Nyaman di Rusun, Eks Warga Guntur Dukung Jokowi Jadi Presiden

Eks warga Guntur merasa puas setelah direlokasi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Rumah Susun Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur. Oleh karena itu, beberapa warga eks Guntur mendukung Jokowi menjadi presiden.
Sebagian warga di Rusun Pinus Elok ini dulu pernah tinggal di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah mereka digusur karena lahan di sana digunakan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka sempat kebingungan karena belum mendapatkan rumah ganti. Setelah menemui Jokowi, mereka diminta pindah ke rusun tersebut.
Salah satu eks warga Guntur yang kini tinggal di Rusun Pinus Elok adalah Lola (30). Ia mengatakan bahwa Jokowi benar-benar melaksanakan janjinya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Saya senang ternyata Jokowi menepati janjinya, enggak kayak anggota DPR yang cuma janji-janji saja. Kalau perlu, sekalian (Jokowi) jadi presiden, saya pasti mencoblos!" kata Lola.
Lola memaparkan bahwa setelah direlokasi, setiap keluarga di rumah susun tersebut diberi beras, sepatu sekolah, seragam sekolah, buku, dan televisi. Jumlahnya pun tidak sedikit. Dia menerima beras sebanyak lebih kurang 150 kuintal, sepatu sekolah, dan seragam yang lebih banyak dari jumlah anaknya, serta buku yang dapat dikatakan lebih dari cukup.
"Semuanya dikasih lebih, kami juga sempat ngasih ke warga di luar rusun," katanya.
Senada dengan Lola, Mumuh (45) yang tinggal di lantai I juga mengatakan bahwa dirinya merasa nyaman direlokasi ke rusun tersebut. Selain suasananya tenang, tempatnya juga cukup teduh jika dibandingkan tempat tinggalnya di Guntur.
"Di sini enak, adem. Kalau ada tamu datang juga saya enggak malu lagi," ujarnya seraya mengingat tempat tinggalnya yang kumuh dahulu.
Rusun Pinus Elok kini telah ditempati oleh eks warga Guntur sebanyak lebih kurang 26 keluarga. Mereka menempati lantai I dan II. Adapun lantai III sampai V, menurut rencana, akan ditempati oleh lebih kurang 100 keluarga warga Waduk Pluit yang direlokasi.
"Lantai atas sudah mulai ditempati beberapa orang, kok. Kemarin juga yang dari Pluit sudah mulai taruh barang," kata Lola.
Lola dan Mumuh serta beberapa warga yang tinggal di lantai I rusun tersebut mulai membicarakan tentang kehidupan mereka sejak direlokasi. Pagi tadi mereka tak bisa keluar dari rusun karena satpam rusun menggembok pintu gerbang. Namun, mereka justru mengobrol dengan santai sambil tertawa. Sebelumnya, para petugas satpam di rusun itu mengunci akses keluar-masuk rusun untuk menuntut gaji mereka yang telat selama 15 hari.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Komersialisasi Lahan Negara Harus Dihentikan

Persoalan yang terjadi di Waduk Pluit sangat kompleks. Pendudukan kawasan resapan air itu tidak lepas dari peran pengembang-pengembang kecil.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, mereka ini yang kemudian mengomersialkan lahan negara.
"Praktik ini yang harus dihentikan. Belum banyak mengetahui persoalan ini, kami tahu dari fakta di lapangan. Sekarang mulai kelihatan semuanya. Mereka itu yang lebih banyak ramai mempersoalkan relokasi," kata Jokowi, Rabu (15/5/2013), seusai melantik Wali Kota Jakarta Selatan di Setu Babakan.
Pengembang kecil tersebut menguasai belasan hingga puluhan rumah, kemudian menyewakannya ke warga. Praktik itu sudah terjadi bertahun-tahun sehingga membuat persoalan di Waduk Pluit menjadi kompleks.
"Terlalu banyak kelompok di sana. Mereka punya kepentingan yang berbeda, ada yang menggerakkan, ada yang murni. Tetapi yang lebih banyak digerakkan orang lain," kata Jokowi.
Gubernur DKI siap membuka persoalan ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hanya, dia belum pernah menerima undangan bertemu dengan Komnas HAM.
"Kami akan jelaskan nanti jika ada pertemuan dengan Komnas HAM," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Alasan Jokowi Tempatkan Brimob di Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki alasan kuat mengapa ia akan terus menempatkan pihak kepolisian dan pasukan Brimob di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, apabila tidak ada personel kepolisian yang menjaga kawasan itu, warga bantaran akan terus menghambat petugas DKI yang bertugas membebaskan lahan tersebut.
"Kalau tidak ada polisi di sana bagaimana mau kerja, distop kemudian warga ada yang melempar batu. Sopirnya atau operatornya enggak berani," kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013).
Petugas yang mengeruk sungai, kata dia, tidak berani menerima ancaman warga. Apabila diancam, petugas itu kerap "angkat tangan" dan tidak melanjutkan tugas mereka itu.
Namun, Jokowi membantah kalau ia menempatkan personel kepolisian dalam jumlah yang tinggi. Pasalnya, menurut fakta di lapangan, polisi bersikap kooperatif dengan warga bantaran Waduk Pluit.
"Ya, biasa saja, kamu enggak pernah ke lapangan. Kalau saya di lapangan biasa-biasa saja. Polisinya juga hanya duduk-duduk dan enggak ada apa-apa kok," kata Jokowi.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta pada awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menjadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.

