Redam Demo Bayaran, Jokowi Diminta Berdayakan Kembali LBH

Dulu saat kepemimpinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak banyak yang melakukan aksi unjuk rasa. Pasalnya, saat itu Ali Sadikin memberdayakan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat.
Oleh karenanya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Boy Bernardi Sadikin yang merupakan putra Ali Sadikin meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat wadah pengaduan bagi masyarakat.
"Sekarang kan enggak ada wadahnya. Apa-apa dateng demo, terus gunanya LBH apa? Zaman bapak, LBH dibayarin pakai dana Pemprov. Sekarang LBH melempem," ujar Boy di DPRD Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Menurutnya, apa yang dilakukan ayahnya itu bukanlah semata untuk mendukung pemerintah dalam kasus hukum yang ada.
"Jadi LBH dijadikan wadah pengaduan masyarakat. Kalau LBH nya bantu masyarakat untuk gugat Pemprov sekalipun, Gubernur kan punya biro hukum. Jadi tinggal ketemu di pengadilan, siapa yang menang," terangnya.
Maraknya demonstrasi yang terjadi saat ini, sambungnya, tidak mendidik masyarakat untuk dapat berpikir secara cerdas. Bahkan, Boy menuding, aksi unjuk rasa sudah diwarnai dengan demo bayaran.
"Kalau cara begini enggak mendidik. Makanya ada 'PT Demo', mereka menyiapkan orang yang siap dibayar untuk demo. Kenapa? Karena jalur yang ada itu malah dibuat mati. Gue yakin dari 100 demo cuma satu yang murni, sisanya bayaran," jelasnya.
Karena itu, Boy berharap, pada kepemimpinan Jokowi dapat kembali menjadikan LBH sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tingkat ekonomi rendah.
"Jangan salah, dari LBH itu melahirkan tokoh-tokoh hebat, seperti Adnan Buyung, kenapa? Karena mereka awalnya membela kepentingan rakyat," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Dikado Gitar Bass Dari Metallica, Jokowi Harus Lapor ke KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus melaporkan pemberian hadiah dari grup band rock terkenal asal Amerika Serikat, Metallica. Sebab, Jokowi termasuk penyelenggara negara.
"Harusnya dilaporkan. Kalau di UU, penyelenggara negara yang menerima hadiah harus lapor kepada KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Jumat malam (3/5/2013).
Johan mengatakan, dalam UU Tindak Pidana Korupsi No. 13 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya. Nanti setelah dilaporkan, lanjut Johan, akan dilihat oleh pengadilan negeri (PN) apakah motif dari pemberian tersebut.
"Nah baru nanti diputuskan itu bisa diterima oleh PN atau tidak. Dilihat ada conflict of interest-nya enggak," jelas Johan.
Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo, anggota band rock Metallica. Awalnya, seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuannya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," terangnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Pamerkan Bass Milik Trujillo Metallica: Nih Gitarnya!

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menepati janjinya untuk menunjukkan bass milik personel band Metallica, Trujillo. Jokowi pun beraksi memetik alat musik tersebut.
Jokowi memamerkan bass yang diberikan bassist Trujillo di depan pintu masuk samping Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013) petang.
"Nih, gitarnya," pamer Jokowi.
Bass itu berwarna merah marun bermerek Ibanez. Jokowi menunjukkan bass itu bersama foto Trujillo berukuran kertas A4.
Di bagian atas bass tertulis dengan spidol perak 'Giving Back!'. Sedangkan di bagian bawah bassnya tertulis pesan langsung Trujillo: "Jokowi, keep playin that cool, funky bass", kemudian dibubuhi tanda tangan Trujillo.
Sambil berlaga, Jokowi mengaku bisa main bass. Berikut tanya-jawab wartawan saat Jokowi memamerkan bass milik Trujillo:
T: Bisa main bass?
J: Bisa
T: Lagu yang paling disenangi?
J: Ya banyak salah satunya 'One'
T: Konser Metallica kapan, Pak?
J: Kelihatannya mungkin 4-6 bulan lagilah. Mungkin. Paling tidak saya sudah dikirimi gitar, berarti dia sudah memberi lampu hijau.
T: Bapak memang senang musik metal?
J: Iya seneng, sejak SMA. Tapi ini kan band-band lama, saya senengnya band-band lama yang tahun 1980-an. Kaya Metallica, Deep Purple, Iron Maiden, ke sini-ke sininya Lamb of God, terus Led Zeppelin.
T: Konser Metallica bagaimana?
J: Saya hanya minta nantinya agar manajemen yang mengelola ini memperhatikan sisi keamanan, karena dulu yang kita lihat di Lebak Bulus kan rusuh.

Sumber :
news.detik.com

Dikado Gitar Bass Metallica, Jokowi Bingung, 'Maininnya Gimana?'

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) memamerkan gitar bass pemberian personel band Metallica asal Amerika Serikat, Robert Trujillo. Gitar bass dikirim bersama foto Robert, sebagai bukti bahwa gitar bass benar-benar dikirim oleh bassist Metallica itu.
"Maininnya gimana? Ya gak bisa dong. Ini harus cari amplifier ga ada kabelnya ga ada, kan harus dicolok. Masa bem bem bem bem," kata Jokowi sambil berusaha memainkan gitar, Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Cerita Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo bermula ketika seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuanya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," terangnya.
Pria yang terbiasa berucap kata 'anu' ini mengaku jika dirinya sangat menyukai lagu-lagu karya Metallica. "Semuanya sama, saya suka semua, Lars ulrich, James hadfild. Seneng sama yang keras gitu saya suka Led Zeppelin, Lamb of God, Judas Prise, Deep Purple dan Napalm Death," ungkap Jokowi.
Pada bass kiriman milik Robert Trujillo tersebut tertulis pesan untuk Jokowi serta tanda tangan darinya. Pesan itu berbunyi, "Jokowi, keep playing that cool, funky bass, Giving Back!!
Jokowi menawarkan tiga tempat untuk digelarnya konser kolaborasi musik itu, yakni di Monumen Nasional (Monas), Fatahillah dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). "Jadi nanti tinggal pilih antara tiga tempat itu. Mudah-mudahan mereka (Metallica) mau," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tak Ingin Rusuh Lebak Bulus Terulang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengundang grup metal papan atas Metallica manggung di Jakarta. Jokowi tidak ingin, saat pelantun 'Enter Sandman' itu manggung, ada rusuh seperti kejadian di Lebak Bulus pada 1993.
Menurut Jokowi, pihaknya mewanti-wanti agar penyelenggara memperhatikan sisi keamanan sedini mungkin. Pasalnya, penggemar band Metallica tidak sedikit jumlahnya.
"Saya minta perhatikan sisi keamanan. Dulu di Lebak Bulus itu sempat rusuh," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat (3/5/2013).
Jokowi menjelaskan, kemungkinan Metallica akan manggung di Jakarta pada Oktober tahun ini. "Mungkin Oktober tahun ini main. Kita baru bicara awal, paling tidak kita udah diberi sinyal," sambungnya.
Band rock asal Amerika Serikat ini rencananya akan tampil menghibur warga Jakarta, dan akan berkolaborasi dengan tarian Kecak khas Bali. Jokowi sudah menyiapkan tiga tempat manggung buat Metallica yaitu Monas, TMII dan Kota Tua.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Warga Waduk Pluit Mau Pindah Asal Dapat Lahan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menampik jika upaya relokasi warga di bantaran Waduk Pluit Jakarta Utara adalah sebuah pemaksaan. Menurutnya, tanah yang ditempati warga merupakan lahan waduk yang harus segera dikeruk dan dinormalisasi sebagai antisipasi banjir.
"Bukan pemaksaan. Di situ adalah tempat air, waduk," ujar Jokowi di Tanah Tinggi Jakarta Utara, Jumat (3/5/2013).
Politisi PDIP itu mengatakan, warga Waduk Pluit tidak menolak untuk direlokasi. Namun yang menjadi persoalan, mereka minta dipindahkan ke lokasi yang memiliki lahan, bukan rumah susun.
"Tidak menolak, mereka meminta dipindah di sebuah lahan, lahannya kita nggak punya, yang ada adalah Rusun," ujar Jokowi.
"Itu yang dihuni sekarang adalah waduk, tempat air dan ini bukan tempat hunian sehingga bagaimanapun mereka harus dipindah. Satu-satunya jalan, ya itu Rusun," sambungnya.
Sebelumnya, warga yang bermukim di Waduk Pluit tidak hanya menolak dipindahkan ke Rusun, mereka juga meminta ganti rugi terhadap lahan yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Warga menganggap lahan yang mereka tempati cukup lama adalah lahan miliknya, sehingga meminta lahan itu dibagi untuk mereka agar bisa mendapatkan uang ganti rugi.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 Hektare. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 Hektare akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Sumber :
merdeka.com

