Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah daerah terlambat membangun terowongan ataupun jalan layang di perlintasan kereta api. Dia berjanji pembangunan akan dimulai pada 2014 agar kecelakaan seperti di perlintasan kereta api di Jalan Bintaro Permai, Jakarta Selatan, Senin siang lalu, tidak terulang.
“Tahun depan sudah bisa dibangun di beberapa titik,” kata dia di Istana Bogor, Selasa (10/12/2013).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 10 Desember 2013
Dirut PT KAI: Jokowi Sepakat, "Underpass" untuk Pelintasan Kereta Bintaro
Terowongan akan dibangun di lokasi tabrakan kereta rel listrik dan truk
tangki di Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Lokasi
persimpangan sebidang antara rel dan jalan raya tersebut dinilai
memiliki kelokan dan turunan terlalu tajam.
PT KAI dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah menyepakati rencana itu. "Jadi kami (bersama Jokowi) sepakat akan dibangun underpass (di lokasi kecelakaan itu)," kata Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Selasa (10/12/2013).
PT KAI dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah menyepakati rencana itu. "Jadi kami (bersama Jokowi) sepakat akan dibangun underpass (di lokasi kecelakaan itu)," kata Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Selasa (10/12/2013).
Jokowi Masuk Daftar The Leading Global Thinkers 2013
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya moncer di dalam negeri. Jokowi ternyata juga mendapat perhatian dunia. Kini, Jokowi menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam daftar The Leading Global Thinker 2013 versi Foreign Policy, majalah yang bernaung di bawah Wasington Post.
Ada 134 tokoh dunia yang masuk dalam daftar tersebut. Jokowi disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia sekaliber John Kerry, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Iran Hassan Rouhani, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan bahkan Paus Fransiskus.
Ada 134 tokoh dunia yang masuk dalam daftar tersebut. Jokowi disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia sekaliber John Kerry, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Iran Hassan Rouhani, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan bahkan Paus Fransiskus.
PKB Anggap Jokowi Hanya Pantas Jadi RI-2, Wasekjen PDIP: Yang Bicara Siapa Ya?
Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menganggap Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) hanya pantas menjadi Wakil Presiden saja karena jam terbangnya
masih kurang. Wasekjen PDIP Hasto Kristianto mengabaikan ucapan tersebut
dan menganggapnya hanya angin lalu.
"Yang bicara siapa ya? Substansi dari Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya kan pada kapasitasnya menjadi pemimpin. Pemimpin yang paham persoalan rakyatnya, pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab dan menentukan masa depan negerinya," ujar Hasto, Selasa (10/12/2013) malam.
"Yang bicara siapa ya? Substansi dari Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya kan pada kapasitasnya menjadi pemimpin. Pemimpin yang paham persoalan rakyatnya, pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab dan menentukan masa depan negerinya," ujar Hasto, Selasa (10/12/2013) malam.
PKB Anggap Jokowi Hanya Pantas Jadi RI-2, PDIP: Urus Dapurmu Sendiri!
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut Joko Widodo (Jokowi) hanya
pantas menjadi kandidat cawapres. PDIP punmemiunta PKB mengurusi
internalnya daripada mengomentari Jokowi.
"Ada yang mengatakan A dan ada yang mengatakan B ya itu sah-sah saja. Tapi itu masalahnya kita urus rumah tangga masing-masing daripada urus rumah tangga orang lain," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Siapapun yang akan diputuskan oleh PDIP menjadi capresnya kelak adalah urusan PDIP sendiri.
"Ada yang mengatakan A dan ada yang mengatakan B ya itu sah-sah saja. Tapi itu masalahnya kita urus rumah tangga masing-masing daripada urus rumah tangga orang lain," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Siapapun yang akan diputuskan oleh PDIP menjadi capresnya kelak adalah urusan PDIP sendiri.
Jokowi: Bukan Siapa Yang Salah, Tapi Penegakan Hukumnya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memprioritaskan
pembangunan perlintasan kendaraan di beberapa titik pasca kecelakaan
maut antara KRL Tanah Abang-Serpong dan truk BBM. Namun, ia menekankan
jika hal terpenting adalah masalah penegakan hukum.
"Ini memang harus kita bangun segera. Meskipun sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hukum," ujar Jokowi di stasiun Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (10/12/2013).
"Ini memang harus kita bangun segera. Meskipun sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hukum," ujar Jokowi di stasiun Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (10/12/2013).
