Setelah 10 tahun memimpin Bangsa Indonesia, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) ingin kembali ke komunitas bangsa ini dan melanjutkan bakti
dengan cara-cara positif. Meskipun Partai Demokrat asuhannya meminta agar masyarakat tetap setia sampai mati mendukung Prabowo dengan koalisi merah putihnya, tetapi SBY justru meminta masyarakat mendukung penuh
penggantinya nanti, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), agar bisa mengemban
tugas dengan baik.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Senin, 08 September 2014
Hasyim Muzadi Minta Jokowi Blakblakan pada Rakyat
Penasihat Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) berharap sebelum memerintah, Jokowi-JK berterus terang kepada rakyat
soal keadaan negara sesungguhnya. "Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata
Hasyim di Padepokan Arum Sabil, Jember, Jawa Timur, Senin malam (8/9/2014).
Komentar Jokowi Tentang Denda Parkir Liar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai hari ini, Senin
(8/9/2014), menerapkan denda parkir liar dengan diderek sebesar Rp 500 ribu.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum menerima laporan, mengenai penerapan denda ini di lapangan.
"Ya nanti dilihat praktiknya seperti apa. Lapangannya seperti apa. Wong baru saja suruh ngomentari," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9/2014).
"Ya nanti dilihat praktiknya seperti apa. Lapangannya seperti apa. Wong baru saja suruh ngomentari," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9/2014).
Jokowi Akan Jaga Keseimbangan Pembangunan Barat dan Timur Indonesia
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pihaknya akan menjaga keseimbangan pembangunan di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.
"Yang jelas diberikan perhatian khusus. Supaya ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak ada," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/9/2014).
"Yang jelas diberikan perhatian khusus. Supaya ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak ada," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/9/2014).
PDIP Rekomendasikan Jokowi Bentuk Pengadilan HAM
PDI Perjuangan optimistis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) bisa menuntaskan
seluruh kasus HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Terutama kasus
almarhum Munir yang mendapat sorotan dari Amerika Serikat.
"Kita optimis. Makanya kami juga memberikan rekomendasi dari poksi 3 istilahnya kalau di PDIP kepada Pak Jokowi supaya segera membentuk pengadilan HAM adhoc karena muaranya semua di situ dulu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
"Kita optimis. Makanya kami juga memberikan rekomendasi dari poksi 3 istilahnya kalau di PDIP kepada Pak Jokowi supaya segera membentuk pengadilan HAM adhoc karena muaranya semua di situ dulu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Jokowi Soal RUU Pilkada: Itu Memotong Kedaulatan Rakyat
Mayoritas fraksi di DPR menyetujui opsi pelaksanaan Pilkada melalui DPRD
dalam rapat Panja RUU Pilkada. Presiden terpilih, Joko Widodo
mengkritisi usulan tersebut sebagai kemunduran dan memotong kedaulatan
rakyat.
"Itu kemunduran dan memotong kedaulatan rakyat," kata Jokowi saat ditanya mengenai RUU Pilkada di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (8/9/2014).
"Itu kemunduran dan memotong kedaulatan rakyat," kata Jokowi saat ditanya mengenai RUU Pilkada di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (8/9/2014).
Jelang Penetapan Kabinet, Jokowi Intens Ketemu Ketum Parpol Koalisi
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan susunan kabinetnya
pada 15 September mendatang. Karena itu, ia semakin sering bertemu para
ketum parpol koalisinya.
"Nanti 15 September udah ketemu postur (kabinet) nya seperti apa. Ketemu gemuk atau kurus. Baru tuk..tuk..tuk..tuk..," kata Jokowi saat menghadiri acara di Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (8/9/2014).
"Nanti 15 September udah ketemu postur (kabinet) nya seperti apa. Ketemu gemuk atau kurus. Baru tuk..tuk..tuk..tuk..," kata Jokowi saat menghadiri acara di Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (8/9/2014).
Jokowi: Yang Mau Menaikkan BBM Itu Siapa?