Ketahuan 'Belangnya' Lurah Warakas Ngaku Tak Lagi Lawan Jokowi

Mulyadi, lurah Warakas, Jakarta Utara, yang sebelumnya menggebu-gebu menyerang Gubernur Jokowi, kini mulai mengendurkan sikapnya. Entah karena tak mendapat dukungan, mendadak dia mengklaim alasan tak mengikuti proses lelang jabatan Lurah dan Camat karena sakit.
"Saya daftar ada namanya. Hari itu saya ngedrop sakit jadi engga hadir. Sudah ada surat dari RS Jantung. Ngedrop, betul-betul pilek. Saya konfirmasi keluarga kalau enggak ikut uji kompetensi," kata Mulyadi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (3/5).
Mulyadi coba menegaskan kembali dari awal tak pernah menolak proses lelang jabatan Lurah dan Camat ala Jokowi. Dia berkilah, sikapnya kerasnya justru dilebih-lebihkan hingga mempengaruhi masyarakat.
"Engga ada (penolakan), yang membuat bahasa ini masyarakat dan surat kabar. Itu yang tidak bisa diklarifikasi masyarakatnya," imbuh Mulyadi.
Karena merasa dirugikan, Mulyadi berpikir untuk menyomasi pihak-pihak yang memperuncing keadaan. Khusus kepada keluarga besar Pemprov DKI, Jokowi dan Ahok, dia memohon maaf.
"Saya akan komplain. Otomatis akan komplain ke surat kabar itu. Secepatnya, atas nama pribadi mohon maaf kepada Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI dan instansi pemerintah," bebernya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Protes Warga Pluit Ditunggangi Kepentingan Bisnis

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menduga ada motif bisnis di balik terhambatnya proses relokasi warga di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara. Jokowi mengaku tetap melakukan komunikasi dengan warga agar mau direlokasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menormalisasi Waduk Pluit guna mengatasi banjir yang selalu melanda kawasan itu.  "Ada pihak ketiga yang ikut masuk, karena di situ ada pertarungan usaha besar, yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kami mengertilah," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat 3 Mei 2013.
Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI telah memberikan solusi kepada warga, yakni dengan memindahkannya ke Rusun Marunda dan Rusun Muarabaru. "Saya sampaikan ke warga bahwa waduk akan diperdalam, normalisasi, dan warga disiapkan rusun mau pindah ke Muarabaru atau Marunda," ucap dia.
Menurutnya, Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar itu kini tak mampu menahan semua limpahan air saat hujan turun. Akhirnya air meluap merendam rumah warga.

Saat ini, waduk itu menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk yang semula lima meter kini hanya tersisa sekitar dua meter.
Sebagian warga yang bermukim di Waduk Pluit tidak hanya menolak dipindahkan ke rusun, tetapi juga meminta ganti rugi terhadap lahan yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Warga mengklaim lahan yang mereka tempati cukup lama itu adalah lahan miliknya.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Letakkan Batu Pertama, Warga Tanah Tinggi Bersorak

Penataan permukiman padat di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, mulai direalisasi. Pelaksanaan pembangunannya dilakukan dengan seremoni peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Jokowi tiba di lokasi yang akan ditata sekitar pukul 12.30 sesaat setelah dirinya menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid At-Tauhid yang lokasinya berdekatan. Seperti biasa, kehadirannya di Tanah Tinggi langsung menyedot perhatian warga.
Titik di mana acara peletakan batu pertama juga hanya dipersiapkan seadanya. Di situ hanya terdapat selembar terpal yang dipasang untuk melindungi diri dari sengatan matahari berikut seperangkat alat pengeras suara.
"Dengan mengucap bismillah, insya Allah tiga bulan sudah berdiri," kata Jokowi setelah meletakkan batu pertama yang menandakan pembangunan permukiman berderet, Jumat (3/5/2013).
Mendengar itu, puluhan warga yang berjejalan di lokasi peletakan batu langsung bertepuk riuh. Beberapa warga mengeluarkan celetukan yang menandakan kegirangannya.
"Ah, akhirnya jadi juga dibangun," ujar seorang warga berceletuk.
Sebanyak 85 rumah di lokasi ini akan ditata menjadi kampung atau permukiman berderet. Sumber dana untuk menata RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, ini tidak menggunakan dana APBD karena disuntik oleh pihak penyumbang.
Salah satu alasan menjadikan Tanah Tinggi sebagai titik pertama realisasi program penataan kampung adalah karena di lokasi itu pernah terjadi kebakaran hebat pada 4 Maret. Setelah itu, Jokowi langsung mencari pihak yang mau membantu menyediakan dana untuk pembangunan permukiman tersebut.
Jokowi sempat menyebut angka sebesar Rp 4 miliar untuk menata 85 rumah di RW 001, Tanah Tinggi. Jika begitu, estimasinya setiap rumah menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.
Selain karena bekas lokasi kebakaran, Tanah Tinggi dipilih menjadi percontohan program penataan kampung karena jumlah keluarganya hanya 85, lebih sedikit dibanding lokasi lain yang ditaksir berkisar 400-600 keluarga.
Selain itu, seluruh rumah yang ditata telah bersertifikat dan tak bersengketa. Setelah di Tanah Tinggi, program penataan kampung akan dilakukan di 38 lokasi lain. Sumber dananya melalui APBD DKI 2013 dan saat ini telah masuk proses lelang.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi janjikan 3 bulan penataan kampung Tanah Tinggi selesai

Pemprov DKI Jakarta memulai penataan perkampungan kumuh Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kampung ini juga akan dijadikan percontohan untuk kampung-kampung lainnya yang segera menyusul untuk ditata.
Gubernur Joko Widodo tidak ingin proses penataan berlama-lama. Dia yakin anak buahnya bisa bekerja cepat selama tiga bulan.
"Tiga bulan Insya Allah berdiri. Pak RT dan masyarakatnya membantu ya," janji Jokowi di Tanah Tinggi saat peletakan batu pertama di salah satu rumah warga, Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Dengan mengenakan busana koko syadariah, Jokowi melakukan peletakan batu pertama di rumah Yahya, Ketua RT 14 RW 01 wilayah setempat. Sekadar diketahui, Tanah Tinggi merupakan daerah yang kerap terjadi bencana kebakaran karena kondisinya yang semrawut.
"Dengan mengucap Bismillah, penataan kampung di Tanah Tinggi dimulai," kata Jokowi seraya disambut tepuk tangan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT 14 RW 01 Yahya mengatakan, untuk tahap awal rumah yang akan dirombak sebanyak 50 unit.
"Tahap pertama ada 50 rumah yang dirombak karena sering terkena kebakaran," jelas Yahya.
Penataan kampung merupakan salah satu program unggulan Jokowi. Selain penataan kampung kumuh, Jokowi juga akan membuat kampung tematik.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Bismillah, Pembangunan Rumah Deret di Tanah Tinggi Dimulai!

