.
Ditanya soal Cawapres, Jokowi "Ngeles"
Joko Widodo (Jokowi) enggan menjawab terkait pengumuman nama-nama bakal cawapres yang bakal mendampinginya pada Pilpres 2014. Sambil tertawa, dia malah mengalihkan pertanyaan.
"Hari ini hari apa?" tanya Jokowi kepada wartawan seusai mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (16/4/2014).
"Rabu, Pak," jawab wartawan.
Mendengar itu, Gubernur DKI Jakarta pun tersenyum.
"Maksudnya apa, Pak?" tanya wartawan lagi.
"Hari ini hari apa?" tanya Jokowi kepada wartawan seusai mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (16/4/2014).
"Rabu, Pak," jawab wartawan.
Mendengar itu, Gubernur DKI Jakarta pun tersenyum.
"Maksudnya apa, Pak?" tanya wartawan lagi.
Jokowi: Ngangkat Tapi Jatuhin
Setelah nongol di materi ujian nasional Bahasa Indonesia, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam materi UN pelajaran Bahasa Inggris. Soal itu beredar di Makassar.
"Loh ditanya yang membuat dong, yang punya kewenangan siapa itu yang dicari kok tanyanya ke saya," kata Jokowi usai acara BPK akses On-line seluruh transaksi kas Pemda DKI Jakarta pada Bank BUMN, Rabu (16/4/2014).
"Loh ditanya yang membuat dong, yang punya kewenangan siapa itu yang dicari kok tanyanya ke saya," kata Jokowi usai acara BPK akses On-line seluruh transaksi kas Pemda DKI Jakarta pada Bank BUMN, Rabu (16/4/2014).
Jokowi Tinjau Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meninjau jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/4).
Dalam tinjauannya bersama pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke lokasi, Jokowi yang menaiki bus yang disediakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara langsung mengecek langsung jalan tol yang sepanjang 14 kilometer itu.
Dalam tinjauannya bersama pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke lokasi, Jokowi yang menaiki bus yang disediakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara langsung mengecek langsung jalan tol yang sepanjang 14 kilometer itu.
Alasan Kenapa Investor Asing Pro Jokowi
Bank Standard Chartered Indonesia menguak alasan investor asing
menyukai sosok calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Gubernur
DKI Jakarta itu dianggap berani mengambil kebijakan tak populis buat
menyeimbangkan anggaran.
Sitompul Ibaratkan Jokowi Gadis Cantik
Bakal Calon Presiden Joko Widodo menemui sejumlah duta besar di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo. Hal itupun mendapat reaksi dari Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
Ruhut tidak sependapat bila Jokowi dikatakan capres boneka karena bertemu duta besar. "Engga kita jangan bilang begitu, Jokowi ini gadis cantik yang lagi dideketin. jangan salahin Jokowinya, memang banyak yang dekati," kata Ruhut ketika dikonfirmasi, Rabu (16/4/2014).
Ruhut tidak sependapat bila Jokowi dikatakan capres boneka karena bertemu duta besar. "Engga kita jangan bilang begitu, Jokowi ini gadis cantik yang lagi dideketin. jangan salahin Jokowinya, memang banyak yang dekati," kata Ruhut ketika dikonfirmasi, Rabu (16/4/2014).
Jokowi Tanda Tangani Kesepakatan Transaksi "Online" BPK RI
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menandatangani kesepakatan
bersama tentang akses data transaksi rekening Pemprov DKI Jakarta pada
beberpa bank BUMN seperti BNI, BRI, dan Mandiri secara online. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tentang jawab keuangan daerah.
Jokowi mengatakan, saat ini pihaknya sudah sangat terbuka dan gamblang mengenai transaksi keuangan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlebih, kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengakses secara online seluruh transaksi kas SKPD tersebut di bank-bank BUMN.
Jokowi mengatakan, saat ini pihaknya sudah sangat terbuka dan gamblang mengenai transaksi keuangan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlebih, kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengakses secara online seluruh transaksi kas SKPD tersebut di bank-bank BUMN.
Ditanya Jadi Cawapresnya Jokowi, Moeldoko: Jangan Kembangkan Persepsi
Nama Panglima TNI Jenderal Moedoko masuk dalam survei cawapres yang diminati warga untuk jadi pendamping Jokowi. Atas hal itu Moeldoko enggan berkomentar banyak dan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai Panglima TNI.
"Saya tidak punya pendapat. Jangan kembangkan persepsilah," kata Moeldoko usai menghadiri acara The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook Indonesia: The Next Chapter, di Ballroom Four Seasons Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
"Saya tidak punya pendapat. Jangan kembangkan persepsilah," kata Moeldoko usai menghadiri acara The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook Indonesia: The Next Chapter, di Ballroom Four Seasons Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Jokowi Sepakat BPK Akses Transaksi Kas DKI
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mempersilakan Badan
Pemeriksa Keuangan untuk melihat seluruh transaksi kas Ibu Kota. BPK
dapat mengakses secara online seluruh transaksi itu pada Bank BUMN,
yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI.