Jokowi: Kalau Sudah Bunyi, Jangan Terobos Palang Pintu Kereta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) meminta semua masyarakat harus tertib hukum dalam melewati jalur kereta api. Pasalnya, sudah banyak kecelakaan yang terjadi akibat pengendara menerobos palang pintu kereta api.
"Sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hukum. Artinya siapapun dia entah itu gubernur, entah wali kota atau menteri kalau sudah lewat palang kereta api, kalau sudah membunyikan tanda ya berhenti," ujar dia saat meninjau lokasi kecelakaan KRL vs truk BBM, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
"Sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hukum. Artinya siapapun dia entah itu gubernur, entah wali kota atau menteri kalau sudah lewat palang kereta api, kalau sudah membunyikan tanda ya berhenti," ujar dia saat meninjau lokasi kecelakaan KRL vs truk BBM, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Di Atas Kereta, Jokowi dan Dirut PT KAI Bahas Fly Over-Underpass
Pemprov DKI gerak cepat untuk membangun fly over dan underpass untuk
mengurangi perlintasan sebidang jalan kereta api pasca tabrakan KRL dan
truk BBM di perlintasan Pondok Betung, Bintaro. Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) dan Dirut PT KAI Ignasius Jonan membahas hal itu di atas kereta
yang melaju.
Jokowi membahas pembangunan fly over dan underpass ini usai menghadiri acara para kepala daerah dengan Presiden SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013) ini.
Jokowi membahas pembangunan fly over dan underpass ini usai menghadiri acara para kepala daerah dengan Presiden SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013) ini.
Perampok Bawa-Bawa Nama Jokowi
Empat pria mengaku orang suruhan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), merampok
rumah milik warga di Jalan Pembangunan Dalam III, RT 014/01 Kel. Petojo
Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/12). Mereka menghajar wanita
pembantu sebelum membawa kabur uang tunai 5,3J.
Dalam aksinya, pelaku mengendarai dua sepeda motor dan berseragam biru menyerupai karyawan Pemda DKI.
Dalam aksinya, pelaku mengendarai dua sepeda motor dan berseragam biru menyerupai karyawan Pemda DKI.
Jokowi Bolak-Balik Naik KRL Pantau Lokasi Kecelakaan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampak memiliki perhatian
khusus terkait kecelakaan KRL Commuter Line yang menabrak truk tangki
bahan bakar minyak (BBM) di perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta
Selatan, Senin (9/12/2013) siang kemarin.
Bahkan, Selasa (10/12/2013), Jokowi beberapa kali menjadi penumpang KRL untuk melihat situasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
Bahkan, Selasa (10/12/2013), Jokowi beberapa kali menjadi penumpang KRL untuk melihat situasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
Menteri PU Serahkan Pembebasan Lahan Buat Underpass pada Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, pembangunan underpass dan flyover merupakan salah satu solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Terutama menghindari simpang sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang dilalui kendaraan bermotor.
"Underpass dan flyover memang salah satu jalan keluar mengurangi kemacetan dan kecelakaan, itu kan menghindari simpangan sebidang," ujar Djoko di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
"Underpass dan flyover memang salah satu jalan keluar mengurangi kemacetan dan kecelakaan, itu kan menghindari simpangan sebidang," ujar Djoko di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
Minimalisir Kecelakaan KA, Jokowi Juga Bangun Elevated Rail
Tabrakan yang terjadi antara kereta listrik dengan truk tangki mengejutkan banyak pihak. Kejadian itu telah menewaskan tujuh orang dan puluhan lainnya mengalami luka.
Mencegah kejadian serupa terulang kembali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat berencana untuk membangun kereta layang (elevated rail) di kawasan rawan kecelakaan. Direncanakan, proses pembangunan dimulai tahun 2014.
"Tahun depan. Nanti gambar belum ada. Nanti pake desain. Tahun depan bisa. Titiknya kemarin rencana 12, kita cancel karena keputusan di kantor wapres kemarin, semua kereta dalam kota elevated rail," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
Mencegah kejadian serupa terulang kembali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat berencana untuk membangun kereta layang (elevated rail) di kawasan rawan kecelakaan. Direncanakan, proses pembangunan dimulai tahun 2014.
"Tahun depan. Nanti gambar belum ada. Nanti pake desain. Tahun depan bisa. Titiknya kemarin rencana 12, kita cancel karena keputusan di kantor wapres kemarin, semua kereta dalam kota elevated rail," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
Jokowi Pantasnya Cuma RI-2
Di tengah tingginya elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), PKB melihat sang Gubernur DKI tak pantas nyapres. Kenapa?