Untuk memulai proyek pembangunan rumah deret di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan peletakan batu pertama. Ada 85 rumah yang akan direnovasi dan akan dijadikan sebagai percontohan.
Pantauan detikcom, Jumat (3/5/2013), usai melakukan solat Jumat, Jokowi langsung merapat ke Gang Tanah Tinggi I, RW. 01, RT. 13, Johar Baru, Jakarta Pusat. Begitu tiba, Jokowi langsung disambut meriah oleh warga yang hendak bersalaman dan berfoto 'ponsel' bersama.
Usai menembus kerumuman warga, Jokowi pun kemudian berhenti di salah satu rumah warga untuk melakukan prosesi peletakan batu pertama. Sontak pria asal Solo ini langsung menyendok adukan semen dan merekatkannya dengan batu batako.
"Bismillahirrohamanirrahim", Jokowi pun meletakkan batu pertama dalam adukan semen tersebut.
"Bismillahirrohamanirrahim, pembangunan Rumah Deret di Tanah Tinggi, dimulai," ujarnya sambil meletakkan batu pertama.
Jokowi mengatakan, nantinya akan ada 95 rumah yang direnovasi. Pembangunan tersebut dananya bersumber dari swasta dengan nilai Rp 50 juta per rumah.
"Tanah Tinggi ini menjadi lokasi pertama sebagai percontohan. Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan bisa selesai," kata Jokowi.
Jokowi pun menekankan, konsep rumah deret tersebut nanti harus didukung dengan penghijauan.
"Ini nanti juga ada hijauannya di depan rumah itu. Nanti masyarakat juga harus membantu pekerjaannya," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Komnas HAM Panggil Jokowi Soal Intimidasi di Muara Baru

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk memberikan penjelasan terkait penggusuran dan dugaan intimidasi yang dialami warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Disampaikan Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, beberapa hari lalu Komnas HAM menerima pengaduan dari warga yang mengeluhkan penggusuran paksa yang telah dilakukan sebanyak dua kali sepanjang bulan April lalu. Penggusuran dilakukan tanpa ganti rugi.
"Ada warga yang terpaksa menerima uang ganti rugi berkisar Rp1 juta sampai Rp10 juta karena dipaksa preman. Banyak warga yang tergusur tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan beberapa keluarga yang memiliki anak yang masih bersekolah hingga kini telantar," kata Siane kepada VIVAnews.
Saat turun ke lokasi, tim Komnas HAM mendapati masih ada sekitar 10.000 kepala keluarga yang resah karena terancam penggusuran. Di sekitar lokasi ada beberapa alat berat yang dijaga puluhan polisi dan TNI. Belum lagi puluhan preman yang selalu datang dan ikut melakukan intimidasi terhadap warga.
"Saya minta agar Gubernur Jokowi bertindak bijaksana, membuka pintu dialog dan memikirkan nasib warga," katanya. 
Ditambahkan Siane, rumah susun yang disediakan Pemprov DKI  jumlahnya tidak memadai. Warga juga tidak sanggup membayar biaya sewa per bulan dan ditambah dengan biaya parkir motor bulanan dan listrik.
Selain itu warga mengeluhkan pernyataan Wakil Gubernur Ahok yang menuding mereka komunis karena meminta ganti rugi karena penggusuran. Ahok juga menyatakan "kalau miskin tahu dirilah, dikasi rumah nggak mau".
Komnas HAM menyesalkan pernyataan-pernyataan ini, karena tidak bijaksana seorang pemimpin menuding rakyatnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati.
Penggusuran bagaimanapun harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, sebagaimana yang pernah diungkapkan Jokowi ketika kampanye. Misalnya di Solo, hanya untuk menggusur PKL mereka diajak makan puluhan kali. Sementara warga Muara Baru tidak pernah diajak bicara,
"Malah penggusuran secara paksa, atas nama tanah negara. Ini adalah bentuk kesewenangan. Komnas HAM menyesalkan hal ini," katanya lagi.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi: Lurah Warakas Tak Perlu Minta Maaf

Entah apa yang melatarbelakangi Mulyadi, Lurah Warakas, yang semula dikabarkan menolak sistem lelang jabatan milik Gubernur Joko Widodo, kini menyatakan komentar sebaliknya. Ia meminta maaf dan mengaku siap mengikuti ujian lelang jabatan apabila diizinkan.
Saat dikonfrontasi, Joko Widodo menyatakan bahwa Mulyadi tak perlu meminta maaf karena memang tak ada permasalahan. "Enggak ada masalah, kok, minta maaf. Ndak apa-apa, kan, saya bilang ndak ada masalah," kata Jokowi, Jumat (3/5/2013).
Menurut Jokowi, Mulyadi telah memiliki satu poin tambahan, yakni karena para warga terbukti mendukungnya saat dia memutuskan tak ikut lelang jabatan meski terakhir Mulyadi mengklarifikasi dirinya tak ikut ujian dengan alasan kondisi badan yang tidak fit.
"Ya, wong sudah didukung masyarakat, ya, bagus. Artinya, itu sudah satu poin untuk dia, tinggal uji kompetensi. Ini, kan, untuk evaluasi. Kita itu melakukan sesuatu pasti punya pegangan," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Bak Pekerja Bangunan di Tanah Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini kembali menyambangi warga Tanah Tinggi 1, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013).
Kedatangannya ke Tanah Tinggi ini dalam rangka meletakkan batu pertama pembangunan kampung deret di jalan Tanah Tinggi, dengan merombak rumah sebanyak 85 Kepala Keluarga.
Berbusana Betawi, Joko Widodo pertama-tama menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Ad Da'wah, Jalan Tanah Tinggi 1, gang 1. Seusai shalat, pria yang akrab disapa jokowi ini langsung berjalan menuju lokasi peletakan batu bertama.
Setibanya di tanah kosong di lokasi Jalan Tanah Tinggi, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini langsung menjalani prosesi peletakkan batu pertama.
Tidak tanggung-tanggung, Jokowi langsung mengambil sekop dan langsung menciduk semen yang sudah diolah dengan pasir ini, lalu segera mengolesi alas berupa bata untuk ditempelkan batu batako.
Bak pekerja bangunan, mantan Walikota Surakarta ini juga langsung mengangkat batako berwarna abu-abu itu dan langsung menancapkannya di alas yang telah ditutupi semen tersebut.
"Nah nanti pak RT dan warga nanti juga bantu-bantu," kata Jokowi.
Setelah selesai, sontak warga yang menyaksikan hal itu langsung bertepuk tangan.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Guyur Rp 6 M Tata 150 Pedagang di Pasar Embrio Kp Makasar

Pasar Embrio Kampung Makasar, Jakarta Timur, yang kumuh, becek dan bau segera dibedah mulai Juni 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan dana Rp 6 miliar untuk menata pedagang.
"Semua pedagang 400, yang ditata 150 pedagang. Anggaran Rp 6 miliar untuk 150 pedagang itu," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013).
Menurut dia, pedagang tidak dipungut bayaran atas bedah pasar tersebut. Pedagang hanya dikenai retribusi harian. "Ini penataan, drainase, lantai, semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi berharap pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern.
"Pasar kalau mau bersaing harus dibersihkan, tertata zonanya, dikerjakan dengan manajemen modern. Kalau udah beres bisa dipromosikan. Kalau nggak ya kalah bersaing dengan pasar modern.
Pasar tradisional nggak akan hilang dengan catatan kalau pemerintah memperhatikan," papar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Warakas Minta Maaf ke Jokowi dan Basuki

Mulyadi, Lurah Warakas, meminta maaf kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait pernyataan penolakan sistem lelang jabatan yang tersiar di beberapa media. Pernyataan tersebut tidak pernah dia katakan ke media-media tersebut.
"Atas nama pribadi, saya mohon maaf kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan instasi pemerintah terkait masalah ini," kata Mulyadi di kantornya, Warakas, Jumat (3/5/2013).
Mulyadi mengungkapkan, dirinya tidak pernah menolak sistem yang digunakan oleh Gubernur untuk melelang jabatannya. Sakit jantung dan flu berat membuat dirinya tidak bisa mengikuti uji tes kompetensi tersebut.
Sementara mengenai dirinya yang tidak bisa ditemui media setelah menyatakan menolak lelang jabatan, Mulyadi berdalih kalau dirinya harus pergi ke rumah sakit. Karena menggunakan asuransi kesehatan (askes), dia harus mengantre dari pagi hingga sore hari.
"Saya bukan hindari media, tapi saya lagi nyari obat, ngantri-nya dari pagi sampai sore dan baru dapat obat malam hari," ungkapnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Lurah Warakas Sudah Terlalu Enak