Sumber :
kompas.com

Copy Surat Pemanggilan Komnas HAM ke Jokowi Beredar di Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum menerima panggilan Komnas HAM tentang relokasi warga pemukiman liar Waduk Pluit. Namun di antara warga beredar copy surat panggilan itu. Salah satunya ditempel di pintu kantor pengusaha alat berat.
Surat bernomor 1.351/K/PMT/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013 ini menyebutkan bahwa Jokowi dipanggil terkait dengan pengaduan sebanyak 12.000 kepala keluarga warga Waduk Pluit. Mereka adalah warga yang memilih bertahan dan meminta agar Pemprov DKI Jakarta terus berdialog dengan warga.
"Pengadu menginformasikan bahwa saat ini warga merasa terintimidasi dengan adanya pasukan Brimbob dan polisi yang menggunakan senjata lengkap yang berada di wilayah mereka," tulis surat yang ditandatangani oleh komisioner Siane Indriani.
Untuk itu, Jokowi diminta datang ke Kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Mei 2013 pukul 14.00 WIB. Agenda pertemuan tersebut adalah pembahasan rencana penggusuran warga penghuni sekitar Waduk Pluit, Muara Baru.
"Komnas HAM juga meminta Saudara untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap warga di wilayah sekitar Waduk Pluit hingga permasalahan ini dikomunikasikan dengan Komnas ham," lanjutnya.
Komnas HAM juga meminta aparat keamanan yang berada di wilayah Waduk Pluit untuk tidak melakukan tindakan intimidatif yang dapat menimbulkan keresahan warga. Tembusannya disampaikan juga kepada Ketua Komnas HAM dan Kapolri.
Warga setempat, Jum (30) mengatakan bahwa copy surat tersebut diantarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai staf Komnas HAM pada Sabtu (11/5) lalu. "Sabtu kemarin, langsung ditempel di pintu," katanya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Akan Temui Komnas HAM Terkait Gusuran Waduk Pluit

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Gubernur DKI, Joko Widodo, terkait relokasi warga yang bermukim di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Menanggapi hal itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku bersedia menemui Komnas HAM.
"Ya datang lah, apabila saya diundang, saya datang. Kalau tidak diundang saja, saya datang tidak apa-apa," ujar politisi dari PDI Perjuangan itu, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).
Menurut Jokowi, dirinya memang ingin menemui Komnas HAM terkait pernyataan-pernyataannya tentang relokasi warga yang bermukim di Waduk Pluit. Termasuk tentang dugaan penyewaan preman dalam penggusuran warga.
"Nanti saya mau ketemu komnas. Mengapa kita ngomong seperti ini, karena kita tahu lapangan kita itu, lihat kok," katanya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan bukti banyak orang kaya yang memiliki rumah di bantaran Waduk Pluit. Rumah di waduk itu tak mereka diami sendiri, melainkan disewakan ke orang lain.
"Iya memang, datanya sudah ada sudah kita pegang. Tapi kita tidak ingin buka-buka. Ada yang satu orang punya sewaan dua puluh, ada satu orang punya sewaan 15. Satu orang punya sewaan 12," ungkapnya.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi: Beberapa Warga Pluit Punya 20 Kontrakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, ada indikasi komersialisasi lahan di wilayah Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut Jokowi, banyak pengembang yang ingin menduduki lahan negara.
"Ada komersialisasi dan yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara. Ini yang harus dihilangkan dan belum banyak diangkat," kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah memiliki data kependudukan warga bantaran Waduk Pluit. Dari data tersebut ditemukan beberapa warga yang memiliki usaha rumah kontrakan, bahkan tiap warga memiliki persewaan hingga 20 rumah kontrakan.
"Kalau dibiarkan seperti itu terus-terusan, kemudian dikasih uang kerahiman, dia mendapat keuntungan sebulan saja sudah berapa juta itu," tegas Jokowi.
Jokowi menjelaskan, setelah ia mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, ia mendapatkan fakta bahwa hampir semua warga bantaran Waduk Pluit mau direlokasi ke Rusun Marunda. Mereka yang menolak, kata Jokowi, hanyalah warga yang memiliki penyewaan atau memiliki usaha rumah kontrakan di daerah tersebut.
"Yang rame-rame itu ya developer dan pemilik kontrakan itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun," kata Jokowi.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta pada awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Polisi Perlu Mengamankan Lokasi