Nota kesepahaman pun telah ditandatangani. Jokowi mengatakan transparansi ini bertujuan agar setiap kegiatan di DKI Jakarta termonitor oleh BPK.
"Nanti setiap transaksi dan setiap kegiatan di DKI bisa di monitor oleh BPK. Saya kira itu sistem yang dibangun dalam rangka mempersempit dan menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi seusai penandatangan MoU di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).
Nota kesepahaman pun telah ditandatangani. Jokowi mengatakan transparansi ini bertujuan agar setiap kegiatan di DKI Jakarta termonitor oleh BPK.
"Nanti setiap transaksi dan setiap kegiatan di DKI bisa di monitor oleh BPK. Saya kira itu sistem yang dibangun dalam rangka mempersempit dan menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi seusai penandatangan MoU di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).
Kata Shio Soal Karakter Jokowi vs Prabowo
Dua capres terkuat saat ini Joko Widodo dan Prabowo Subianto punya
karakter yang khas. Dari pembacaan zodiak Tionghoa, karakter Shio
keduanya memang berbeda.
Capres PDIP Jokowi yang lahir 21 Juni 1961 memiliki Shio Kerbau Logam. Shio Kerbau Logam seringkali punya kemauan yang bertentangan dengan orang banyak. Ia mengekspresikan perasaannya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, dan tidak pernah ragu pada sesuatu hal yang diinginkannya. Ia berpegang teguh pada pendapatnya, apa pun risikonya.
Capres PDIP Jokowi yang lahir 21 Juni 1961 memiliki Shio Kerbau Logam. Shio Kerbau Logam seringkali punya kemauan yang bertentangan dengan orang banyak. Ia mengekspresikan perasaannya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, dan tidak pernah ragu pada sesuatu hal yang diinginkannya. Ia berpegang teguh pada pendapatnya, apa pun risikonya.
PKB Enggan Komentari Pernyataan Jokowi Soal Cawapres
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan mengomentari pernyataan capres PDI Perjuangan Jokowi yang mengatakan partainya belum sepakat berkoalisi dengan PKB karena masalah cawapres.
Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, saat dikonfirmasi mengatakan dirinya belum mendengar pernyataan Jokowi tersebut. Namun ia enggan menjawab lebih lanjut mengenai peluang PKB berkoalisi dengan PDIP atau partai lain.
"Kapan bilangnya? Nanti kontak-kontakkan," kata Marwan kepada Tribunnews.com, Rabu (16/4/2014).
Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, saat dikonfirmasi mengatakan dirinya belum mendengar pernyataan Jokowi tersebut. Namun ia enggan menjawab lebih lanjut mengenai peluang PKB berkoalisi dengan PDIP atau partai lain.
"Kapan bilangnya? Nanti kontak-kontakkan," kata Marwan kepada Tribunnews.com, Rabu (16/4/2014).
Soekarno dan Jokowi Sama-sama Bershio Kerbau Logam
Pilpres 2014 semakin dekat, banyak pihak mulai meraba karakter para
capres. Ada yang mengukur kapasitas capres secara verbal, ada pula yang
menerawang karakter capres dengan cara unik. Membaca Shio atau zodiak
Tionghoa adalah salah satu cara yang sudah umum dipakai untuk menerawang
karakter seseorang.
Dari pembacaan Shio, ternyada ada hal menarik yakni kesamaan Shio antara Presiden RI pertama Soekarno dan capres PDIP Joko Widodo. Keduanya ternyata memiliki Shio yang sama.
Dari pembacaan Shio, ternyada ada hal menarik yakni kesamaan Shio antara Presiden RI pertama Soekarno dan capres PDIP Joko Widodo. Keduanya ternyata memiliki Shio yang sama.
Koalisi Jokowi Dipastikan Tetap Transaksional
Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan koalisi yang dibangun Joko Widodo (Jokowi) tentu ada unsur transaksional karena melihat sistem yang ada serta perilaku partai.
"Koalisi tanpa adanya tawar-menawar (bargaining) itu tidak mungkin, karena kalau kita ingin mengajak partainya berarti kita tentu ada bargaining partai itu. Oke saya dukung asal dapat menteri-menteri itu atau dukung program-program ini," ujar Bagir Manan di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
"Koalisi tanpa adanya tawar-menawar (bargaining) itu tidak mungkin, karena kalau kita ingin mengajak partainya berarti kita tentu ada bargaining partai itu. Oke saya dukung asal dapat menteri-menteri itu atau dukung program-program ini," ujar Bagir Manan di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Menunggu Konsistensi Koalisi Tulus Ala Jokowi
Capres PDIP Jokowi mengedepankan penguatan presidensiil dalam
pembentukan koalisi Pilpres 2014. Jokowi tak ingin bagi-bagi menteri,
kata koalisi bahkan diganti jadi kerja sama, untuk menggambarkan tidak
adanya politik dagang sapi. Jokowi seolah menawarkan ikatan koalisi yang
didasari ketulusan membangun bangsa.