Perlawanan yang dilakukan Mulyadi, Lurah Warakas, dianggap angin lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Jokowi, Mulyadi hanya seorang pejabat yang tersentak karena kenyamanannya diusik.
Jokowi menganggap tindakan Mulyadi sebagai hal yang biasa. Dalam artian, ketika kebijakan baru digulirkan, maka orang-orang yang tidak siap mengikutinya akan merasa terkejut karena merasa terancam.
"Soal Lurah Warakas itu biasa, namanya tradisi baru, ada yang shock itu biasa," kata Jokowi dijumpai seusai meninjau Lokasi Binaan Makasar (Pasar Embrio), Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, dirinya harus menggulirkan lelang jabatan karena ingin mengevaluasi, dan mengetahui kompetensi para bawahannya. Kalaupun ada yang menentang seperti Mulyadi, dan memilih tidak mengikutinya, maka ia anggap itu merupakan pilihan orang-orang yang tak siap bekerja.
"Mereka sudah terlalu enak dengan zona nyaman, enggak mau diusik. Ini kan untuk evaluasi, ini cara saya biar tahu," ujarnya.
Seperti diberitakan, Mulyadi tak mengikuti uji kompetensi bidang dalam lelang jabatan. Terakhir ia memberikan konfirmasi bahwa ia tak mengikuti ujian dengan alasan sakit, dan siap mengikuti ujian susulan bila diizinkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Lurah Warakas enak dengan zona nyaman, gak mau diusik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengomentari sikap Lurah Warakas Kecamatan Tanjung Priok yang menantangnya gara-gara lelang jabatan. Menurut Jokowi, dalam tradisi kepemimpinan baru, selalu ada yang terkejut dan itu biasa.
"Tapi kalau uji kompetensi, seleksi dan pormosi terbuka ada yang menentang ya menurut saya mereka itu gak siap untuk bekerja. Mereka sudah terlalu enak dengan zona nyaman, ga mau diusik," ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Menurut Jokowi, lelang jabatan adalah untuk evaluasi. Apakah akan dicopot, menurut Jokowi biar dia ikut terlibat dalam persaingan. "Ini dilihat sendiri, persingannya ada ribuan orang yang daftar," ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo menyebut bahwa Mulyadi yang menyewakan unit rusunnya kepada warga.
"Kalau PNS sewa di sini enggak menyalahi aturan, tapi kalau disewakan kembali itu adalah sebuah pelanggaran," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Jati mengungkapkan bahwa Mulyadi tidak pernah menunggak retribusi sewa unit Rusun tersebut. Dan biasanya, retribusi pembayaran bukan melalui rekening Bank DKI, tapi secara langsung ke pihak pengelola ataupun kepada penyewa unit.
Saat ini unit Rusun yang dimiliki Lurah Warakas tengah dalam proses pemutihan oleh pihak penyewa II bernama Tio untuk menggugurkan kepemilikan unit yang dikuasai oleh Lurah warakas itu.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Pengusaha Ganjal Relokasi di Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya membocorkan sedikit informasi mengapa relokasi warga di Waduk Pluit masih terganjal. Menurutnya, ada pihak ketiga yang coba mengganggu jalannya proses relokasi warga dari waduk tersebut ke rumah susun.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, dirinya sudah sangat intens melakukan komunikasi sebagai upaya pendekatan dengan warga. Dalam setiap pertemuan itu, dia selalu menyampaikan niat untuk menormalisasikan waduk tersebut.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk (mengganggu), karena di situ ada pertarungan usaha besar. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kita ngertilah," kata Jokowi, saat meninjau Lokasi Binaan Makasar (Pasar Embrio), Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/5/2013).
Sebelumnya, Jokowi menyatakan proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Pasalnya, fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol potensi banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.
Proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen, yakni pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Warga Waduk Pluit akan langsung direlokasi, ketika unit rusun telah siap dihuni.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Lurah Warakas Kreatif, tetapi Enggak Pantas Ditiru

Joko Widodo mengaku belum mendapat laporan kabar bahwa Lurah Warakas Mulyadi menjadi calo di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Bila terbukti benar, Jokowi menilai Mulyadi sebagai orang kreatif yang tak patut ditiru.
"(Punya rusun di Marunda) bagus dong. Itu tandanya kreatif, tapi enggak pantas ditiru," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Saat ditanya mengenai sanksi tegas untuk Mulyadi, Jokowi belum bisa menjawab pasti. Sebab, menurutnya, semua harus dibuktikan terlebuh dulu dari laporan Dinas Perumahan dan mengenai sanksi menjadi kewenangan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Semua orang tahu rusun itu kan untuk warga miskin, ya enggak boleh dong (disewain). Sanksi nanti diputusin sama yang berwenang, kreatif, tapi enggak patut ditiru," ujarnya.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mulyadi menyewakan unitnya di Rusun Marunda. Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo, membenarkan informasi tersebut. Satu unit rusun yang disewa Mulyadi disewakan kembali kepada orang lain bernama Tio.
Harga sewa yang dia kenakan juga lebih tinggi daripada harga sewa asli rusun itu. Unit rusun atas nama Mulyadi berada di lantai satu, tepatnya di lantai 1.20 Blok Pari, Klaster A Marunda. Harga sewa per unit Rusun Marunda di lantai satu yang paling mahal seharusnya adalah Rp 371.000 per bulan. Namun, rusun itu "dikemas" ulang oleh Mulyadi sehingga menjadi kamar sewaan dengan harga Rp 1,2 juta per bulan.
Dalam perjanjian sewa dengan UPT Rumah Susun, Mulyadi menggunakan alamat Jalan Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu persis dengan alamat rumah yang ditempatinya sekarang.
Mulyadi diketahui menyewakan kembali unit rusun itu sejak 2009. Penyewa unit itu rata-rata adalah mahasiswa yang kuliah di kampus swasta di dekat Kelurahan Warakas. Menanggapi informasi ini, Mulyadi membenarkan dia memang menyewa satu unit rusun itu, tetapi membantah telah menyewakannya kembali.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Tiba-tiba, Lurah Mulyadi Siap Patuhi Jokowi dan Ikut Lelang Jabatan

Lurah Warakas Mulyadi kembali membuat langkah mengejutkan. Setelah sebelumnya berencana menggugat lelang jabatan camat dan lurah ke Mahkamah Konstitusi (MK), kini dia berubah pikiran. Dia siap ikut tes seleksi lurah.
"Siap ikuti, menungggu informasi dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," kata Mulyadi yang ditemui di Kelurahan Warakas, Jakut, Jumat (3/5/2013).
Dia juga menjelaskan, akhir pekan lalu sebenarnya sudah siap ikut seleksi. Tapi karena ada surat dari RS Harapan Kita, dia tak jadi ikut atas alasan kesehatan.
"Hari itu saya gelap. Tapi nama saya sudah masuk. Bukan saya menolak dan menghindar," jelasnya.
"Kalau bahasa menolak belum pernah katakan. Bukan nolak. Kalau kondisi saya memungkinkan saya mengikuti," imbuhnya.
Jokowi dan Ahok melakukan seleksi lelang jabatan lurah dan camat. Langkah itu dilakukan guna mendapatkan pejabat yang kompeten. Juga memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kapabilitas.

Sumber :
news.detik.com

Perbedaan Peresmian MRT Jokowi dan MRT Foke

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya meresmikan dimulainya pembangunan Mass Rapid Transport (MRT), Kamis (2/5/2013). Peresmian dilakukan secara sederhana di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Peresmian ini mungkin bukan yang pertama. Karena setahun lalu pada hari Kamis, 26 April 2012, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga telah lebih dulu meresmikan dimulainya pembangunan MRT. Apa bedanya?