Keberadaan aparat kepolisian di area Waduk Pluit diperlukan untuk memperlancar proses pengerukan waduk. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan bahwa pekerja dalam kondisi tertekan karena situasi di sana. Mereka kesulitan menjalankan aktivitasnya tanpa kehadiran polisi.
"Keberadaan polisi di sana karena pekerja takut. Mereka tidak berani memulai pengerukan karena, setiap saat, ancaman bisa datang. Sejauh ini masih aman, tidak masalah dan jangan dibesar-besarkan seperti kelihatannya panas di lapangan," kata Jokowi, Rabu (15/5/2013) di Jakarta.
Jokowi balik mempertanyakan ke wartawan, siapa yang menjamin keamanan mereka selama pengerukan berjalan jika tanpa polisi dan aparat satuan polisi pamong praja. Selama pengerukan berlangsung, Jokowi berusaha terus mengontrol langsung proyek itu. Pemprov DKI Jakarta hendak mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Persoalannya, ribuan warga saat ini masih menempati area waduk.
Keberadaan aparat berseragam itu dikomentari oleh komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siane Indriani. Menurut Siane, warga tidak akan mengancam keselamatan pekerja di lapangan. Sebagian warga kesal karena sejauh ini belum ada titik temu pembicaraan antara mereka dan Pemprov DKI.
Kalaupun warga harus direlokasi, kata Siane, maka mereka meminta kepastian tempat tinggal. Tidak semua warga yang direlokasi bisa tinggal di rumah susun sewa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. "Lebih baik membuka dialog yang terbuka, daripada menempatkan aparat di lokasi waduk," kata Siane.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Ada Developer Yang Ingin Duduki Tanah Negara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak warga berduit yang tinggal di bantaran Waduk Pluit. Dirinya pun menyatakan bahwa saat ini telah memegang data-datanya. 
"Tapi kita tidak ingin buka-buka. Ada yang satu orang punya sewaan 20, ada satu orang punya sewaan 15. Satu orang punya sewaan 12," kata Jokowi seusai menghadiri pelantikan pengurus PKK di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013).
Jika hal tersebut terus terjadi,  lantas kemudian diberikan uang kerohiman, mantan Wali Kota Solo itu justru menilai akan menambah keuntungan bagi mereka.
"Ada komersialisasi, yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara. Dan ini yang harus dihilangin dan belum banyak diangkat. Ini kita yang di làpangan, kita sudah tahu, kelihatan semuanya," tuturnya.
Dari ribuan kepala keluarga yang berada di Waduk Pluit, orang nomor satu di Jakarta itu menyatakan, tidak semuanya memiliki rumah. "Itu tidak ada separuh masyarakat yang ada di situ (punya rumah), di sana mereka hanya sewa dari pemilik kontrakkan itu. Yang bikin ramai yang banyak (kontrakan) itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun. Yang teriak ya itu, developer," tegasnya.
Seperti diketahui, dalam menjalankan aksinya merelokasi warga, Jokowi berulangkali menegaskan bahwa dirinya lebih memilih membangun rumah susun sewa ketimbang memberikan uang kerohiman. Namun, kebijakan Jokowi ini ditentang oleh sejumlah orang. Para penentang ini bahkan mengadukan Jokowi ke Komnas HAM dengan tudingan telah melakukan pelanggaran HAM.

Sumber :
okezone.com

Jeritan Warga Waduk Pluit: Jokowi-Ahok Datang Dong ke Sini!