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)
membantah jika dirinya akan mencabut subsidi untuk bahan bakar minyak
(BBM). Karena menurutnya, yang akan dilakukan adalah mengalihkan subsidi
tersebut untuk usaha produktif.
"Yang mau menaikkan BBM itu siapa? Yang mau ada bantuan langsung itu siapa? Mengalihkan subsidi BBM ke usaha produktif, di desa di kampung, untuk petani untuk nelayan itu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9/2014).
"Yang mau menaikkan BBM itu siapa? Yang mau ada bantuan langsung itu siapa? Mengalihkan subsidi BBM ke usaha produktif, di desa di kampung, untuk petani untuk nelayan itu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9/2014).
Jokowi Akan Rekrut Banyak Menteri dari Latar Belakang Marketing
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya akan banyak merekrut menteri-menteri yang akan mengisi kabinetnya kelak dari kalangan marketing.
"Oleh sebab itu menteri-menteri yang akan datang mungkin akan banyak dari orang marketing," kata Jokowi saat memberi kata sambutan dalam acara peluncuran lagu Indonesia WOW! yang digelar di Gedung RRI, Jakarta, Senin (8/9/2014).
"Oleh sebab itu menteri-menteri yang akan datang mungkin akan banyak dari orang marketing," kata Jokowi saat memberi kata sambutan dalam acara peluncuran lagu Indonesia WOW! yang digelar di Gedung RRI, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Jokowi Hadiri Rilis Single Slank 'Indonesia WOW' di RRI
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peluncuran single Slank
bertajuk Indonesia WOW di Auditorium RRI. Indonesia WOW merupakan upaya
Slank untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK.
Mengenakan kemeja putih, Jokowi tiba di lokasi acara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. sekitar pukul 15.46 WIB, Senin (8/9/2014).
Mengenakan kemeja putih, Jokowi tiba di lokasi acara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. sekitar pukul 15.46 WIB, Senin (8/9/2014).
Jokowi Ogah Komentar soal Kasus Munir
Tahun ini menjadi tahun kesepuluh tragedi kematian aktivis HAM, Munir
Said Thalib. Banyak pihak menaruh harapan besar presiden terpilih, Joko
Widodo (Jokowi), mampu menuntaskan kasus tersebut.
Risma Saja Ogah Jadi Menteri Jokowi
Nama Tri Rismaharini sempat mencuat dalam daftar calon menteri kabinet
presiden terpilih Joko Widodo dan disebut cocok sebagai Menteri
Pekerjaan Umum. Namun nama Risma kini tak lagi disebut sebagai salah
satu menteri kabinet Jokowi, ada apa?
Ternyata Risma mengaku sudah menghadap ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati dan meminta agar namanya tidak dijadikan menteri karena masih ingin melayani masyarakat Surabaya dan mempunyai banyak PR.
Ternyata Risma mengaku sudah menghadap ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati dan meminta agar namanya tidak dijadikan menteri karena masih ingin melayani masyarakat Surabaya dan mempunyai banyak PR.
Mitsubishi Mendekati Jokowi
Perusahaan asal Jepang, Mitsubhisi, mulai mendekati presiden terpilih
Joko Widodo (Jokowi). Mereka berencana menggarap pertambangan nikel
di Halmahera, Maluku Utara.
"Pertimbangannya, (ketika Jokowi sudah memerintah kelak) proses investasi mereka dipermudah dan mendapatkan nilai tambah," kata Plt Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI, Heru Budi Hartono, saat ditanya soal kedatangan Mitsubishi ke Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
"Pertimbangannya, (ketika Jokowi sudah memerintah kelak) proses investasi mereka dipermudah dan mendapatkan nilai tambah," kata Plt Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI, Heru Budi Hartono, saat ditanya soal kedatangan Mitsubishi ke Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Tak Ada Jalan Lain Bagi Jokowi Selain Kembali ke Komitmen Awal
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti
meminta tim koalisi Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla harus kembali
kepada komitmen awal, yakni tidak ada pembagian jatah di kursi
pemerintahannya.