Berikut 4 perbedaannya :

Lokasi Peresmian
Peresmian dimulainya pembangunan proyek MRT oleh Gubernur DKI Joko Widodo berlokasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Proyek MRT tahap I dibangun dari Lebak Bulus-Bundaran HI ini awalnya akan menggusur stadion dan terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk keperluan stasiun MRT. Namun Jokowi mengaku belum berpikir sampai sejauh itu. Ia masih memiliki pertimbangan lain apakah rencana penggusuran stadion dan terminal Lebak Bulus akan dilakukan.
"Belum lah, belum itu," kata Jokowi dalam acara di Bundaran HI Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Dikatakan Jokowi, sebelum memutuskan nasib dari stadion dan terminal Lebak Bulus, ia masih menunggu proyek MRT tahap II yang akan dilakukan dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Sehingga, nantinya hanya akan ada 1 terminal induk yang beroperasi.
"Ini masih dalam proses. Kalau nanti yang di Kampung Bandan bisa, nanti di sana (Lebak Bulus) tidak. Kalau yang bisa memakai yang di Lebak Bulus, berarti Kampung Bandan tidak," katanya.
Lokasi peresmian ini berbeda dengan di era Foke. Foke meresmikan pencanangan pembangunan proyek MRT di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2012).
"Proyek ini akan menjadi salah satu icon pembangunan, layanan transportasi massal di DKI Jakarta yang modern, nyaman, efisien dan ramah lingkungan," kata Foke saat itu. Peresmian itu juga menandai dimulainya pekerjaan-pekerjaan persiapan seperti:

•     Pemindahan terminal Lebak Bulus
•     pemindahan stadion Lebak Bulus
•     pemindahan ultilitas
•     pelebaran jalan Fatmawati (jalur layang MRT)
•     pembangunan kantor proyek MRT

Yang sama, kedua gubernur meresmikan pembangunan proyek MRT pada Kamis sore.

Penanda Simbolis
Peresmian proyek MRT oleh Jokowi dilakukan secara sederhana. Tidak terlihat persiapan formal dan protokol dalam persemian tersebut. Kesederhanaan peresmian itu terlihat dari tanda dimulainya pembangunan. Jokowi menandainya dengan memukul gong.
Di depan microphone, tanpa basa basi, bahkan tidak mengucapkan salam, Jokowi langsung meresmikan proyek ini dan memukul gong tanda proyek ini resmi diluncurkan.
"Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT pada sore hari ini, saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," kata Jokowi di Bundaran HI Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Sementara Foke, saat itu meresmikan dengan menekan tombol sirine.
"Akhirnya pada hari ini, saya bisa bernafas lega dibanding hari-hari sebelumnya karena proyek ini bukan lagi mimpi karena sudah mulai hari ini kita pencanangan pekerjaan persiapan pembangunan MRT Jakarta. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti di kemudian hari karena persiapannya betul-betul sudah matang. Segala sesuatunya betul-betul siap. Barulah setelah itu, Pemprov yakin me-launching-nya secara resmi ke masyarakat," ujar Foke saat itu.
Foke lalu menekan tombol sirine tanda proyek MRT resmi dicanangkan dan mengecek kantor proyek MRT. Foke lalu melihat-lihat maket MRT dan miniatur MRT. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari KPK.
Perbedaan peresmian juga nampak dalam pakaian yang dikenakan kedua gubernur. Foke mengenakan setelan jas hitam berdasi dan berkopiah. Sementara Jokowi tetap dengan gayanya yang santai, mengenakan kemeja lengan putih digulung dan bercelana hitam. Tidak ada tenda ataupun panggung khusus dalam peresmian ala Jokowi.
"Kita ngomong simpel saja. Yang paling penting MRT-nya jalan," imbuh Jokowi.

Pendanaan dan konsorsium
Dua konsorsium berhasil lolos dalam proyek MRT. Pertama, konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah (underground) dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
"Ada 3 paket, 2 paket itu joint venture antara Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Jaya Konstruksi dan 1 paket lagi itu joint venture antara Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero)," ungkap Direktur PT MRT Jakarta, Dono Boestami di acara soft launching MRT Tahap 1, di Bundaran HI Jakarta, Kamis (2/5) kemarin.
"Setelah itu mereka melakukan detail engineering design, setelah semua setuju maka mereka akan menagih uang muka ke kami. Setelah itu mobilisasi, dan konstruksi. Kami sudah sepakat dengan pihak JICA, dipercepat semua," tambahnya.
Dono mengatakan untuk total nilai proyek paket 1 dari Lebak Bulus Bundaran sebesar 125 miliar Yen. Sementara itu, 3 paket akan dibangun di bawah tanah dari dari Al Azhar sampai Bundaran HI nilainya Rp 3,6 triliun.
"Untuk yang ini Rp 3,6 triliun, yang pertama 3 di bawah tanah aja," tutupnya.
Pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, sempat disebut-sebut ada nama perusahaan nominasi pengerjaan proyek jalur bawah tanah yaitu Obayashi bersama Wijaya Karya (Wika) dan Sumitomo bersama Hutama Karya (HK). MRT Jakarta akan dibangun 2 tahap yakni tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dan tahap II untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan.
Pendanaan proyek MRT telah mendapat jaminan dari kreditor JAPAN International Cooperation Agency (JICA).
"Jadi selain didanai oleh APBN dan APBD, JICA juga telah memberikan komitmen untuk mengucurkan dana sampai pembangunan proyek MRT tahap I selesai," kata Foke.
Berdasarkan rilis yang diperoleh dari Humas Pemprov DKI Jakarta, diperkirakan proyek ini membutuhkan dana sekitar 144 miliar Yen atau Rp 16 triliun. Sekitar 83,3 persen dibiayai pinjaman JICA dan sisanya 120 miliar Yen akan menggunakan APBD DKI Jakarta dan APBN.

Target operasional MRT
Foke telah menginstruksikan kepada PT MRT Jakarta untuk tetap mempertahankan akhir tahun 2016 sebagai target beroperasinya MRT Jakarta.
"Saya meminta kepada PT MRT Jakarta agar membagi pekerjaan dalam beberapa paket sehingga target tersebut dapat tercapai," kata Foke waktu itu.
Di era Gubernur Jokowi, MRT ditargetkan selesai tahun 2017. Jokowi menggadang-gadang semenjak pelantikan direksi PT MRT Jakarta yang baru beberapa pekan lalu, argo penyelesaian proyek ini mulai berjalan.
"Besok pagi atau bulan depan mau mulai silakan. Tapi pada tahun 2017 harus sudah selesai," kata Jokowi kemarin.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi ke Kramat Jati: Pasarnya Seram Banget...

Wajah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya sumringah berubah saat tiba di Lokasi Binaan Pedakang Kaki Lima Kramat Jati, Jakarta Timur. Pasalnya, kondisi pasar ini sangat memprihatinkan, rusak parah, dan kumuh.
"Pasarnya seram banget ya..." celetuk Jokowi kepada Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Ratna Ningsih yang selalu mendampinginya setiap kali blusukan ke pasar-pasar, Jumat (3/5/2013). Mendengar celetukan itu, Ratna hanya tersenyum, seakan mengamini komentar atasannya tersebut.
Jokowi tiba di lokasi ini sekitar pukul 09.00, masih dengan misi yang sama saat mengunjungi pasar-pasar di Jakarta. kedatangan Jokowi ke sini tak lain adalah untuk mensosialisasikan program rehabilitasi pasar. Dengan beberapa lembar kertas desain yang ditempel di papan, Jokowi mempresentasikan rencana merombak pasar tersebut.
Kondisi Lokbin PKL Kramat Jati ini memang sangat parah. Lantai bercampur tanah dan becek, sementara posisi kios sudah tak beraturan. Banyak pedagang yang menggelar dagangannya di atas selembar terpal atau spanduk bekas.
Atap pasar ini juga memprihatinkan, sebagiannya bolong, bahkan ada kios yang tak beratap. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya para pedagang, yang didominasi pedagang sayur dan daging/ikan, memilih menjajakan dagangannya di luar pasar, di tepi jalan. Alhasil, kondisi ini membuat suasana semakin kumuh dan memicu kemacetan lalu lintas.
Bagian belakang pasar sudah tak berpenghuni. Semua pedagangnya hijrah ke luar pasar. Kondisi itu dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk menyimpan barang bekas, gerobak PKL dan lainnya. Otomatis, kondisi pasar menjadi semakin kumuh.
Dalam paparannya, Jokowi menyampaikan bakal merombak pasaar itu mulai Juni-Juli mendatang. Dengan 150 kios baru, semua akan ditata lebih rapi. Pembangunan ditargetkan selesai sekitar lima bulan.
"Pembangunannya gratis, cuma nanti bayar retribusi harian saja. Nanti tolong dibantu ya, biar cepat selesai," ujar Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi kunjungi Lokasi Binaan Makasar