Warga terus melawan pembongkaran bangunan ilegal di Waduk Pluit. Mereka meluapkan protes kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Puluhan warga menduduki kantor usaha alat berat berlantai dua di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (15/5/2013). Kantor itu diketahui milik seorang pengusaha bernama Tedi.
"Suruh Jokowi-Ahok ke sini ngomong sama kita langsung," kata Jum, seorang ibu kepada Sekretaris Kecamatan Penjaringan, Yani Wahyu.
Perempuan yang berjaket hitam dan memakai perhiasan nan mencolok itu mengaku Jokowi dan Ahok belum pernah berdialog dengan warga khususnya di RT 19 RW 17, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi itu hingga kini belum digusur. Penggusuran baru akan dilakukan setelah rumah susun di Muara Baru siap dihuni oleh warga.
"Mana nggak ada dialog kok sama kita. Pak Jokowi emang ngobrol sama siapa, sama eceng gondok ya?" kata Jum dengan nada tinggi.
"Tahun 1970 dulu, ini rawa dan hutan. Nggak ada yang ngelarang-larang nguruk, sekarang mau ngusur saja," lanjut Jum emosi.
Warga lain juga mengharapkan kehadiran orang nomor satu di Jakarta tersebut.
"Jokowi datang dong ke sini, dialog sama kita. Selama ini nggak ada dialog. Dulu kampanye banjir-banjir saja datang ke sini, sekarang nggak pernah datang ke sini," kata Ade, yang menghuni lokasi itu sejak tahun 1970.
Sejumlah spanduk menghiasi 'benteng pertahanan' warga. Kantor usaha alat berat itu dipasangi spanduk bergambar Jokowi dan Ahok yang wajahnya diberi tanda silang antara lain "Jokowi-Ahok, kami bukan komunis. Tepati janjimu", "Siapa calon-calon kontraktor Waduk Pluit yang membiayai pembongkaran ini?", dan "Pembongkaran dan penertiban yang tidak prosedur adalah kesewenang-wenangan", "Hariyanto sadarlah apa yang kamu perbuat akan dilaknat Allah", serta "Penyitaan barang milik warga tanpa prosedur adalah maling dan kami akan pidanakan."
Warga masih bertahan dan terus berorasi. Sementara 1 SSK Brimob, puluhan anggota Polsek Penjaringan dan Polres Jakarta Utara dan 200 personel Satpol PP masih masih siaga.

Sumber :
news.detik.com

Berapa Banyak Kucuran Dana Jokowi Untuk Setu Babakan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan Jakarta Selatan merupakan sebuah basement atau area tangkapan air untuk seluruh wilayah Ibu Kota. Karena itu, kata Jokowi, area serapan air seperti Setu Babakan harus selalu dijaga kelestariannya.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp290 miliar untuk memperbaiki Setu Babakan tersebut. "Setu Babakan ini masih dalam proses perbaikan. Tahun depan diperkirakan perbaikannya selesai, dan kampung Betawi ini menjadi lebih bagus," ujar Jokowi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2013.
Jokowi mengingatkan para pemimpin wilayah menjaga kawasannya, agar area hijau di Jakarta Selatan tidak berubah fungsi jadi perumahan warga, mal ataupun apertemen. Karena hal itu yang selalu mengakibatkan banjir di Jakarta.
"Perlu saya ingatkan jangan sampai waduk, situ, yang hijauan-hijauan, hutan kota, berubah menjadi perumahan. Menjadi gedung, mal. Ini harus dipertahankan," ucap Jokowi.

Sumber :
viva.co.id

Reza Srimulyadi, Kuli yang Jadi Bintang Iklan karena Mirip Jokowi

"Oh ada, mahasiswa-mahasiswa itu cari kampus yang dekat rumah aja, contohnya, di BSI, kampusnya banyak. Kuliah di BSI aja," kata pemeran mirip Jokowi di salah satu iklan kampus yang memparodikan wawancara Gubernur DKI Jokowi. Pemeran mirip Jokowi itu adalah Reza Srimulyadi, seorang kuli bangunan.
Reza saat ditemui di proyek pembangunan rumah tempat dia bekerja, di depan Taman Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2013), cukup ramah. Reza menceritakan rezeki nomplok yang diterimanya menjadi bintang iklan.
"Saya sudah 2 tahun di sini. Ya jadi kuli. Seminggu digaji Rp 480 ribu, setiap bulan adalah Rp 800 ribu buat ngirim ke rumah," tutur Reza sambil mengepulkan asap rokok.
Sebelumnya, Reza sudah kagum akan sosok Jokowi. Saat musim Pilkada DKI 2012 lalu, Reza bernazar bila Jokowi menang.
"Saya juga nazar kalau Pak Jokowi menang, saya mau pake baju kotak-kotak tiap hari sama cukur kumis. Nah dari situ pada bilang mirip Jokowi," tutur Reza yang ramah, beberapa kali dia menyapa orang-orang yang lewat.
Padahal Reza terkenal di lingkungan kerjanya dipanggil Doyok. Sebelum bercukur kumis, Reza memang mirip Doyok.
Nazar Reza ini mengikuti nazar pemilik rumah yang sedang dibangun Reza bersama teman-temannya. Menurut Reza, pemilik rumah itu juga fans Jokowi.
"Jadi yang punya rumah ini itu antusias banget sama Pak Jokowi. Dia nazar kalau Pak Jokowi menang, yang kerja di sini dikasih Rp 15 ribu plus nasi padang. Eh bener dikasih," kata Reza.
Nah, saat sedang makan nasi padang dengan baju kotak-kotak di taman, Reza difoto oleh temannya. Mungkin Anda, pembaca, pernah mendapatkan Broadcast Message foto orang memakai baju kotak-kotak ala Jokowi makan dengan wadah sterofoam di pinggir taman. Nah, itu foto Reza bersama temannya yang saat itu memakai kaos hitam, Arif Perdana.
"Pertama kali teman yang bilang itu bulan 11 tahun lalu, lupa tanggalnya. Saya pas lagi makan terus difoto trus disebar ke internet," jelas Reza.
Setelah foto-fotonya tersebar di dunia maya sampai BBM, sekitar bulan Februari pihaknya ditemui pihak kampus Bina Sarana Informatika (BSI). BSI, menurut Reza, sudah mencari-cari orang mirip Jokowi sejak Januari.
"Ketemu bulan Februari 2013, ketemuan 2 hari terus kontrak untuk bikin iklan. Syutingnya di BSI Bekasi, cuma 2 jam syutingnya," jelas Reza.
Apa yang terjadi setelah Reza menjadi bintang iklan? Ikuti terus kisahnya.