Selama ini di Indonesia koalisi dijalin dengan pola power sharing. Selalu ada bagi-bagi jatah menteri. Setelah seorang capres menang, berbagai pertemuan dilakukan untuk deal kursi menteri. Apakah nantinya Jokowi bakal benar-benar membangun tradisi baru?
Selama ini di Indonesia koalisi dijalin dengan pola power sharing. Selalu ada bagi-bagi jatah menteri. Setelah seorang capres menang, berbagai pertemuan dilakukan untuk deal kursi menteri. Apakah nantinya Jokowi bakal benar-benar membangun tradisi baru?
Jokowi Didukung Masyarakat Internasional Karena Tak Punya Beban Masa Lalu
Garis kebijakan luar negeri Jokowi akan konsisten dengan garis sejarah politik Indonesia, yang merupakan penggagas gerakan Non-blok. Di bawah Jokowi, Indonesia mau membangun dunia atas dasar kesejajaran dan saling hormat antar negara bekas jajahan dan negara-negara blok bekas penjajah.
Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari. Pernyataan Eva ini terkait pertemuan Jokowi dengan para duta besar negara-negara sahabat. Eva menilai pertemuan itu biasa saja dalam dunia diplomasi, dan wajar saja bila masyarakat internasional mau tahu arah kebijakan luar negeri yang disiapkan oleh Tim Jokowi di masa mendatang.
Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari. Pernyataan Eva ini terkait pertemuan Jokowi dengan para duta besar negara-negara sahabat. Eva menilai pertemuan itu biasa saja dalam dunia diplomasi, dan wajar saja bila masyarakat internasional mau tahu arah kebijakan luar negeri yang disiapkan oleh Tim Jokowi di masa mendatang.
Jokowi Bantah Telantarkan Jakarta
Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Gerindra M Sanusi yang menyebutkan Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak
efektif lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta lantaran lebih sibuk
mengurus pencapresannya,
Jokowi membantah dirinya telah mengabaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi membantah dirinya telah mengabaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Nama Jokowi Muncul Lagi di Soal UN Bahasa Inggris SMA/MA Hari Ini
Ujian Nasional (UN) Senin (14/4) lalu sempat dihebohkan dengan munculnya
nama Gubernur DKI Joko Widodo dalam soal Bahasa Indonesia SMA/MA.
Namun, ternyata bukan hanya soal Bahasa Indonesia yang memuat nama
Jokowi, soal Bahasa Inggris yang diujikan hari ini juga memuat nama
Jokowi.
PDIP Tegaskan Pihak Asing Tak Akan Intervensi Jokowi
PDI Perjuangan menegaskan pihak asing tidak akan melakukan intervensi terhadap calon presiden Joko Widodo. Hal itu menanggapi pertemuan Jokowi dengan sejumlah duta besar di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo.
"Itu dari awal sudah cukup bagus, dan tidak dalam konteks intervensi," kata Wakil Ketua BP Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
"Itu dari awal sudah cukup bagus, dan tidak dalam konteks intervensi," kata Wakil Ketua BP Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Ulasan The Wall Street Journal Tentang Ekonomi Jokowi
Salah satu kritik yang paling keras ditujukan kepada calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), ialah masih belum jelasnya platform kebijakan pemerintahannya apabila ia terpilih. Ke dalam hal ini, termasuk konsep kebijakan ekonomi yang akan ia jalankan.
Hal ini telah membuat para investor menebak-nebak, seperti apakah gerangan Jokowinomics itu, istilah yang dapat dikenakan pada Ekonomi Jokowi bila ia memenangi kursi kepresidenan.
Hal ini telah membuat para investor menebak-nebak, seperti apakah gerangan Jokowinomics itu, istilah yang dapat dikenakan pada Ekonomi Jokowi bila ia memenangi kursi kepresidenan.
Jokowi Duga Ada Anggaran Ganda Terjadi di Dinas Lain
Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menemukan dobel anggaran senilai Rp 1,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Gubernur DKI Jakarta Joko 'Jokowi' Widodo menduga, kasus seperti itu juga terjadi di dinas lain.
"Yang seperti itu kan tidak hanya di satu dua dinas, tapi bisa saja ada di dinas lain," ujar Jokowi, Rabu (16/4/2014).
Jokowi sendiri hingga kini belum melaporkan temuan tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang seperti itu kan tidak hanya di satu dua dinas, tapi bisa saja ada di dinas lain," ujar Jokowi, Rabu (16/4/2014).
Jokowi sendiri hingga kini belum melaporkan temuan tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langganan:
Postingan (Atom)