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Lokasi Binaan Makasar, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, disambut meriah pedagang. Namun Jokowi terlihat serius karena membawa misi khusus.
Jokowi yang menggunakan pakaian Sadharia, Jokowi tiba di pasar ini sekitar pukul 08.20. Setibanya di sana, ia langsung menyusuri lorong-lorong pasar, dari bagian depan, sampai ke belakang pasar yang memiliki dua lantai tersebut.
Saat menyusuri pasar, banyak warga dan pedagang yang antusias ingin menyalami mantan Wali Kota Surakarta ini, khususnya ibu-ibu. Bahkan, para warga dan pedagang yang berada di lantai satu ikut melongokkan kepala, memanggil-manggil nama Jokowi.
Saat tiba di perbatasan pasar, perbatasan antara kios kering dan kios basah (penjual sayuran dan daging), seorang warga tak kuasa menahan kegirangannya. Saking antusiasnya, warga itu mengeluarkan celetukan yang membuat seorang ajudan Jokowi menoleh kepadanya.
"Pak Jokowi sini dong..., pak Jokowi sombong banget," kata seorang warga tersebut.
Meski begitu, seakan tak mendengar, Jokowi tetap melanjutkan langkahnya berkeliling menuju kios-kios penjual sayuran dan daging. Setelah puas berkeliling, Jokowi yang didampingi Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Ratna Ningsih, kembali ke tengah pasar di lantai dasar dan mempresentasikan niatnya untuk merombak pasar ini.
Pasar lokasi binaan ini memiliki sekitar 300 kios. Untuk tahap awal, titik yang akan direhabilitasi adalah pasar di bagian belakang, tempat di mana terdapat puluhan kios sayur dan daging.
Kondisi pasar di bagian depan terbilang cukup nyaman, lantai sudah berkeramik, dan pedagang menggelar dagangannya dengan tertib. Sementara di bagian belakang yang akan direhabilitasi, kondisinya kurang nyaman. Lebar jalan hanya sekitar 1 meter, dan lantainya becek. Sampai pukul 08.30 WIB, Jokowi masih berada di lokasi. Ia berkeliling di lantai satu pasar tersebut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

MRT, keberanian Jokowi mencabut kumis harimau

Mass Rapid Transit (MRT) yang kemarin telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan disaksikan masyarakat Jakarta yang melintas di Bundaran Hotel Indonesia (HI), merupakan proyek pembangunan yang mengalami jatuh bangun sejak 24 tahun silam.
Kini, mantan Wali Kota Solo yang populer dipanggil Jokowi itu berhasil mempersembahkan moda transportasi massal itu kepada warga Ibu Kota. Saat meresmikan MRT, Jokowi penuh percaya diri bahwa trasportasi itu akan bermanfaat warga Jakarta.
"Dengan ini saya resmikan MRT," singkat Jokowi, Jakarta, Kamis (2/5/2013)
Sebelumnya, proyek pembangunan MRT sempat menggantung lantaran berbagai administrasi yang harus diselesaikan orang nomor 1 di DKI itu. Jokowi pun sempat menuliskan keresahan pembangunan MRT di akun twitter pribadinya dengan mengatakan 'butuh keberanian untuk mencubit kumis harimau'.
Pasalnya, saat itu, Jokowi dituntut untuk menandatangani surat persyaratan yang disebut tanggung jawab mutlak. Jokowi menolak dikatakan tanggungjawab mutlak, karena harus mengetahui dahulu tanggungjawab mutlak itu seperti apa.
Jokowi cenderung berhati-hati, dengan megaproyek yang diperkirakan menghabiskan puluhan triliun rupiah itu. Keberanian memutuskan tanggung jawab, yang diistilahkan keberanian mencabut kumis harimau, akhirnya berhasil dilakukan Jokowi dan transportasi itupun segera akan dinikmati warga Ibukota Jakarta.
Seperti diketahui, saat soft launching MRT di HI, Gubernur yang gemar blusukan tersebut didampingi direktur MRT, Dono Boestami, komisaris MRT, Erry Riyana Hardjapamengkas dan pemenang tender dari JICA.

Sumber :
sindonews.com

Ini Tampang Lurah Mulyadi yang Menentang Lelang Jabatan Jokowi

Sosok Lurah Warakas, Mulyadi kini jadi bahan pembicaraan. Tak lain karena sikapnya yang menentang kebijakan Gubernur DKI Jokowi soal lelang jabatan lurah dan camat.
Saat ditemui detikcom di kantornya di Kelurahan Warakas, Jumat (3/5/2013), Mulyadi bertutur soal dirinya. Mengenakan kopiah hitam, selendang sarung, dan baju muslim putih lengan panjang.
Mulyadi merupakan wong Solo dan pernah berkarier di Satpol PP. Dia merantau ke Jakarta pada 1984. Mulyadi memiliki 3 anak.
Mulyadi mengaku sikapnya ini bukan karena takut ikut seleksi. Dia juga membantah gaptek tak mengerti komputer. Tes lelang jabatan memang menggunakan komputer.
Mulyadi tengah pikir-pikir untuk menggugat lelang jabatan ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengaku tak setuju soal lelang itu karena lurah dan camat, sesuai UU Pemerintahan daerah adalah jabatan karier.

 

 

Sumber :
- news.detik.com
- megapolitan.kompas.com
- merdeka.com
- tempo.co

Seperti Jokowi, Mulyadi Juga 'Wong Solo' dan Pernah Menjadi Satpol PP

Lurah Warakas, Mulyadi menjadi sorotan setelah menentang program lelang jabatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Melihat latar belakangnya, Mulyadi ternyata sekampung dengan Jokowi yang berasal dari Solo dan pernah menjadi Satpol PP.
"Pak Mulyadi itu berasal dari Solo seperti Pak Gubernur Jokowi," ujar Sekretaris Kelurahan Warakas, Deny Syarifuddin di kantor Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada sekitar tahun 1984. Saat itu dia diterima menjadi seorang PNS. Kariernya menanjak naik sebagai Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok pada tahun 1995.
"Tahun 2003 di Sunter, menjadi Kepala Satpol PP di Kelurahan Sunter Agung," ucapnya.
Tidak sampai disitu, jabatan Mulyadi naik menjadi Sekretaris Kelurahan (Sekkel) Sunter Agung, Tanjung Priok selama 4 tahun.
"Sampai saat ini dia sudah punya 3 anak. Satu laki-laki dan dua perempuan," terangnya.

Sumber :
news.detik.com

6 Jurus Mabuk Lurah Warakas Serang Jokowi

Lurah Warakas, Mulyadi, bernyali gede mblalelo terhadap kebijakan lelang jabatan gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ia melontarkan perlawanan terhadap ide orang nomor satu di Jakarta itu.
Mulyadi emoh mengikuti lelang jabatan lurah yang serentak digelar di Jakarta pada Sabtu 27 April lalu. Ia berdalih lelang jabatan itu menghina jenjang karier yang dirintisnya dari nol.
Mantan anggota Satpol PP yang mengklaim didukung penuh warganya itu bahkan siap menggugat Jokowi hingga berencana mengadu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berikut 6 peluru Lurah Warakas menyerang habis-habisan Jokowi:

Emang Dana Kelurahan Triliunan?
Mulyadi benar-benar nekat melawan Jokowi. Bayangkan, dia mempersoalkan lelang jabatan lurah dan camat yang digagas Jokowi-Ahok guna mendapatkan calon yang kompeten.
"Kenapa hanya jabatan lurah dan camat, ini saja tanda tanya. Emang anggarannya triliunan," sindir Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menegaskan, anggaran kelurahan dan kecamatan hanya sedikit. "Hanya ratusan juta, nggak sampai miliaran juga," jelasnya.
Menurut dia juga, Jokowi mesti taat aturan. Sesuai UU, jabatan lurah dan camat itu jabatan karier, jadi tidak dilelang.
"Karier ke depan bagaimana ini? Nanti nggak ada jabatan karier. Kalau mau ubah UU dulu," jelas Mulyadi yang memilih tak ikut lelang jabatan ini.