Sumber :
news.detik.com

Buka Rakerda PKK, Jokowi: Kalau Saya Beri Pengarahan, Malah Repot

Usai melantik Syamsudin Noor sebagai Walikota Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, membuka Rapat Kerja Daerah Luar Biasa (Rakerdalub) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi DKI Jakarta. Merasa tidak ahli dalam urusan PKK, Jokowi menolak memberi pengarahan dalam sambutan pembukaannya.
"Saya tidak akan memberikan sambutan sebab ibu-ibu jauh lebih tahu lapangan dari saya. Kalau saya beri pengarahan malah keliru, malah repot nanti. Ibu-ibu jauh lebih tahu program PKK," ujar Jokowi.
Usai sambutan singkatnya, Jokowi langsung memukul gong tanda dibukanya rakerdalub secara resmi. Acara pembukaan ini berlangsung di gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan, Jakarta Selatan, pukul 09.45 WIB, Rabu (15/5/2013).
Sejatinya yang didaulat untuk membuka acara adalah Veronica Tjahaja Purnama, istri Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di dalam sambutannya, wanita yang berbatik warna merah muda ini mengatakan bahwa tujuan kegiatan adalah peningkatan mutu SDM PKK di Jaksel.
"Tujuan kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKK dan meyeleraskannya dengan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta baru. Juga untuk meningkatkan mutu SDM PKK," ujar Vero.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Soal Pelantikan Wali Kota Jaksel: Ini Hiburan Kecil Buat Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya tradisi unik melantik anak buahnya. Ia ingin warga Jakarta terhibur dengan pelantikan sang Wali Kota terpilih.
Jokowi melantik Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria asli Solo ini juga pernah melantik Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto di bekas tempat pembuangan sampah di Kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Sarjana Kehutanan UGM ini tidak 'sembarangan' memilih lokasi pelantikan Wali Kota. Jokowi punya alasan menggelar pesta rakyat di pelantikan tersebut.
"Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu pelantikan itu seperti apa. Jadi inilah, ini jadi hiburan kecil bagi masyarakat," kata Jokowi usai melantik Syamsudin Noor di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selatan (15/5/2013).
Selain itu, ada pesan yang diselipkan Jokowi di balik pelantikan Syamsudin di Setu Babakan.
"Ini daerah Kampung Betawi asli. Ini perlu dirawat bersama. Sebuah kota itu perlu karakter, identitas. Jakarta itu identitas Betawi," ujar Jokowi yang terbalut stelan jas warna hitam itu.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Targetkan Revitalisasi Setu Babakan Rampung 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan revitalisasi kampung Betawi yang berada di Setu Babakan, Jakarta Selatan rampung pada 2014.
"Insya Allah, tahun depan sudah selesai," ujar Joko Widodo saat berpidato dalam acara pelantikan Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor di Setu Babakan, Rabu (15/5/2013).
Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, langkah merevitalisasi bertujuan menciptakan karakter kota Jakarta, yaitu memperkenalkan budaya Betawi.
Alasan Jokowi merevitalisasi kampung betawi Setu Babakan ini yang nilai revitalisasinya sekitar Rp 290 miliar lantaran di Setu Babakan masih terlihat orisinalitas budaya Betawi.

Sumber :
tribunnews.com

Wali Kota Jaksel Siap Blusukan Seperti Jokowi

Jabatan baru, semangat baru. Itulah semangat yang tergambar dari Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor yang siap mewujudkan program-program andalan Jokowi.
"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Jokowi tadi, menjadi acuan bagi kami. Selain program-program yang dari kami juga. Kita melihat memang ini yang perlu kami lakukan," kata Syamsudin usai dilantik di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2013).
Menurut dia, penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan dikebutnya antara lain seputar masalah wilayah, dan daerah resapan air.
Berarti Bapak mengikuti gaya Jokowi, blusukan? "Selama ini kami sebagai orang wilayah harus mengenal wilayah kami seperti apa," jawab Syamsudin.
Syamsudin mengaku ada beberapa kendala-kendala di wilayahnya. "Yang pertama masalah lingkungan, masalah kependudukan, dan menyangkut kesejahteraan masyarakat di wilayah, saya kira itu," ujar Syamsudin.