"Kalau dibanding JK dan Mahfud MD, Jokowi lebih pas di posisi RI-2," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, kepada detikcom, Selasa (10/12/2013).
Menurut Malik, untuk menjadi capres harus punya jam terbang tinggi. Sepak terjang Jokowi dinilai masih kurang untuk mengendalikan pemerintahan nasional.
"Kalau dibanding JK dan Mahfud MD, Jokowi lebih pas di posisi RI-2," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, kepada detikcom, Selasa (10/12/2013).
Menurut Malik, untuk menjadi capres harus punya jam terbang tinggi. Sepak terjang Jokowi dinilai masih kurang untuk mengendalikan pemerintahan nasional.
PKB Kaji Duet JK-Jokowi dan JK-Mahfud MD
Wacana duet Rhoma Irama-Joko Widodo (Jokowi) yang digulirkan PKB menuai pro kontra.
PKB mencoba menggulirkan duet baru yakni Jusuf Kalla (JK)-Jokowi, dan
JK-Mahfud MD.
"PKB masih terus melakukan kajian-kajian tentang kemungkinan paket-paket JK-Jokowi, Rhoma-Jokowi, JK Mahfud MD, Mahfud-Jokowi," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, kepada detikcom, Selasa (10/12/2013).
"PKB masih terus melakukan kajian-kajian tentang kemungkinan paket-paket JK-Jokowi, Rhoma-Jokowi, JK Mahfud MD, Mahfud-Jokowi," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, kepada detikcom, Selasa (10/12/2013).
Tri Rismaharini dan Jokowi-Ahok, Contoh untuk Kepala Daerah Lain
Gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berani melawan parlemen dianggap perlu dicontoh kepala daerah lainnya. Gaya inilah yang menjadi inspirasi bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Beliau (Tri Rismaharini) inspirasi Gubernur DKI, melawan Dewan. Cara beliau diikuti Pak Ahok dan Jokowi,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja dalam jumpa pers seusai seminar "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi" di Jakarta, Selasa (10/12/2013).
“Beliau (Tri Rismaharini) inspirasi Gubernur DKI, melawan Dewan. Cara beliau diikuti Pak Ahok dan Jokowi,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja dalam jumpa pers seusai seminar "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi" di Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Ulur Deklarasi Pencapresan Jokowi, Apa yang Ditunggu PDIP?
Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di atas angin. Sinyal pencapresan Jokowi semakin jelas. Lalu kenapa PDIP memilih mengulur deklarasi
pencapresan Jokowi?
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memang telah menegaskan partainya baru akan mendeklarasikan capres setelah Pileg 2014 mendatang. Mega menuturkan partainya masih fokus mengejar target meraih 20% suara di Pemilu 2014 mendatang.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memang telah menegaskan partainya baru akan mendeklarasikan capres setelah Pileg 2014 mendatang. Mega menuturkan partainya masih fokus mengejar target meraih 20% suara di Pemilu 2014 mendatang.
Menhub Harus Temui Jokowi Bahas Underpass di Perlintasan KA
Komisi V DPR meminta Menteri Perhubungan EE Mangindaan tak hanya diam menindaklanjuti kasus kecelakaan kereta seperti yang baru terjadi di perlintasan Kereta Api di Bintaro.
Mangindaan diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki transportasi kereta untuk membuat jalur alternatif seperti underpass atau flyover. Salah satunya dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Mangindaan diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki transportasi kereta untuk membuat jalur alternatif seperti underpass atau flyover. Salah satunya dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi Dianggap Belum Berhasil
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz menuding kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berhasil. Jokowi belum bisa mengatasi banjir dan kemacetan.
"Menurut saya, dia (Jokowi-red) belum berhasil. Apalagi masalah macet dan banjirnya," kata Harry dalam paparan strategis CIDES di Hotel Ambhara, Selasa (10/12/2013).
"Menurut saya, dia (Jokowi-red) belum berhasil. Apalagi masalah macet dan banjirnya," kata Harry dalam paparan strategis CIDES di Hotel Ambhara, Selasa (10/12/2013).
Siap Gantikan Jokowi di DKI? Risma: Saya Nggak Ikut-ikut
Seiring menguatnya pencapresan Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP, sejumlah tokoh
digadang-gadang sebagai pengganti Jokowi di DKI. Wali Kota Surabaya, Tri
Rismaharini, tak mau ikut-ikutan masuk bursa calon Wagub DKI pendamping
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya nggak ikut-ikutan," kata Risma kepada wartawan di sela-sela acara 'Seminar nasional koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi' di Istora Senayan, Jl Asia Afrika, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Risma mengaku tak tahu soal isi pertemuan Jokowi, Ahok, dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara jamuan makan siang pada Minggu (8/12/2013) kemarin.