Tidak Gaptek
Mulyadi menolak seleksi terbuka bukan lantaran gagap teknologi seperti yang disebutkan oleh anggota DPRD.
"Bukan itu faktornya, saya bisa komputer dan internet sedikit-sedikit," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi menegaskan, yang utama soal jabatan karier birokrasi. Sesuai UU ada pangkat dan golongan seorang lurah. "Lurah dan camat itu kan jabatan karier. Lelang jabatan ini bisa mengganggu," jelasnya.
Dalam UU Pemerintahan Daerah juga tak ada yang namanya lelang jabatan untuk jabatan karier. "Bagaimana karier ke depan PNS nanti kalau tidak ada jabatan karier," jelasnya.
Dia memberi saran, kalau Jokowi ingin melakukan lelang jabatan karier, harus mengubah aturan perundang-undangan dahulu. "Ubah dulu aturannya," tutupnya.

Ngadu ke SBY Hingga DPR
Mulyadi tak gentar menghadapi Jokowi-Ahok. Dia akan mengadukan tindakan Jokowi-Ahok soal lelang jabatan ke pemerintahan pusat. Mulai dari Presiden SBY, DPR, sampai Mendagri.
"Saya akan bawa ini ke yang lebih tinggi. Ke yang membuat UU, Perpu, PP. Pokoknya yang lebih tinggi dari Jokowi," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia membeberkan alasan pengaduan ini. Jokowi jelas melanggar peraturan. Jabatan lurah dan camat itu bukan jabatan politik seperti gubernur, tetapi jabatan karier.
"Itu diatur di UU," imbuhnya.
Mulyadi juga meminta Jokowi-Ahok memikirkan bagaimana nanti nasib wakil camat atau wakil lurah. Mereka adalah PNS karier.
"Kenapa yang dilelang hanya lurah dan camat saja? Jabatan PNS kan juga banyak," tutupnya.

Sindir Mudik
Mulyadi menyindir cara Jokowi melakukan lelang jabatan lurah dan camat.
"Gubernur itu jabatan politik. Jokowi 5 tahun jadi gubernur, terus selesai pulang kampung. Kalau lurah bagaimana?" jelas Mulyadi saat berbincang detikcom, Kamis (2/5/2013).
Lurah, lanjut Mulyadi, merupakan jabatan karier. Untuk menjadi seorang lurah atau dalam strata PNS mesti memenuhi kriteria tertentu.
"Saya ini jadi lurah sudah melalui berbagai macam uji kompetensi dan pendidikan. Mulai dari kebangsaan, kebijakan publik, pemerintahan. Terus uji lelang jabatan ini apalagi," jelasnya.
Dahulu pada 1985, dia diuji kompetensi bersama 40 ribu orang lainnya. Dia pun lolos dan sukses bisa menjadi lurah di Warakas saat ini.
"Yang namanya jenjang karier dan kepangkatan itu jelas. Lihat saja di UU 32 Tahun 2004. Tidak pakai lelang jabatan," tutupnya.

Tantang Lelang Semua PNS
Sebanyak 139 calon lurah dan camat tidak mengikuti seleksi jabatan. Salah satu lurah yang mangkir dari proses lelang jabatan ini adalah Lurah Warakas Mulyadi.
"Ini menghina saya sebagai lurah yang masih definitif," ujar Mulyadi dengan nada agak tinggi, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/4/2013) malam.
Menurut Mulyadi, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar lelang jabatan lurah dan camat sangat melecehkan SK Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Proses lelang jabatan ini sama dengan menghancurkan sistem jenjang karier yang sudah berjalan selama ini.
"Kalau yang begini ini menghancurkan senior yang di bawah. Lelang jabatan ini merusak jenjang karier. Gugurkan Pergub lama dulu, ini manusia yang perlu dihargai. Yang bisa dilelang ya barang, inventaris, mobil," ujar Mulyadi.
"Kok hanya yang dilelang lurah dan camat saja, maksudnya apa, kalau mau lelang ya lelang semua PNS," cetusnya.
Mulyadi mengaku ada sekitar 80 lurah dan camat yang sejalan dengannya tidak mengikuti proses lelang jabatan.
Sementara keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, dari 139 PNS yang tidak ikut uji kompetensi calon lurah dan camat, hanya 6 PNS yang tidak memberikan alasan. Selebihnya absen dengan memberikan alasan kepada Gubernur DKI.

Klaim Didukung Warga
Mulyadi mengaku tak sembarang melawan kebijakan Jokowi. Ia punya pendukung.
"Warga mendukung saya," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi mengaku, sebagai bentuk dukungan padanya, sejumlah warga memasang spanduk. "Tulisannya lanjutkan perjuangan, warga mendukung Lurah Warakas. Itu di spanduk panjang 10x5 meter," jelasnya.
Mulyadi menegaskan, lelang jabatan itu tak hanya ditentang dirinya. Ada ratusan lurah lain yang juga bersuara serupa. Mereka tak ingin jabatan dilelang begitu saja, karena ada jenjang karier.
"Warga mendukung lurah," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

4 Kejanggalan Pengakuan Lurah Warakas Penentang Jokowi

Sejak menolak lelang jabatan camat dan lurah yang dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi terus menjadi sorotan. Bahkan, dengan tegas dia akan melakukan gugatan.
Jokowi dan wakilnya Basuki T Purnama , sudah merespon adanya kritik dari Mulyadi. Jokowi menyebut anak buahnya itu sudah takut sebelum berjuang. Lebih frontal adalah Ahok yang mengancam akan memecatnya.
Entah takut karirnya tamat atau apa, belakangan pernyataan Mulyadi terus berubah-ubah. Salah satunya dia membantah berencana akan melayangkan gugatan. Namun langkah Mulyadi ini juga mendapat respons positif dari warga Warakas.
Berikut 4 kejanggalan pengakuan Lurah Warakas penentang Jokowi :


Bantah Akan Menggugat Jokowi
Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi menganggap, lelang jabatan mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Bersama 80 PNS, dia berencana akan melayangkan gugatan.
"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah yang tidak ikut hari ini nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK," ujar Mulyadi di Jakarta, Senin (29/4/2013).
"Itu harus divisionerkan dulu, yang namanya lelang jabatan itu buat inventaris barang kantor, buat fisik. Ini maksudnya enggak jelas lelang seperti apa?" tegas pria asal Solo itu.
Namun kemarin, Mulyadi membantah jika dirinya akan melayangkan gugatan terhadap lelang jabatan camat dan lurah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak pernah bicara terkait gugatan ke Jokowi.
"Enggak ada, enggak ada (gugatan). Saya enggak pernah ngomong gitu," tegas Mulyadi saat dihubungi wartawan melalui telepon di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Diakui Mulyadi, dirinya bingung siapa yang mengembuskan berita kalau dirinya akan menggugat Jokowi soal lelang jabatan Camat dan Lurah. "Enggak tau itu siapa yang ngomong," kelitnya.

Bilang tidak ikut ujian lelang jabatan
Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi mengaku terdaftar dalam proses seleksi lelang jabatan. Namun, dia sengaja tidak mengikuti ujian kompetensi.
"Saya sengaja nggak datang, karena saya nggak setuju dengan kebijakan lelang jabatan, tapi katanya saya disuruh ikut lagi, katanya ada perpanjangan waktu buat lurah yang kemarin tidak datang," ujar Mulyadi.
Karena tak itu, Mulyadi mengaku dihubungi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Utara, yang meminta dirinya mengikuti ujian kompetensi susulan.
"Saya ditelepon BKD Jakarta Utara, katanya saya disuruh ikut uji kompetensi. Katanya akan ada waktu perpanjangan waktu untuk lurah yang belum ikut uji kompetensi kemarin," kata Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, selasa (30/4/2013).
Namun pernyataan berbeda justru dikeluarkan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono. Menurut Bambang, Mulyadi mengundurkan diri dari tes lelang karena sakit jantung meski masa pensiun sisa dua tahun lagi.
"Tapi saya sampaikan, ya kamu ikutin dulu ini proses camat lurah ini sampai terakhir," kata Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Menurut Bambang, setelah diberi masukan tersebut, Mulyadi pun menyanggupi untuk ikut tes lelang jabatan hingga tahap akhir. Namun, dia tak dapat mencegah apabila Mulyadi mengundurkan diri.
"Iya dia masih ikut sampai terakhir, dia sudah ga kuat mengundurkan diri dari proses itu ya itu hak nya mereka," terangnya.