Sumber :
news.detik.com

3 Titipan Jokowi Yang Harus Dijaga Walikota Jaksel

Syamsudin Noor resmi dilantik menjadi  Wali Jota Jakarta Selatan oleh Gubernur DKI  Jakarta  Joko Widodo. Proses pelantikan tersebut pun melalui tiga tahap yakni pengambilan sumpah jabatan, pemasangan tanda pangkat di bahu dan penandatanganan pengangkatan jabatan baru.
Usai prosesi pelantikan, pria yang akrab disapa Jokowi pun memberikan tiga pesan khusus bagi Wali Kota yang baru. Pertama, sebuah kota perlu memiliki karakter serta identitas. Atas dasar itu pulalah, Jokowi memilih Kampung Setu Babakan sebagai lokasi acara pelantikan Wali Kota Jaksel.
"Kota itu perlu identitas. Karakter Betawi yang ada dan masih kita lihat orisinalitasnya yaitu hanya di kampung Setu Babakan," ujar Jokowi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013) pagi.
Jokowi pun meminta sang Wali Kota mendukung dan menindaklanjuti program revitalisasi kawasan Kampung Betawi, Setu Babakan senilai Rp 290 Miliar yang rencananya akan dimulai tahun 2013 ini  dan  selesai di tahun 2014 yang akan datang.
Kedua, lanjut Jokowi, Jakarta Selatan adalah daerah tangkapan air. Terdapat banyak situ dan waduk di daerah itu. Oleh sebab itu, Jokowi pun berpesan agar Wali Kota Jaksel yang baru tidak mengeluarkan izin konversi lahan hijau untuk jadi perumahan mewah serta pusat perbelanjaan. "Pesan titipan saya dijaga baik-baik," ujarnya.
Ketiga, lanjut lulusan Universitas Gajah Mada itu mengungkapkan, Jakarta Selatan merupakan daerah di mana ada sejumlaj proyek besar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan. Beberapa diantaranya, Mass Rapid Transit (MRT), normalisasi sungai dan juga Monorel.
"Jadi mohon menggunakan pendekatan dialogis agar mereka memberikan dukungan kepada kita. Karena ini bukan kepentingan satu, dua, tiga orang, tapi kepentingan warga," lanjut Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Diiringi Marawis, Jokowi Lantik Walikota Jaksel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melantik Walikota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di Situs Cagar Budaya Setu Babakan, Jakarta Selatan.

Jokowi dan istri, Ana Iriana, tiba di lokasi pelantikan pukul 08.15 WIB dan disambut alunan musik marawis serta warga yang sudah menungguinya. Lalu, langsung mengambil sumpah Syamsudin.

"Dengan ini saya, Gubernur DKI Jakarta dengan resmi melantik saudara Syamsudin Noor sebagai Walikota Jakarta Selatan, saya percaya Anda akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Jokowi di Setu Babakan, Rabu.

Jokowi menyematkan tanda jabatan, dilanjutkan penandatanganan Pakta Jabatan antara dia dan Syamsudin.

Dari pantauan Antaranews, acara ini juga ikut dihadiri Walikota Jakarta Utara Bambang Soegiyanto, Kapolsek Jagakarsa Kompol Muhammad Arsalam Andi Affan, Ketua DPRD DKI Jakarta Feriyal Sofyan dan beberapa pejabat lainnya.

Syamsudin sebelumnya Wakil Walikota Jakarta Selatan dan menjadi pelaksana tugas (plt) Walikota Jakarta Selatan setelah Walikota sebelumnya, Anas Effendi dimutasi menjadi Kepala Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah.

Pemilihan Setu Babakan sebagai lokasi pelantikan karena Jokowi melihatnya memiliki ciri khas Betawi, selain untuk menunjukkan bahwa Jakarta masih memiliki perkampungan yang perlu dijaga.

Pelantikan di luar Balai Kota DKI Jakarta sudah pernah dilakukan Jokowi saat melantik Walikota Jakarta Timur HR. Krisdianto di Pulo Jahe, Jatinegara, Jakarta Timur.