"Saya nggak ikut-ikutan," kata Risma kepada wartawan di sela-sela acara 'Seminar nasional koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi' di Istora Senayan, Jl Asia Afrika, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Risma mengaku tak tahu soal isi pertemuan Jokowi, Ahok, dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara jamuan makan siang pada Minggu (8/12/2013) kemarin.
Dari KAI Sampai Dahlan Iskan Cemooh Jokowi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menertibkan wilayah pelintasan kereta api. Pasalnya, hingga saat ini usulan pihak KAI agar dibangun underpass dan fly over di wilayah pelintasan tidak juga terealisasi.
Menurut Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan, jika ada fly over dan underpass maka kecelakaan seperti yang terjadi di pelintasan kereta di Pesanggrahan kemarin tidak akan terjadi.
Menurut Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan, jika ada fly over dan underpass maka kecelakaan seperti yang terjadi di pelintasan kereta di Pesanggrahan kemarin tidak akan terjadi.
Jokowi Targetkan Sengketa Lahan BMW Selesai Awal 2014
Sengketa lahan Stadion Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara ditargetkan selesai di awal 2014. Maka pembangunan stadion kandang Persija ini dapat dilakukan di tahun yang sama.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyelesaian sengketa lahan stadion BMW terus diupayakan pemerintah DKI Jakarta. Sementara itu sertifikat lahan masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyelesaian sengketa lahan stadion BMW terus diupayakan pemerintah DKI Jakarta. Sementara itu sertifikat lahan masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Susu Tante? Korupsi !
“Wah, tingkat pelayanan Pemprov masih buruk, katanya baru mencapai 50
persen,” kataku kepada Lukman dan Soleh begitu sampai di Pos RW.
“Laa, kan Jokowi sudah blusukan kemana-mana, malah melelang beberapa jabatan di DKI, masak tingkat pelayanannya masih buruk.” kata Lukman.
“Tapi kan bisa saja orang bilang, Jokowi sudah blusukan saja, baru 50 persen, bagaimana kalau tidak, bisa tingkat pelayanan hanya 20 persen,” sahut Soleh.
“Kita jujur saja, pelayanan Pemprov DKI memang ada perubahan. Misalnya saja kalau urus KTP, tidak kayak dulu,” kataku.
“Tapi ada juga yang masih kena pungutan. Kalau nggak bisa lama, macam-macamlah alasannya. Mintanya sih nggak maksa, sumbangan seikhlasnya,” kata Soleh.
“Nah, KPK bilang, ini sudah korupsi. Laporkan saja kalau ada petugas yang minta,” kataku.
“Siapa pula yang mau lapor-lapor, bikin susah nantinya,” kata Lukman.
“Laa, kan Jokowi sudah blusukan kemana-mana, malah melelang beberapa jabatan di DKI, masak tingkat pelayanannya masih buruk.” kata Lukman.
“Tapi kan bisa saja orang bilang, Jokowi sudah blusukan saja, baru 50 persen, bagaimana kalau tidak, bisa tingkat pelayanan hanya 20 persen,” sahut Soleh.
“Kita jujur saja, pelayanan Pemprov DKI memang ada perubahan. Misalnya saja kalau urus KTP, tidak kayak dulu,” kataku.
“Tapi ada juga yang masih kena pungutan. Kalau nggak bisa lama, macam-macamlah alasannya. Mintanya sih nggak maksa, sumbangan seikhlasnya,” kata Soleh.
“Nah, KPK bilang, ini sudah korupsi. Laporkan saja kalau ada petugas yang minta,” kataku.
“Siapa pula yang mau lapor-lapor, bikin susah nantinya,” kata Lukman.
Kesamaan Mega-Jokowi: 'Diplomasi Perut'
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi)
belakangan semakin intens bertemu. Wajar saja, keduanya sama-sama punya
gaya diplomasi yang sama yakni 'diplomasi perut' alias jamuan makan.
"Modus lobi-lobinya Jokowi dan Jokowi dan Mega kok ya sama. Lewat perut alias makan-makan," kata pengamat politik yang juga direktur eksekutif Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Selasa (10/12/2013).
"Modus lobi-lobinya Jokowi dan Jokowi dan Mega kok ya sama. Lewat perut alias makan-makan," kata pengamat politik yang juga direktur eksekutif Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Selasa (10/12/2013).