Yusril bantah dihubungi Mulyadi
Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra membantah dirinya pernah dimintai nasihat hukum oleh Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi, terkait rencana gugatan lelang jabatan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Yusril siap jika harus memediasi dua pihak yang tengah berkonflik tersebut. "Belum pernah (dihubungi). Saya mau pelajari dulu kasusnya. Jika perlu mediasi kedua pihak, saya akan lakukan," kata Yusril kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Menurut mantan Menteri Kehakiman ini, dia lebih baik menjadi mediator untuk menengahi dan menyelesaikan masalah, "Daripada menjadi kuasa hukum salah satu pihak untuk menggugat yang lain."
Sebelumnya, Mulyadi mengaku sudah menyiapkan diri untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah membahas soal ini dengan ahli hukum Yusril ihza Mahendra.
"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah, sekretaris kota (Sekot) yang tidak ikut kemarin ini, nantinya kita akan berencana tuntut ke MK. Kita sudah telepon 'share' masalah ini ke Pak Yusril," Kata Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4/2013).
Mulyadi menambahkan sudah siap menghadapi segala risiko yang ada dengan sikapnya menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kira Jokowi tidak bisa main pecat PNS dengan mudah, harus ada kesalahan yang jelas mengenai itu, jika kita melakukan tindak kriminal seperti korupsi, baru bisa pecat. Saya siap dipanggil Jokowi," bebernya.

Mengklaim dihubungi staf Ahok
Sejak menunjukkan sikap berani menentang proses seleksi lelang camat dan lurah, Lurah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Mulyadi banyak mendapatkan telepon. Dia juga mengklaim dihubungi oleh staf Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Namun dengan tegas Ahok membantah ada stafnya yang menghubungi Mulyadi untuk mendukung keputusan lurah Warakas itu. "Nggak ada, itu BKD. Saya ngapain telepon, kita punya bukti dia kok," kata Ahok.
Terkait gugatan Mulyadi yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Ahok menanggapi dengan santai. "Ya enggak apa-apa, dasar gugatnya apa, ya kan. Kan kalau mau copot lurah camat kan hak-haknya kita saja kalau mau ganti," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Siapa Sesungguhnya Lurah Warakas Si Penentang Jokowi

Calo Rusun Marunda
Program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata memunculkan riak "perlawanan". Salah satunya datang dari Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lurah Warakas tak datang saat lelang digelar. Belakangan, warga setempat pun membentangkan spanduk dukungan untuk Mulyadi "melawan" Jokowi. Namun, beredar kabar pula bahwa Mulyadi ternyata juga adalah orang yang menyewa Rumah Susun Marunda untuk disewakan kembali.
"Dia (Mulyadi) memang punya banyak kontrakan. Di Rusun Marunda juga ada," kata salah satu tetangga Mulyadi di Koja, Jakarta Utara, yang menolak disebutkan namanya, Kamis (2/5/2013). Jati Waluyo, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, membenarkan informasi tersebut. Satu unit rusun yang disewa Mulyadi disewakan kembali kepada orang lain bernama Tio. Harga sewa yang dia kenakan juga lebih tinggi daripada harga sewa asli rusun itu.
Unit rusun atas nama Mulyadi berada di lantai satu, tepatnya di lantai 1.20 Blok Pari, Klaster A Marunda. Harga sewa per unit Rusun Marunda di lantai satu yang paling mahal seharusnya adalah Rp 371.000 per bulan. Namun, rusun itu "dikemas" ulang oleh Mulyadi sehingga menjadi kamar sewaan dengan harga Rp 1,2 juta per bulan.
Dalam perjanjian sewa dengan UPT Rumah Susun, Mulyadi menggunakan alamat Jalan Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu persis dengan alamat rumah yang ditempatinya sekarang.
Mulyadi diketahui menyewakan kembali unit rusun itu sejak 2009. Penyewa unit itu rata-rata adalah mahasiswa yang kuliah di kampus swasta di dekat Kelurahan Warakas.
Menanggapi informasi ini, Mulyadi membenarkan dia memang menyewa satu unit rusun itu tetapi membantah telah menyewakannya kembali. "Saya memang punya rusun, tapi enggak saya sewakan lagi," tepis dia. Selama ini, Mulyadi diketahui juga punya banyak kontrakan di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam RT 13 saja, dia memiliki tiga rumah dengan empat pintu kamar, yang masing-masing ditawarkan dengan harga sewa Rp 6,8 juta sampai Rp 8 juta per tahun.

Juragan Kontrakan
Sosok Mulyadi, Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi semakin menggelitik untuk dikulik, menyusul "perlawanannya" terhadap program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Terlebih lagi, muncul pula dukungan dari warganya yang diwujudkan dengan pemasangan spanduk bertanda tangan yang mendukung langkah Mulyadi melawan kebijakan Jokowi soal lelang jabatan itu.
Sayangnya, Mulyadi sempat susah ditemui setelah perlawanannya mencuat di pemberitaan media massa. Sulitnya menemui Mulyadi ini membawa Kompas.com sampai ke kediaman Lurah kelahiran Sukoharjo berusia 53 tahun itu. Beragam informasi pun bermunculan dari para tetangga, termasuk urusan rumah.
Rumah Mulyadi terlihat sama dengan rumah-rumah di sekitarnya. Berpagar warna biru, dia membuka usaha jual pulsa "Fajar 2 cell" di depan rumahnya. Rumah yang temboknya juga berwarna biru tersebut berlokasi di jalan Raya Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Telihat, parkir sebuah mobil Kijang Innova bernomor polisi B 1676 UOU.
Akan tetapi, di balik rumah yang hampir sama dengan rumah-rumah sekitarnya, ternyata Mulyadi merupakan juragan kontrakan di wilayah tersebut. Di lingkungan RT ini saja, dia diketahui memiliki tiga rumah kontrakan.
Haris (52), warga Rawa Badak Selatan, mengatakan, Mulyadi memang memiliki beberapa rumah kontrakan di sekitar tempat tinggalnya. Rumah tersebut berada di nomor 58 A berpagar merah, 58 B berpagar emas, dan 59 A bercat tembok warna hijau di RT 13 RW 3, Koja. Sementara itu, rumah yang ditinggali Mulyadi adalah peninggalan orangtuanya.
Menurut keterangan warga sekitar, harga sewa rumah di kontrakan nomor 58 A dan B sebesar Rp 700.000 per bulan. Jika disewa pertahun, maka harga sewanya sebesar Rp 6,8 juta. Rumah lain yang dia kontrakkan berada di nomor 59 A. Rumah tersebut terdiri dari dua lantai, setiap lantainya disewakan Rp 8 juta per tahun. Informasi tentang satu unit Rusun Marunda, yang disewa Mulyadi tetapi kemudian disewakan kembali, juga datang dari tetangganya.
Nama Mulyadi mulai ramai dibicarakan sejak berkomentar bahwa dia tak setuju dengan program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, dia memprotes jabatan Lurah Warakas juga masuk daftar jabatan yang dilelang, padahal dia merasa masa jabatannya belum selesai.
Komentar Mulyadi masih berlanjut, dengan menyatakan tidak setuju penggunaan istilah 'lelang jabatan'. Dia berpendapat kata 'lelang' lebih tepat digunakan untuk barang bekas. Mulyadi menjabat Lurah Warakas sejak 2010. Sebelum menduduki jabatan itu, dia adalah wakil lurah selama 5 tahun.

Sumber :
- megapolitan.kompas.com
- merdeka.com
- tempo.co