Sumber :

antaranews.com

Berita Serupa :

- Solopos.com : "Jokowi Kembali Lantik Walikota di Tengah-tengah Warga"

Warga Pluit Mengaku Belum Pernah Ditemui Jokowi

Dalam acara Head Line Metro TV,Rabu (15/5/2013) ditayangkan pengakuan seorang warga bantaran waduk Pluit yang mengaku belum pernah sekalipun Jokowi menemui warga bantaran waduk Pluit untuk membicarakan masalah penggusuran dan relokasi.
Berikut berita selengkapnya :
Warga Pluit, Jakarta Utara, masih banyak yang menolak direlokasi. Mereka mengaku akan pindah jika ditemui langsung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Warga di waduk Pluit masih menolak untuk direlokasi. Mereka masih menempati lokasi yang dulunya seluas 80 hektare kini hanya 60 hektare.
Menurut salah satu warga, Ade, dia dan warga lainnya bukannya menolak untuk direlokasi namun menginginkan dialog terlebih dahulu dengan gubernur. "Mohon saya sama bapak Jokowi berdialoglah dengan warga jangan hanya di publik berbicara telah bertatap muka dengan warga, namun sekalipun belum pernah," ujarnya, Rabu (15/5/2013).
Ade mengatakan jika dirinya dipindahkan ke Marunda namun penghasilannya di Muara Baru. Hal itu menurutnya butuh biaya transportasi lebih. "Saya harus menambah beban ongkos saya," katanya.
Sementara aksi premanisme yang terjadi, kata Ade, adanya orang yang menawar dirinya untuk pindah. "Tiap orang yang datang menawarkan harga yang berbeda dan menurun dari Rp15 juta, Rp10 juta, dan Rp7 juta, namun kekerasan sampai saat ini belum ada," ucapnya.

Jokowi Larang Wali Kota Jaksel "Obral" Izin Bangun Mal

Seusai melantik Syamsuddin Noor menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun menitipkan beberapa pesan pada Syamsudin terkait kepemimpinannya.
"Saya titip kepada Wali Kota Jakarta Selatan baru dan jajarannya. Yang pertama, kota itu harus berkarakter dan beridentitas," pesan Jokowi di tepi Situ Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013).
Karena hal tersebut lah, orang nomor satu di Jakarta itu memlih Situ Babakan menjadi lokasi pelantikan Syamsudin Noor. "Karena Jakarta itu karakternya Betawi. Dan Kampung Betawi yang ada sekarang ini dan orisinalitasnya, ya, di Situ Babakan ini," terangnya.
Namun, Jokowi menyatakan bahwa keadaan Situ Babakan saat ini masih dalam proses perbaikan. "Insya Allah, tahun depan sudah selesai, yang habiskan anggaran, kalau saya tidak lupa lho ya, itu kurang lebih Rp290 miliar. Nanti tahun depan bisa diselesaikan," tuturnya.
Selain hal tersebut, mantan Wali Kota Solo itu berpesan bahwa daerah Jakarta Selatan merupakan kawasan respan air terbesar di Ibu Kota. Sebab, sambungnya, banyak kali besar yang melintasi kota administratif tersebut.
"Jadi, setu, waduk, pohon, itu banyak di Jaksel. Jangan sampai waduknya nanti karena ada endapan, malah jadi hunian. Jangan sampai daerah resapan air diuruk jadi mal dan apartemen. Daerah hijau yang asri ini berubah jadi perumahan mewah. Tidak boleh itu! Ini titipan saya kepada Pak Wali Kota," jelasnya.
Proyek-proyek besar yang ada di Jakart Selatan seperti MRT dan normaliasai sungai, Jokowi minta pada Syamsudin untuk melakukan pendekatan dan penjelasan kepada masyarakat secara dialogis. "Ajak masyarakat bicara untuk mendapatkan dukungan. Ini bukan kepentingan satu dua tiga orang, tapi untuk kepentingan bersama masyarakat Jakarta," tandasnya.

Sumber :
okezone.com 

Gerimis Sambut Jokowi di Setu Babakan

Acara pelantikan Wali Kota Jakarta Selatan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (15/5/2013) pagi, diwarnai cuaca yang mendung. Hujan rintik-rintik bahkan melanda area Kampung Betawi itu.
Pantauan Kompas.com, Jokowi bersama sang istri, Iriana, datang ke lokasi pelantikan sekitar pukul 08.20 WIB. Dengan mengenakan jas hitam dipadu kemeja putih, serta Iriana mengenakan kebaya putih, keduanya diarak oleh kelompok marawis ke sebuah rumah khas Betawi tersebut.
Baru sekitar dua menit Jokowi dan sang istri masuk ke rumah khas Betawi, hujan dengan intensitas ringan pun turun. Hal itu sempat membuat panik sebagian pengunjung yang hadir. Mereka pun berlarian mencari tempat berteduh.
Namun, hujan tersebut tak berlangsung lama. Sekitar tiga menit kemudian, hujan rintik-rintik tersebut reda. Jokowi beserta rombongan pun langsung menuju panggung acara untuk memulai pelantikan Syamsudin Noor sebagai Wali Kota Jakarta Selatan,  menggantikan Anas Efendi.
Hingga pukul 8.30 WIB, acara pelantikan masih berlangsung dengan khidmat. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Eselon I, II dan tiga tampak hadir dalam pelantikan itu.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan, Setu Babakan merupakan salah satu dari sekian banyak identitas budaya Betawi yang masih bertahan di Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi berharap agar wali kota baru mampu mempertahankan sekaligus mengembangkan karakter budaya asli Jakarta di daerah Setu Babakan, Jakarta Selatan, itu.
Tradisi pelantikan pimpinan kota di DKI Jakarta yang biasanya dilakukan di Balaikota Jakarta berubah sejak Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaha Purnama memimpin Ibu Kota. Jokowi pernah melantik Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto dan wakilnya, Husein Murad, di sebuah permukiman kumuh di Kampung Pulo Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Sumber :
kompas.com