Untung-Rugi Deklarasi Capres Jokowi Sebelum dan Sesudah Pileg
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan deklarasi capres PDIP
menunggu hasil Pileg. Padahal jika deklarasi capres PDIP digelar sebelum
Pileg, apalagi yang diusung Joko Widodo (Jokowi), elektabilitas PDIP dipastikan
terdongkrak.
Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanudin Muhtadi pada 10-20 Oktober 2013 di 33 provinsi di Indonesia menjawab hal tersebut. Elektablitas PDIP di Pileg bisa terdongkrak sampai 37,8% jika masyarakat tahu PDIP mencapreskan Jokowi, tentu yang dimaksud melalui deklarasi capres.
Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanudin Muhtadi pada 10-20 Oktober 2013 di 33 provinsi di Indonesia menjawab hal tersebut. Elektablitas PDIP di Pileg bisa terdongkrak sampai 37,8% jika masyarakat tahu PDIP mencapreskan Jokowi, tentu yang dimaksud melalui deklarasi capres.
Ahok Keluar dari Gerindra, Jokowi Melenggang ke Istana
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kabarnya akan meninggalkan Gerindra partai yang sudah menjadikannya orang nomer dua di jajaran birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta, kabar yang berhembus kencang seiring semakin intensifnya pertemuan yang dilakukan oleh Ahok dengan para petinggi PDI Perjuangan, pertemuan yang sangat mensinyalir kuatnya rencana Ahok untuk ikut satu gerbong dengan PDI Perjuangan untuk memuluskan langkah Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) maju pada pencalon presiden 2014.
SBY Kumpulkan Seluruh Gubernur di Istana Bogor
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil 34 gubernur dari seluruh Indonesia untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi antara pejabat daerah dan pusat. Dalam sambutannya, SBY mengungkapkan keinginannya untuk mendengar keluh kesah dan kesulitan yang dialami para kepala daerah ini.
"Saya akan mendengarkan, silakan dikomunikasikan apa saja yang berkaitan dengan tugas kita menjalankan roda pemerintahan. Sebab, maju mundurnya negeri ini, baik buruknya jalannya pembangunan sangat ditentukan oleh seluruh pejabat pemerintahan pusat maupun daerah," kata SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
"Saya akan mendengarkan, silakan dikomunikasikan apa saja yang berkaitan dengan tugas kita menjalankan roda pemerintahan. Sebab, maju mundurnya negeri ini, baik buruknya jalannya pembangunan sangat ditentukan oleh seluruh pejabat pemerintahan pusat maupun daerah," kata SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
Benahi Perlintasan Kereta, Jokowi: Gak Ada Diskusi Lagi
Kecelakaan kereta Commuter Line dengan truk tangki BBM di perlintasan Pondok Betung, Jakarta Selatan, menjadi perhatian serius Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi tidak ada yang perlu didiskusikan lagi untuk mengantisipasi kecelakaan serupa. Karena itu, yang terpenting adalah aksi membuat jalan layang khusus untuk kereta api terutama di perlintasan.
"Kita setiap hari sudah ketemu kok, gak ada diskusi-diskusian. Kita sudah mengerti rencananya apa dan harus berbuat apa.
Menurut Jokowi tidak ada yang perlu didiskusikan lagi untuk mengantisipasi kecelakaan serupa. Karena itu, yang terpenting adalah aksi membuat jalan layang khusus untuk kereta api terutama di perlintasan.
"Kita setiap hari sudah ketemu kok, gak ada diskusi-diskusian. Kita sudah mengerti rencananya apa dan harus berbuat apa.
Setuju dengan Jokowi, KAI Ingin Tak ada Lagi Pintu Perlintasan di DKI
PT KAI sependapat dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk
meniadakan pintu perlintasan KRL di Jakarta. PT KAI berharap ke depan
lintasan KRL dibangun underpass ataupun flyover.
"Dengan Jokowi tadi tidak ada disksui apa-apa, beliau turut prihatin. Pak Jokowi sendiri mendukung kalau ke depan sudah tidak ada perlintasan kereta api sebidang (sejajar dengan jalan)," ujar Direktur PT KAI Ignasius Jonan di dekat pintu perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013) dini hari.
"Dengan Jokowi tadi tidak ada disksui apa-apa, beliau turut prihatin. Pak Jokowi sendiri mendukung kalau ke depan sudah tidak ada perlintasan kereta api sebidang (sejajar dengan jalan)," ujar Direktur PT KAI Ignasius Jonan di dekat pintu perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013) dini hari.
Langganan:
Postingan (Atom)