Hal tersebut disampaikan Ray, menanggapi banyaknya pihak yang mendatangi Rumah Transisi guna mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Hal tersebut disampaikan Ray, menanggapi banyaknya pihak yang mendatangi Rumah Transisi guna mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Serial Akibat "Idealisme" Jokowi: Kubu Prabowo Borong 31 Gubernur
Partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendukung pemilihan
kepala daerah oleh DPRD. Mekanisme dalam pembahasan Rancangan
Undang-Undang Pilkada ini mengakibatkan partai pendukung Jokowi-JK
sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena hampir mayoritas anggota
DPRD dikuasai partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam
Koalisi Merah Putih.
Jokowi dan Azimat Kalimasada
Jokowi belum dilantik sebagai presiden. Tapi berbagai elemen sudah
berdatangan. Minta kasus HAM diagendakan untuk dituntaskan. Ada yang
‘ngluruk’ agar dilibatkan. Dan tidak sedikit yang meminta jatah menteri.
Bagaimana kemungkinan sepak terjang Jokowi yang dipersonifikasikan
sebagai Petruk yang jadi ratu (presiden) itu?
Diingkari atau tidak, saat ini negara memang sedang punya masalah. Berdasar garis besar pikir Machiavelli, politik itu kekuasaan an sich.
Diingkari atau tidak, saat ini negara memang sedang punya masalah. Berdasar garis besar pikir Machiavelli, politik itu kekuasaan an sich.
Begini Peta Kekuatan Jokowi-Prabowo di DPR
Partai pendukung bekas pasangan calon presiden dan wakil presiden
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berupaya mendominasi posisi krusial
seperti kursi di legislatif dan jabatan kepala daerah di pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami akan sapu bersih," ujar Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Golkar di kompleks Senayan Jakarta, pekan lalu. Secara hitungan matematis, kursi koalisi PDI Perjuangan kalah jumlah ketimbang modal koalisi Partai Gerindra.
"Kami akan sapu bersih," ujar Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Golkar di kompleks Senayan Jakarta, pekan lalu. Secara hitungan matematis, kursi koalisi PDI Perjuangan kalah jumlah ketimbang modal koalisi Partai Gerindra.
PKS: Jokowi Tak Paham Politik Sukunya Sendiri
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, menilai
tindakan Tim Transisi presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla
(Jokowi-JK) yang bergerilya ke sejumlah lembaga negara tanpa
berkoordinasi terlebih dulu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) merupakan hal yang tidak etis.
Sebab, transisi pemerintahan tidak boleh dijalankan semaunya, mengingat SBY hingga Oktober mendatang masih bertindak sebagai Presiden.
Sebab, transisi pemerintahan tidak boleh dijalankan semaunya, mengingat SBY hingga Oktober mendatang masih bertindak sebagai Presiden.
Semua Ini Karena Idealisme Jokowi
Partai-partai politik pendukung bekas pasangan calon presiden dan wakil
presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal mengepung pemerintah Joko
Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Mereka berupaya menguasai posisi krusial di DPR dan
mendominasi suara mayoritas DPRD. “Kami akan sapu bersih,” kata Bambang
Soesatyo, anggota Fraksi Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Jumat, 6 September 2014. “Kami satu suara.”
Meramu Kabinet Tak Semudah Minum Jamu
Pada 18 Oktober 2011 malam, Ruang Kredensial atau ruang terdepan di Istana Merdeka terang benderang. Waktu itu hampir pukul 20.00. Tak lama lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono akan memasuki Ruang Kredensial untuk mengumumkan perombakan kabinet.
Berbaju batik coklat, Yudhoyono memasuki ruangan. Ia lalu berdiri di podium. ”Dalam reshuffle kali ini, ada dua pos parpol yang berkurang untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari parpol. Kaum profesional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas,” kata Presiden kepada jurnalis.
Berbaju batik coklat, Yudhoyono memasuki ruangan. Ia lalu berdiri di podium. ”Dalam reshuffle kali ini, ada dua pos parpol yang berkurang untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari parpol. Kaum profesional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas,” kata Presiden kepada jurnalis.
Langganan:
Postingan (Atom)