Untuk Kedua Kalinya, Jokowi Lantik Wali Kota di Tengah-tengah Warga

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik Wali Kota Jakarta Selatan yang baru, Syamsuddin Noor. Seperti pelantikan wali kota sebelumnya, Jokowi melantik Syamsuddin di tengah-tengah warga.
Jokowi tidak melakukan pelantikan Syamsuddin di dalam ruangan yang formal. Agar dekat dengan warga Jakarta Selatan, orang nomor satu di DKI itu melantik Syamsuddin di perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan.
Jokowi tiba di Setu Babakan, Jagakarsa, Jaksel, sekitar pukul 08.00 WIB, Rabu (15/5/2013). Sang Gubernur yang tampak mengenakan setelan jas warna hitam ditemani oleh istri, Iriana Widodo yang tampak mengenakan baju kebaya 'encim' warna putih.
Tak lama setelah Jokowi tiba, gerimis sempat membasahi lokasi Setu Babakan. Namun ini hanya sebentar. Setelah reda, Jokowi pun segera keluar dari pendopo dan acara pelantikan pun dilanjutkan.
Syamsudin Noor dilantik persis di pinggir danau Setu Babakan. Tampak sebuah panggung berukuruan 6X3 meter berwarna merah berdiri di pinggir danau. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Ketua DPRD DKI, Ferriyal Sofyan, Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tentunya warga sekitar.
"Apakah saudara bersedia untuk diangkat sumpah?," tanya Jokowi sebelum melantik.
"Bersedia," tegas Syamsudin Noor.
"Untuk diketahui, pengambilan sumpah ini disaksikan oleh Allah SWT Yang Maha Mengetahui," terang Jokowi.
Untuk diketahui, ini adalah pelantikan yang kedua kalinya dilaksanakan oleh Jokowi di luar kebiasaan, yaitu di tengah-tengah pemukiman warga. Sebelumnya, Krisdianto dilantik Jokowi di bekas tempat pembuangan sampah di Kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sumber :
news.detik.com

Alasan Jokowi Tak Beri Tenggat Wartu Proyek MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan tenggat waktu kepada kontraktor pembangun moda transportasi massal.
Menurut dia, megaproyek tersebut membutuhkan persiapan lapangan yang matang serta pengaturan lalu lintas yang siap sehingga tidak mengganggu membuat jalanan macet.
“Ini mobilitas tinggi. Saya tidak mau pekerjaan besar ini tergesa-gesa,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Dia menyebut dibutuhkan manajemen lalu lintas saat pembangunan. Misalnya memanipulasi jumlah jalur.
“Jangan sampai saat ada pengerjaan bawah tanah, jalanan jadi macet total,” katanya.
Sementara itu, Dewan Komisaris MRT Trisbiantoro menyebutkan bahwa pembangunan fisik MRT akan dimulai tahun ini.
“Harus tahun ini. Tapi saya belum bisa mengatakan kapan,” katanya.
Ketika disinggung, apakah pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat, Trisbiantoro hanya menjawab,”Kalau Desember dianggap dekat ya dekat. Tapi tidak mungkin dilakukan pada bulan Agustus,” katanya.

Jokowi: Uang Kerohiman Warga Waduk Pluit Mending Buat Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan mengeluarkan uang sepeser pun sebagai uang kerohiman atau ganti rugi untuk warga yang digusur di waduk Pluit. Pria yang akrab disapa Jokowi ini lebih memilih uang-uang itu dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun.
"Lebih baik digunakan untuk membuat rusun. Lebih baik untuk mereka modal usaha. Atau lebih baik mereka dibelikan tempat tidur untuk mereka. Dibelikan meja makan untuk mereka. Kalau saya seperti itu," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Jokowi tak habis pikir dengan sikap penolakan warga. Padahal, pemerintah daerah sudah menyediakan tempat yang layak untuk mereka.
"Kita ingin memberikan mereka tempat yang lebih baik," terangnya.
Tapi Jokowi tak putus asa. Dia berjanji terus melakukan pendekatan dengan cara dialog.
"Kita terus ketemu loh. Ada yang lima orang. Ada yang dua puluh orang. Ada yang kemarin. Jumat mewakili 1200 orang paparan konsep. Jadi macem-macem," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com